Tag: DPD RI

Semarak HUT Senator Djafar Alkatiri, Akademisi Unsrat Ucapkan Ini

Djafar Alkatiri dan Mahyudin Damis (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menyukuri nikmat Allah SWT karena ketambahan usia, Dr. Ir. H. Djafar Alkatiri, M.M.,M.Pd.I, Senator asal Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (3/1/2020) menggelar syukuran. Djafar mengundang para sahabat karib, para tokoh masyarakat, politisi dan akademisi untuk hadir dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Senator Djafar.

Kegiatan penuh kekeluargaan itu dilaksanakan di Kelurahan Maasing Tuminting Manado, kediaman pribadi Djafar. Kesempatan yang istimewa itu mendapat komentar positif dari akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Drs. Mahyudin Damis, M.Hum. Dosen FISPOL Unsrat ini menilai peran strategis Djafar patut mendapat dukungan publik.

“Saya sangat senang melihat gerakan Senator Djafar Alkatiri mampu menghadirkan para bakal calon Wali Kota dan Wawali Manado dalam acara HUTnya ke 50, yang penuh canda dan tawa. Tak sia-sia ia menjadi kader PPP sekian puluh tahun. Spirit Persatuan ini amat sangat tampak tetap melekat dalam dirinya,” ujar Damis.

Ditambahkan Damis, menyampaikan simpatiknya terhadap sosok politisi yang satu ini. Apa yang dilakukan Djafar, kata Damis sebagai suatu kemewahan dalam hal interaksi sosial dan konsistensinya selaku publik figur.

“Semoga spirit persatuan ini memang sebagai salah satu faktor yang menghantarkan dia ke posisi tingkat nasional meski kini ia tak gunakan kenderaan parpol. Tak salah ia mengangkat tema HUTtnya : “Bersatu kita bisa”. Berharap ka Dja memelihara spirit itu sepanjang masa,” tutur Damis. (*/Redaksi)

Reiner Ointoe: Barakallahu Fii Umrik Senator Djafar Alkatiri

Reiner Ointoe dan Djafar Alkatiri (Foto Ist)

Oleh : Reiner Ointoe, penulis buku

SENATOR Vita Brevis. Hidup kian surut ke depan. Ibarat banjir, ia bisa tinggal residu-residu yang baik atau berbahaya. Sejarah para senator dari zaman Kaisar Augustus dikenal sebagai Gaius Octavian pada abad ke-23 SM. Kaisar yang sangat diktator. Sebagai bekas senator, Octavian sangat paham hidup dlm negeri yang mula-mula ditemukan oleh Plato sebagai embrio republik (res public).

Tiap senator harus seorang republikan. Seorang yang merumuskan dan menata urusan atau aturan(res) publik. Meski dalam sistem republik kita, para senator sebagai wakil publik di DPD RI (dipilih langsung oleh publik), mereka tak mengatur langsung urusan publik. Mereka lebih sebagai etalase politik bagi semua kebijakan publik yg diatur oleh parlemen (DPR RI) sebagai mandat rakyat yg presidensial. Karena itu, tak ada tatanegara di dunia manapun menyerupai negara kesatuan RI kita.

Aneh. Ajib bin binongkol. Lepas dari segala kemaruk dalam tatanegara kita yang diimbuhi dengan rupa-rupa lembaga superbody yg lemah body-nys seperti KPK, Ombusman, KIP, KPI, Komnas HAM,Anak,Perempuan — sebentar lagi LGBT — dengan populasi penduduk lebih dari 200 juta jiwa di 34 propinsi dan lebih dari 400 kabupaten-kota hanya diurus oleh tak lebih 1000 orang parlemen plus senator.

Dibantu oleh kurang lebih empat juta ASN plus 600 ribu TNI & Polri. Walhasil, negara kita adalah negara gemuk dengan kekayaan alam. Namun, kerontang dalam masalah gizi (stunting nutrition), kaum papah (lebih dari 25%), pengangguran (di atas 10%) dan penuh pekerja sukarela dan sangat aktif — profesional intelektual, hackers hingga buzzer — di medsos sebagai “netizens planeter lebih dari 15% (users).

Sinopsis sebagai “khotbah jumat” ini didedikasikan pada Milad saudaraku Senator Ir. Djafar Alkatiri MPdi. Kau sudah dipilih oleh lebih dari 150.000 warga se-Sulut tanpa sepeserpun uang yang kau sangukan. Jika kau berikan sangu itu untuk memilihmu sebesar Rp. 50.000/pemilih, itu setara kau menguras kocekmu sebesar Rp.750.000.000. Jika itu berupa hutang berbunga, tiap reses berbandrol Rp. 250.000.000, baru akan ditunai bagi sepertiga pemilihmu dan itu mustahil. Karna tak satupun yang kau tahu telah memilihmu.

Itulah misteri mandat keterwakilanmu sebagai senator untuk semua orang. Sebagai yuniorku, inilah hadiah miladmu dari saya. Hanya sebuah refleksi atas amanah umat manusia se-Sulut. Sebagai seorang intelektual yang dibekali master dlm ilmu “pendidikan agama” sufistik, tentu kau tahu persis apa “hikmah & amanah” atas kehidupan fana ini.

Barakallahu fii umrik Senator Djafar Alkatiri. (**)

PERIHAL PEMILU DAN DEMOKRASI

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

DUA hari (9-10/12) bergabung dengan para ilmuwan politik se-tanah air dalam himpunan anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan Pemilu Kedepan. Selain memilih kembali Dr Alfitra Salamm (anggota DKPP RI) sebagai Ketua Umum AIPI 2019-2024, kongres juga merumuskan pandangannya.

Para ahli politik yang tergabung dalam AIPI berpandangan, mengganti format pemilihan umum secara langsung menjadi tidak langsung adalah wujud dari kemunduran bagi demokrasi Indonesia, bertentangan dengan semangat reformasi 1998 sebagai tonggak sejarah baru bagi demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menjaga marwah demokrasi kita, maka kedaulatan rakyat harus menjadi fondasi sekaligus akar tunjang demokrasi Indonesia.

Dalam kaitan tersebut AIPI memandang bahwa pemilu langsung dalam wujud pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden; anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD), serta kepala daerah (pilkada) tidak perlu diganti dengan model pemilihan secara tidak langsung. Tidak ada satu pun argumen yang masuk akal untuk membenarkan perubahan pemilihan langsung menjadi tidak langsung. Praktik pemilihan secara tidak langsung adalah bentuk pembajakan para elit oligarkis terhadap demokrasi.

Selain akan memundurkan demokrasi kita, secara perlahan tetapi pasti pembajakan elit oligarkis terhadap demokrasi pada akhirnya akan membunuh demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, wacana presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kepala daerah dipilih oleh parlemen lokal (DPRD), dan masa jabatan presiden tiga periode, bukan hanya menjadi anomali, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap tujuan mulia Reformasi 1998.

Dalam suasana politik saat ini, AIPI memandang bahwa demokrasi perwakilan dengan sistem pemilihan secara langsung adalah pilihan yang sudah tepat bagi bangsa Indonesia. Kalau pun terjadi penyimpangan dalam demokrasi, bukan demokrasi yang harus “dimatikan”, tetapi instrumen demokrasi dan para aktor demoksilah yang harus diperbaiki dan membenahi diri. Dalam konteks itu, AIPI menilai bahwa penguatan institusi-institusi demokrasi seperti parlemen, partai politik, media (pers) dan kekuatan civil society perlu menjadi agenda Pemerintah dalam rangka menumbuhkan demokrasi yang sehat, damai dan berintegritas. Begitu pula pendidikan karakter bagi para aktor demokrasi, khususnya di lingkungan partai politik, parlemen, dan pemerintahan, adalah agenda yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita.

Dalam rangka perbaikan institusi demokrasi, khususnya parlemen dan partai politik, serta peningkatan kualitas kepemimpinan politik di tingkat nasional dan lokal dibutuhkan format keserentakan pemilihan umum yang dapat mendorong di satu sisi menguatnya demokrasi presidensial, dan di sisi lain tumbuhnya demokrasi lokal yang lebih baik. Dalam kaitan ini, Seminar Nasional AIPI ke XXVIII di Jakarta menilai bahwa skema keserentakan pemilu perlu ditata ulang, bukan lagi dalam bentuk pemilu 5 kotak seperti praktik Pemilu Serentak 2019. Mengapa perlu ditata ulang? Setidaknya ada 4 alasan, pertama, skema Pemilu Serentak 2019 hasilnya tidak jauh berbeda dengan skema pemilu terpisah antara Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden/Wakil Presiden.

Kedua, Pemilu Serentak 2019 menghasilkan format politik “anomali” akibat dipaksakannya syarat ambang batas pencalonan presiden (20 persen kursi DPR atau 25 persen suara secara nasional) sehingga menimbulkan polarisasi politik yang tajam di tingkat masyarakat sebagai karena masyarakat dihadapkan pada dua pilihan calon yang antagonis dan ekstrem. Ketiga, Pemilu Serentak 2019 juga gagal mendorong lahirnya koalisi politik permanen sebagai rule of the game dalam berdemokrasi, karena format koalisi terdidistorsi oleh wacana elit bahwa pembentukan koalisi hanya untuk pencalonan presiden/wakil presiden, dan bukan sebagai sarana untuk membentuk pemerintahan.

Keempat, Pemilu 5 kotak, di mana pileg menggunakan sistem proporsional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak dan diikuti oleh 16 parpol, menyebabkan beban penyelenggara pemilu menumpuk sehingga berdampak pada kualitas demokrasi pemilu yang masih prosedural belum beranjak menuju ke demokrasi elektoral yang substansial. Dari sisi prosedur elektoral pun Pemilu Serentak 2019 menimbulkan berbagai masalah, khususnya meninggalnya ratusan penyelenggara pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Penyelenggara Pemilu Kecamatan (PPK). Kualitas prosedur elektoral juga menyebabkan munculnya perdebatan hasil pemilu yang sangat tajam dari kedua belah kubu.

Dalam rangka mendorong aspek penyederhanaan prosedur elektoral di satu sisi, dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD yang lebih baik, AIPI memandang format keserentakan pemilihan umum ke depan perlu diubah menjadi Pemilu Serentak Nasional secara terpisah dengan Pemilu Serentak Lokal.

Pemilu nasional diselenggarakan untuk memilih presiden (dan wakilnya) serta memilih anggota DPR dan DPD secara serentak pada waktu yang sama. Sedangkan pemilu lokal/daerah yang berlangsung 30 bulan (2,5 tahun) setelah pemilu nasional serentak, diselenggarakan untuk memilih kepala-kepala daerah (gubernur. bupati/walikota) dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada waktu yang sama secara bersamaan atau serentak.

Skema pemilu nasional serentak yang diselenggarakan terpisah dari pemilu lokal serentak dengan jeda waktu 30 bulan (2,5 tahun), sengaja dipilih untuk direkomendasikan karena memiliki banyak kelebihan dibandingkan berbagai varian pemilu serentak lainnya. Kelebihan tersebut di antaranya:

1. Menjanjikan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu yang lebih efektif karena presiden terpilih dan kekuatan mayoritas di DPR berasal dari parpol atau koalisi parpol yang sama;
2. Apabila pemerintahan hasil pemilu nasional serentak memiliki kinerja yang baik, maka hasil pemilu lokal serentak kemungkinan besar sama dengan hasil pemilu nasional yang pada gilirannya menghasilkan sinergi pemerintahan nasional-regional-lokal;
3. Sebaliknya, jika pemerintahan hasil pemilu nasional serentak berkinerja buruk, maka terbuka peluang bagi publik untuk menghukum parpol atau koalisi parpol yang berkuasa tersebut melalui momentum pemilu lokal serentak;
4. Terbentuknya koalisi politik semata-mata atas dasar kepentingan politik jangka pendek dapat diminimalkan karena parpol “dipaksa” berkoalisi sebelum ada hasil pemilu legislatif yang pada gilirannya juga bisa mengurangi kecederungan berlangsungnya politik transaksional;
5. Isu politik lokal yang selama ini tenggelam dapat terangkat melalui pemilu lokal;
6. Para wakil rakyat dan pejabat eksekutif terpilih diharapkan lebih akuntabel karena kinerja mereka berikut partainya dievaluasi kembali dalam waktu relatif pendek (30 bulan);

7. Skema pemilu serentak nasional terpisah yang direkomendasikan ini akan memudahkan prosedur elektoral dan mengurangi beban penyelenggara pemilu dan partai politik sehingga memungkinkan penyelenggara dan peserta pemilu dapat meningkatkan kualitas pemilu;
8. Mendorong partai-partai politik bekerja secara efektif akibat adanya peluang bagi mereka untuk memenangkan calon presiden, karena syarat pencalonan presiden/wakil presiden ditiadakan dan;
9. Skema pemilu serentak nasional terpisah ini menjanjikan peluang yang besar bagi elite politik lokal yang kepemimpinannya berhasil untuk bersaing menjadi elite politik di tingkat nasional.
10. Pemilu serentak nasional yang terpisah dari pemilu serentak lokal diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat menjadi lebih rasional karena perhatian pemilih tidak harus terpecah pada pilihan yang terlampau banyak sekaligus di saat yang sangat terbatas dalam bilik suara.

Dengan begitu, maka para pemilih memiliki waktu yang lebih luang untuk memutuskan pilihan secara matang sebelum mencoblos atau menandai pilihan mereka.​Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) adalah organisasi para sarjana ilmu politik, pemerintahan, hubungan internasional dan administrasi negara yang memiliki cabang di seluruh Indonesia. Saat ini AIPI berusia 34 tahun sejak didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 1985. Sebagai organisasi profesi keilmuan, AIPI terus berkiprah dalam mendorong perkembangan demokrasi di Indonesia dengan berbagai tantangan yang tidak ringan.

Kiprah AIPI dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kehidupan politik di Indonesia diwujudkan melalui berbagai penyelenggaraan Seminar Nasional secara periodik dalam mengulas isu-isu politik strategis dan kontemporer serta pemantapan kehidupan demokrasi di Indonesia. Tradisi setiap Kongres AIPI yang disertai dengan Seminar Nasional terus terjaga hingga pelaksanaan Seminar Nasional ke XXVIII di Jakarta pada 10 Desember 2019 dengan tema: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Penguatan Demokrasi Indonesia ke Depan.

Tema tersebut dianggap sesuai dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini, khususnya di saat elit politik mulai phobia dengan pemilihan umum yang langsung karena dianggap tidak sejalan dengan kepentingan politik elit dan partai politik tertentu. Seminar Nasional yang menghadirkan berbagai ahli di bidang politik dan pemerintahan, menilai bahwa pemilihan umum secara langsung adalah pemilu yang terbaik dalam sistem demokrasi. [**]

 

 

 

____________________

Penulis : DR Ferry Daud Liando, Akademisi Unsrat Manado

Setelah Menjadi Khatib, Senator Djafar Silaturahmi Bersama Aktivis Muslim Sulut

Senator Djafar bersama aktivis muslim Sulut (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Sesudah menjadi khatib Jumat di Masjid Raya Ahmad Yani Manado, Jumat (22/11/2019), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Hi. Djafar Alkatiri langsung bertemu para aktivis muslim Sulawesi Utara (Sulut). Mantan Ketua Umum BKPRMI Sulut itu setelah berdiskusi santai, ia mengajak sejumlah aktivis muda muslim Sulut makan siang bersama di Minang Putra.

Di tengah obrolannya, Djafar yang juga mantan Sekretaris Jenderal BKPRMI itu menyampaikan beberapa buah pikirannya terkait pentingnya kepemimpinan. Bagi Djafar yang pernah beberapa periode memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulut ini mengatakan pada prinsipnya siapa pun yang akan menjadi calon Wali Kota Manado dan Wakil maupun calon Gubernur dan Wakil Gubernur akan disupportnya. Dengan prinsip kepemimpinan yang taat kepada sang khalik.

Haji Djafar saat menjadi khatib (FOTO Suluttoday.com)

”Kita semua yang selalu bicara idel soal kepemimpinan. Tentu mendorong niat baik, dan perbuatan baik dari seorang pemimpin. Termasuk jelang Pilkada di Sulut, baik Pilgub maupun Pilwako Manado. Posisi saya ialah mendorong mereka yang berdiri tegak, garis lurus dengan aspirasi rakyat. Artinya, pemimpin yang taat kepada Allah SWT yang kita harapkan kedepan dilahirkan dari proses demokrasi,” ujar Djafar.

Politisi senior itu, mengajak juniornya agar belajar melihat sesuai secara objektif dan bijaksana. Lanjut Senator asal Sulut itu bahwa segala macam perubahan itu berawal dari persatuan. Jika mau maju, maka para pemuda harus bersatu, jangan terpecah-belah.

Suasana makan siang bersama Senator Djafar Alkatiri (FOTO Suluttoday.com)

”Saya tak henti-henti mengajak kita semua agar kompak. Dari persatuanlah perubahan dan kemajuan itu akan datang. Bagaimana mau melakukan perubahan, kalau kita tidak bersatu. Semangat persatuan, saling mendukung itu yang juga sangat penting. Dan aktivis muslim Sulut terutama, saya minta selalu solid dalam satu barisan,” tutur Wakil Ketua Komite 1 DPD RI ini.

Silaturahmi dari Masjid Raya sampai ke Rumah Makan Minang itu dihadiri Ketua BKPRMI Sulut Fachrudin Noh, Ketua TIDAR Sulut Syarif Darea, Sekretaris Pemuda Muslimin Sulut Fadly Kasim, Ketua BKPRMI Manado Suryantor Muarif, mantan Danwil Brigade Masjid BKPRMI Sulut Muhammad Mursjid Laija, Ketua Mathla’ul Anwar Sulut Awaludin Pangkey. Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Sulut Fuad Kadir, calon Sekretaris DPD KNPI Sulut Rolandy Thalib, Sekretaris DPD KNPI Manado Amas Mahmud.

Senator saat berdiskusi dengan para aktivis muslim Sulut (FOTO Suluttoday.com)

Hadir pula mantan Sekretaris PSSI Kota Manado Irwan ‘Comel’ Pakaya, pengurus Pemuda Muhammadiyah Sulut Jefri Alibasya. Ada juga wartawan senior Syafril Parasana, pengurus DPD KNPI Sulut Bung Bua, serta beberapa aktivis muslim Sulut lainnya.(*/Redaksi)

Di Jarod, Senator BENNY Ajak Masyarakat Lawan Money Politik

Benny Rhamdani ketika berada di Jarod (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Siapa yang tak kenal politisi kawakan Sulawesi Utara (Sulut) yang kini telah menjadi politisi skala Nasional, Benny Rhamdani?. Sosok yang satu ini dikenal vokal dan tidak pernah berkompromi dengan perilaku curang dan korup. Segala kebijakan publik yang merugikan kebutuhan rakyat dilawannya. Minggu (24/2/2019) pagi tadi ngopi santai dan silaturahmi dengan masyarakat di kawasan Jalan Roda (Jarod) Manado.

Kemunculan Brani begitu Benny akrab disapa di tempat ini sudah menjadi hal biasa. Bahkan, Brani juga bernyanyi. Tidak seperti politisi kebanyakan, Brani begitu mudah beradaptasi, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat marginal. Brani selain bertemu dan tatap muka sambil diskusi dengan warga, aktivis senior tersebut juga menyempatkan diri mengamen (bernyanyi) dengan pengamen.

Saat diwawancarai wartawan, Brani menyampaikan aktivitas keseharian yang biasa dilakukannya sejak berada di Manado. Brani yang disambut luar antusias itu meminta masyarakat Kota Manado, Sulawesi Utara umumnya untuk menjaga kebersamaan. Hidup dalam batas-batas toleransi, saling menghargai dan menjaga kerukunan. Brani pun mengapresiasi masyarakat yang selalu memerangi hoax jelang Pemilu 2019.

”Saya mengharapkan kesadaran kita semua untuk menjaga kerukunan, toleran dan memiliki rasa solidaritas sosial terus dikembangkan. Apalagi jelang Pemilu 2019 banya hasutan dan adudomba ditengah masyarakat yang membuat renggang hubungan ditengah masyarakat. Tentu dalam situasi ini, kita sama-sama menjaga stabilitas keamanan yang salah satu jalannya ialah memerangi hoax. Masyarakat yang menyetopkan nafas hoax patut kita apresiasi,” tutur Brani yang juga Caleg DPR RI dari Partai Hanura Dapil Sulawesi Utara ini tegas.

Brani yang dikenal pengusung slogan ‘Pemimpin itu budak dan babu rakyat’ menyampaikan pendidikan politik agar masyarakat Sulawesi Utara tidak salah memilih para wakil rakyat mereka. Bagi politisi vokal yang juga jebolan PMII itu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah harga mati sehingga patut dijaga eksistensinya.

Brani bersama sejumlah tokoh muslim Sulut (FOTO Ist)

”Ayo kita sama-sama memerangi politik uang. Jangan sampai kejahatan demokarsi dibiarkan, dianggap menjadi sesuatu hal yang lazim. Elit politik dan politisi umumnya mestinya membangkitkan komitmen moral bahwa kita semua menghendaki praktek politik yang didasarkan atas keadilan, kebersamaan, kekeluargaan dan jauh dari ujaran sentimentil. Mari kita jaga NKRI, juga melawan politik uang,” tutur Brani yang setelah dari Jarod melanjutkan agendanya di Kota Tomohon itu. (*/Redaksi)

iklan1