Tag: dpr ri

Perlunya Standarisasi dan Keberpihakan kepada UKM

Standarisasi dan Keberpihakan kepada UKM serta Koperasi Perikanan, Sebuah Urgensi 

Bahtiar (Foto Suluttoday.com)

Bahtiar, Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi IV Periode 2014-2019 dan Unsur Profesional Bidang Perikanan dan BUMN Perikanan

3 hari yang lalu seorang perempuan mengirimkan gambar konfirmasi soal transaksi penjualannya di shopee yang sejak tanggal 14 bulan Desember 2019 harusnya sudah dibayar tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi pasti, saya tau dan paham bahwa layanan shopee pasti bagus tapi perlindungan dan kepastian transaksi untuk keluhan usaha perseorangan yang masuk kategori ukm belum mendapat perlindungan jelas.

Andai modal usaha yang sedikit tersebut tersendat dengan pembayaran tertunda maka sudah pasti akan menyebabkan masalah baru bagi pelaku usaha, modal kecil yang perlu diputar segera karena adanya permintaan langganan tertunda hanya karena keterlambatan pembayaran, tentu sangat merugikan ukm tersebut, pelanggannya pasti lari, sudah sedikit lari lagi. Ini hanya salah satu kasus kecil ukm/ person yang berjualan dengan mall online shope.

Pada tahun 2016 saya melakukan kunjungan ke kalimantan barat, murung raya, sampai ke Kabupetan Bengkayang, sulawesi tengah palu dan donggala mengecek potensi bisnis dan pengembangan koperasi dan ukm perikanan serta produk-produknya. Untuk koperasi ada beberapa masalah serius yang menyebabkan adanya koperasi sakit dan mati, tidak adanya pembinaan khusus bagi pengembangan koperasi dari sisi manajemen pengelolaan usaha, pemasaran maupun sdm terampil dalam pembukuan laporan, pendampingan dan adanya sengketa internal baik sengketa aset maupun lainnya.

Sementara untuk UKM produk-produknya masih banyak yang tidak terserap pasar baik karena pola pengemasan juga karena tidak adanya pengetahuan memadai membangun pasaran, kebanyakan ukm yang tidak laku produknya bukan karena tidak enak tapi karena tidak punya akses pemasaran dan pengetahuan memadai dalam manajemen pengelolaan. Arah Standarisasi UKM dan Koperasi Perikanan Koperasi dan ukm yang maju tidak sedikit karena memiliki SDm unggul dan pembinaan langsung dari ahlinya.

Pola pembinaan koperasi dan ukm kedepan perlu kebijakan pemerintah dalam melindungi apa saja bagian-bagian tersebut. Pertama, setiap koperasi perlu dilakukan standarisasi ketuanya agar dalam pelaksaan tugas dan kebijakan lembaga bisa terarah dan jelas. Kedua 2 orang ahli dalam koperasi perlu disiapkan 1 bagian laporan dan manajemen internal khususnya pembukuan, 1 lagi seorang yang memahami sistem pemberdayaan berorientasi bisnis ini untuk memiliki SDM ini perlu dilakukan standarisasi jika tidak koperasi akan banyak terbebani urusan internal.

Kedua dalam pengelolaan aset pemerintah perlu pengawasan dan penetapan agar aset_aset yang dimiliki koperasi tidak boleh dimiliki perseorangan cara terbaik menghindari konflik internal. Ketiga kehadiran pemerintah harus melakukan konsen pembinaan dan penataan koperasi berdasarkan klaster dan jenisnya, klaster a koperasi mati, klaster b koperasi sakit, koperasi sehat sehingga dalam proses pendampingan tidak salah terapi. Keempat, dalam pembuatan koperasi bagi perseorangan yang sudah mulai membangun usaha dan berjalan untuk dimudahkan dan didampingi berdasarkan standar.

Salah 1 contohnya, yaitu biaya notaris dalam 1 ukm bisa 1 juta atau lebih maka dengan adanya pendampingan dilakukan pendaftaran kolektif atau pemerintah menggratiskan akte dengan menunjuk Notaris khusus pendirian ukm. Kelima dari sisi pemasaran, ukm perlu membangun kerjasama dengan ukm lain serta memperlajari model ukm yang sudah sukses. Kerjasama yang saya maksudkan ukm jika menyewa tempat pemasaran di bandara akan kemahalan tapi jika kerjasama akan murah dan produk akan beragam menyebabkan konsumen tertarik.

Keenam perlindungan hukum dalam pelaksanaan kerjasama ukm dengan mall online seperti shopee dan lainnya agar pada praktek kerjasama ada kejelasan sehingga posisi ukm tidak menjadi imperior. Perlindungan ini perlu dilakukan untuk memberi sangsi kepada pelaku usaha yang tidak sehat dalam melakukan kemitraan. Tentu gambaran di atas tidak menjelaskan bahwa koperasi dan ukm kita tidak sehat, saya hanya mengambil sampel yang memang berkaitan orientasi tulisan, ada juga ukm dan Koperasi yang sehat dan mulai ekspor ikan. [**]

MPR PILIH PRESIDEN LAGI?

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Oleh : DR Ferry Daud Liando

(Pengamat Politik dan Pemerintahan)

Kamis pekan (28/11) lalu saya diundang Bawaslu RI dalam sebuah Forum Seminar Nasional berkaitan dengan Penegakan Hukum Pemilu. Materi ini memang sangat menarik untuk dibahas sebab hukum pemilu masih menjadi salah satu persoalan terutama dalam mewujudkan keadilan pemilu (elektoral justice). Terdapat pasal-pasal yang saling tumpang tindi, tidak saling menguatkan namun saling melemahkan. Terjadi kekosongan norma terhadap adanya sebuah peristiwa sehingga kesulitan dalam tahap eksekusi. Terlalu banyak lembaga yang menangani peradilan pemilu.

Peristiwa hukumnya sama, tapi kerap melahirkan putusan berbeda. Proses peradilan sangat panjang, sementara tahapan pemilu terus berjalan. Banyak kejahatan pemilu namun tidak serta merta disebut pelanggaran pemilu. Sebab pelanggaran pemilu harus memiliki sejumlah bukti, Salah satu unsur bukti tak terpenuhi maka proses hukum dihentikan. Legal standing pelapor dan ketepatan waktu pelaporan kerap juga menjadi masalah.

Penegakan hukum pemilu yang tidak optimal kerap dimanfaatkan oleh para “pemain” untuk memanfaatkan situasi. Ada banyak pihak yang justru diuntungkan dari kelemahan ini. Para pemilik modal tentu akan sangat leluasa membeli suara pemilih (vote buying) karena untuk membuktikan pelaku politik uang tidaklah mudah. Para ASN ketiban rejeki saat pemilu. Jasa-jasa mereka saat kampanye berbuah manis dengan mendapatkan jabatan-jabatan baru pasca pemilu. Jabatan itu diberikan karena kerabat kepala daerah dengan mudah terpilih sebagai anggota DPR/DPRD atas “permainan” para ASN memobilisasi dan mengitimidasi pemilih.

UU memang melarang ASN berkampanye. Tapi persoalannya adalah cara membuktikannya itu yang sulit. Bawaslu yang sesungguhnya merupakan lembaga mandiri, tapi kerap saling adu kekuatan dengan pihak kepolisian dan kejaksaanan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kalaupun ada ASN yang akhirnya terbukti melanggar, eksekusi akhir tidak berada di tangan Bawaslu.

UU pemilu belum sepenuhnya memberi ruang bagi para politisi hebat untuk lembaga legislatif di semua tingkatan. Tak ada yang bisa membantah bahwa lembaga strategis ini banyak dikuasai para aktor pemilik banyak uang yang berhasil menyogok pemilih dan kerabat kepala daerah yang berhasil memperdaya ASN memobilisasi dan mengintimidasi masyarakat. Teori sistim menyebut bahwa proses yang gagal bisa melahirkan produk (output) yang gagal pula. Inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran jika wacana pemilihan Presiden dan wakil Presiden oleh MPR RI akan benar-benar serius untuk dibahas dalam rencana amandemen UUD 1945.

Tahun ini dua produk politik DPR yang sangat kontroversial yakni pentapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 dan revisi UU KPK. Tidak ada perdebatan panjang dalam proses pengambilan keputusan di DPR. Setelah ditelisik, ternyata persepakatan itu merupakan kompromi bersama para ketua partai politik. Kekhawatiran ini bisa saja terjadi jika MPR RI yang akhirnya akan memilih Presiden dan wakil Presiden. Anggota MPR mayoritas berasal dari anggota DPR RI. Mereka diusung oleh partai politik pada pemilu 2019 lalu. Meski telah dilantik dan ditetapkan sebagai anggota DPR, nasib mereka ditentukan oleh ketua partai politiknya.

Ada ketua parpol terpilih karena proses politik yang panjang, namun ada juga yang terpilih karena modal finansialnya besar. Dengan demikian yang kelak menentukan siapa Presiden dan wakil Presiden adalah para ketua parpol ini. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden oleh MPR tak sekedar menginterupsi atas pengabaian kedaulatan rakyat, namun sistim hukum pemilu selama ini belum disebut ideal melahirkan politisi-politisi mapan untuk memilih Presiden dan wakil Presiden. Dapatkah proses politik seperti Ini mampu melahirkan produk politik yang diharapkan. [**]

Glori Novita Caleg DPR RI Dapil Sulut Berjuang untuk Perempuan dan Pendidikan

Glori Novita Paputungan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Selalu mengedepankan kompetisi yang sportif di ruang politik, Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Sulawesi Utara, Glori Novita Paputungan yang diusung Partai Gerakat Indonesia Raya (Gerindra) dengan Nomor Urut 3 ini menyampaikan konsen yang diperjuangkannya. Umumnya ia menilai seluruh aspirasi masyarakat layak diperjuangkan.

Secara spesifik, politisi perempuan yang dikenal energik itu memetakkan bahwa saat dirinya turun berkampanye, melakukan safari politik dan menemui masyarakat secara langsung, Novita menemukan berbagai pekerjaan rumah yang menurutnya harus diselesaikan. Terutama menyangkut pendidikan yang sebetulnya belum mendapat sentuhan serius pemerintah.

”Intensitas saya saat kampanye menemui konstituen banyak hal yang saya jumpai. Diantaranya aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan, pemerataan, kesejahteraan yang perlu kiranya mendapat prioritas. Saya mencatat banyaknya masukan atau keluhan masyarakat, dari semua itu lalu saya mengklasifikasi atas beberapa aspirasi itu untuk diperjuangkan kelak sebagai wakil rakyat di DPR RI Dapil Sulawesi Utara,” ujar Novita saat diwawancarai Suluttoday.com, Kamis (4/4/2019).

Tidak hanya itu peluang politisi perempuan bagi Novita tidak bisa didiskriminasi dengan potensi politisi laki-laki. Ia meyakini bila perempuan yang memiliki kapasitas turut andil dalam politik, maka peradaban demokrasi di Indonesia kedepan makin bermutu. Novita juga menyampaikan konsern perjuangannya untuk melakukan edukasi politik kepada masyarakat.

Glori bersama aktivis muslim Sulawesi Utara (FOTO Suluttoday.com)

”Politisi itu tugasnya tidak sekedar mempromosi dirinya supaya dipilih, tapi juga harus melakukan pendidikan politik. Saya mempercayai itu bahwa kalau politisi perempuan memiliki kualitas diri, kecakapan dan kemampuan berkomunikasi, maka persaingan politik akan lebih bernuansa mewujudkan pembangunan peradaban. Mari kita sama-sama saling support, mempublikasikan gagasan agar masyarakat pemilih tidak tertipu dengan jualan isu-isu politik yang kurang bermutu. Komitmen saya bila terpilih, saya akan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, pemperjuangkan pendidikan agar semua masyarakat dapat mengakses pendidikan formal,” kata Novita ketika di temui di Regal Kawasan Megamas Manado. (*/Redaksi)

Di Jarod, Senator BENNY Ajak Masyarakat Lawan Money Politik

Benny Rhamdani ketika berada di Jarod (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Siapa yang tak kenal politisi kawakan Sulawesi Utara (Sulut) yang kini telah menjadi politisi skala Nasional, Benny Rhamdani?. Sosok yang satu ini dikenal vokal dan tidak pernah berkompromi dengan perilaku curang dan korup. Segala kebijakan publik yang merugikan kebutuhan rakyat dilawannya. Minggu (24/2/2019) pagi tadi ngopi santai dan silaturahmi dengan masyarakat di kawasan Jalan Roda (Jarod) Manado.

Kemunculan Brani begitu Benny akrab disapa di tempat ini sudah menjadi hal biasa. Bahkan, Brani juga bernyanyi. Tidak seperti politisi kebanyakan, Brani begitu mudah beradaptasi, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat marginal. Brani selain bertemu dan tatap muka sambil diskusi dengan warga, aktivis senior tersebut juga menyempatkan diri mengamen (bernyanyi) dengan pengamen.

Saat diwawancarai wartawan, Brani menyampaikan aktivitas keseharian yang biasa dilakukannya sejak berada di Manado. Brani yang disambut luar antusias itu meminta masyarakat Kota Manado, Sulawesi Utara umumnya untuk menjaga kebersamaan. Hidup dalam batas-batas toleransi, saling menghargai dan menjaga kerukunan. Brani pun mengapresiasi masyarakat yang selalu memerangi hoax jelang Pemilu 2019.

”Saya mengharapkan kesadaran kita semua untuk menjaga kerukunan, toleran dan memiliki rasa solidaritas sosial terus dikembangkan. Apalagi jelang Pemilu 2019 banya hasutan dan adudomba ditengah masyarakat yang membuat renggang hubungan ditengah masyarakat. Tentu dalam situasi ini, kita sama-sama menjaga stabilitas keamanan yang salah satu jalannya ialah memerangi hoax. Masyarakat yang menyetopkan nafas hoax patut kita apresiasi,” tutur Brani yang juga Caleg DPR RI dari Partai Hanura Dapil Sulawesi Utara ini tegas.

Brani yang dikenal pengusung slogan ‘Pemimpin itu budak dan babu rakyat’ menyampaikan pendidikan politik agar masyarakat Sulawesi Utara tidak salah memilih para wakil rakyat mereka. Bagi politisi vokal yang juga jebolan PMII itu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah harga mati sehingga patut dijaga eksistensinya.

Brani bersama sejumlah tokoh muslim Sulut (FOTO Ist)

”Ayo kita sama-sama memerangi politik uang. Jangan sampai kejahatan demokarsi dibiarkan, dianggap menjadi sesuatu hal yang lazim. Elit politik dan politisi umumnya mestinya membangkitkan komitmen moral bahwa kita semua menghendaki praktek politik yang didasarkan atas keadilan, kebersamaan, kekeluargaan dan jauh dari ujaran sentimentil. Mari kita jaga NKRI, juga melawan politik uang,” tutur Brani yang setelah dari Jarod melanjutkan agendanya di Kota Tomohon itu. (*/Redaksi)

Sosialisasi Hindari Golput, BRANI Cerahkan Kaum Milenial di Bolmong Raya

BRANI, Senator vokal asal Sulawesi Utara (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tugas yang padat sebagai Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Sualwesi Utara (Sulut) dan juga Direktur kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf tidak membuat Benny Rhamdani berkutat di kancah Nasional lalu mengabaikan rakyatnya. Politisi yang dikenal ulet, vokal dan memulai karir sebagai aktivis mahasiswa itu turun menemui konstitiennye di Kotamubagu, Kamis (7/2/2019).

Senator Brani begitu politisi yang sampai saat ini masih doyan dengan aksi jalanan itu akrab disapa, menyebutkan bahwa ancaman atas politik uang makin dirasakan rakyat. Itu sebabnya, tugas politisi yang rasional adalah membuat amunisi penghancur agar rakyat tidak dicekoki model-model politik pragmatis oportunis. Bagi Brani politik adalah jalan kemuliaan, sehingga cara-cara haram yang dijalankan dalam ranah politik untuk meraih kekuasaan wajib dilawan.

Benny Rhamdani, menyebutkan bahaya Golput (FOTO Suluttoday.com)

”Mari lakukan operasi kecil terhadap pembuluh kesadaran publik yang tersumpat dengan hantaman politik uang (money politic). Mari kita gunakan pisau analisis dan thermo diagnosis yang tepat guna melahirkan rasionalitas bagi pemilih, jangan kita bodohi rakyat dengan politik uang,” ucap Rhamdani tegas.

Selain itu, Brani yang juga Caleg DPR RI dari Partai Hanura Dapil Sulawesi Utara ini mengajak kaum muda di Bolmong Raya dan Sulut umumnya agar tidak menjadi Golput (Golongan Putih) dalam Pemilu 17 April 2019 mendatang. Brani menyebutkan suara rakyat sangatlah penting dalam menentukan arah dan laju perubahan daerah ini hingga ke level Nasional.

Generasi muda Kotamubagu saat mendengarkan penyampaian Brani (FOTO Suluttoday.com)

”Dengan jumlah 60% dari jumlah pe.ih Indonesia di Pemilu dan Pilpres 2019 atau kurang lebih 80 juta-an suara. Kaum melenial itu variabel penting yang sangat menetukan dalam kontestasi demokrasi dan seleksi kepemimpinan politik di level Basional maupun daerah. Untuk itu mari kita hindari Golput, akan tidak ada alasan untuk tidak peduli dengan politik. Apalagi mengambil sikap Golput,” kata Rhamdani yang juga Ketua Komite I DPD RI ini.

Memberikan pencerahan politik, BRANI terus mendapat dukungan generasi milenial (FOTO Suluttoday.com)

Lanjut disampaikan Brani bahwa kaum muda harus menjadi pelaku sejarah. Jika saat ini memilih pemimpin, maka pada saatnya harus menjadi pemimpin. Pemimpin yang memiliki kompetensi, keBRANIan dan kegigihan serta empati terhadap persoalan-persoalan kerakyatan. Selain itu, Brani secara detail memaparkan bahaya dan ruginya rakyat juga Golput dihadapan ratusan rakyat yang hadir dalam acara Ngopi Bareng Benny Rhamdani tersebut. (*/Redaksi)

iklan1