Tag: donald pakuku

GAWAT, LSM Angkat Bicara Soal Dugaan Pelanggaran Pembangunan Spam di Bitung

Pembangunan proyek (FOTO Suluttoday.com)

BITUNG, Suluttoday.com – Gelombang musiham atau masalah hukum terus bergantian datangnya. Kali ini Dirjen Cipta Kaya yang seakan tidak pernah bebas dari permasalahan korupsi, bagaimana tidak baru beberapa waktu yang lalu salah satu pejabat di lingkungan kerja dirjen cipta karya satker spam yaitu Anggiat Simare Mare ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kini kepala satuan kerja sistem penyediaan air minum (Spam) diminta harus bertanggung jawab atas dugaan korupsi pada proyek pekerjaan pembangunan Jaringan Perpipaan Spam Ranowulu untuk KEK Kota Bitung yang dikerjakan PT Duta Tunggal Jaya tahun 2018 dengan anggaran 18,7 milyar rupiah karena diduga proyek pekerjaan spam tersebut diduga bermasalah. Hal itu disampaikan Ketua Umum LSM Transparansi Sulut, Donald Pakuku, S.IP.

”Proyek tersebut diduga kuat pengeraannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknik yang ada seperti adanya pembuat Reservoir yang hanya dibuat sebanyak tiga titik. Padahal seharusnya dalam kontrak kerja pembuatan reservoir tersebut ada 6 titik yang harus dibuat. Kemudian, pembuatan Reservoir yang dikerjakan sebanyak tiga titik hanya di rehab dari reservoir lama yang sudah ada dari pekerjaan tahun 2016 dan tidak dibuat baru seperti yang di perintahkan dalam kontrak kerja,” ujar Pakuku pada sejumlah wartawan, Kamis (21/3/2019).

Selain itu, kata Pakuku bahwa volume panjang pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume yang ada dalam kontrak kerja karena volume panjang pekerjaan yang dikerjakan hanya sampai pada titik di Desa Danowudu. Sedangkan dalam kontrak kerja seharusnya pekerjaan tersebut dikerjakan sampai pada titik yang ada di desa papusungan.

Dugaan pelanggaran pembangunan protek (FOTO Suluttoday.com)

”Pemasangan sambungan jaringan air ke rumah warga sebanyak 300 rumah tidak dikerjakan padahal item pekerjaan tersebut ada dalam kontrak kerja. Volume kedalaman galian tanah untuk penanaman pipa yang tidak sesuai dengan volume kedalaman yang ada dalam kontrak kerja yaitu 60 cm. Ada pula penggunaan beberapa peralatan pada pembuatan reservoir hanya menggunakan peralatan bekas yang diambil dari desa pinokalan. Maka untuk itu kami dari LSM Transparansi Sulawesi Utara meminta agar kepala satuan kerja (Kasatker) pengembangan spam Sulawesi Utara Dirjen cipta karya kementerian pu dan penjabat pembuat komitmen PPK pada proyek ini serta Tim PHO,” tutur Pakuku, didampingi Jerry Rumagit sebagai Kabid Investigas LSM Transparansi Sulut.

Diakhir pernyataannya, Pakuku mengingatkan agar PT Duta Tunggal Jaya sebagai perusahaan rekanan pelaksana proyek pekerjaan harus bertanggung jawab atas dugaan kerugian negara yang ditimbulkan akibat pelaksanaan proyek pekerjaan ini yang diduga telah merugikan negara sebesar RP. 3,6 milyar. (*/Redaksi)

Gubernur Sulut Didesak Copot Steve dan Manoppo

Steve Kepel dan Iswan Manoppo (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Terbergulir desakan publik sebagaimana yang disampaikan LSM Transparansi Sulawesi Utara (Sulut), melalui Ketua Umum Donald Ilham Pakuku, S.IP. Suara keras soal perlawanan terhadap perilaku korupsi rupanya tidak pernah berhenti dari aktivis yang satu ini. Bahkan, Ilham menegaskan bahwa kondisi dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Lirung Kolongan berpotensi menyeret Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Untuk itu, pada media ini, Sabtu (16/3/2019) Ilham menyarankan agar Gubernur Olly mencopot oknum yang diduga sebagai dalang atas dugaan korupsi pembangunan proyek bernilai 4,5 Miliar tersebut. Jebolan HMI itu menyorot Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulut, Steve Kepel dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek itu, Iswan Manoppo.

”Kami tidak main-main, karena sebetulnya kami sayang Gubernur Olly Dondokambey. Itu sebabnya kami mendesak Kadis PU Sulut dan Pak Iswan Manoppo selaku PPK dalam pembangunan proyek tersebut dicopot. Ini sangatlah logis, karena mereka diduga kuat melakukan praktek korupsi. Bila dibiarkan, akan berefek langsung menyeret nama baik Gubernur Olly,” kata Ilham tegas.

Selain itu, Ilham mencurigai bahwa pelaksana proyek waktu itu yakni PT Maju Karya Mapalus tahun 2018 tidak konsisten menjalankan ketentuan yang berlaku. Pekerjaan jembatan tersebut, tambah Ilham diduga dikerjakan secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

”Bahkan pekerjaan tersebut diduga 70 persen. Materialnya menggunakan pasir pantai sehingga jelas jelas pekerjaan tersebut diduga telah merugikan negara hingga milyaran rupiah. Maka untuk itu, kami dari Lsm Transparansi Sulawesi Utara Meminta kepada Bapak Gubernur Olly Dondokambey agar segera mencopot mereka berdua ini dari jabatan masing-masing. Menurut kami ini langkah tepat yang mestinya dilakukan Pak Gubernur,” tukas Ilham. (*/Redaksi)

Proyek Balai Sungai Sulawesi Satu Bermasalah, LSM Desak Alfian Palisungan Bertanggung Jawab

Foto papan proyek (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pekerjaan proyek pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Onggunoi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) yang dikerjakan instansi Balai wilayah Sungai Sulawesi Satu Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR yang bekerja sama dengan pengusaha Kontraktor perusahaan PT. Mitra Sejahtera Mulia selaku rekanan pihak ketiga dengan total anggaran 2,8 Miliar tahun 2018.

Dugaan kuat telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp 1 Miliar karena volume penggunaan material pada pekerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan jumlah volume material dan spesifikasi teknik yang ada dalam kontrak kerja, hal ini mendapat sorotan keras dari aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Transparansi Sulawesi Utara (Sulut), Donald Pakuku.

”Kami telah mengusut pembangunan proyek di Kabupaten Bolsel ini dan disinyalir ada perampokan uang negara dalam bentuk mark-up volume material dalam proyek pekerjaan tersebut. Juga jenis material yang digunakan dalam pekerjaan proyek tersebut seperti material pasir jauh dibawah standar material yang diwajibkan untuk digunakan karena hanya menggunakan material pasir lokal yang ada di sungai Onggunoi sekitaran lokasi pekerjaan proyek tersebut,” ujar Donald yang mengatakan praktek semacam ini menyalahi ketentuan.

Disampaikannya Onal sapaan mantan pengurus HMI Cabang Manado ini menyebutkan apa yang dilakukan kontraktor melahirkan hasil pekerjaan bangunan proyek yang abak-abal, rapuh, dan mudah terbongkar serta terindikasi merugikan negara sebesar Rp 1 Miliar rupiah.

”Pihak yang paling bertanggung jawab dalam kerugian pekerjaan proyek ini adalah saudara Alfian Palisungan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen PPK dalam Pekerjaan proyek ini dan saudara Sartono ST. MT selaku kepala satuan kerja atau kasatker dalam proyek tersebut serta perusahaan PT. Mitra Sejahtera Mulia selaku perusahaan rekanan pihak ketiga pelaksana,” tukas Donald yang mengatakan akan mendorong persoalan ini ke pihak berwajib. (*/Redaksi)

Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah, Skandal Proyek Tembok Pantai Ongkaw Bakal Terungkap

Papan proyek (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Terungkap dari hasil investigasi aktivis LSM terkait dugaan bermasalahnya pelaksanaan proyek Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Ongkaw Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Sulawesi Utara (Sulut). Dimana menurut Ketua Bidang Investigasi LSM Transparansi Sulut, Hidayat Samun proyek miliaran rupiah perlu diselidi pihak berwajib.

”Pekerjaan proyek Perkuatan tembok pantai Ongkaw melalui mata anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan yang dikerjakan Onal Yokom, selaku kontaktor dengan menggunakan perusahaan PT. Karsa Abadi Jaya, dengan pagu anggaran 8,9 Milyar tahun 2016. Ironisnya, proyek ini diduga telah merugikan negara sebesar 1,7 Milyar,” ujar Hidayat, Rabu (12/12/2018)

Lanjut Hidayat yang juga dibenarkan Donal Pakuku karena diduga jumlah (volume) penggunaan material pada pekerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan volume material dan spesifikasi teknik yang ada dalam kontrak kerja, itu sebabnya harus diselidiki kata Hidayat.

”Kasarnya diduga kuat ada perampokan uang negara dalam bentuk mark up volume material dalam proyek pekerjaan tersebut, dan ini bisa dilihat dari lantai kerja dasar pekerjaan ini yang tidak di gali, padahal secara aturan dalam pekerjaan pengaman pantai seperti ini. Seharusnya lantai dasar penimbunan pekerjaan ini harus digali minimal 2 meter, tapi yang terjadi malah pekerjaan ini hanya dikerjakan dengan cara ditimbun materialnya tanpa digali lantai dasarnya. Makanya ada pencurian volume material disitu yang diduga telah merugikan negara sebesar 1,7 Miliar,” tutur Hidayat. (*/Redaksi)

Donald Pakuku: Tudingan Itu Tidak Benar, Saya Bukan Pengurus IMDI

Donald Pakuku (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Adanya laporan masyarakat terhadap Donald Pakuku sebagai salah satu calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang dituduh sebagai pengurus Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) Mitra mendapat bantahan.

Rabu (22/8/2018), Donald saat diwawancarai media ini menyebutkan bahwa laporan tersebut adalah tidak benar. Menurut Donald dirinya tidak menjadi pengurus IMDI, itu sebabnya laporan itu dikatakannya tidak berdasar dan tendensius.

“Iya saya mendapatkan informasi ada laporan seperti itu, dan saya katakan itu 100% tidak benar. Saya membantah karena saya memang bukan pengurus IMDI,” ujar Donald yang juga mantan pengurus HMI Cabang Manado ini.

Selain itu, Donald mengaku beredarnya pemberitaan di media massa mengharuskan dirinya meluruskan hal tersebut. Untuk diketahui, IMDI merupakan organisasi ‘mantel’ atau underbow dari Partai Demokrat. Atas laporan itu, Donald dikait-kaitkan dalam keterlibatan dan kedekatan yang bersifat afiliasi ke partai politik.

Lanjut Pakuku mengaku kaget dengan pemberitaan media massa, dinilainya pula soal laporan masyarakat adalah hal yang wajar asalkan tidak mengarah ke ranah fitnah dan tanpa membeberkan bukti keterlibatannya sebagai pengurus IMDI.

”Kaget juga sebetulnya, saya merasa memang wajar di era demokrasi ini untuk suatu kepentingan yang transparan, maka laporan masyarakat silahkan dikuatkan dengan dukungan bukti-bukti. Karena kalau tidak ada bukti berupa SK kepengurusan bahwa saya pengurus IMDI, maka ini menjadi fitnah. Bagi saya pemberitaan yang mengatakan saya pengurus IMDI sekali lagi keliru dan tidak benar,” tutur Donald. (*/Redaksi)

iklan1