Tag: dpd knpi manado

Bongkar Pasang ‘Kabinet’ dan Relasi Politik Elektoral

Ilustrasi, politisasi birokrasi (FOTO Ist)

Catatan : Amas Mahmud, Redaktur Pelaksana Suluttoday.com

SERING kita temui terjadinya mutasi atau rolling pejabat ditingkat birokrat merupakan hal lumrah, dengan beragam pertimbangan sampai kamuflasi. Rolling pejabatan seutuhnya merupakan hak prerogatif pemerintah yang mengendalikan pemerintahan. Umumya pertimbangan prioritasnya yaitu berkaitan kompetensi, promosi jabatan, penyegaran, optimalisasi kerja dan seterusnya yang menjadi segudang alasan pemerintah selaku pengguna (user). Fenomena rolling atau restrukturisasi jabatan birokrasi paling nampak kita temui bila momentum Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dihelat.

Benarkah rolling memberi konsekuensi positif terhadap subsidi suara elektoral politik?. Kebanyakan birokrat dipakai dan dieksploitasi sekedar seperti mesin pendulang suara. Bagi saya, sederhananya rolling jabatan birokrasi tidak memberi pengaruh terhadap peningkatan suara Pemilu bagi mereka yang mengkapitalisasi birokrasi. Iya, tidak ada, tidak berpengaruh signifikan maksudnya. Biasanya yang diandalkan dalam situasi politisasi birokrasi adalah intervensi dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Alhasil, struktur dan tubuh birokrasi penuh noda, ‘dikomersilkan’, tidak orginal lagi pelayanan publiknya.

Hal tersebut yang dikhawatirkan lawan politik yang tidak punya koneksi terhadap birokrasi. Mereka yang tidak punya kemampuan mengendalikan birokrasi sering kali kalah dalam kontestasi Pemilu karena mobilisasi birokrasi untuk memilih politisi atau parpol tertentu. Padahal riskan memanfaatkan ruang intervensi, sekaligus sedikit ‘menebar teror’ dilakukan top eksekutif. Ada kontestan politik yang lihai memainkan birokrasi, mesti tidak semua yang terbiasa dengan pola-pola seperti itu.

Apapun pembenaran kita, indikasi atau bahkan fakta tersebut nyata adanya. Lihat saja, kasus sejumlah Kepala Daerah menyampaikan dukungan kepada salah satu pasangan calon Presiden, sejumlah Camat di Provinsi Sulawesi Selatan juga nekat menyampaikan dukungan politiknya. Inilah sebetulnya ironi demokrasi kita, mereka yang lebih pandai berdemokrasi menunjukkan sikap yang kurang elok.

Peluang mengontrol dan mengkondisikan birokrasi selalu dimainkan petahana. Baik calon kepala daerah petahana, maupun calon Presiden petahana. Itu berarti, publik harus terus diingatkan agar mawas diri. Tidak juga nimbrung, larut dan terbawa skenario pengkondisian massal dari calon pemimpin yang hanya hebat memanfaatkan kewenangan jabatannya.

Menarik suara dengan mencuri perhatian publik, dan melakukan sensasi politik merupakan trik para politisi memang. Bahkan sampai mengintimidasi konstituen dengan mempressure, cara seperti ini dilakukan pada tiap agenda politik. Tentu, tak lain adalah bentuk dari gagal paham politisi tentang kebebasan demokrasi, keliru, penyimpangan pemahaman dan implikasi dari merosotnya kesadaran demokrasi. Perlu diluruskan, partisipasi demokrasi dimaksudkan melahirkan solidaritas, transformasi, bukan paksaan.

Begitu pula dalam konsolidasi demokrasi, rakyat layak diberi bekal supaya tidak saling mencurigai. Contoh, kebaikan demokrasi tentang keadilan, keterbukaan, kejujuran, nilai kolektifitas, rakyat perlu selalu saling merangkul, bukan saling memukul atau saling menikung. Top eksekutif dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi teladan, terutama pada saat situasi politik yang dinamis menjelang Pemilu, Rabu 17 April 2019 ini. Target politik elektoral, janganlah menghalalkan segala cara.

Karena politik yang benar itu berdiri diatas nilai-nilai kemanusiaan. Jangan melakukan dehumanisasi dalam politik, politisi harus punya kekuatan moral, etika dan kebijaksanaan agar publik bisa menjadikannya sebagai teladan dalam kehidupan sosial. Jangan mengkerdilkan politik dengan intervensi, bujukan, bargaining kepentingan sesaat, saling menjatuhkan, dan black campaign. Mari saling mengingatkan, lahirkan kesadaran demokrasi yang terintegrasi, pelihara pikiran toleran, ramah, moderat, plural, akomodatif atas segala perbedaan pandangan. [***]

Estetika Demokrasi & Humanisme Yang Direduksi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

CITRA demokrasi memang sering kali tak dapat disangkal, dilekatkan pada konsep bernegara yang ‘paripurna’. Dibanding konsep bernegara lainnya, demokrasi dinilai lebih efektif, tepat, akomodatif, ideal, dan diyakini mampu mengagregasi kepentingan publik tanpa diskriminasi. Demokrasi menghormati hak-hak mayoritas dan minoritas.

Dalam pengambilan keputusan, memang demokrasi sebagai suatu instrument tidak mampu juga memberikan garansi tentang keadilan. Artinya, adil menurut seseorang yang jika ditarik situasinya ke ruang publik, maka belum tentu juga adil menurut orang lain. Hal ini sering melahirkan perdebatan, baik secara substansi sampai perdebatan teknis.

Bagi saya, disitulah letak demokrasi yang sisi kemanusiaannya diuji. Demokrasi dalam sentilan kali ini memang perlu diperiksa konsepnya, diperdebatkan. Dari kehidupan berdiskursus tak boleh juga dibatasi arus kritik terhadapnya. Lebih sederhana lagi, bila konteksnya pemilihan pemimpin, demokrasi yang mengunggulkan suara mayoritas sebagai bagian representatif dari model pengambilan keputusan, juga mendatangkan bencana.

Padahal sering kita abaikan, jalan demokrasi yang lurus ialah musyawarah mufakat, baru kemudian voting. Seolah-olah kita terbatasi tabir demokrasi, akhirnya demokrasi dijerat menjadi alat ampuh ‘pengkondisian’ pengambilan keputusan demokrasi hanyalah voting, bahkan kadang formalitas. Banyak indikasi, kini kekuatan voting itu dapat direduksi, bukan lagi rahasia umum, orang yang menang dalam proses voting sering memanfaatkan jalan-jalan tidak legal.

Bisa jadi, karena berobsesi menang, seseorang bisa lompat pagar, lompat jendela, abaikan aturan, masuk melalui panggung belakang untuk meraih suara dukungan sebesar-besarnya. Operasionalisasi misi jahat melalui politik uang, intimidasi dan intervensi, yang menurunkan martabat dan kedaulatan rakyat mulai brutal dilakukan. Rakyat kemudian, ‘dipaksa’ untuk memilih bukan karena rasionalitasnya.

Kita membaca referensi demokrasi relatif banyak tawaran tentang potret menguatkan dan menjaga kesehatan demokrasi agar tetap produktif, tidak menjadi abnormal atau pincang dalam mobilitasnya. Disitu pula kita mendapati estetika demokrasi yang menghargai norma, pranata sosial, yang disandarkan pada etika, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan. Apakah humanisme demokrasi juga sedang jalan lurus?.

Kompetisi demokrasi yang kencang juga menghasilkan tatanan nilai demokrasi yang jauh dari humanisme, dan retak. Sementara kebutuhan kita rakyat Indonesia keseluruhan yakni menjaga humanisme demokrasi. Dimana nilai-nilai kemanusiaan dalam demokrasi berupa keadilan, kesetaraan (egaliter), kesejahteraan, kebenaran, melawan kekerasan, mengutuk diskriminasi, hak-hak dasar yang tercantum dan dilindungi HAM.

Humanisme rupanya menjadi tereduksi, tergiring menjadi terisolir dari rasionalitas berdemokrasi. Sebetulnya, paket humanisme – demokrasi bagai satu koin mata uang yang tidak bisa didikotomikan. Karena masing-masing bagian ‘muka’ atau ‘kamar’ punya keunggulan, nilai serta kelebihan-kelebihan tersendiri. Jalan lurus demokrasi harus ditegagkkan, demokrasi berjalan dengan kompas hukum.

Bukan politik yang menjadi panglima demokrasi, melainkan regulasi. Demokrasi yang secara fitrawih semangatnya dilahirkan atas kolektifitas, sakit rasanya jika menyimpang dalam tahapan proses. Jelang Pemilu 2019, ada tontonan dimana kewarasan publik yang sering ‘dipermalukan’, diproklamirkan dan ‘dipelopori’ Bang Rocky Gerung, salah satunya adalah wujud bahwa masih ada harapan kita menyematkan demokrasi melalui percakapan yang sehat.

Rasionalitas publik harus dijunjung memang, tak boleh rakyat dididik mentolerir kesalahan-kesalahan, apapun itu dan darimana pun itu. Kaum rasional harus berani tampil dengan segala resiko, cacian, sinisme dan stigma-stigma buruk. Jika semua menjadi resiko melahirkan akal sehat, tak mengapa anggaplah mereka yang mendorong kekritisan publik ini sebagai kaum ‘jihadis’.

Setelahnya, demokrasi tidak perlu terus-menerus diletakkan sebagai dekorasi, atau barang tersier yang kemudian terus memproduksi penyembahan figuritas. Mengkultuskan kebijakan-kebijakan yang sebetulnya dapat dievaluasi atau didebatkan, itulah kedunguan yang nyata. Ruang dialektika demokrasi perlu dihidupkan secara fleksibel dan longgar. Bila publik diarahkan untuk sekedar hanya menerima argumentasi, maka tidak akan bermutu demokrasi kita, biarkan dialektika dan dinamika demokrasi dibingkai dalam semangat argumentasi yang mendidik.

Terakhir, progres demokrasi sejatinya melahirkan rakyat yang berperadaban tinggi, bukan rakyat yang penuh emosi dan intoleran. Saling menuding, serta klaim kebenaran, yang satu merasa paling toleran lalu menuding yang lain tidak toleran. Skema itulah yang sebenarnya membuat demokrasi tereduksi, menjadi bias, menjauhkan kita semua dari peradaban demokrasi yang ideal. [***]

 

_________________________

Penulis Amas Mahmud, S.IP Sekretaris DPD KNPI Manado

Tabiat Politisi, Dagelan dan Siklus Politik

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

TAK mudah menjadi seorang politisi memang, tapi akhir-akhir ini terutama disaat memasuki Tahun Politik 2019 relatif banyak masyarakat Indonesia melirik politik sebagai sasaran empuknya. Entah apa dalil mereka masing-masing, kancah politik menjadi begitu menggoda. Ada yang memilih jalan politik sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, tentu tujuan mereka adalah pengabdian.

Bervariasi memang, ada pula politisi yang masuk dalam dunia politik sekedar untuk mengisi waktunya, kebanyakan mereka adalah politisi yang mengisi ‘ruang kosong’ untuk sekedar mengadu nasib. Ada pejuang politik atau pekerja politik yang orientasi mereka berpolitik demi masyarakat, mereka tidak terlalu ambil pusing harus menang atau kalah. Yang utama bagi mereka yaitu bisa berbuat sesuatu bersama masyarakat. Ada yang mau mencari kekayaan pribadi dalam politik.

Bekerja untuk kepentingan banyak orang. Selain itu, ada pula politisi ‘peselancar’ yang hadir saat momentum tepat, bisa dibilang mereka ini ‘politisi gaduh’, mereka tidak terlalu menargetkan kemenangan politik, namun mengedepankan materi (finansial). Kesemua jenis politisi-politisi itu memang tak ada yang salah. Cukup publik diberitahukan agar mengenal politisi semacam ini dengan ragam perilakunya masing-masing.

Kebanyakan tabiat politisi ialah melahirkan ketertiban umum (public order). Sikap kepeloporan para politisi yang kita temui termasuk di Sulawesi Utara tetap terlihat, hanya kadarnya saja yang kadang berbeda. Artinya untuk menunjang kebutuhan masyarakat atas lahirnya tokoh politik yang berani memperjuangkan aspirasi mereka, diperlukan medium kampanye politik.

Melalui kampanyelah masyarakat dikenalkan tentang siapa politisi yang ikut dalam kompetisi politik. Mengamati model kampanye politisi kiranya perlu pula diberikan semacam insentif dan nutrisi dalam hal penguatan metode kampanye agar lebih efektif. Politisi tidak harus terbatas kretatifitasnya pada model kampanye konfensional. Karena tujuan kampanye sebagai ajang silaturahmi atau ta’aruf antara politisi dengan konstituen, itu berarti politisi diharamkan untuk alergi dan membatasi diri ketika bertemu masyarakat.

Dari intensitas pertemuan politisi dan masyarakat, manfaatnya makin menguatkan ikatan emosional diantara mereka. Seperti logika politik umumnya, makin banyak masyarakat mengenal politisi tersebut, maka semakin berpeluang politisi itu dipilih masyarakat. Popularitas politisi biasanya bergerak paralel dengan keterpilihannya disaat pemilihan umum berlangsung. Itu sebabnya, politisi harus punya banyak asupan ‘nutrisi’ bukan amunisi berupa uang yang dimaksud disini, melainkan asipan potensi ide yang membangun.

Politisi harus punya pemikiran kreatif dalam meramu isu, mengelola komunikasi dengan masyarakat. Jangan sampai sekali saja dikritik masyarakat, lalu sudah menyimpan dendam, merawat amarah dan akhirnya suatu ketika menyakiti masyarakat. Energi positif seperti menerima pendapat berbeda, masukan dan kritik publik sebetulnya menambah pengalaman politisi, sehingga pemikiran yang berbeda itu layak diterima.

Tidak tepat juga politisi menjadi manusia yang mudah bermigrasi, dari prinsip dan komitmen bersama masyarakat, menjadi menghianati kepentingan masyarakat. Kita pun menyadari betul watak politisi dan siklus politik di tanah air Indonesia dari tiap zaman sering kali berbeda, perbedaannya dengan melahirkan generasi baru, dengan tren politik zaman now, misalnya. Turunan gagasan politik dan kaderisasi juga rupanya perlu dilirik secara serius.

Pada tema dan lapak lain, kita membaca politik akhirnya menjadi semacam dagelan (lawakan), jadi tontonan yang lucu. Padahal, sejatinya politik tidak sekedar itu saja. Melainkan kombinasi seluruh aktivitas manusia, inti dari politik adalah melahirkan kesejahteraan masyarakat melalui kekuasaan. Itu alasannya, akhirnya menjadi penting para politisi menggapai kekuasaan, agar lebih mudah berbuat untuk kesejahteraan masyarakat.

Politik bukan wahana lawak, memang kini dipanggung politik banyak lucu-lucunya yang kita lihat. Realitas ini dipakai untuk mengimbangi, meredahkan atau mereduksi wajah politik yang disimpulkan sebagian masyarakat sebagai sesuatu yang amat serius, sangar dan ngotot-ngototan. Siklus politik harus dikanalisasi dengan rapi sehingga melahirkan kualitas, derajat, martabat dan peradaban yang mulia.

Kemudian, jangan juga politisi diberikan kebebasan mutlak. Malah dampaknya, ada image siklus politik mengabaikan setting jangka panjang, alhasil semuanya menjadi instan, nihil proses yang matang. Agenda masa depan politik itu harus didesain dari sekarang, disiapkan. Kalau begitu faktanya, maka rusak dan tak terstrukturlah masa depan politik kita. Politisi kemarin (masa lalu) bertugas mereproduksi politisi hari ini, bila politisi hari ini (kekinian) kurang bermutu, berarti tanggung jawab politisi sebelumnya dipertanyakan.

Manakala politisi hari ini kurang bermoral, maka wajib kita menggugat para politisi sebelumnya yang tidak mematok atau tidak memasang standar tentang potret politik yang humanis dimasa akan datang. Seperti suatu mata rantai, politisi itu beregenerasi, saling merawat, saling menjaga, bukan membantai dan saling gunting dalam lipatan. Menjaga akal sehat, menghidupkan nafas kaderisasi, saling mentransfer ilmu serta pengalaman, bukan menjadi politisi yang unggul sendiri (individual).

Tabiat politisi itu biasanya tak mudah menyerah, mereka bermental pejuang. Mereka juga senang menebar janji, menggadaikan kata-kata, yang kadang dalam realisasinya tidak ‘memuaskan’ masyarakat, tapi itulah politisi dengan ‘penanda’ identitasnya masing-masing. Politisi pun tidak mudah menyerah, ada yang istiqomah, amanah, bahkan ada yang rela habis-habisan atas nama kepentingan rakyat yang mereka perjuangkan, muncul berbagai inkonsistensi sikap.

Kita mendengar ungkapan ‘penuh makna’ yang kadang dilegalkan para politisi, seperti kata ‘politisi boleh berbohong, tapi tidak boleh salah’. Sekilas, ungkapan tersebut memberi dispensasi bagi politisi untuk bisa berbohong. Padahal perbuatan berbohong itu, sesungguhnya tidak mencerminkan konsistensi seorang politisi, dan itu mengurangi nilai moralitasnya selaku politisi unggul.

Dalam agama Islam sendiri berbohong itu ada penegasan hukumnya. Sebagaimana tertera dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl (16) : 105

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Yang artinya: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta”. Akhirnya, politisi pun dilarang berbohong dengan menggunakan pendekatan dan ajuran ajaran agama. Politisi wajib menjadi teladan, sehingga penting memulai merubah diri sendiri, kemudian merubah lingkungan sekitar atau merubah orang lain. Secara otomatis, amanah-amanah yang skalanya besar akan diberikan kepada politisi yang tidak berbohong. [***]

 

 

_________________________

Penulis Amas Mahmud, S.IP, Sekretaris DPD KNPI Manado

DEMOKRASI CINTA KASIH, Sebuah Jalan Sunyi Mencari Pemimpin

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Baca Selengkapnya

‘Silaturahmi Aktivis Muslim Sulut’, Waspadai Narasi yang Membelah Keutuhan Bangsa

Moderator Abid Takalamingan saat mengarahakn diskusi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dilaksanakannya Silaturahmi Aktivis Muslim Sulut (Sulawesi Utara), Rabu (26/9/2018) bertempat di Aula kantor DPD RI, Kecamatan Tikala Kota Manado berlangsung sukses dan penuh nuansa kebersamaan. Dalam laporannya Amas Mahmud, selaku Koordinator Tim Kerja menyampaikan kegiatan tersebut akan diselenggarakan secara ruting, karena penting dalam kerangka memupuk kebersamaan sesama aktivis muslim Sulut.

”Ini silaturahmi aktivis muslim Sulut lintas generasi, menjadi penting dan perlu dilaksanakan karena momentum ini akan melahirkan ide-ide yang konstruktif untuk kemajuan daerah Sulawesi Utara. Yang menggagas kegiatan ini adalah kehendak bersama para aktivis muslim yang tergabung dalam gorup WhatsApp ‘Aktivis Muslim Sulut’, dan kita berharap terus berkelanjutan diskusi-diskusi semacam ini. Tim kerja berekspektasi agar silaturahmi dan diskusi dapat dilakukan secara intensif, karena akan berdampak positif pada pembangunan daerah serta negara Indonesia,” tutur Amas.

Silaturahmi dan Diskusi Tematik ini menghadirkan tiga Narasumber, diantaranya Reiner Emyot Ointoe (Fiksiwan), Drs Ulyas Taha (Aktivis NU Sulut) dan Drs Mahyudin Damis (Aktivis Muhammadiyah) dan moderator Abid Takalamingan, S.Sos.,MH. Tema yang diangkat yakni ‘’Pro-kontra Islam Nusantara Sosial; Solusi dan Tantangan’’. Hadir pula Sekretaris tim kerja Syafril Parasana, dan Rustam Hasan selaku bendahara.

Selaku pembicara pertama Ulyas menyebutkan bahwa Islam Nusantara (Inus) merupakan bagian dari Islam yang rahmatan lilalamin. Inus menurutnya gagasan yang mengedepankan wajah Islam yang toleran dan plural, jauh dari tindakan kekerasan.

”Inus itu adalah ide karena pada prinsipnya Islam merupakan agama yang rahmatan lilalamin. Inus hanya melahirkan gambaran bahwa Islam itu toleran, menghargai kemajemukan, tidak anti pikiran, menampilkan Islam tradisi di Indonesia, dan ini tidak bermasalah,” ujar Ulyas.

Berbeda dengan Ulyas, Reiner menyebutkan konstruksi konseptual Inus masih abstrak dan belum mengalami bentuk yang jelas secara kajian pengetahuan. Apalagi eksistensi Islam yang universal akan kehilangan esensinya bila direduksi menjadi semacam ‘penamaan’ Nusantara. Reiner mengharapkan agar umat Islam tak melahirkan pikiran-pikiran yang krodit.

Suasana berlansgungnya silaturahmi dan diskusi (FOTO Suluttoday.com)

”Patut diletakkan dulu bahwa Islam itu bukan sesuatu partikular, tapi universal. Itu artinya posisi yang partikular secara logika gagal membawahi yang universal, jangan mereduksi nilai Islam yang komprehensif dan mulia itu dalam sebuah ‘label’ sempit. Saya menilai Inus melahirkan pikiran yang krodit, dan narasi ini masih dapat diperdebatkan. Perlu juga dipahami secara adil, bagaimana kita mampu mengidentifikasi suatu konsep dengan utuh, kalau diawali dengan bacaan teks-teksi yang sempit,” kata Reiner.

Sementara itu, Mahyudin yang lebih dominan bicara Inus dari perspektif antropologi menyebutkan, Inus sebagai istilah yang sifatnya profan bukan sakral. Oleh karena Inus itu profan, maka pubik tidak mengkaterogikannya sebagai penistaan agama. Mahyudin menambahkan Inus merupakan wujud dari agama sebagai sistem budaya berdasarkan teori Clifford Geertz. Dilain pihak, Mahyudin yang adalah dosen FISPOL Unsrat Manado mengatakan Inus tidak bermasalah.

“Seharusnya, penting untuk kita diskusikan adalah istilah, konsep, atau kalimat “Allahu Akbar” yang sifatnya sakral dimana saat ini telah mengalami penyempitan atau penurunan makna (Peyorasi). Contoh di medsos. Sering seseorang menulis suatu kalimat yang isinya belum tentu benar, tiba-tiba menyerukan kepada teman-temannya untuk takbir. Ini justru sangat mendasar yag harus dibenahi,” ucap Mahyudin.

Menariknya sejumlah partisipan melontarkan pemahaman yang kontra terhadap kehadiran Inus, salah satu diantaranya seperti disampaikan DR Jufri Jacob, Aktivis NU kultural menilai Inus telah menggerus posisi Islam yang luas menjadi sempit.

”Bagi saya Islam Nusantara 100% sesat pikir, sesat verbal dan sesat dalam praktek, sesat dalam berbagai hal. Islam itu sempurna, kalau kita tambah atau kurangi, berarti hilang kesempurnaannya. Islam itu rahmatan lil alamin tidak hanya berada di Nusantara. Saya dengan tegas menolak konsep Inus, bagi saya Islam Nunsantara dalam metodologinya juga salah,” tukas Jacob tegas.

Begitu juga menurut Memet Bilfaqih yang mengatakan secara internal di Nahdlatul Ulama (NU), Inus masih melahirkan pro-kontra, walaupun ada sisi humanis yang perlu diapresiasi. Bagi aktivis muda vokal itu, gagasan Inus baru sekedar melahirkan ‘draf’ konseptual, yang belum layak ‘diprovokasi’ ke publik.

Foto bersama usai diskusi (FOTO Suluttoday.com)

Sejumlah aktivis muslim yang hadir mewakili Ormas diantaranya, Fadly Kasim (Ketua AMSI Sulut), Awaludin Pangkey (Ketum Wilayah Mathlaul Anwar Sulut), Iswadi Amali (Ketua AMPI Manado), Asri Rasjid (Ketua ABI Sulut), Idam Malewa (Presidium KAHMI Manado), Hilman Arsyad (Sekretaris DPD KNPI Sulut), Aif Darea (Ketua TIDAR Sulut), Ichal Ali (Sekretaris KAHMI Kota Manado), Djoko Sutrisno (WaKa DPD KNPI Sulut), Suryanto Muarif (Ketua BKPRMI Manado), Rivan Kalalo (Ketua Wilayah GAKI Sulut), Ronald Salahudin (Sekretaris DPD PAN Kota Manado), Memet Bilfaqih (Lesbumi NU Sulut).

Surya (Sekretaris BKPRMI Sulut), Farist (KA KAMMI Sulut), Andi Bongkang (Aktivis NU Sulut), Musryid Laidja (WaDANAS BKPRMI), DR Jufri Yacob (Ketua PHBI Kecamatan Malalayang), dan undangan lainnya. Bahkan Inus disebut sebagai sebuah gagasan yang ‘dipaksakan’ (prematur) untuk disampaikan ke publik. Para peserta diskusi juga bersepakat mengeliminir munculnya ide-ide yang membelah keutuhan bangsa dan negara. (*/Redaksi)

iklan1