Tag: dpr ri

Sosialisasi Hindari Golput, BRANI Cerahkan Kaum Milenial di Bolmong Raya

BRANI, Senator vokal asal Sulawesi Utara (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tugas yang padat sebagai Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Sualwesi Utara (Sulut) dan juga Direktur kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf tidak membuat Benny Rhamdani berkutat di kancah Nasional lalu mengabaikan rakyatnya. Politisi yang dikenal ulet, vokal dan memulai karir sebagai aktivis mahasiswa itu turun menemui konstitiennye di Kotamubagu, Kamis (7/2/2019).

Senator Brani begitu politisi yang sampai saat ini masih doyan dengan aksi jalanan itu akrab disapa, menyebutkan bahwa ancaman atas politik uang makin dirasakan rakyat. Itu sebabnya, tugas politisi yang rasional adalah membuat amunisi penghancur agar rakyat tidak dicekoki model-model politik pragmatis oportunis. Bagi Brani politik adalah jalan kemuliaan, sehingga cara-cara haram yang dijalankan dalam ranah politik untuk meraih kekuasaan wajib dilawan.

Benny Rhamdani, menyebutkan bahaya Golput (FOTO Suluttoday.com)

”Mari lakukan operasi kecil terhadap pembuluh kesadaran publik yang tersumpat dengan hantaman politik uang (money politic). Mari kita gunakan pisau analisis dan thermo diagnosis yang tepat guna melahirkan rasionalitas bagi pemilih, jangan kita bodohi rakyat dengan politik uang,” ucap Rhamdani tegas.

Selain itu, Brani yang juga Caleg DPR RI dari Partai Hanura Dapil Sulawesi Utara ini mengajak kaum muda di Bolmong Raya dan Sulut umumnya agar tidak menjadi Golput (Golongan Putih) dalam Pemilu 17 April 2019 mendatang. Brani menyebutkan suara rakyat sangatlah penting dalam menentukan arah dan laju perubahan daerah ini hingga ke level Nasional.

Generasi muda Kotamubagu saat mendengarkan penyampaian Brani (FOTO Suluttoday.com)

”Dengan jumlah 60% dari jumlah pe.ih Indonesia di Pemilu dan Pilpres 2019 atau kurang lebih 80 juta-an suara. Kaum melenial itu variabel penting yang sangat menetukan dalam kontestasi demokrasi dan seleksi kepemimpinan politik di level Basional maupun daerah. Untuk itu mari kita hindari Golput, akan tidak ada alasan untuk tidak peduli dengan politik. Apalagi mengambil sikap Golput,” kata Rhamdani yang juga Ketua Komite I DPD RI ini.

Memberikan pencerahan politik, BRANI terus mendapat dukungan generasi milenial (FOTO Suluttoday.com)

Lanjut disampaikan Brani bahwa kaum muda harus menjadi pelaku sejarah. Jika saat ini memilih pemimpin, maka pada saatnya harus menjadi pemimpin. Pemimpin yang memiliki kompetensi, keBRANIan dan kegigihan serta empati terhadap persoalan-persoalan kerakyatan. Selain itu, Brani secara detail memaparkan bahaya dan ruginya rakyat juga Golput dihadapan ratusan rakyat yang hadir dalam acara Ngopi Bareng Benny Rhamdani tersebut. (*/Redaksi)

Irwan Zulfikar Resmi Dilantik Jadi Anggota DPR RI, Bupati Jeneponto Beri Selamat

M Irwan Zulfikar usai dilantik (FOTO Suluttoday.com)

JAKARTA, Suluttoday.com – Politisi Partai Amanat Nasional M Irwan Zulfikar, Selasa (2/10/2018), resmi dilantik sebagai Anggota DPR RI, Irwan menggantikan Indira Chunda Thita yang pindah ke Partai Nasdem. Pelantikan dilaksanakan di Ruang Paripurna Gedung Nusantar II DPR RI.

Pelantikan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Jeneponto, beberapa tokoh asal Kabupaten Jeneponto juga nampak hadir. Bupati Jeneponto, Ikhsan Iskandar, memberi apresiasi yang tinggi atas dilantiknya Irwan Zulfikar, dirinya berharap agar Irwan mampu konsisten bersikap lurus sebagai Wakil rakyat.

“Tadi sudah kita saksikan angkat sumpah Ananda/adik kita Irwan, kami atas nama pemerintah daerah Jeneponto mengucapkan selamat, mudah-mudahan akan berkelanjutan terus. Tidak ada lagi kata selain selamat bertugas. Tolong nanda jangan seperti oknum anggota DPR yang kena OTT. Kita berjuang bersama. Kami bangga dan turut berbahagia atas Pelantikan tadi,” ujar Ikhsan, Selasa (2/10/2018).

Selain itu, apresiasi juga datang dari Jenderal Purnawirawan Noor Aman Karaeng Aman, tokoh masyarakat Jeneponto. Dia memuji sosok Irwan yang tenang, santun dan irit bicara.

“Irwan Zulfikar santun, jarang ngomong tapi ketika ngomong berbobot, yang lebih penting lagi dia orang sabar. Itulah yang membuatnya beliau sukses,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Irwan Zulfikar mengaku bersyukur, dirinya juga berharap bisa terpilih lagi pada pileg 2019. “Alhamdulillah tadi pagi saya sudah dilantik, Alhamdulillah berkat doata semua sehingga saya dilantik. Mudah-mudahan saya bs oppo nanti,” katanya.

Dirinyan pun mengungkapkan alasan mengapa ia berharap bisa diberi kepercayaan untuk periode selanjutnya. “Kenapa saya ingin dua periode, karena saya sangat prihatin melihat kondisi di Jeneponto. Sebagai Tenaga Ahli Fraksi PAN sejak 2010 sampai dengan 2018, mengikuti kondisi ekonomi di Indonesia termasuk Jeneponto, saya sangat prihatin. Semoga dengan amanah ini saya bisa membantu pak Bupati berbuat lebih banyak untuk daerah,” sambungnya.

Pihaknya juga menegaskan komitmen untuk memperhatikan masyarakat yang berada di daerah pemilihannya.

“Sangat wajar saya bantu daerah pemilihan. Khususnya Jeneponto karena suara saya di Pileg 2014 lalu, 70% dari Kab. Jeneponto dan seluruh Dapil akan saya pikirkan tentunya,” tegasnya.

Pria Jeneponto yang besar di Jakarta ini menegaskan bahwa meski telah menjadi Anggota DPR RI, namun karakter baik dalam dirinya insha Allah tidak akan mengalami perubahan.

“Insha Allah Irwan akan tetap sama dengan irwan dulu. Tolong tegur dan ingatkan saya jika saya berubah. Dan terakhir mohon keikhlasan untuk mengirimkan doa Al Fatihah buat keluarga dan Tim sukses pileg 2014 lalu yg membantu saya shg hari ini saya menjadi anggota DPR RI tp lebih dahulu meniggal dunia,” ucapnya menutup. (*/Redaksi)

Komisi IX DPR RI Bahas Kesejahteraan ABK Pelaut Sulut

Foto barsama usai membahas persoalan ABK Pelaut (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang, MSi menyambut kedatangan Komisi IX DPR RI dalam rangka kunjungan kerja Spesifikasi di Ruang Tumbelaka Kantor gubernur Selasa (18/09/2018).

Dalam pertemuan tersebut, lewat ketua tim Komisi IX DPR RI, H Syamsul Bachri, MSc menyampaikan bahwa tujuan kesini adalah untuk membahas tentang permasalahan ABK (anak buah kapal) dan pelaut lintas batas. Pada kegiatan itu juga dibuka sesi tanya jawab antara Komisi IX DPR RI dengan dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan yang ada di Provinsi Sulut untuk membahas permasalahan terlebih tentang kesejahteraan kerja ABK.

Sementara itu Humiang menyampaikan dengan kehadiran tim komisi IX DPR RI, kiranya dapat menghasilkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini. Pemerintah Provinsi Sulut menyadari bahwa Pengawasan dan Perlindungan terhadap pekerja migran sangat penting untuk dikedepankan.

“Hal ini termanivestasi langsung dalam visi misi serta program prioritas pembangunan daerah yang menempatkan sektor kemaritiman termasuk didalamnya Pengawasan dan Perlindungan Anak Buah Kapal dan Pelaut Lintas Batas,” ujar Humiang.

Jadikan waktu terbatas ini sebagai wahana peningkatan silaturahmi serta jalinan kerjasama, dan lewat agenda strategis ini, bersama-sama kita dapat memperoleh hasil positif sebagaimana yang menjadi harapan bersama.(Cat)

VaSung Utamakan Tugas Partai

Vanda Sarundajang (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat Walikota Manado, Vanda Sarundajang (VaSung) menyatakan dirinya mengutamakan tugas partai.

“Penugasan saya oleh partai saat ini adalah untuk memenangkan suara partai melalui Pileg 2019, bersama dengan kader-kader terbaik partai yang lain,” ujarnya kepada media ini Kamis (26/07/2018).

Ditambahkan Sarundajang bahwa pemilihan walikota Manado masih lama dan dirinya belum berkonsentrasi untuk itu. “Pilwako Manado masih jauh.  Dan saat ini saya berkonsentrasi untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019,” tambah anggota DPR RI yang kembali masuk calon anggota legislatif dari Partai Politik Berlambang Banteng Moncong Putih.

Putri mantan Gubernur Sulawesi Utara, DR Sinyo Sarundajang belakangan ini memang masuk nominasi calon pemimpin masa depan Kota Manado. Terakhir disebutkan menjadi pasangannya Christiano Talumepa.(Cat)

DPD ‘Subkontraktor’ DPR

Idham Malewa (FOTO Ist)

Oleh : Idham Malewa 

(Wartawan Senior Manado Post Group)

(Tanggapan Catatan Dr Ferry Liando, DPD Wajah Parpol)

SELAMA tiga hari yang lalu, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut agak sibuk. Para penyelenggara dan staf berkutat dengan berkas para calon peserta pemilu perorangan atau dewan perwakilan daerah (DPD). Pada Rabu kemarin, adalah puncaknya. Sebanyak 25 orang mengajukan diri sebagai bakal calon senator Sulut. Lewat dari jam itu, berkas mereka dianggap kadaluarsa. Alias gugur atau tidak siap. Daftar para bakal calon sudah beredar di grup media sosial. Dari deretan nama bakal calon senator Sulut, sebagian begitu sangat popular.

Profil mereka tak asing. Boleh dikata market table di bidang masing-masing. Ada pimpinan ormas, mantan dirut bank, mantan pimpinan ormas keagamaan terbesar di Sulut, mantan legislator, hingga aktivis kemanusiaan. Yang menarik dari latar belakang mereka adalah pengurus partai politik dan mantan narapidana. Nama mereka tak patut disebut. Nanti publik mendapatkan dari sumber yang lain. Secara aturan main, di UU Pemilu nomor 7/2017 tidak ada yang keliru jika aktivis parpol apalagi masih pengurus masuk ke ranah calon perorangan.

Sekali lagi, kita tidak mempertanyakan esensi aturan. Tapi, yang ditanyakan soal conflik of interest. Apa yang diusik Dr Ferry Daud Liando, pakar politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado soal latar belakang pengurus partai, itu benar. Dengan cerdas Ferry yang juga direktur Program Tata Kelola Pemilu Pasca Sarjana Unsrat, di harian ini, Senin (9/7), mengingatkan ada balon DPD masih aktif di parpol. Judulnya menggelitik ‘DPD Berwajah Parpol’. Judul bahasanya sangat tegas. Ibarat gen-gen yang mulai bermutasi.

Meminjam Bahasa Richard Dawkins (Selfies Gen) gen yang mendiami mesin (tubuh makhluk) melakukan evolusi menjadi bentuk yang berbeda. Di awal dilahirkan (hasil amandemen ketiga UUD 45) DPD itu untuk mengisi ruang kosong yang kurang bisa diwakilkan kepada DPR RI. Namun sayang, pelan-pelan gen DPD mereplikasi diri menjadi spesies DPR RI. DPD dan DPR disebut-sebut lembaga bicameral, dua kamar tapi sama fungsi. Fungsi yang mana? Apakah fungsi kesetaraan yang diatur dalam UUD 1945?.

Harus diingatkan lagi, DPD RI dibingkai hanya dalam Pasal 22, sementara DPR RI dibingkai dari Pasal 19-21. Warga pun ikut menjadi ambigu dengan kata sama fungsi. Beragam pertanyaan muncrat dari benak dan mulut warga. Apa yang membedakan lembaga bicameral ini? Padahal keduanya sama-sama dipilih melalui panggung pemilu. Meski DPR RI menggunakan wadah partai politik, tapi panggung pemilihan tidak berbeda. Power DPD RI tidak begitu berarti.

Sejak dilahirkan 2004-2009 hingga periode 2014-2019, DPD RI seperti anak tangga dari rumah panggung. Meski satu bangunan, sama fungsi, tapi peran mereka lebih kecil. Malah sudah ada kesan, DPD RI menjadi subkontraktor politik dari DPR RI. Yang bisa menentukan tender kebijakan hanya legislator DPR RI. Para senator DPD cukup mengajukan, tapi tidak bisa menjadi penentu. Dikotomi ini bukan berarti dibiarkan berjalan.

Setiap saat para senator ini mencari celah supaya ikut menentukan tender kebijakan bersama eksekutif. Namun, UUD 45 menjadi barrier bagi DPD RI. Mereka tetap akan selalu menjadi subordinasi, sementara DPR RI makin superbody politik. Kalau pun kelihatan ada aktivitas, bagi kita itu hanya sekadar asesoris di gedung Nusantara (kantor DPR/DPD dan MPR RI). Makanya, ketika Dr Ferry ‘menggugat’ ada benih partai di balon DPD RI, jawabannya adalah seperti di atas.

Sekuat dan sehebat apapun senator di DPD, mereka selamanya akan menjadi subordinasi, subkontraktor, lipstick pewarna, anak panggung paling bawah dan macam-macam sebutan lain. Salah satu jalan untuk mencegat aktivis parpol ‘menyusup’ ke DPD RI, adalah menguatkan peran DPD RI. Sumbunya harus dinyalakan. Sumbunya adalah regulasi. Berikan DPD RI peran regulasi. Berikan DPD RI peran budgeting dan legislasi Kalau bisa ada UU tertentu, yang diberi kewenangan DPD RI untuk memutuskan bersama pemerintah (fungsi legislasi seperti DPR RI). [***]

iklan1