Tag: dpd knpi manado

Konstruksi Demokrasi Pancasila Mulai Rapuh

Bung Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

DEMOKRASI menjadi peta jalan bagi rakyat untuk menuju pada cita-cita kehidupannya bernegara. Banyak harapan rakyat agar demokrasi tumbuh subur, berjalan benar tidak mengalami penyesatan. Demokrasi meletakkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang dihormati dan dimuliakan. Itu sebabnya, Negara penganut demokrasi memang diakui lebih maju beberapa level.

Berbeda dengan sistem monarki atau sistem kerajaan yang menjepit kebebasan rakyat. Demokrasi memberi ‘ruang hijau’ yang menyehatkan rakyat, melahirkan pemimpin yang mengayomi rakyat. Dari demokrasi pula tumbuh orang-orang yang menghargai kebebasan personal. Demokrasi itu mengatur peran rakyat di ruang publik dan ruang privat, tidak membenturkan.

Melalui relasi yang setara demokrasi dilirik dan disukai berbagai kalangan. Melalui semangat itu pula, sejatinya demokrasi tidak menghamba secara total kepada mayoritas, lalu meniadakan yang minoritas. Adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan pula yang menjadi alasan demokrasi dijadikan sebagai sistem yang lebih bermartabat. Postur demokrasi bukanlah ruang gelap atau hutan belantara, melainkan beranda dan rumah bagi orang-orang yang menghargai kemanusiaan.

Tapi, jika demokrasi mengabaikan kemanusiaan, apa upaya kita?. Seperti cara-cara yang selayaknya, suatu kekeliruan, kekurangan dan penyimpangan tepat untuk diperbaiki. Bukan soal mendesak atau tidak mendesak perbaikan perlu dilakukan, melainkan pada keberpihakan kita lada nilai kebenaran dan kemanusiaan. Proses perwujudannya yaitu harus ditawarkan solusi.

Mendeteksi penyakit dan kurang maksimalnya sistem demokrasi diterapkan. Lalu, diberikan penguatan. Perbaikan secara serius dan sungguh-sungguh. Kalau sistem sebagai cara kerja yang kurang akurat, maka sistem itu perlu diperbaiki. Bila penyelenggara pemerintahan yang jadi masalahnya, berarti perlu pendampingan. Karena hanya terdapat dalam dua kutup itu (sistem dan aktor) yang menjadi pemicu tidak maksimalnya demokrasi dijalankan.

Makin mudah diidentifikasi dari mana masuknya virus perusak, sehingga hadirnya permasalahan demokrasi. Karena pada dasarnya demokrasi keberhasilannya diukur dari keterlibatan kolektif melalui partisipasi publik, maka penyelesaian masalah harus lebih komprehensif. Lebih akomodatif dalam menyusun strategi penyelesaian masalah yang dihadapi rakyat.

Mengobati penyakit haruslah sesuai sakit yang diderita, seperti itu idealnya. Dengan pendekatan, bertanya kepada penderita agar akurasi dan otentiknya masalah dapat diketahui. Nah, begitu pun demokrasi, bila sakitnya karena ketidakadilan, kecurangan, kesenjangan, maka keresahan itu harus dijawab nyata. Bukan menambah sakit, apalagi bertindak salah dan mengamputasi penyakit. Demokrasi selayaknya melahirkan tatanan peradaban yang bermutu.

Untuk memperkuat dibumikannya mimpi-mimpi suci demokrasi, kita juga patut memastikan bahwa Demokrasi Pancasila itu bermuara pada kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat dengan mendampingi jalannya kebijakan pemerintah. Atas alasan demokrasi yang mulai lesu, kesejahteraan yang disorientasi, sehingga diperlukan kejujuran keberpihakan pada kepentingan rakyat. Sambil dibangunnya partisipasi dari bawah. Konsentrasi, energi, bahkan waktu kita perlu dialokasikan untuk keberhasilan demokrasi.

Jangan demokrasi menjadi alibi, lalu praktek berdemokrasi dijalankan secara serampangan dan liberal. Kedepan kondisi penerapan demokrasi yang kini mulai merosot dengan adanya praktek curang layak diperbaiki. Demokrasi konstitusional yang memiliki marwah perlu diselamatkan, bukan dibuat menjadi rapuh secara berkala. Pemerintah yang punya otoritas pun kita bermohon dan turut mengajak agar jadilah teladan yang baik dalam berdemokrasi. Turut menjadi enzim yang melancarkan jalan darah demokrasi agar melahirkan generasi yang bermutu. [***]

 

 

_________________________

Catatan Bung Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

POLITIK KEKUASAAN DAN REKONSILIASI

Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Negara Indonesia Bakal Bubar?

Boleh memindahkan ibu Kota Provinsi, ibu kota Negara bahkan dapat dipindahkan. Itulah kuatnya kewenangan pemerintah atau singkat disebut politik kekuasaan. Keteraturan kehidupan sosial memang harus dibalut, dan diikat kuat dengan pemerintahan formal. Sebagai instrument pengatur mekanisme sosial, regulasi dan pranata sosial agar masyarakat tidak mudah saling menghakimi secara sendiri-sendiri.

Lalu apa gunanya bila pemerintah dalam hal ini Negara yang punya kapasitas ternyata gagal menjalankan peran-peran paripurna itu. Kita sampai saat ini masih menemui tindakan anarkisme, saling menghakimi, membunuh, terorisme, konspirasi jahat, saling tidak percaya satu dengan yang lainnya dengan motif alasan tertentu. Rupanya wibawa Negara sengaja dipermalukan.

Tidak semestinya tindakan-tindakan barbar terus terjadi, bila Negara sudah sukses melakukan edukasi, menjalankan otoritasnya dan menumbuhkan relasi persuasif pada masyarakatnya. Posisi Negara seola-olah dilemahkan, atau melemahkan ‘diri sendiri’ bahkan terkesan berperan seperti pemadam kebakaran saja. Artinya, bukan berarti Negara menjadi protektif dan alergi dengan dinamika kemasyarakatan. Tapi, harus terus siaga.

Mata, telinga, kaki, tangan dan hidung Negara begitu banyak jangan kemudian menjadi abai, atau lambat dalam penyelesaian masalah. Pemerintah harus bertindak futuristik, adil dan tidak tebang pilih. Letak keributan sosial memang secara mendasar jika dideteksi adalah soal tuntutan keadilan, ekonomi, perlindungan hukum. Jika masyarakat merasakan adanya kesetaraan, diberlakukan adil, dipenuhi kebutuhan ekominya melalui akses harga bahan kebutuhan yang murah dan berkualitas, maka kejahatan dan pemberontakan lambat laun akan menurun tensinya.

Pemerintah memang dapat mengambil peran sesuai kebutuhannya. Kadang bersikap negarawan, sebagai kawan terhadap rakyat, menjadi mitra kerja, menjadi orang tua, menjadi anak, bahkan sampai ‘memusuhi’ masyarakat. Jangan membatasi lingkup pemerintah sekedar pada area mempressure masyarakat dalam hal menarik pajak. Namun setelahnya, mengabaikan hak-hak rakyat.

Kadang atas alasan deskresi kita mengamati pemerintah daerah mengambil kebijakan tertentu. Ia tentu tujuannya akan bermuara pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, walau sering kali pula cela tersebut dimanfaatkan bagi pemerintah daerah untuk mengelabui atau membegali aturan demi meloloskan agenda kepentingan kelompok tertentu. Yang kemudian mengorbankan kepentingan publik. Harapan kita semua, tentu kedepan proteksi pemerintah pusat dapat memperhatikan kebijakan-kebijakan seperti itu, karena berpotensi menjadi pemicu lahirnya deviasi kekuasaan.

Karena secara konstitusional pemerintah memang mempunyai kekuatan merepresif. Namun begitu, bukan berarti represif diarahkan untuk hal-hal yang berkonsekuensi merugikan masyarakat, lantas disisi lain malah memperkaya pemerintah serta kroni-kroninya. Konteks kita hari ini, ditengah perhatian pemerintah mempercepat pembangunan, juga kita dihadang dengan tumbuh suburnya praktek korupsi yang suatu saat bila tidak dicegat secara serius akan melahirkan ancaman demokrasi yang membangkrutkan Negara.

Tantangan terberatnya, kita menjadi negara darurat (state of emergency) korupsi. Pemerintah tebang pilih dalam pengusutan dan penintasan kasus-kasus korupsi, praktek yang tidak adil itu tak bisa dipungkiri dalam konteks sekarang masih terlihat. Buktinya, ada juga masyarakat yang belum puas dengan praktek penyelesaian kasus korupsi di Negara ini. Gambar besar kedepan pemerintah kita ajak agar lebih sungguh-sungguh menjalankan program prioritasnya yakni mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance).

Masyarakat perlu dibiasakan jujur dalam memberikan penilaian misalkan pada keberhasilan pemerintah. Dimana bila keberhasilan-keberhasilan yang diraih pemerintahan Joko Widodo sampai saat ini, wajib diberi apresiasi. Pemerintah yang telah berhasil mengagregasi kepentingan masyarakat layak diberi dukungan secara ekstra, sebab bagaimana pun partisipasi publik itu sangatlah diperlukan. Hal serupa juga perlu diterapkan secara adil, dimana bila pemerintah lesu dan abai menjalankan tugas-tugas mulianya, pemerintahannya harus diingatkan, atau diajak agar lebih bergairah mewujudkan kesejahteraan serta keadilan kepada masyarakat.

Caranya tentu dengan melahirkan kesadaran kolektif pemerintah. Jangan masyarakat menghadapi pemerintah yang ketika tersandera atas kompromi kepentingan, bahkan konspirasi yang kian akut dengan cara sekedar mencela, melainkan seyogyanya masyarakat tampil terampil, menjadi duta kerja nyata. Tak boleh sama-sama saling mendiskreditkan, melainkan bagaimana diantara masyarakat dan pemerintah ini saling memberikan reaksi positif.

Jika satu pihak kurang stamina, ibaratnya sistem yang universal, idealnya satu pihak lainnya perlu memberikan suplay semangat. Sehingga kemudian, lahirnya harmonisasi serta produktifitas kerja. Semangat itu akan mereduksi sikap-sikap apatisme ditengah masyarakat atau pemerintah itu sendiri. Sejatinya dalam alam persaingan global, masyarakat yang berubah itu dicirikan dengan adanya dinamika. Baik itu dinamika yang positif, maupun negatif.

Ketika pemerintah memiliki niat memajukan masyarakatnya, maka friksi sosial akan dijadikannya sebagai modal mencapai keberhasilan. Konflik kepentingan mendewasakannya agar lebih ulet, terampil dan tegas mengelola konflik guna meraih persatuan nasional serta keberhasilan dalam pembangunan. Dalam upaya mendesain proyek perubahan, pemerintah yang telah terdidik dengan dinamika harus lebih peka merespon aspirasi masyarakat.

Tujuannya tentu dari belanja masalah dari masyarakat dapat diberikan jalan keluarnya. Jangan lagi membuat aspirasi yang dilontarkan masyarakat itu mangkrak, melainkan buatkan kanal agar terlahirlah solusi. Karena bila aspirasi masyarakat menjadi beku dan tersandera atas diamnya pemerintah, maka resistensi publik akan muncul. Akibat lainnya, akan muncul bibit-bibit perlawanan terhadap pemerintah. Masyarakat merasa tidak ditanggapi aspirasinya. Melalui politik kekuasaan, pemerintah perlu menumbuh kembangkan political will.

Jangan sesekali pemerintah melestarikan tradisi berfikir bahwa selamanya kritik adalah karena luapan antipati terhadap pemerintah. Lebih dari itu, melalui produksi dan energi kritik itulah inspirasi untuk terus melakukan perbaikan pembangunan akan lahir. Melalui kritik pula, pemerintah menjadi lebih selektif dan aktif mengawasi kebijakan-kebijakannya sehingga tepat sasaran. Pemerintah tidak sekedar bertugas mendesain program, lalu merealiasikan, tanpa melakukan supervise dan evaluasi berjenjang.

Bila Negara lalai bahkan tidak sukses mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta cita-cita bernegara lainnya, maka Negara sepatutnya dibubarkan saja. Apapun argument yang disusun, retorika dan rasionalisasi sekuat apapun, bila pemerintah lebih melahirkan masalah disbanding maslahat, berarti tak ada gunanya pemerintahan dipertahankan. Maksudnya, kondisi makin bermunculannya keluhan masyarakat layaknya diseriusi pemerintah melalui peran aktif lembaga-lembaga yang dibentuk Presiden. Bukan malah, mereka yang diberi amanah menjabat pimpinan institusi itu sibuk memperkaya diri sebentara Presiden sendirian memikirkan kesejahteraan masyarakat.

Akan mudah terealisasi konsepsi kebijakan yang populis, jika seluruh stakeholder pemerintah tertib, disiplin dan sama-sama aktif dalam pembangunan. Jangan dilimpahkan kerja-kerja pembangunan hanya dipundak Presiden. Bawahan atau pembantu Presiden harus cakap membaca keluhan publik, bekerja cerdas, bukan menjadi pasif dan membebani Presiden. Apalagi, bawahan yang turut menjadi agen dari perilaku korupsi. [***]

 

_______________________

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Masih Dapatkah Arus Balik Membalik Lagi?

Bung Amas dan Pram (FOTO Ist)

PERCATURAN politik, interaksi budaya dan rotasi peradaban dengan segala sumber daya bawaan sejak lama berseliweran. Bukan di era modern, bahkan post-modern baru roda pedati perubahan jaman itu bergerak. Perubahan itu keniscayaan. Tinggal perubahan seperti apa yang kita kehendaki untuk dijadikan nyata. Di atas perubahan tersebut godaan dan tantangan pun datang silih berganti.

Di kancah politik nasional pergerakan para elit kita yang begitu besar obsesinya menguasai Negara dan memperoleh kursi kekuasaan, ternyata tidak berbanding lurus dengan kontribusi pembangunan yang mereka persembahkan untuk tanah tumpah darah Indonesia. Sialnya lagi, hal tersebut bukan menjadi tamparan atau hinaan agar mereka sadar lalu memacu kerja-kerja membenahi Indonesia. Mereka malah merasa paling mentereng, paling layak, paling banyak berjasa terhadap rakyat.

Sungguh luar biasanya membuat kita terharu. Ketidaksadaran itu menjadi preseden buruk, bukan malah dibangga-banggakan. Kedunguan dipamerkan, kesombongan dianggap tontonan biasa yang mereka dengan percaya diri mementaskan dihadapan publik. Jendela, lantai, atap dan pintu perubahan selalu terus bergeser mengalami dinamika, tidak konstan. Hal itu secara tidak langsung memacu elit di Negara Indonesia tercinta agar bergegas melakukan perubahan menuju pada kemajuan.

Bumi Indonesia yang biasa kita istilahkan Nusantara pernah melewati masa-masa fluktuasi sejarah. Sebelum kemerdekaan kita pernah berada dalam ‘Desa Global’. Dimana penjajahan terhadap kaum pribumi terjadi, kolonial menunjukkan kekuatan lalu menindas kita rakyat Indonesia. Setelahnya, singkat cerita, Indonesia juga pernah mengalami ‘masa ke-emasan’ sekiranya di era kepemimpinan Soekarno. Pernah Berjaya dan disegani dunia Internasional, Malaysia pun pernah belajar pendidikan di Indonesia, kini malah mereka lebih berkembang maju.

Perkembangan dunia begitu pesat. Sebuah epos pasca kejayaan Nusantara di awal abad 16 pernah diulas Pramoedya Ananta Toer melalui karya yang populer berjudul ‘Arus Balik’. Buku Arus Balik mengisahkan tentang Nusantara yang pernah jaya. Dimana Majapahit dan banyak bangsa-bangsa beradab di bumi ini, Indonesia diantaranya. Arus bergerak dari Selatan ke Utara, segalanya kapal-kapal, manusianya, amal perbuatannya, dan cita-citanya. Semua bergerak dari Nusantara di Selatan ke ‘atas angin’ di Utara, tapi zaman berubah.

Uraian kisahnya, hingga mencapai arus balik. Dimana bukan lagi dari Selatan ke Utara, melainkan sebaliknya dari Utara ke Selatan. Utara kuasai Selatan, menguasai urat nadi kehidupan Nusantara. Lalu, perpecahan dan kekalahan demi kekalahan seakan menjadi bagian dari Jawa yang beruntun tiada hentinya. Semacam sketsa, gambar besar yang dinaskahkan Pram begitu Ananta Toer sering disapa, terulang hari ini.

Indonesia mengalami pasang surut. Di internal kini konflik bergejolak, tak bisa diabaikan begitu saja. Provokasi dan saling curiga ditengah rakyat Indonesia menjadi ancaman yang terus membayangi kita semua. Bahwa kita merindukan Indonesia adil makmur, damai sejahterah dan solid. Tak ada lagi lagi gangguang disintegrasi bangsa, tak ada lagi penjajahan manusia atas manusia dengan dalil apapun. Kita menghendaki Indonesia lebih beradab, bukan menjadi Negara otoriter, demokrasi tidak sekedar alat mencapai kekuasaan, melainkan sebagai garansi kesejahteraan. Itulah sekelumut cita-cita yang rupanya saat ini masih menggantung, mengawan-ngawan. Jika ada kesejahteraan, dapat dipastikan kesejahteraan tersebut tidak merata ditengah rakyat.

Pemerintah diharamkan meninggalkan sejengkal pun area kosong tentang kesejahteraan. Pengalaman berdemokrasi sudah cukuplah memberi keyakinan pada kita bahwa perubahan revolusioner atau perubahan total, itu hanya terjadi dalam kata-kata. Kehendak kita ialah menjadikan itu bukti nyata. Garis perjuangan rakyat untuk mencapai cita-cita sudah jelas yaitu lepas dari penjajahan, merdeka lalu aman damai dan sejahterah.

Peristiwa penggantian kepala pemerintahan harusnya menjadi momentum lompatan dan tipping point (titik perubahan). Kita terlalu banyak mengadopsi budaya donor, yang memberi imbas pada terganggunya budaya lokal. Ketahanan budaya menjadi perlu, sembari kita juga diingatkan berfikir inklusif. Berpikiran terbuka bukan berarti melahap semua konsep dan diskursus dari sajian literature import, tapi membuat kita lebih matang serta tau memilih, memilah konsep mana yang tepat, sesuai dengan budaya kita.

Membaca sinopsis buku Arus Balik karya Pram itu, saya seperti diberi kekuatan untuk belajar lagi menulis. Dengan corak dan metode penulisan yang ringan, mengalir, mudah dipahami pembaca Pram memberi rangsangan pada nalar kita. Usaha itu sedang saya lakukan sekarang (bertransformasi), walau saya menyadari adaptasi tidaklah mudah. Saya membutuhkan waktu cukup untuk ‘memodifikasi’, ‘melengkapi’, ‘mengokohkan’, dan ‘menyesuaikan’ cara-cara saya menulis atau menguraikan pandangan. Banyak inspirasi dari buku yang tebalnya kurang lebih 760-an halaman tersebut. Bahkan, saya menyimpulkan Pram sebagai ‘Tuhan Baru’ bagi saya.

Agresi budaya luar yang menarik mundur peradaban kita, relatif meninggalkan jejak. Hasilnya, kearifan lokal lambat laun mulai meredup. Terkikir dan bahkan berlahan hilang, kita tumbuh menjadi generasi yang kehilangan identitas. Menjadi bagian dari lost generation, dampaknya terjadi penurunan kualitas sumber daya manusia pada satu generasi.

Kerukunan sosial kita mulai renggang dengan adanya akulturasi budaya. Pemerintah pun tanpa sadar, memaksa rakyat agar berfikir dan berperilaku terbuka atas nama perubahan serta kemajuan. Tengok saja salah satu bagian penting yakni wacana Rektor Import, dimana pemerintah Indonesia sedang menyiapkan aturan bagi Rektor yang memimpin Universitas di Indonesia boleh orang Luar (WNA). Disatu sisi, hal itu memicu kompetisi ditengah para akademisi, semua akademisi yang sesuai kualifikasi tertentu diberikan ruang dan peluang yang sama.

Lahirnya Generasi Serampangan

Tentu ada harapan arus balik akan membalik lagi, kita harus merebut kejayaan. Bila perubahan itu serius dijalankan pemerintah kita, dibarengi dengan dukungan rakyat sudah otomatis sukses besar menyertai. Karena prinsip perubahan dan kemajuan itu sederhana minimal pemerintah punya political will, hentikan basa-basi, kemudian bekerja sungguh-sungguh dan bekerja yang benar. Arus balik membalik, tanpa lagi ada yang mampu membajaknya untuk menarik balik lagi ditengah proses ia membalik, jika seluruh energi rakyat disatukan. Jangan memposisikan rakyat sebagai bagian yang pasif dalam pembangunan, berikan ruang kemuliaan, tempat istimewa bagi rakyat, karena kedaulatan itu milik rakyat secara utuh. Kunci perubahan itu harus benar-benar pemerintah bersama rakyat.

Kini pemerintah mengajak rakyatnya pada rumah besar destinasi kerukunan dan kesejahteraan. Peta jalan sudah dibuatkan dengan mantap, banyak model dikorbankan untuk urusan itu, tapi selama perjalanan masih cukup banyak godaan dan rintangan ditengah-tengah perjalanan. Kondisi riil tersebut turut mempengaruhi rakyat, akibatnya rakyat menjadi curiga, jenuh dan ragu-ragu karena jalan yang dilalui belum mencapai tujuan akhirnya.

Tujuan akhir dari perjalanan sosial itu adalah diperolehlah keadilan, kesejahteraan, keamanan, kemerdekaan, dan kepastian hukum. Melalui pengamatan keseharian kita, dimana generasi saat ini menemui kondisi yang serampangan akibat hantaman arus globalisasi. Kita seperti terus berada di persimpangan jalan, kapan peradaban kita kuat dan keluar dari harapan yang samar-samar?. Generasi yang serampangan itu lahir, karena tatanan nilai di eranya tidak lagi kokoh, rapuh, mereka mengalami transisi, sehingga kehilangan jati diri.

Eksodus budaya ikut melemahkan posisi rakyat. Tumbuhlah generasi serampangan, kepercayaan diri yang minim. Tanpa kita sadari itu terjadi, mereka yang memiliki kultur kuat sulit terpengaruh. Selain itu, mereka yang kaya raya dan punya modal melimpah ruah pasti enteng-enteng saja mengakses perkembangan globalisasi (dunia virtual). Sayangnya, keadilan ekonomi itu tidak turut dirasakan rakyat yang berprofesi sebagai petani, nelayan, peternak yang modal usahanya pas-pasan. Upaya Negara mewujudkan keadilan, membahagiakan rakyat malah akhirnya hanya menjadi ‘lip service’.

Berpikiran global, matang dan berpandangan multikultural sudah menjadi corak berfikir generasi kontemporer. Bedanya, generasi terdahulu punya nilai lebih karena mempunyai ketahanan, spirit juang tinggi, punya rasa solidaritas. Mereka tau memberi filter juga terhadap pengaruh paham asing, anti-virus dan punya daya imun yang cukup kuat. Mereka generasi sebelumnya sudah tau merancang bangun pikiran, bahkan di era Soekarno, Hatta, Sjahrir dan Tan Malaka mereka merupakan kaum intelek, ideolog, arsitek, eksekutor serta panutan. Mempunya spesialisasi sendiri-sendiri, sehingga ketika mereka berkolaborasi kekuatan maka kejayaan perjuangan dengan mudah diraih.

Mereka memiliki keberanian tarung konseptual karena menjadi ‘kutu buku’. Punya kemampuan ideologis, bukan sekedar menjadi generasi ‘pengikut’. Tidak pasif dalam diplomasi politik, dialektika intelektual, mereka produktif, revolusioner, kemudian memiliki harapan serta mimpi-mimpi besar tentang kemajuan peradaban. Di fase modern peluang mencari, mengumpulkan, mengakselerasi dan membumikan pikiran malah lebih mudah karena ditunjang sarana (instrument) yang memadai.

Kemalasan berusahalah yang membedakan kita. Loyalitas, etos kerja dan kesungguhan berusaha yang rupanya masih dibawa rata-rata yang membuat kita terus bermental inlander. Kaku dalam hal menjadi mentor perubahan. Padahal kita punya segudang potensi, investiasi, power, stok dan amunisi pikiran kritis yang kuat. Kurang percaya diri itulah yang menjadi faktor terlemah dalam posisi kita mengejar ketertinggalan.

Arus balik akan membalik kalau pemerintah kita tetap fokus dan konsentrasi pada pembangunan. Tidak terlalu pusing berlebihan dengan pemindahan Ibu Kota Negara. Membangun dengan segenap kekuatan sumber daya yang ada, maka dipastikan kemajuan Indonesia tercinta akan kita raih dengan senyuman kebanggaan. Disemua bagian dan level pembangunan yang telah dilakukan Presiden Jokowi, harus terus dimaksimalkan, dilanjutkan dan dituntaskan. Jangan menjadi pemimpin penganut paham pembangunan ‘setengah hati’.

Melainkan menjadi pemimpin yang punya nafas pembangunan yang utuh. Pemerintah juga kita minta dapat menetralkan situasi gejolak konflik yang terjadi di Papua akibat isu SARA yang dibentur-benturkan, lalu diberitakan terus media massa. Kemudian, titik tolak pemerintahan saat ini telah dibuka sebelumnya di periode pertama yaitu pembangunan infrastruktur yang cukup menonjol. Bagaimana pembangunan itu diperluas, dibuat pemerataan pembangunan.

Setelahnya lini kebijakan juga diarahkan pada kemakmuran rakyat. Pernah dalam satu momentum, Tan Malaka berujar bahwa selama masih ada satu musuh di tanah air, satu kapal musuh di pantai, kita harus tetap lawan. Itu tandanya, musuh kita dalam pembangunan sekarang telah dideteksi para pendahulu kita, dan mereka adalah kaum penjajah asset dan investasi kita. Agresi kepentingan asing segera dihentikan, terserah bagaimana caranya. [***]

 

 

__________________________

Penulis : Bung Amas, Alumnus FISPOL Unsrat dan Sekretaris DPD KNPI Manado

Papua Serambi Kerukunan, Pluralitas Itu Keniscayaan

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

INDONESIA sedang diuji lagi dengan gelombang politik dan konflik. Dengan beragam pemicu, yang umum dilatari dari ketersinggungan kemudian salah paham berkepanjangan. Hasilnya, konflik antara sesama kian mengalir. Bahkan sampai ditarik ke zona sentimen suku dan agama yang begitu sensitif manakala dibenturkan.

Ada agenda besar demokrasi yang sedang dibangun Jokowi. Itu sudah menjadi keniscayaan sebagai seorang kepala Negara. Niat baik untuk mewujudkan pembangunan itu bukan berarti tanpa hambatan. Di era kedua periode Jokowi menjadi Presiden Indonesia ini hadir lagi tantangan baru yang perlu dijawab.

Hati-hati dengan teori konflik. Ada sedikit dugaan dan kecurigaan dibenak saya bahwa ‘keributan’ saat ini di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena ada agenda yang belum tuntas. Kompromi kepentingan yang boleh saja masih tercecer, belum tercover, sehingga muncul kelompok yang merasa tidak puas atau diabaikan kepentingannya.

Bisa jadi dua kutub kepentingan, atau bahkan dalam situasi seperti ini ada pihak ketiga yang masuk ikut memainkan emosi publik. Penumpang gelap dan mereka yang senang memancing di air keruh berpeluang turun memanfaatkan kisruh ini. Konflik of interest sedang berdiri kokoh sebagai bagian dari adu wibawa kelompok tertentu. Entah siapa mereka, yang pasti rakyat akan dibenturkan.

Ataukah elit kita sedang bersandiwara, saling unjuk kekuatan, lalu akhirnya berkonspirasi. Semoga tidak ada persekongkolan yang melahirkan rakyat sebagai tumbal, mendompleng kepentingan publik demi kepentingan kelompok tertentu. Pergolakan kepentingan paling akhir ialah rakyat menjadi tumbal.

Altar kekuasaan Jokowi rupanya sedang digembosi. Namun begitu publik tak perlu gusar dan larut dalam kegaduhan tersebut. Kondisi ini, dominannya dilatari motif politik. Bukan murni sentimen, diskriminasi dan tindakan semena-mena dari agama atau suku tertentu. Sebetulnya, riak-riak yang terungkap di publik hanyalah faktor antara.

Konflik itu dibuat. Tak ada konflik yang terjadi dengan sendirinya, apalagi konflik yang dikehendaki. Konflik yang by desain, konflik semu dan insidentil yang bila kita berniat menggalinya, maka kita tentu dapat pangkalnya. Melacak akar konflik dengan menelanjangi embrionya tidaklah sulit, sebetulnya. Apalagi ada institusi Polri dan TNI yang begitu mahfum atas urusan seperti ini karena melekat tugas formal mereka.

Pemikiran politik global yang melahirkan arus utama kapitalisme mengeliminir kepentingan domestik rakyat. Termasuk rakyat Papua harus diberi porsi yang sepadan, jangan dianaktirikan dalam pembagian ‘jatah kekuasaan’. Barter kepentingan yang dilakukan janganlah secara kasar merugikan kepentingan rakyat Papua.

Akibat arogansi politik yang beraroma ‘Jawa’ atau sukuisme melahirkan miskomunikasi politik. Jadinya, rakyat Papua meminta merdeka. Bahaya disintegrasi bangsa terus mengintai kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, bila penyelesaian masalah Papua tidak dilakukan secara tuntas. Jangan sengaja meninggalkan benih pertikaian di tanah Papua. Baik atas kepentingan suber daya alam atau apalah itu.

Benturan politik dan ideologi menjadi pintu masuk bagi pemerintahan Jokowi untuk memperkuat Indonesia. Jangan diabaikan, atau rakyat kemudian dikambing hitamkan dan pemerintah hanya sibuk pada supremasi hukum. Sehingga mengabaikan nilai kemanusiaan, dan pendekatan persuasif dialogis.

Jangan Ada Spasi Politik

Kesetaraan sosial harus mampu dijadikan nafas bagi elit di Negara ini. Kita tak punya garansi bahwa respon yang ditunjukkan saudara-saudari kita di Papua karena masalah tunggal. Akumulasi masalah dapat juga menunjang serta kemungkinan terbesar yang menjadi alasan mengapa mereka harus bertindak brutal. Dan resisten terhadap kelompok yang dinilai melecehkan mereka, sampai melakukan hal-hal yang kita nilai diluar batas wajar.

Insiden pemicu di Kota Surabaya, Semarang dan Kota Malang berpotensi menjadi pertemuan arus kepentingan. Ketidakpuasan rakyat Papua kepada Negara yang selama ini diredam, kini menemukan pemicunya sehingga mereka akhirnya demonstratif. Kemudian bertindak anarkis, mereka melakukan itu dengan alasan cukup kuat. Manusiawi dan wajar dalam kacamata demokrasi. Warga Papua di Negeri rantau diperlakukan tidak secara wajar, bututnya teriakan referendum atau Kemerdekaan Papua menjadi solusi.

Dinamika yang terjadi di tanah Papua merupakan ujian demokrasi. Bila diselesaikan dengan baik, pemerintah akan memperoleh bonus demokrasi. Bonus tersebut berupa keamanan dan rekonsiliasi semesta di Papua. Rakyat hidupnya tentram, tak lagi dihimpit pada faksi politik yang saling gontok-gontokan. Rakyat mengespresikan ketidakpuasannya harus disambut baik pemerintah dengan menyediakan solusi yang proporsional.

Tatanan demokrasi kita yang harusnya membuat kita lebih maju. Malah, kelihatannya menarik mundur demokrasi kita hingga mirip di dunia primitif. Sirkulasi demokrasi yang elastis dan liberal juga membuat pemerintah kita sedikit kelabakan. Makin sulit menyelesaikan permasalah bangsa saat ini yang kian canggih dan plural. Spasi politik atau adanya jarak, kekosongan antara sesama politisi, pusat dan daerah juga melahirkan persoalan tersendiri sebenarnya.

Kompleksitas masalah ini seperti benang kusut yang cara mengurainya harus telaten dan serius. Jangan sampai pula ada proyek politik yang belum tuntas diakomodir. Konflik akhirnya menjadi sekedar ‘gertakan sambal’ dan ancaman yang ujung-ujungnya saling mengakomodasi kepentingan. Kompromi politik melalui dialog menjadi jalan strategis yang harus ditempuh Presiden Jokowi.

Bahkan, jika ada urusan yang belum sempat terpantau publik berupa ‘kepentingan besar’ yang mangkrak, tidak terjembatani, segeralah diakomodir. Jangan lagi rakyat dijadikan martil politik, mereka sudah berkali-kali menjadi tumbal dan mesin pemuas nafsu politik elit. Demi menjaga marwah demokrasi kita, maka politisi di tingkat pusat jangan melanggengkan diskriminasi.

Elit politik kita tidak boleh mempertahankan ego. Seteru politik mari kita sudahi, teror dan saling sandera kepentingan merupakan tindakan haram demokrasi. Janganlah diteruskan proses deviasi dan new kolonialisme diterapkan di Indonesia tercinta.

Gambaran besar tentang integrasi Indonesia melalui meletakkan Papua sebagai miniatur kerukunan dan toleransi wajib adanya. Jangan sekedar menjadi retorika politik para politisi disaat musim kampanye, tapi setelahnya rakyat ditindas. Rakyat itu perlu dimuliakan pemerintah tanpa sekat maupun streotip.

Di era kedua kepemimpinan Jokowi harus memaksimalkan momentum kepemimpinan ini sebagai pintu utama memajukan Papua dari segala dimensi kehidupan. Rakyat Papua membutuhkan pengakuan, dialog, kasih sayang, perlakuan adil, dan jangan mendelegetimasi eksistensi mereka. Ayo, kita jadikan Papua sebagai destinasi kerukunan. Papua harus menjadi serambi kerukunan, kemudian pluralitas disana mejadi keniscayaan kita.

Rakyat Papua adalah kita. Papua merupakan miniatur Indonesia. Berhentilah membesar-besarkan atau mengolah, memanas-manasi dinamika yang terjadi di Papua melalui sarana Medsos atau dalam percakapan kita. Siklus rasionalitas publik harus mampu dikendalikan melalui pemberitaan, himbauan yang menyejukkan dari pemerintah dan stakeholder.

Jadilah Peneduh

Urungkan dulu ‘kegenitan’ kita yang selalu memposting sesuatu yang memicu konflik di media sosial. Jadilah laboratorium dan pabrik kesejukan bagi takyat umumnya, kalau belum mampu berbuat banyak dalam penyelesian konflik. Minimal, pasif dan mengunci diri untuk tidak terlibat menjadi provokator penyebar konflik. Betapa kita tak boleh mengingkari bahwa Medsos menjadi medium strategis dalam menggiring sekaligus membentuk opini publik.

Menghindari api dendam dan bibit-bibit kejahatan tumbuh, maka kita jadilah pengguna Medsos yang cerdas. Tidak perlu berharap lebih, jika kita belum memegang jabatan publik. Setidaknya dengan tidak menjadi pemicu dan pemacu konflik saja sudah lebih dari cukup.

Sejuk dalam memberi narasi dan komentar di Medsos perlu menjadi tradisi positif yang layak dihidupkan. Melestarikan hal-hal yang menumbuhkan kemajuan pada rakyat melalui bermedsos adalah pilihan yang mencerahkan. Bahkan kini menjadi prioritas, stop menjadi corong dan pelopor penyebar pemberitaan hoax.

Jikalau menahan diri untuk mengomentari, menyebarkan atau mempublikasi berita-berita tidak benar menjadi gaya hidup itu bertanda kita tidak mau menjadi tumbal yang merusak kerukunan. Berhentilah menjadi penghamba teknologi yang terus memperbudak, atau membuat kita jumawa lalu menebar provokasi. Jangan menjadi generasi yang menuhankan Medsos dengan intens menebar agitasi dan memicu konflik sosial. Era post-truth menjadi bencana baru bagi peradaban kita di tanah air, jangan mau menjadi tumbal keganasan post-modernisme. [***]

 

_________________________________
Catatan : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Politik The Turning Point, Jokowi Jangan Lengah

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

BERAGAM kalkulasi politik dipaparkan para pengamat politik pemerintahan, ahli, akademisi dan politisi terkait komposisi Kabinet Indonesia Kerja jilid II turut menambah percakapan publik. Setidaknya meski tidak mutlak benar. Namun, analisis atau prediksi itu menjadi dasar pertimbangan kita untuk mendeskripsikan bahwa perjalanan Indonesia kedepan seperti apa. Tidak pada konteks akurasi analisa, melainkan pada ragam masukan yang menyumbang pemikiran positif kepada Jokowi selaku pemegang hak prerogatif.

Semua pandangan umumnya tertuju pada kompilasi jajaran Kabinet Jokowi-Ma’ruf yang lebih paripurna. Bahkan yang miris terlihat adanya keretakan koalisi politik. Baik di internal Jokowi maupun Prabowo, masing-masing mencari aman. Lihat saja manuver Surya Palo Cs dan Megawati. Di seberang sana, kita menemukan koalisi Prabowo mulai saling lempar statemen, memuncullah ‘kegaduhan’ dan saling mendiskreditkan. Ada pernyataan ‘penumpang gelap’ yang seolah-olah dialamatakan ke Partai Demokrat. Pokoknya, konstalasi politik di tanah air mulai meningkat intensitasnya.

Jelang penyusunan Kabinet Kerja Jilid II, Jokowi-Ma’ruf bukan desain narasi besar yang kita temukan dalam diskursus publik. Yang ramai malah rebutan jabatan, saling sindir, politik saling sandera terpantau di media massa. Ada pula elit politik yang masih menahan diri, tampil tenang tak mengedepankan visi ‘memburu kursi Menteri’. Begitu pluralnya karakteristik para politisi ikut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kita, jangan-jangan tarikan politik tersebut membuat Indonesia mengarah ke titik balik.

Bila kita rehat sejenak menengok harapan publik, maka motivasi dan obsesi merebut kursi Kabinet bukanlah prioritas sebetulnya untuk pembangunan Indonesia saat ini. Idealnya, membangun visi dan narasi untuk Indonesia yang lebih maju, berkeadilan, sejahtera, mandiri dan bermartabat dikedepankan. Karena bila lengah, Jokowi di periode keduanya ini bisa ada penyusupan kepentingan dan digembosi dari dalam. Atau kemungkinan lainnya, bila tidak akomodatif, Jokowi bisa menjadi rival mitra koalisinya sendiri.

Ramainya olah-mengolah isu begitu mengemuka, sulit terbendung. Baik isu yang berpotensi memicu keretakan internal kubu Jokowi maupun Prabowo itu sendiri, hasilnya konstalasi politik di Negeri ini kian tidak beratauran. Seperti mulai ada arus balik, dimana terlihat sebagian elit dan promotor atas kemenangan Prabowo-Sandi kini mengambil posisi berdamai, bahkan berekspansi masuk ke jajaran pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Ada elit parpol yang minta jatah Menteri secara terbuka, meminta jatah lebih banyak. Hal ini pun cukup menarik disimak sebetulnya.

Skema politik pun makin seksi dan menantang ditelusuri jejaknya. Jika Jokowi terbuai dengan politik bujuk-rayu, penyanderaan, takut dengan gertakan, maka peluang besarnya kekuatan Jokowi dirampas. Jokowi menjadi tidak mandiri mengambil keputusan, kewenangannya sebagian tanpa sadar ditake over, kubu rival politik ikut campur. Rintangan politik lainnya akan dihadapai kedepannya, bila tidak hati-hati. Fenomena yang relatif dinamis juga kita pantau terjadi di internal koalisi Jokowi-Ma’ruf, dimana Surya Paloh cs berbeda manuvernya dengan Megawati Soekarno Putri.

Perang statemen soal komposisi atau persentase kader parpol yang akan direkomendasikan untuk masuk ke jajaran Menteri Jokowi-Ma’ruf seolah saling bersinggungan. Membuat iklim politik kita kurang kondusif, walau para politisi dapat menyebut realitas ini sebagai sekedar dinamika politik biasa. Tapi, kondisi tersebut juga melahirkan kegaduhan didepan publik. Boleh sebaliknya, bila tenang dan arif pengendalian kekuatan dapat diatur dengan baik sehingga Jokowi makin mudah menggapai visi melanjutkan pembangunan Indonesia.

Menariknya lagi, kini dikubu Prabowo muncul dugaan adanya penumpan gelap yang selama ini mendompleng gerakan politik Prabowo-Sandi, yang kini pernyataan ini menuai ‘keributan politik’. Apakah benar kita akan mengalami the turning point (titik balik) perpolitikan?. Dimana tatanan politik kita yang sebelumnya telah membaik kini turun kelas. Akan berjalan lurus, makin fokus menata Indonesia kedepan, bila titik balik pembangunan dilakukan Jokowi dengan desain program yang matang, solid Kabinetnya. Bergerak bersama, saling sinergi, kemudian satu komando.

Tak sekedar perenungan, tapi harus kerja nyata sebagai implementasi dari komitmen kita berdemokrasi yang benar. Politik bukan sekedar berkoar-koar tentang kemanusiaan, kepentingan publik dan perjuangan tentang hak-hak masyarakat termarginal. Lebih dari itu ialah melahirkan keteladanan, mewariskan tentang etika dan moral politik. Bukan pula soal niat merebut kemenangan, mendapatkan kursi kekuasaan, lantas berdiam diri melihat kejahatan didepan mata.

Praktek politik tebar pesona, cari aman, politik balik badan dan cuci tangan merupakan warisan politik kolonial yang patut ditinggalkan. Itu bukanlah legacy kita rakyat Indonesia. Kalau lengah, Jokowi di era kedua kali memimpin Indonesia dalam hal seleksi Kabinetnya, berpeluang Indonesia tergelincir pada titik balik kemunduran. Pembagunan yang diletakkan Jokowi pada aras yang telah sesuai bisa hancur, tidak mengalami fokus, yang mulai mencapai titik kulminasi bisa menjadi blunder, bahkan malapetaka bila penyusunan Kabinet tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Kiranya mereka yang berintegritas, bertekad sejak awal dengan Jokowi, bersekutu dan berani berjuang habis-habisan bersamanya diakomodir masuk dalam jajaran Menteri. Setidaknya, itulah mereka yang terdeteksi serta dapat ditakar kadar loyalitasnya benar, siap dan menerima konsekuensi berjuang bersama Jokowi. Bukan, mereka yang menyimpan ribuan agenda untuk akhirnya menggadaikan Indonesia kepada kaum asing. Atau mereka para penumpang gelap yang diselundupkan masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Kerja Jilid II.

Soal figur yang bukan pelanggar ham juga menjadi catatan serius yang patut dipertimbangkan Jokowi. Mereka yang jauh dari isu-isu dan disinyalir terlibat praktek kotor korupsi kiranya menjadi kajian Jokowi untuk tidak ditarik dalam gerbong Kabinetnya. Sebab, bisa menjadi point yang melemahkan perjalanan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kedepannya. Bila ada infiltrasi kepentingan eksternal yang tidak selaras dengan master plan pembangunan, kemudian Jokowi lengah tidak selektif, hal itu akan terjadi degradasi, gesekan, gempa kepentingan. Lalu guncangan tersebut sudah otomatis merongrong keberadaan Jokowi sebagai Presiden.[***]

 

________________________

Catatan : Amas Mahmud, Alumnus FISPOL Unsrat Manado

 

iklan1