Tag: dkpp

FERRY LIANDO: Sesuai Mekanisme Yessy PAW Anggota KPU RI

DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Kelurnya Surat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait pemberhentian terhadap Evi Novida Ginting Manik, anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), karena melanggar kode etik. Setelahnya, sesuai mekanisme maka yang akan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah calon KPU RI yang berada diranking dibawahnya.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik pemerintahan dan juga pengajar Kepemiluan di Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr Ferry Daud Liando menyampaikan pendapatnya. Ferry saat diwawancarai menyebutkan sesuai mekanisme, maka Yessy Momongan akan mengganti posisi Evi selaku KPU RI.

“Yessy yang akang PAW. Berdasarkan pasal 37 ayat (3) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mekanisme penggantian antarwaktu anggota KPU yang berhenti dilakukan dengan ketentuan, anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR,” ujar Liando, Rabu (18/3/2020).

Kondisi tersebut menjadikan Yessy sangat strategis karena menghadapi agenda Pilkada 2020 dan juga membanggakan warga Sulawesi Utara (Sulut), tambah Liando.

Sekedar diketahui bahwa hasil suara tertinggi anggota KPU RI periode 2017-2022 diantaranya, sebagai berikut :

1. Pramono Ubaid Tanthowi : 55
2. Wahyu Setiawan : 55
3. Ilham Saputra : 54
4. Hasyim Asy’ari : 54
5. Viryan : 52
6. Evi Novida Ginting Manik : 48
7. Arief Budiman : 30

8. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi : 21
9. Yessy Y Momongan : 6
10. Sigit Pamungkas : 4
11. Ferry Kurnia Rizkiyansyah : 1
12. Sri Budi Eko Wardani : 1
13. Ida Budhiati : 1
14. Amus 0.

(*/Bung Amas)

Gelar Dialog Politik Awal Tahun 2020, AIPI Manado Hadirkan Ketua DKPP

Raymond Pasla saat menyampaikan laporan panitia (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kecemasan terhadap proses demokrasi yang menyimpang terus menjadi kajian dan langkah antisipasi bagi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Manado. Ditengah kesiapan berbagai pihak menghadapi Pilkada Serentak 2020, AIPI Cabang Manado menyelenggarakan Dialog Politik Awal Tahun dengan mengusung tema: “Ujian Integritas Penyelenggaraan Pilkada 2020”. Kegiatan ini dilaksanakan, Selasa (28/1/2020) bertempat di Graha Pena Kota Manado.

Dalam sambutannya, Ketua AIPI Cabang Manado, Drs Steven Kandouw mengingatkan agar dialog tersebut melahirkan formula yang tepat guna meningkatkan kualitas mutu demokrasi di daerah Sulawesi Utara (Sulut). Upaya tersebut, lanjut Steven yang juga Wakil Gubernur Sulut ini diawali dengan pembenahan terhadap sistem rekrutmen penyelenggara Pemilu sehingga benar-benar berintegritas.

”Kerinduan kita semua adalah Pilkada Serentak 2020 yang menyedot anggaran tidak sedikit ini mengasilkan pemimpin yang berkualitas. Artinya dari berbagai aspek memang perlu menjadi pertimbangan kita. AIPI Manado akan hadir disini demi memberi kontribusi nyata, kita punya komitmen melakukan konsolidasi demokrasi. Berbagai cara kita harus lakukan, diantaranya melalui proses seleksi penyelenggara Pemilu yang berintegritas,” ujar Steven.

Sementara itu yang berlaku sebagai pembahas materi adalah Prof. Muhammad Alhamid, S.IP.,M.Si, Plt Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Dr Ardiles Mewoh, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut, Dr (C) Herwyn Malonda, SH.,M.Pd dan selaku moderator sekaligus pembahas yaitu Dr Ferry Daud Liando, Ketua Minat Tata Kelola Pemilu Pascasarjana Unsrat Manado.

Ketua AIPI Manado saat menyampaikan sambutan (Foto Suluttoday.com)

Prof Muhammad menjelaskan soal kerja penyelenggara Pemilu yang profesional. Ragam tantangan, godaan dan deviasi demokrasi akan mampu dihadapi penyelenggara Pemilu jika benar-benar konsisten menjalankan aturan. Putra Sulawesi Selatan (Sulsel) yang telah malang melintang di dunia penyelenggaraan Pemilu itu menyampaikan beberapa catatan penting terkait trik menjaga integritas.

”Tentu godaan dan tantangan penyelenggara Pemilu tidak mudah. Bukan hanya penyelenggara Pemilu yang harus dikuatkan, tapi kita memerlukan kerja bersama dari masyarakat dan para kader partai politik. Jangan usik kita yang sedang bekerja menunaikan apa perintah aturan. Kemudian dalam hal menjawab tantangan-tantangan demokrasi yang kompleks, para penyelenggara Pemilu harus memahmi kode etik. Integritas itu bukan sekedar dimengerti, melainkan dijalankan, atas kerja yang benar sesuai aturan, saya percaya Pilkada Serentak 2020 akan kita lalui dengan sangat baik dan sukses,” kata Prof Muhammad yang juga Pengurus DPP AIPI tegas.

Suasana foto bersama usai dialog (Foto Suluttoday.com)

Untuk diketahui, kegiatan ini diawali dengan doa pembuka dan laporan panitia yang disampaikan Reymond Pasla, S.IP. Sjumlah ahli dan pakar politik Sulawesi Utara ikut hadir, berkontribusi secara pemikiran. Terlihat yang memberikan tanggapan sekaligus masukan adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsrat, Drs Ronny Gosal, Dekan FISPOL Unsrat, Dr Novie R. Pioh, Dr Goinpeace Tumbel, Dr Max Egeten, dan yang lainnya.

Ikut hadir Dr Toar Palilingan, pakar hukum Sulut, Prof Welly Areros, Dr Welly Waworundeng yang merupakan dosen FISPOL Unsrat Manado. Kemudian, para penyelenggara Pemilu seperti KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulut juga hadir, ada para akedmisi. Mantan penyelenggara Pemilu, pegiat demokrasi, mahasiswa, aktivis organisasi Cipayung dan kalangan jurnalis. (*/Redaksi)

Besok, Ketua DKPP, Bawaslu Sulut, KPU dan Akademisi Gelar Seminar di Unsrat

Sukseskan Seminar Nasional di Unsrat (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tak henti melakukan berbagai kegiatan yang bersifat meningkatkan kesadaran akademis dan edukasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Selasa (6/8/2019) akan menggelar Seminar Nasional. Bertempat di Aula FISPOL Unsrat Seminar ini mengambil tema ”Evaluasi Pemilu 2019, Menuju Pilkada 2020”.

Selaku penyelenggara Seminar Nasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat akan menghadirkan pembicara utama yaitu Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Dr Harjono. Hal itu disampaikan Ketua Himaju Pemerintahan Aldi Sumangando, selaku pelaksana kegiatan Seminar. Aldi mengatakan bahwa Seminar dilaksanakan secara terbuka.

”Seminar Nasional ini berkaitan dengan Evaluasi Pemilu dan memberi penguatan untuk Pilkada 2020 kedepan. Agar kiranya berjalan berkualitas Pilkada Serentak, sesuai regulasi yang ada. Iya, pelaksanaan Seminar bertempat di FISPOL Unsrat. Kami menghadirkan para narasumber berkompeten, silahkan masyarakat hadir ini Seminar terbuka,” ujar Aldi.

Lanjut disampaikannya soal materi yang akan dibahas 3 pembicara yakni Dr Ferry Daud Liando (Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL) Unsrat), Dr Ardiles Mewoh (Ketua KPU Sulut) dan Dr Herwyn Malonda (Ketua Bawaslu Sulut). Panitia sekali lagi mengundang kepada semua elemen masyarakat yang memiliki kepedulian pada perbaikan Pemilu yang berkualitas untuk hadir.

Seninar akan di mulai pada pukul 08.30 WITA sampai selesai. Untuk diketahui, kegiatan ini bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado. (*/Amas)

Sembilan Dewan Adat Jayapura Desak KPU RI Ganti Komisioner KPUD

Sejumlah tokoh Kabupaten Jayapura minta KPU RI takeover tugas KPUD Jayapura (Foto Ist)

JAKARTA – Sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Jayapura, Papua, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengganti seluruh petugas KPUD Jayapura. Hal ini didesak karena mereka menganggap KPUD Jayapura tak netral dan mendukung pasangan calon tertentu.

Koordinator sembilan dewan adat Kabupaten Jayapura, Daniel Toto mengatakan Ketua KPUD Jayapura memihak dan memobilisasi masyarakat untuk memilih pasangan nomor urut satu, yaitu pasangan Yanni-Zadrak Afasedanya.

“Kami meminta DKPP menindaklanjuti apa yang kami usulkan ini. KPU Jayapura dalam waktu dekat diganti dan diambil alih oleh KPU RI,” kata Daniel dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (4/3/2017).

Daniel mengatakan, proses rekapitulasi suara di Pilkada Kabupaten Jayapura belum rampung. Rekapitulasi suara tidak dilanjutkan disebabkan karena banyaknya masalah yang terjadi. Maka dari itu, dia lagi-lagi meminta ada baiknya KPU RI mengambil alih Pilkada Jayapura sehingga tidak ada lagi permasalahan yang terjadi.

“Pernyataan kami ini adalah seluruh pernyataan masyarakat Jayapura,” katanya.

Sejumlah tokoh masyarakat Papua tersebut mengaku telah mendatangi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantornya yang terletak di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Mereka meminta petugas KPUD Jayapura diganti dan Pilkada Kabupaten Jayapura diambil alih oleh KPU RI dengan masa tenggat sampai 14 hari terhitung dari tanggal 1 Maret 2017.

Sidang Elly, Ketua DKPP: Mantan Narapidana Sebaiknya Diloloskan

Elly Lasut saat mengikuti Sidang DKPP (Foto Ist)

Elly Lasut saat mengikuti Sidang DKPP (Foto Ist)

MANADO – Ketua DKPP RI Jimly Ashidiqie menyatakan, mantan narapidana sebaiknya diloloskan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang mengijinkan. Hal tersebut disampaikan Jimly dalam sidang DKPP yang diadukan Dr Elly Engelbert Lasut bersama Sultan Udin Musa SH terhadap KPU dan Bawaslu Sulut Sabtu (28/11/2015) di ruang sidang DKPP.

“Sebaiknya diloloskan. Biar rakyat saja yang memilih,” ujarnya.

Dalam sidang yang dihadiri enam anggota DKPP itu, E2L dan Musa meminta DKPP untuk menjatuhkan sanksi etik berupa pemecatan terhadap para teradu satu sampai teradu lima yakni Ketua KPU Sulut Yessi Momongan, anggota KPU Ardiles Mewoh, Vivi George, Zulkifly Golonggom dan Fachrudin Noch yang dinilai telah melawan hukum, melampaui kewenangan dan diskriminatif karena telah tidak meloloskan E2L.

“Tindakan Momongan Cs ini sangat jelas telah melanggar pasal 28J ayat 2 UUD 1945,” ucap Musa dalam persidangan.

Sedangakan teradu enam, tujuh dan delapan yakni Bawaslu Sulut masing-masing Herwyn Malonda, Johni Suak dan Musa telah melawan hukum dan bertindak diluar kewenangan. Dalam pembelaannya di persidangan, Momongan mengatakan pihaknya tidak pernah menyatakan bahwa Dr Elly Lasut dan David Bobihoe sebagai pasangan calon tapi baru bakal calon. Pernyataan ini langsung ditanggapi Sultan Udin Musa dengan memperlihatkan bukti berupa surat dan undangan yang menulis bahwa Dr Elly Lasut da David Bobihoe Akib adalah pasangan calon.

“Dalam persidangan saja Anda masih mau berdusta. Ada apa ini?,”ujar Udin Musa. Dalam sidang tersebut, ketua DKPP Jimly Ashidiqie pun menegur KPU Sulut karena tidak diundangnya pasangan calon atau tim pemenangan saat pengumuman yang menyatakan E2L TMS. “Itu tidak boleh. Konfrensi pers itu bukan urusan Anda. Anda harus menyampaikan ini kepada yang bersangkutan,” tegasnya.

Setelah mendengarkan pengadu dan teradu menyampaikan permasalahannya, sidang ditunda hingga 2 Desember mendatang dengan agenda putusan sidang.(Amas)

iklan1