Tag: dkpp

Sudah Pernah Bermasalah di DKPP, Benarkah Kali Ini KPU Manado Terancam?

Muhammad Mursjid Laija saat mengikuti Pleno KPU Manado (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Protes keras dilakukan saksi pasangan calon (Paslon) Wali Kota Manado Nomor Urut 4, Prof. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan dalam forum Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado yang diselenggarakan di Hotel Sintesa Peninsula Manado akhirnya berujung. Sebagai puncak dari keberatan, saksi PAHAM (Paula Harley Manado), Muhammad Mursjid Laija menolak untuk menandatangani Berita Acara hasil perhitungan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado tahun 2020.

”Kami tegas menolak hasil Pleno KPU Manado. Keberatan kami juga telah dituangkan dalam formulir keberatan (protes dan menolak) atas hasil. Ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa bukti. Melainkan didukung bukti yang akurat. Dimana dalam temuan kami terjadi kejanggalan dan selisih suara. Sayangnya, keberatan kami di Kecamatan sampai di Pleno KPU Manado tidak ditindaklanjuti. Malah, perhitungan selisih suara dilakukan KPU Manado, tanpa mengajukan bukti valid,” ujar Mursjid, Kamis (17/12/2020).

Lanjut ditanya soal peluang gugatan hasil Pilwako Manado akan dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) atau Mahkamah Konstitusi (MK), Mursjid menyampaikan akan ada langkah tegas yang diambil tim kampanye daerah (Kamda) PAHAM. Menurut Mursjid yang urgen dan menjadi fokus pihaknya adalah proses dugaan kecurangan yang terjadi disejumlah Kecamatan di Manado.

”Tentu kita akan mengambil langkah hukum. Lebih lanjut, dugaan kecurangan yang kita kejar di Pleno KPU tidak mampu dijawab, dijabarkan KPU secara transparan dan akomodatif, maka kita akan terus menuntut keadilan. Potensinya bisa ke DKPP atau MK. Hal ini akan dibicarakan tim Kamda. Bukan soal berapa banyak selisih yang menjadi indikasi kecurangan di Pilwako Manado 2020, melainkan praktek curang dan improsedural yang kita soroti,” kata Mursjid tegas.

Untuk diketahui, 5 Komisioner KPU Kota Manado di tahun 2019 pernah dilaporkan ke DKPP dan bersidang. Hal ini tentu menjadi catatan dan jejak rekam yang kurang baik, menjadi pengingat bagi publik. Seperti diketahui, DKPP pernah menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode penyelenggara Pemilu perkara nomor 188-PKE-DKPP/VII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Senin (5/8/2019) pukul 09.00 WITA yang melibatkan KPU Manado. Benarkah di tahun 2020 KPU Manado akan terancam dilaporkan lagi ke DKPP?, kita menunggu saja sikap PAHAM.

(*/Amas)

Gonjang Ganjing Pilkada 2020 Ditunda dan Matinya Demokrasi

Potret pelaksanaan Pilkada (Foto Istimewa)

Oleh : Bung Amas, jurnalis Suluttoday.com

Berbagai pihak mulai mengajukan keberatan terhadap dilaksanakannya Pilkada Serentak, Rabu 9 Desember 2020. Meski begitu stakeholder seperti Mendagri, Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu dan DKPP tetap bersekukuh bahwa Pilkada tetap digelar 9 Desember 2020. Tentu konstalasi yang terjadi, pro kontra ini tak lepas dari pertimbangan kemanusiaan dan agenda nasional yakni Pilkada Serentak.

Sejumlah Ormas nasional pun menyampaikan protes. Seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul ‘Ulama (PB NU), PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Palang Merah Indonesia yang dipimpin Jusuf Kalla, Wapres Republik Indonesia periode 2014-2019 pun menyampaikan pertimbangan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) juga menyampaikan catatan untuk penundaan Pilkada demi kemanusiaan.

Elemen masyarakat sipil diantaranya, Perludem, Netfid, Kopel, JPPR, Netgrit, PUSaKO FH Unpad, Puskapol UI, Rumah Kebangsaan, KIPP Indonesia, PPUA Disabilitas, kemudian sejumlah Petisi dilayangkan. Tujuannya adalah pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda, hingga situasi Indonesia mengalami pulih dari penularan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sebetulnya pemerintah dapat saja menunda Pilkada, dan itu sederhana tergantung political will pemerintah.

Kenapa dianggal berat penunadaan dilakukan, alasannya sederhana karena kepentingan politik. Gelombang protes makin kencang berdatangan ini bukan main-main. Indonesia sebagai negara hukum yang demokrasi tentu kita berharap Presiden Joko Widodo lebih bijaksana mempertimbangkan berbagai masukan untuk terlaksananya agenda akbar demokrasi yang damai dan sukses. Jauh sebelum resistensi mengemuka, saya memang pernah menuliskan keberatan, lalu menolak Pilkada Serentak di musim pandemi COVID-19.

Sekarang saat pemerintah yang cenderung menginginkan Pilkada tetap dihelat 2020, maka bukan berarti semuanya berjalan baik-baik saja. Karena ancaman pandemi mengintai kita semua. Belum lagi ada beberapa pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang terpapar COVID-19. Hal itu tentu menyumbangkan efek pada kurang maksimalnya kerja-kerja penyelenggaraan Pilkada. Ketika Pilkada ditunda tahun ini, bukan berarti demokrasi mati.

Ketika menggunakan logika terbalik, saat masukan masyarakat sipil tidak diindahkan, disitulah keadulatan demokrasi terancam mati. Jika benar-benar demokratis, maka pertimbangan penundaan Pilkada dari berbagai komponen masyarakat harus direalisasikan pemerintah. Masukan dan aspirasi masyarakat melalui Ormas ini tentu beralasan, dan niscaya melahirkan resiko sistematik bila pemerintah tetap teguh pada pindirian melaksanakan Pilkada 2020. Keberhasilan Pilkada akan menjadi taruhan, yang secara langsung melibatkan integritas para Komisioner KPU seluruh Indonesia.

Dunia dan masyarakat akan mencatat bagaimana bagaimana KPU dan juga Bawaslu gagal melaksanakan hajatan Pilkada 2020, jika itu nantinya terjadi. Sebetulnya, tuntutan tentang penundaan Pilkada Serentak menyelamatkan reputas dan juga karir para Komisioner KPU. Namun sayangnya, pimpinan KPU RI malah bermain api, tidak mau mendegarkan masukan para tokoh dan pimpinan Ormas agar Pilkada ditunda. Alasan menolak aspirasi tercermin dari risalah rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI, Mendagri RI, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP, Senin 21 September 2020

Kesimpulan rapat yang ditandatangani Muhammad Tito Karnavian (Mendagri), Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua Rapat), Ilham Saputra, S.IP, atas nama (Ketua KPU), Abhan, SH.,MH (Ketua Bawaslu) dan Prof. Dr. Muhammad, M.Si, (Ketua DKPP) mencantumkan 4 (empat) poin keputusan. Yang substansinya tidak menyentil sedikitpun penundaan Pilkada Serentak 2020. Konklusi rapat hanya menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 untuk kemudian memetakan status zona dan resiko COVID-19 di setiap daerah, untuk kemudian dimaksimalkannya penegakan sanksi.

Merespon gonjang ganjingnya deskan Pilkada 2020 ditunda mengilhami kita juga untuk membaca detail apa sebetulnya kerinduan dan ekspektasi negara untuk Indonesia. Pemerintah Indonesia (negara) di tengah pandemi yang begitu dramatis, masih memikirkan, memberi ruang representatif terhadap aktivitas politik. Negara tak mau kehilangan momentum dalam perayaan demokrasi melalui Pilkada, rupanya. Padahal ini kesempatan yang riskan. Demokrasi tidak akan mati, jika Pilkada 2020 ditunda sejenank, setelah 2020 barulah dilaksanakan.

Masyarakat umumnya memimpikan kehidupan dan pertumbuhan demokrasi yang non-sentralistik. Jauh dari sikap otoriter, bernafas diatas kepentingan semua golongan. Bukan sekedar slogan demokrasi multikultural dan lain sebagainya yang berpenampilan terbuka. Tapi harus tergambarkan dalam interaksi antara negara serta masyarakat. Jangan sekali saja negara ngotot dengan kemaiannya, lalu mengabaikan aspirasi dan kehendak masyarakat.

FERRY LIANDO: Sesuai Mekanisme Yessy PAW Anggota KPU RI

DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Kelurnya Surat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait pemberhentian terhadap Evi Novida Ginting Manik, anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), karena melanggar kode etik. Setelahnya, sesuai mekanisme maka yang akan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah calon KPU RI yang berada diranking dibawahnya.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik pemerintahan dan juga pengajar Kepemiluan di Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr Ferry Daud Liando menyampaikan pendapatnya. Ferry saat diwawancarai menyebutkan sesuai mekanisme, maka Yessy Momongan akan mengganti posisi Evi selaku KPU RI.

“Yessy yang akang PAW. Berdasarkan pasal 37 ayat (3) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mekanisme penggantian antarwaktu anggota KPU yang berhenti dilakukan dengan ketentuan, anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR,” ujar Liando, Rabu (18/3/2020).

Kondisi tersebut menjadikan Yessy sangat strategis karena menghadapi agenda Pilkada 2020 dan juga membanggakan warga Sulawesi Utara (Sulut), tambah Liando.

Sekedar diketahui bahwa hasil suara tertinggi anggota KPU RI periode 2017-2022 diantaranya, sebagai berikut :

1. Pramono Ubaid Tanthowi : 55
2. Wahyu Setiawan : 55
3. Ilham Saputra : 54
4. Hasyim Asy’ari : 54
5. Viryan : 52
6. Evi Novida Ginting Manik : 48
7. Arief Budiman : 30

8. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi : 21
9. Yessy Y Momongan : 6
10. Sigit Pamungkas : 4
11. Ferry Kurnia Rizkiyansyah : 1
12. Sri Budi Eko Wardani : 1
13. Ida Budhiati : 1
14. Amus 0.

(*/Bung Amas)

Gelar Dialog Politik Awal Tahun 2020, AIPI Manado Hadirkan Ketua DKPP

Raymond Pasla saat menyampaikan laporan panitia (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kecemasan terhadap proses demokrasi yang menyimpang terus menjadi kajian dan langkah antisipasi bagi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Manado. Ditengah kesiapan berbagai pihak menghadapi Pilkada Serentak 2020, AIPI Cabang Manado menyelenggarakan Dialog Politik Awal Tahun dengan mengusung tema: “Ujian Integritas Penyelenggaraan Pilkada 2020”. Kegiatan ini dilaksanakan, Selasa (28/1/2020) bertempat di Graha Pena Kota Manado.

Dalam sambutannya, Ketua AIPI Cabang Manado, Drs Steven Kandouw mengingatkan agar dialog tersebut melahirkan formula yang tepat guna meningkatkan kualitas mutu demokrasi di daerah Sulawesi Utara (Sulut). Upaya tersebut, lanjut Steven yang juga Wakil Gubernur Sulut ini diawali dengan pembenahan terhadap sistem rekrutmen penyelenggara Pemilu sehingga benar-benar berintegritas.

”Kerinduan kita semua adalah Pilkada Serentak 2020 yang menyedot anggaran tidak sedikit ini mengasilkan pemimpin yang berkualitas. Artinya dari berbagai aspek memang perlu menjadi pertimbangan kita. AIPI Manado akan hadir disini demi memberi kontribusi nyata, kita punya komitmen melakukan konsolidasi demokrasi. Berbagai cara kita harus lakukan, diantaranya melalui proses seleksi penyelenggara Pemilu yang berintegritas,” ujar Steven.

Sementara itu yang berlaku sebagai pembahas materi adalah Prof. Muhammad Alhamid, S.IP.,M.Si, Plt Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Dr Ardiles Mewoh, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut, Dr (C) Herwyn Malonda, SH.,M.Pd dan selaku moderator sekaligus pembahas yaitu Dr Ferry Daud Liando, Ketua Minat Tata Kelola Pemilu Pascasarjana Unsrat Manado.

Ketua AIPI Manado saat menyampaikan sambutan (Foto Suluttoday.com)

Prof Muhammad menjelaskan soal kerja penyelenggara Pemilu yang profesional. Ragam tantangan, godaan dan deviasi demokrasi akan mampu dihadapi penyelenggara Pemilu jika benar-benar konsisten menjalankan aturan. Putra Sulawesi Selatan (Sulsel) yang telah malang melintang di dunia penyelenggaraan Pemilu itu menyampaikan beberapa catatan penting terkait trik menjaga integritas.

”Tentu godaan dan tantangan penyelenggara Pemilu tidak mudah. Bukan hanya penyelenggara Pemilu yang harus dikuatkan, tapi kita memerlukan kerja bersama dari masyarakat dan para kader partai politik. Jangan usik kita yang sedang bekerja menunaikan apa perintah aturan. Kemudian dalam hal menjawab tantangan-tantangan demokrasi yang kompleks, para penyelenggara Pemilu harus memahmi kode etik. Integritas itu bukan sekedar dimengerti, melainkan dijalankan, atas kerja yang benar sesuai aturan, saya percaya Pilkada Serentak 2020 akan kita lalui dengan sangat baik dan sukses,” kata Prof Muhammad yang juga Pengurus DPP AIPI tegas.

Suasana foto bersama usai dialog (Foto Suluttoday.com)

Untuk diketahui, kegiatan ini diawali dengan doa pembuka dan laporan panitia yang disampaikan Reymond Pasla, S.IP. Sjumlah ahli dan pakar politik Sulawesi Utara ikut hadir, berkontribusi secara pemikiran. Terlihat yang memberikan tanggapan sekaligus masukan adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsrat, Drs Ronny Gosal, Dekan FISPOL Unsrat, Dr Novie R. Pioh, Dr Goinpeace Tumbel, Dr Max Egeten, dan yang lainnya.

Ikut hadir Dr Toar Palilingan, pakar hukum Sulut, Prof Welly Areros, Dr Welly Waworundeng yang merupakan dosen FISPOL Unsrat Manado. Kemudian, para penyelenggara Pemilu seperti KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulut juga hadir, ada para akedmisi. Mantan penyelenggara Pemilu, pegiat demokrasi, mahasiswa, aktivis organisasi Cipayung dan kalangan jurnalis. (*/Redaksi)

Besok, Ketua DKPP, Bawaslu Sulut, KPU dan Akademisi Gelar Seminar di Unsrat

Sukseskan Seminar Nasional di Unsrat (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tak henti melakukan berbagai kegiatan yang bersifat meningkatkan kesadaran akademis dan edukasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Selasa (6/8/2019) akan menggelar Seminar Nasional. Bertempat di Aula FISPOL Unsrat Seminar ini mengambil tema ”Evaluasi Pemilu 2019, Menuju Pilkada 2020”.

Selaku penyelenggara Seminar Nasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat akan menghadirkan pembicara utama yaitu Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Dr Harjono. Hal itu disampaikan Ketua Himaju Pemerintahan Aldi Sumangando, selaku pelaksana kegiatan Seminar. Aldi mengatakan bahwa Seminar dilaksanakan secara terbuka.

”Seminar Nasional ini berkaitan dengan Evaluasi Pemilu dan memberi penguatan untuk Pilkada 2020 kedepan. Agar kiranya berjalan berkualitas Pilkada Serentak, sesuai regulasi yang ada. Iya, pelaksanaan Seminar bertempat di FISPOL Unsrat. Kami menghadirkan para narasumber berkompeten, silahkan masyarakat hadir ini Seminar terbuka,” ujar Aldi.

Lanjut disampaikannya soal materi yang akan dibahas 3 pembicara yakni Dr Ferry Daud Liando (Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL) Unsrat), Dr Ardiles Mewoh (Ketua KPU Sulut) dan Dr Herwyn Malonda (Ketua Bawaslu Sulut). Panitia sekali lagi mengundang kepada semua elemen masyarakat yang memiliki kepedulian pada perbaikan Pemilu yang berkualitas untuk hadir.

Seninar akan di mulai pada pukul 08.30 WITA sampai selesai. Untuk diketahui, kegiatan ini bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado. (*/Amas)

iklan1