Tag: DPD RI

Kunker di Rutan Manado, Senator Djafar Juga Serahkan Bantuan

Rombongan Komte I DPD RI saat diterima Kakanwil Kemenkumhan Sulut (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Bergerak merespon dan bahkan turun langsung mengunjungi masyarakat, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Selasa (4/8/2020), melalui Wakil Ketua Komite I DPD RI, Ir. H. Djafar Alkatiri, MM.,M.PdI melakukan kunjungan kerja di Kota Manado. Senator Djafar hendak memastikan pelayanan, fasilitas dan sistem yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Malendeng Manado berjalan lancar ataukan masih penuh masalah.

Senator Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ini saat diwawancarai menyampaikan sasaran Kunjungan Kerja (Kunker) terutama terkait pelayanan Rutan di tengah pencegahan penularan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Menurut Djafar hasil dialog yang dirampungkannya dalam catatan notulensi memuat beberapa hal penting, terutama fasilitas Rutan yang perlu juga mendapat perhatian.

Berlangsungnya dialog bersama Wakil Ketua Komite I DPD RI, Djafar Alkatiri( Foto Suluttoday.com)

‘’Saya juga akan mendorong  pembangunan dan renovasi ruangan yang terbakar di lapas II A akibat kerusuhan yang lalu untuk menjadi prioritas bagi Kementrian Hukum dan Ham. Kunker dari DPD RI ini hendak memastikan kalau Rutan Malendeng Kota Manado dalam pelayanan di era pandemi COVID-19 sedang berjalan sesuai aturan. Proses berdialog dengan pihak Rutan berjalan lancar dan didampingi Kakanwil Kemenkumhan Provinsi Sulut Lumaksono, S.H., M.H, Kadiv Pemasyarakatan Bambang bersama jajarannya dan kita menemukan ada hal-hal soal layanan yang perlu terus diperkuat,’’ kata Senator Djafar yang juga mantan Anggota DPRD Provinsi Sulut ini.

Senator Djafar saat diterima dalam kunker di Lapas (Foto Suluttoday.com)

Selain itu, Kunker Wakil Ketua Komite I DPD RI dalam rangka pengawasan Dampak COVID-19 ini mendapat sambutan luar biasa. Turut mendampingi Senator Djafar adalah Kakanwil Kemenkumhan Provinsi Sulut Lumaksono, S.H., M.H, Kadiv Pemasyarakatan Bambang. Kemudian, saat mengunjungi Lapas kelas IIA Manado, Senator Djafar diterima Kalapas Amry dan Rutan Malendeng oleh Plt. Rutan Malendeng Sonny T.

Suasana penyerahan bantuan dari Senator Djafar Alkatiri (Foto Suluttoday.com)

Kunker Senator sekaligus dialog dengan warga binaan dan meninjau fasilitas Rutan tersebut berjalan lancar sesuai rencana. Pada akhir Kunjungan, Senator Djafar menyerahkan bantuan Motor Sampah masing-masing untuk warga Rutan Malendeng. Untuk Rumah Ibadah Masjid dan Gereja Masing-masing 5 juta serta tali asih untuk warga Binaan di Rutan Malendeng.

‘’Alhamdulillah kami juga menyerahkan kendaraan Motor Sampah kepada pihak Lapas dan juga Rutan di Manado. Mereka dengan penuh keakraban dan gembira menyambut kedatangan, saya melihat berbagai pelayanan sudah cukup baik. Tapi, tetap saya dorong untuk terus memperhatikan pelayanan yang prima dan manusiawi. Mantapkan terus pelayanan. Komite I DPD RI juga menyerahkan bantuan ke Rumah Ibadah berupa uang tunai ke Masjid dan Gereja, sekaligus tali asih untuk warga Binaan. Semoga bermanfaat, dapat membantu meraka,’’ ujar Senator Djafar.

Pembagian tali asih dari Senator Djafar (Foto Suluttoday.com)

Tak hanya itu, Senator Djafar menambahkan kalau dirinya mengambil posisi di depan untuk mendorong terlahirnya ruang kerja sama yang sinergis antara peran Lapas dan pemerintah daerah. Dalam evaluasinya, hal itu perlu diwujudkan agar layanan di Lapas berjalan tertib, sinergis dan saling menunjang.

‘’Kami juga sedang mencari formula kerja sama antara lembaga pemasyarakatan dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan Lapas dalam pembinaan dan sarana penunjang di Lapas serta rutan. Sehingga pembangunannya berjalan integral,’’ tutur Djafar menutup.

(*/Bung Amas)

Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Senator Djafar Cerahkan Masyarakat

Sosialisasi Empat Pilar disampaikan Senator Djafar Alkatiri (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Kondisi yang kian sulit karena penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tak membuat Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dari unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Ir. H. Djafar Alkatiri, M.M.,M.PdI menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (18/6/2020).

Kegiatan yang dipusatkan di Masjid Ibnu Amin Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado itu dihadiri ratusan masyarakat. Senator Djafar menjelaskan soal penguatan, pengamalan Pancasila, pentingnya wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa. Tidak hanya itu, meski di tengah Covid-19 tak henti-hentinya mengajak masyarakat menghadirkan partisipasi masyarakat. Terlebih soal kerja para wakil rakyat perlu juga mendapat masukan dan evaluasi dari masyarakat.

‘’Pancasila sebagai nafas dan filosofi kita bernegara. Inilah landasan hukum kita yang sudah final, dan melalui kesempatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini saya mengajak masyarakat untuk mengamalkan Pancasila. Jangan tumbuhkan paham-paham atau pemikiran yang bertentangan dengan spirit Pancasila. Kemudian, dalam situasi pandemi masyarakat jangan pasar dan mudah terprovokasi, melainkan menumbuhkan solidaritas. Silahkan awasi para wakil rakyatnya, termasuk DPD RI. Saya menerima kritik publik, ayo kita maju mendukung pemerintah dalam agenda pembangunan Negara Indonesia tercinta,’’ ujar Senator Djafar yang juga mantan Sekretaris Jenderal DPP BKPRMI ini.

Senator Djafar saat menyerahkan buku Empat Pilar Kebangsaan (Foto Istimewa)

Sementara itu dalam sesi tanya jawab, para hadirin yang mengaku belum memahami soal draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) merasa mulai ada kegaduhan yang dicipatakan dari gedung Senayan (DPR RI). Berdasarkan informasi, kemunculan RUU HIP terindikasi adanya upaya melemahkan dan mereduksi nilai Pancasila yang universal. Menanggapi hal itu, Senator Djafar memberikan ulasan kepada masyarakat.

‘’Terkait RUU HIP sedang dipending pembahasannya. Saya juga secara pribadi menilai RUU HIP yang merupakan insiatif Dewan belumlah penting saat ini. Kemudian berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat agar tidak muncul lagi bahaya laten Komunisme (PKI), ini penting. Kita akan ketat dan konsisten menolak nanti. Apalagi ada pemikiran rendahan yang menafsir-nasfir Pancasila. Itu sama saja kita ikut memperkecil marwah Pancasila. Ingat, jangan pernah kita lupakan sejarah dan warisan para pendiri Negara ini. Produk Pancasila sudah sempurna, tidak perlu lagi regulasi atau konstitusi dibawah yang ‘mengambil alih’ tafsir Pancasila menjadi parsial,’’ kata Senator asal Sulawesi Utara ini tegas.

Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Djafar Alkatiri mendengarkan pertanyaan masyarakat (Foto Istimewa)

Senator Djafar yang juga Wakil Ketua Komite 1 DPD RI itu menegaskan arah pembangunan yang ditetapkan pemerintah mendapat dukungan masyarakat luas. Ancaman terhadap Pancasila memang dinilai Djafar sebagai ‘penanda’ bahwa keberagaman pemikiran, keluhan dan keperluan masyarakat harus dicarikan solusinya. Pemerintah jangan berdiam diri, selain melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Djafar menyebut perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan konkrit. Solusi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlakuan adil terhadap masyarakat dan menghapus kesenjangan antara orang kaya miskin juga menjadi solusinya.

Masyarakat saat mengikuti sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (Foto Istimewa)

Untuk diketahui, beberapa pertanyaan yang disampaikan masyarakat diantaranya terkait rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan konsensus para pendiri bangsa yang sudah final, konsekuen dan tidak perlu ada tafsiran lain dari Undang-Undang yang lebih rendah derajatnya. Kehidupan era new normal juga dinilai dipertanyakan masyarakat. Menurut mereka apakah ada UU atau PERPPU yang mengatur soal new normal?. Masyarakat menyebut peran pemerintah dalam menangani penyebaran dan penularan Covid-19 perlu dimaksaimalkan.

(*/Bung Amas)

Peduli Keselamatan Rakyat, Komite I DPD RI Tolak Pelaksanaan Pilkada 2020

Senator, Ir. Djafar Alkatiri, M.PdI (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dinilai karena dorongan sahwat politik yang tinggi membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan pemangku kepentingan pelaksanaan Pilkada  ngotot menggelar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pilkada) Serentak Rabu, 9 Desember 2020. Meski Indonesia masih dalam situasi pandemi Corona Virus (Covid-19), dimana kita berstatus darurat kesehatan. Rencana tersebut mendapat penolakan dari Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Ir. Djafar Alkatiri, M.PdI, saat diwawancarai Suluttoday.com, Selasa (2/6/2020). Menurut Senator Djafar pihaknya telah secara resmi mengeluarkan pernyataan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak pada Desember 2020. Bahkan, Senator vokal itu menyentil sejumlah regulasi yang memayungi dan menjadi rujukan penanganan penyeberan Covid-19 tidak maksimal menyelesaikan pandemi.

Penggalan surat pernyataan dari Komite I DPD RI (Foto Suluttoday.com)

”Sikap DPD RI karena merasa berkepentingan terhadap daerah. Pelaksanaan Haji ditunda, PSBB hanya 4.6 persen yang langsanakan dari 100 persen nyaris gagal. Padahal didukung 7 payung hukum. 1 UU, 2 Perppu, 2 Keppres, 1 PP dan 1 Permendes. Karena Covid meningkat di daerah PSBB. PKPU berdasarkan pengalaman pemilu kemarin hampir tiap minggu berubah dan diganti,” ujar Senator Asal Sulawesi Utara (Sulut) ini tegas.

Lanjut Djafar yang juga Ketua Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Sulut itu menyebut bahwa problem demokrasi di Indonesia saat ini yang selalu ditemui ialah makin terdegradasinya mutu Pemilu. Tak hanya itu, Pilkada dilaksanakan saat pandemi yang masih berjalan dan melahirkan banyak korban juga membutuhkan banyak anggaran, lalu kenapa Pilkada yang memakan anggaran cukup banyak mau dipaksakan untuk dilaksanakan.

Poin dalam pernyataan resmi Komite I DPD RI (Foto Suluttoday.com)

”Persoalan kita hari ini adalah soal kualitas pemilu dan Pilkada. Dan kesiapan anggaran serta situasi eskalasi epidemi. Tunda atau tidak adalah kesepakatan politik. Tugas DPD RI sudah disampaikan secara resmi dan akan dibicarakan dengan Mendagri dan KPU,” kata Senator Djafar menutup.

(*/Bung Amas)

Lapak Jualan Kue Dibongkar, Senator Djafar Minta Pemerintah Tak Semena-mena

Ir Hi. Djafar Alkatiri, M.PdI (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Aksi pembubaran, larangan dan pemberhentian warga yang sedang menjual kue di sejumlah wilayah di Kota Manado mendapat reaksi masyarakat. Hal tersebut juga menuai perhatian Senator Ir. Hi. Djafar Alkatiri, MM.,M.PdI. Senin (27/4/2020), Wakil Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) meminta pemerintah agar teliti dalam menjalankan aturan, jangan sampai membunuh ekonomi masyarakat.

”Pemerintah harus selektif dan tidak semena-mena. Lihat situasi dan kondisi. Mereka berjualan hanya jam 3 sore sampe jam 6 sore di Kota Manado. Keadaan rakyat kita sedang terjepit. Keluar rumah tak bisa, bantuan tak ada sementara mau makan harus cari. Keluar aktivitas cari duit dilarang. Jualan kue dibongkar. Pemerintah harus arif dan cerdas menyikapi ini dengan lebih dulu memberikan edukasi soal cara jualan kue,” kata Senator Djafar saat diwawancarai Suluttoday.com.

Seperti diketahui, masyarakat yang menjual takjil di Kota Manado berdasarkan pantauan media ini dilarang untuk berjualan di sejumlah Kecamatan. Bukan lagi pembatasan dilakukan pemerintah, padahal menurut anggota DPD RI Dapil Sulawesi Utara ini apa yang dilakukan masyarakat tersebut merupakan bagian dari ikhtiar dan usaha mereka dalam mempertahankan hidup. Untuk pemasukan ekonomi keluarga, sehingga pentingnya solusi terbaik diberikan pemerintah.

”Mereka jualan di depan kampung karena mereka juga menjaga orang agar tidak keluar masuk di kampung mereka. Ini juga mengikuti anjuran pemerintah. Keadaan mereka menjadi serba salah dan sulit. Harusnya pemerintah kasih solusi dan persuasif dlm situasi ini. Kasian modal mereka hilang dengan adanya pembongkaran seperti itu,” ujar Djafar dengan nada menyesalkan cara tersebut.

Senator Djafar yang juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode 2009-2014 ini mengatakan kebutuhan masyarakat disaat mewabahnya Corona Virus (Covid-19) perlu diperhatikan pemerintah. Insiden pembongkaran sesungguhnya menyakitkan hati masyarakat, atas situasi itu, Djafar menyebut perlu menjadi perhatian kedepannya. Gerak cepat pemerintah daerah sangat dinanti masyarakat.

“Rakyat harus perhatikan ini. Ke depan rakyat harus cerdas dan kritis meliat ini. Ini nenjadi pelajaran ke depan. Ayoo anggota dewan juga harus merespon cepat masalah ini, duduk bersama eksekutif dan cari solusi yang baik. Kemampuan saving rakyat miskin dan prasejahtera itu hanya bertahan 2 minggu. Selebihnya mereka harus punya pendapatan riil untuk bertahan hidup,” kata Senator asal Sulawesi Utara ini.

Tidak hanya itu, pria kelahiran Manado ini mengajukan pertayaan penting terkait pemerintah Kota (Pemkot) Manado Provinsi Sulawesi Utara apakah telah dibicarakan hal-hal yang bersifat urgen menyiapkan kebutuhan logistik masyarakat. Ataukah, respon terhadap itu masih lamban sehingga masyarakat yang lama menanti akhirnya harus melakukan aktivitas ekonomi seperti berjualan takjil di saat bulan suci Ramadhan 1441 Hijriah.

”Pertanyaan saya apakah Pemkot dan Dewan sudah bahas soal Program Prioritas Ketahanan Pangan Rumah Tangga. Ini penting dan segera. Waktu tidak menunggu. Lapar tidak kompromi. Rakyat juga sudah cukup bersabar dengan berbagai retorika program. Kalau toh ada bantuan saat ini. Bantuan itu tidak mencukup untuk kebutuhan pangan dan kesehatan rakyat lebih dari dua pekan,” tutur mantan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Utara tersebut.

Artinya sesudah itu, tambah Djafar, masyarakat akan menghadapi masa sulit yang lebih panjang harus mereka perjuangkan agar bisa bertahan hidup. Masyarakat bisa menemui masalah sosial baru. Lapar, jenuh, stress sosial dan bisa kehilangan akal sehat. Rakyat kemudian akan berpikir dengan cara dan langkah mereka sendiri nanti.

”Kita semua harus hindari ini. Segeralah cari solusi buat kehidupan para penjual kue ini segeranya. Jangan langsung melakukan tindakan represif, tanpa persuasif. Kita semua khawatir jangan sampai dengan pendekatan itu, masyarakat kita kelaparan karena tak punya pendapatan. Imbasnya juga boleh terjadi tindakan kriminalitas, kenakalan dan penjarahan dari masyarakat sebab mereka lapar,” tutur Senator Djafar menutup.

(*/Bung Amas)

Senator Djafar Minta Menteri Desa Percepat Penyaluran Dana Desa

Ir. Hi. Djafar Alkatiri, M.PdI, Senator Dapil Sulawesi Utara (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (22/4/2020) menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan agenda pembahasan regulasi dan implementasi kebijakan atas Desa selama Pandemi Virus Corona (COVID-19). Anggota DPD RI, Ir. Hi. Djafar Alkatiri, M.PdI, juga mengatakan pentingnya Menteri Desa meletakan standar syarat yang tepat.

Djafar mengatakan bahwa kurangi kriteria Desa sasaran penerima dana Desa. Sebab situasi saat ini tidak normal, masyarakat terjepit. Kemampuan masyarakat Desa terbatas dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kita sedang berada pada situasi bencana nasional adanya wabah Covid-19 dengan kebijakan negara menerapkan PSBB.

“Saat ini dana Desa baru tersalur ke desa sebesar 13 persen. Pemerintah segera selesaikan sinkronisasi data desa baik dari BPS, Kemendagri maupun data desa dari Kemendes sendiri. Agar tdk terjadi penerimaan ganda baik itu BLT, PKH, Bansos, bantuan lansia, dan bansos keluarga pra sejahtera,” ujar Djafar dalam rapat vitual tersebut.

Agar diketahui, rapat yang dilaksanakan melalui Video conference yang dihadiri Wakil Ketua Komite 1 DPD RI ini berjalan lancar. Rapat tersebut, Djafar menyampaikan beberapa perhatian pemikirannya tentang strategi penanggulangan Covid-19.

“Saya menyampaikan agar Pak Menteri tolong diperhatikan tentang kriteria tentang masyarakat pra sejahtera dalam mencukupkan kebutuhannya dalam tiap hari. Kalau dana Rp. 600.000 yang dikucurkan pemerintah. Paling lama untuk kebutuhan 2 minggu pemanfaatannya. Kemudian, harus segera bantuan ini disalurkan ke masyarakat,” kata Senator Djafar.

Sentor Djafar Alkatiri ketika memberikan masukan (Foto Suluttoday.com)

Beberapa keputusan yang diambil dalam rapat tersebut diantaranya; 1. Komite I DPD RI meminta Kemendes PDTT RI untuk menyederhanakan regulasi yang berkaitan dengan pemanfaatan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 khususnya Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020 (business not as usual) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Komite I DPD RI mendesak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa PDTT RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar melakukan percepatan penyaluran dan pencairan Dana Desa tahun 2020.

3. Komite I DPD RI meminta Kemendes PDTT RI untuk: A. Memastikan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) tepat sasaran dengan melibatkan kelompok miskin, penganggur, setengah penganggur dan kelompok marjinal lainnya; B. memastikan pelaksanaan BLT agar tepat waktu dan tepat sasaran serta melibatkan pemangku kepentingan di Desa; C. memastikan kedua hal tersebut dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa (musdes) sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

4. Komite I DPD RI dan Kemendes PDTT RI sepakat untuk mendorong kesepahaman antara Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI, dan Inspektorat terkait pemanfaatan Dana Desa untuk Covid19. 5. Komite I DPD RI sepakat dengan Kemendes PDTT RI untuk saling bersinergi dalam rangka pelaksanaan program-program penanggulangan Covid19 di Desa.

(*/Bung Amas)

iklan1