Tag: DPR

PILKADA DI TENGAH PANDEMI

Ilustrasi, Koalisi Ngotot Pilkada (Foto Istimewa)


Kurva kasus covid19 harian sampai saat ini masih mengalami peningkatan, penambahan kasus masih dalam jumlah peningkatan yang besar, belum ada juga tanda-tanda bahwa kita sudah melewati puncak wabah, apalagi mendekati akhir wabah. Belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi akan berakhir. Jika mengacu pada tren ini, pandemi masih akan berlangsung di Indonesia setidaknya beberapa bulan ke depan.

Bukannya fokus membahas penanganan pandemi, Pemerintah dan DPR malah sepakat untuk tetap melanjutkan Pilkada 2020.

Mei 2020, Pemerintah memang keluarkan Perpu No.2/2020 menyatakan pelaksanaan PIlkada akan dilakukan Desember 2020, bahkan Rancangan PKPU sudah beredar massifbangun opini bahwa pelaksana siapenyelenggarakannya. Yang tidak dipahami KPU di sini adalah, kalau Pilkada dilakukan Desember 2020 artinya persiapan harus dimulai dari Juni (bulan ini) 2020, dimana kasus positif Covid19 masih terus meningkat.

Kalau KPU tetap memaksa melakukan persiapan di bulan Juni, artinya akan ada perubahan proses pelaksanaan, persiapan lebih dengan protokol kesehatan yang akan berimbas pada perubahan anggaran dan perubahan tahapan-tahapan Pilkada.

Sementara Perpu baru tak merubah pasal-pasal mengenai teknis kepemiluan yang diatur di dalam Undang-Undang Pilkada. Dengan demikian, tahapan Pilkada masih dijalankan dengan ketentuan di UU Pilkada yang ada.

Tanpa perubahan proses pelaksanaan, tahapan Pilkada jelas akan melanggar protokol kesehatan covid19. Misalnya, akan ada kampanye yang melibatkan kerumunan, pertemuan para pemangku kepentingan, proses pemutakhiran data pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi dan penetapan hasil. Semua kegiatan ini kalau tanpa perubahan drastis sesuai protokol kesehatan akan beresiko menularkan Covid19.

Penyelenggaraan juga akan terhambat oleh ketersediaan anggaran. Dari diskusi yang telah banyak diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu di daerah, anggaran tambahan dari Pemerintah daerah tak memungkinkan.

Belum lagi soal risiko politisasi bantuan sosial. Bagi-bagi bansos bisa jadi dilakukan petahana dan non petahana untuk meraup dukungan.

Atas pertimbangan tersebut, kami Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR, dan Pemerintah untuk menetapkan Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan di 2021, paling lambat bulan September. Penyelenggaraan pilkada seyogyanya juga memperhatikan unsur keselamatan dan kesehatan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Masih ingat pemilu kemarin saat belum ada pandemik C-19 ini, banyak pelaksana yang tumbang, sakit dan meninggal. Bisa dibayangkan jika dilaksanakan di tengah pandemik, kira-kira apa yang akan terjadi ?

Memaksakan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi berpotensi menimbulkan lebih banyak mudharat daripada manfaat. Diantaranya, terpaparnya banyak orang yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada dengan COVID-19, politisasi bantuan sosial, kontestasi yang tak setara bagi peserta pemilu petahana dan non petahana, dan turunnya partisipasi pemilih.

Kami mengajak Sahabat semua untuk mendukung dan menandatangani petisi yang ditujukan kepada KPU, DPR dan Pemerintah agar Pilkada 2020 ditunda pelaksanaannya ke tahun 2021.

Terima kasih,
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat

Senin Besok, H2M Berbagi Masker Turun Antisipasi Virus Corona di Kotamubagu

Gerakan H2M Peduli (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Tidak hanya memberikan himbauan agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan terhindar dari penyebaran Virus Corona, Hi. Herson Mayulu, S.IP, Anggota DPR RI juga turun membantu masyarakat. Penghuni Gedung Senayan itu akan membagikan masker kepada masyarakat di Sulawesi Utara (Sulut). Hal itu sebagaimana disampaikan Irwan Thalib, Ketua Rumah Aspirasi H2M Bolaang Mogondow Raya (BMR).

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Sulut itu mengajak masyarakatnya agar tidak panik. Namun tetap meningkatkan kewaspadaan, legislator yang akrab disapa H2M ini mengajak masyarakat juga agar berdoa. Kemudin memperhatikan keluar dan lingkungan sekitar agar dijauhkan dari penularan Virus Corona.

“Insya Allah bantuan dan bentuk kepeduliaan, atau gerakan kemanusiaan ini dapat membantu masyarakat. Saya mengajak masyarakat tidak panik dan menjaga pola hidup sehat. Seraya meminta Allah SWT menjauhkan kita semua dari wabah Virus Corona. Ayo, lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, dan lindungi orang-orang disekitar kita,” ujar H2M, saat dihubungi Suluttoday.com melalu WhatsApp, Minggu (22/3/2020).

Sementara itu, Kepala Rumah Aspirasi H2M BMR, Irwan Thalib menyampaikan hal teknis tentang aksi kemanusiaan yang dilakukan. Thalib juga menyampaikan timnya telah siap turun ke jalan sesuai titik yang menjadi fokus mereka untuk membagikan masker.

Himbauan betantas Virus Corona (Foto Istimewa)

“Besok Senin, 23 Maret 2020, pukul 11.00 Wita, kita mulai bergerak membagikan masker kepada warga BMR Sulawesi Utara, fokusnya di Kota Kotamubagu. Kegiatan kami pusatkan di Bundaran Paris Kotamubagu. Kita berharap semua agenda ini berjalan lancar sesuai rencana dan masyarakat terhindar dari Virus Corona (Covid-19),” kata Thalib menutup.

(*/Bung Amas)

Juwita, Artis Cantik Ini Berkomitmen Perjuangkan Aspirasi Warga Manado

Juwita Setyarini (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Tampil dengan penuh senyuman, membawa visi perubahan, Juwita Setyarini Soetrisno, M.Ikom atau yang akrab disapa Ririn juga dikenal sebagai Artis Layar Lebar asal Kota Manado ini bertekad berjuang di parlemen membawa anamah warga Manado. Ririn dalam Pemilu 2019 yang akan dihelat tanggal 17 April 2019 ini memutuskan menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk memperbutkan kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Wanita yang punya cukup banyak pengalaman ini memperoleh Nomor Urut 3 sebagai Caleg, khusus Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yakni Kota Manado. Selasa (29/1/2019), saat diwawancarai Juwita menyampaikan bahwa dirinya ikut peduli dan merasa terpanggil demi memperjuangkan aspirasi warga Kota Manado di DPRD Sulut.

”Saya sebetulnya merasa terpanggil untuk berkontribusi memperjuangkan aspirasi warga Manado ke DPRD Sulawesi Utara. Itu sebabnya, telah saya putuskan untuk menjadi Caleg dengan mengusung sejumlah visi perjuangan yang penting bagi perbaikan nasib dan memajukan kesejahteraan, akses kebijakan masyarakat lebih didekatkan,” ujar Ririn.

Sebagaimana diketahui, ketertarikan para selebrity untuk terjun ke dunia politik akhir-akhir ini sangat banyak lewat berbagai partai politik di tanah air. Ririn yang berusia 29 Tahun ini juga punya pengalaman menjadi pesinetron dan presenter di acara pertandingan bola Liga Inggris diberbagai TV Swasta Nasional. Ia juga merupakan Alumnus London School yang berpendidikan S2 media management.

Anak semata wayang dari pasangan Soetrisno dan Lenny Jacinta Sangi, memiliki tekad yang kuat untuk berkiprah didunia politik Sulawesi Utara. Salah satu yang mendorong Ririn memberanikan diri, tambahnya adalah bertujuan mengangkat harkat dan martabat perempuan dalam memajukan kemampuan SDM serta mendorong bakat dan minat perempuan lewat program emansipasi wanita.

”Saya memperjuangkan harkat kaum perempuan. Menunjang dan memajukan pendidikan di Sulut baik pendidikan formal, informal serta mendorong pemerintah bekerja sama dengan DPRD serta lembaga pendidikan agar para pemuda dan pemudi yang putus sekolah bisa di sekolahkan. Selain itu, isu kesejahteraan akan saya konsentrasikan sebagai bagian dari perjuangan politik. Mendorong pemerintah agar kemiskinan dapat ditekan dengan menyiapkan sebuah regulasi yang kuat dan lebih berpihak pd rakyat agar keadilan serta kesetaraan untuk memberantas kemiskinan dapat teratasi dengan baik,” tutur Ririn.

Selain itu, politisi energik tersebut mengatakan ketika dirinya terpilih dia akan mewakafkan diri untuk bersama rakyat Sulut berjuang. Hal itu bukan sekedar janji -janji, akan diwujudkannya. (*/Mat)

FADLI ZON Beberkan Statistik Kegagalan Ekonomi Pemerintah Jokowi

Fadli Zon (Foto Ist)

JAKARTA, Suluttoday.comFadli Zon selaku Pelaksana tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membeberkan penilaiannya terkait pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Menurutnya, Presiden dan Wakil Presiden telah gagal dalam menjalankan kebijakan di bidang pertanian sesuai dengan janji kampanye.

Sesuai janjinya, pemerintah menargetkan swasembada pada produk pangan, seperti padi, jagung, dan kedelai. Namun sejak Januari hingga September 2017, masih terjadi impor beras dan jagung masing-masing mencapai 198.560 ton dan 512.075 ton.

Menurut Fadli, keberhasilan dalam melakukan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh berapa ribu kilometer jalan tol yang berhasil dibangun, tapi juga lewat berapa jumlah orang miskin yang kini hidup sejahtera. Demikian seperti yang dilansir dari laporan Tempo.co, Senin (01/01/2018).

People Centered Development

Sebab, merujuk pada teori pembangunan, keberhasilan tersebut diukur dari tiga indikator, yakni kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

“Makanya berkali-kali saya mengingatkan agar pemerintah segera evaluasi kembali pembangunan infrastruktur yang telah mereka canangkan. Pemerintah harus mengubah haluan pembangunan dari berorientasi fisik menjadi lebih berorientasi kepada manusia atau yang biasa disebut people centered development,” ungkap Fadli, seperti keterangan tertulis yang diterima tim media, Minggu (31/12/2017).

Fadli melanjutkan, di sepanjang 2017, pemerintah lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur, tapi abai dalam membangun manusia. Menurutnya, salah satunya bisa dilihat dari nasib para petani dan nelayan, yang notabene merupakan sektor ekonomi primer di Indonesia.

“Nilai tukar petani (NTP) sepanjang 2017 saya catat stagnan. Bahkan NTP subsektor tanaman pangan dan perkebunan angkanya di bawah 100, menunjukkan hasil yang diperoleh petani dari kedua subsektor itu tak impas dengan biaya hidup mereka,” tuturnya.

Fadli menambahkan, data Badan Pusat Statistik pada Maret 2017 melaporkan jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, secara geografis, ada 61,57 persen yang berada di kawasan perdesaan. Data juga menunjukkan, pada periode September-Maret 2017, indeks kedalaman kemiskinan tercatat mengalami kenaikan dari 1,74 menjadi 1,83 poin.

“Ini tentu memprihatinkan dan menunjukkan buruknya kehidupan petani. Tak heran jika mereka menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan nasional,” kata Fadli, yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, dalam menyoroti ekonomi petani era Jokowi. (*/TimST)

MEMASUKI TAHUN 2018 Hijrah atau Lanjutkan, Sebuah Deskripsi Masa Depan Politik

Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Ketika pergantian tahun tiba, semua orang mempunyai harapan baru. Satu per satu kita menghendaki adanya perubahan positif dalam diri masing-masing, sehingga mulailah kita melakukan refleksi, evaluasi, dan memproyeksikan sebuah langkah baru untuk masa depan yang lebih baik. Untuk tahun 2018 cukup menjanjikan bagi para politisi, dimana di tahun inilah menjadi awal langkah strategis bagi para politisi untuk memantapkan dirinya masuk dalam tahun politik 2019.

Sehingga kemudian, ‘wajib’ bagi para politisi yang bertekad menjadi wakil rakyat (DPR, DPRD, dan DPD) untuk menyiapkan dirinya. Mulai dari melakukan pendekatan dengan masyarakat sebagai konsitituen, menunjukan kontribusinya bagi kerja-kerja banyak orang, mempersiapkan strategi dan taktik, melakulan pemetaaan kekuatan, sampai pada ‘membangun citra’.

Sudah seperti itulah konsekuensinya kita berpolitik di Indonesia ini, dimana sudah seperti dibingkai (frame) oleh kultur berpolitik kita. Karena selera pemilih, kini berubah menjadi penanda, penuntun bagi para politisi yang minim ide, politis yang minim kreatifitas, dan bagi politisi yang belum terukur kerja-kerja sosialnya. Tapi bagi mereka, para politisi yang telah ‘mapan’ memiliki visi besar mendorong pembangunan peradaban yang diawali dari peradaban berpolitik yang santun, penuh etika, humanis dan jauh dari kebiasaan menghancurkan (destruktif) mereka malah ‘menciptakan’ kondisi, membuat ‘jalan baru’ yang lebih edukatif dan berkualitas.

Kedua kutub inilah yang akan mewarnai tahun 2018 mendatang. Karena kebudayaan politik yang telah terbangun memang sulit didobrak, dilawan, apalagi dengan kekuatan yang ala kadarnya, kekuatan keberanian semata, kekuatan financial yang pas-pasan dan kekuatan yang hanya bersifat kepentingan sesaat sehingga tidak mengakar dalam roho perjuangannya yang hakiki. Politisi yang hanya mengandalkan dan bermodalkan support pemerintah akan kesulitan membuat pemetaan, bisa jadi dikelabui konstituennya bila kemudian tidak mampu membuat dan menjaga team worknya.

Politik memang mengharuskan kita bekerja kolektif, bukan bekerja individualis. Sebab disitulah alat (instrumen) serta kekuatan potensial bagi politisi untuk meraih kemenangan dalam perjuangannya. Manakala seorang politisi yang berjaung serius, namun dikelilingi para ‘pemikir’, pejuang, dan orang-orang dekat yang tidak memiliki kepercayaan (trust) dari banyak orang, hal ini akan menjadi bom waktu akan kelak menghancurkan perjuangan politisi tersebut.

Politisi yang memiliki komitmen dan tau membaca situasi politik akan lebih mengedepankan rasionalitas politik, bukan kekuatan uang atau intervensi pemerintah. Mereka lebih cenderung mandiri, independen, tau menyeleksi teman (tim) yang akan direkrut bersama dalam perjuangannya, bukan ‘mengumpulkan’ mereka para ‘pencari muka’, para tukang fitnah, mereka yang tidak memiliki komitmen dan prinsip berjuang. Hal ini cukup beralasan, karena hampir kebanyakan perarung politik gagal dikarenakan dari sikap politisi yang hendak bertarung, melainkan orang-orang disekitarnya yang menuai antipati publik.

Sementara itu, bila politisi yang telah berpengalaman tentunya lebih memiliki modal kuat untuk melanjutkan perjuangannya. Mereka lebih selektif memilih timnya, karena pernah belajar dan bahkan merasakan ditikung orang dekat, ditikung keluarga sendiri, serta dimanfaatkan untuk kepentingan memperkaya diri bagi tim suksesnya. Itu sebabnya, ikhtiar dalam politik menjadi penting, menjadi politisi tak boleh mudah terprovokasi, tidak gampang diagitasi pendukung atau pembisiknya. Politisi harus pandai menghitung bahayanya pemilih pragmatis dan kekuatan massa mengambang (floating mass).

Bagi politisi senior mereka akan realistis dengan kalkulasi politik, tidak mudah percaya informasi yang sifatnya dukungan tinggi dari pendukungnya, sebelum turun langsung memastikan hal tersebut. Karena kebanyakan pendukung hanya mengedepankan materi, memberi informasi palsu, tak pusing dan tidak mau memikirkan bagaimana sulitnya mendapatkan uang dari orang yang meraka perjuangkan untuk duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau eksekutif. Ruang saling berhianat begitu terbuka dalam politik, memuji hari ini belum tentu besoknya lagi mereka memuji anda, rival anda hari ini belum tentu besoknya menjadi lawan anda dalam politik, tapi semua akan berubah begitu dinamis. Teman jadi lawan (pesaing), lawan jadi teman, lawan akan menjadi lawan, dan sebaliknya kawan dapat terus menjadi kawan.

Alangkah dinamisnya kancah politik kita, dalam beragam peristiwa politik, tak jarang sesama saudara saling ‘bermusuhan’ dalam praktek berpolitik. Padahal bagi penulis, yang pernah belajar dibangku perkuliahan, paran politik begitu mulia, dimana tujuan politik bukanlah kekuasaan dan kepentingan sesaat, melainkan kesejahteraan masyarakat. Politik bersama partai politik hanyalah sarana semata, bukan tujuan. Lihat saja kasus-kasus yang ditimbulkan akibat praktel politik yang fals, banyak orang menjadi frustasi, banyak politisi yang patah hati, dan banyak pula yang menurun kepercayaannya kepada orang lain karena belum beruntung disaat berjuang.

Tahun 2018 diperkirakan lebih banyak lagi para ‘pendatang baru’ dalam panggung politik, dan inilah keniscayaan sejarah yang harus diterima. Tinggal bagaimana masyarakat menentukan hak politiknya, mereka mau memilih siapa?. Lebih banyak pilihan malah lebih baik dan demokratis, ada model politisi senior yang berintegritas, bersih, berpengalaman, ada juga politisi pemula yang juga berintegritas, berpengalaman. Mesti begitu ada puka politisi pemula yang masih minim pengalaman, masih manja, masih ‘puber’ dalam dunia politik, serta ada pula politisi senior yang pintar mempermainkan aspirasi dan amanah rakyat.

Politisi ‘berpengalaman’ yang masih juga terkontaminasi dengan praktek-praktek penyimpangan (deviasi) kewenangan, ada politisi senior yang konsisten tapi tidak punya integritas. Ada juga politisi peselancar yang muncul dikala musim politik tiba, ada pula politisi kutu loncat, yang hampir semua partai politik ‘dikoleksinya’, dimasukinya sebagai kader parpol. Secara bergantian politisi kutu loncat ini berganti-ganti ‘pakaian’, model politisi yang satu ini sebenarnya membahayakan dan patut diwaspadai.

Untuk itulah, bagi petarung atau kompetitor politik dan pengurus parpol diharapkan waspada, dapat membaca rekam jejak dari orang-orang yang direkrutnya. Jangan sampai anda keracunan harapan palsu, karena keberadaan oran-orang itu menyebabkan anda tidak diberi mandat rakyat, sebab para politisi kutu loncat ini lihai, licik, pandai bermain kata-kata, pintar menggunting dalam lipatan, bahkan tak segan-segan mengancurkan orang yang ia perjuangkan. Tahun 2018 menjadi tahun berharga bagi politisi atau calon legislator untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, baik pendekatan secara langsung maupun melalui instrument lainnya.

Diakui memang masyarakat butuh sentuhan-sentuhan gagasan yang konstruktif untuk menyentuh kesadaran politiknya, bukan sekedar kata-kata bujukan yang bersifat jangka pendek. Dari sekma keberadaan masyarakat seperti di Kota Manado salah satu contohnya, maka bagi politisi perlu meniru cara-cara pendekatan dan model kerja yang tepat guna memantapkan komunikasi politiknya kepada masyarakat. Bagaimana pun suatu saat pemilih bosan, kemudian akan menjauh dengan politisi yang mengandalkan uang, karena pragmatisme politik bukanlah suatu jaminan kesejahteraan masyarakat yang jangka panjang. Menyentil pemikiran Dr Firmanzah, dalam buku Marketing Politik mengklasifikasikan pemilih atas beberapa tipe, diantaranya pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional dan pemilih konservatif.

Kedepannya masa depan politik kita akan menjadi suram, tidak bermutu manakala di tahun 2018 banyak politisi lebih mengedepankan pendekatan ke masyarakat melalui ‘perantara’ seperti spanduk dan instrumen kampanye strategis lainnya. Bila politisi dapat mengurangi politik pencitraan, dan memutuskan untuk bertemu bersilaturahmi dan melakukan diskusi langsung bersama masyarakat sebagai pemilih, ini menandakan ada kemajuan demokrasi. Mereka para politisi yang dating langsung menemui rakyatlah yang telah berani melakukan edukasi politik, mendidik masyarakat dan benar-benar tau aspirasi rakyat, mereka inilah yang layak dipilih.

Masyarakat akan tercerahkan dan masa depan politik akan lebih berkembang maju bila satu per satu para politisi kita ‘membongkar kebiasaan lama’. Dengan cara tidak mengandalkan kampanye pencitraan, tidak boros dan menghabiskan uang untuk kepentingan ‘pembodohan politik’, tapi terjun langsung ditengah masyarakat. Hadir dan temui para pedagang pasar, turun bersama para warga di pangkalan ojek, temui para pekerja (buruh), ada asosiasi sopir, temui aktivis mahasiswa, dekati aktivis pemuda (OKP), cari orang-orang tua dan temui mereka, diskusi, cari solusi, serta bela kepentingan kamu yang termarginal.

Dengan cara menemui komunitas masyarakat secara langsung berarti ada benar-benar politisi sejati, berjumpa dengan mereka dan bangun komitmen untuk memperjuangkan segala kepentingan mereka yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Keberpihakan-keberpihakan seperti itulah yang sebenarnya sangat diharapkan masyarakat, dan itu semua tidak membutuhkan harus mereka yang disebut politisi senior, politisi pemula, tapi keseluruhan pekerja sosial, yaitu kita semua sebagai mahkluk sosial dalam istilah Aristoteles.

Tidak ada salahnya juga bila para politisi mensosialisasikan dirinya melalui spanduk, baliho dan media massa, yang terpenting adalah setelah ‘membangun image’ harus disertakan dengan perjuampaan langsung. Upaya demikian sangatlah positif, karena akan dapat menghindari adanya salah pilih dari masyarakat, dan juga para politisi tau apa yang dikeluhkan dan diharapkan masyarakat, jangan sampai para politisi ini dipecundangi atau dibodohi tim suksesnya sendiri. Karena langkah seperti ini adalah bagian dari pendidikan politik, mendorong partisipasi politik, hasilnya masa depan politik kita di tahun 2019 menjadi sangat berkualitas.

Ketika tiba di tahun 2018, apakah para politisi kita berpindah (hijrah) ke model pendekatan politik yang lebih inovatif ataukah tetap melanjutkan warisan perjuangan politik di tahun-tahun sebelumnya?. Sebetulnya, semua kembali kepada pilihan masing-masing aktof politik, akan kembali pada kecenderungan, kebiasaan dan kemampuan masing-masing politisi. Namun, sebaik-baiknya langkah politik itu harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat, kita berharap di tahun 2018 muncul para politisi yang tau menempatkan diri, tau menterjemahkan kepentingan konstituen. Politisi yang amanah tentunya, mereka yang memiliki nurani, menjadi pemilih sebagai mitra, bukan menjadikan kekuasaan sebagai lahan meraup keuntungan sebesar-besarnya.[***]

 

Penulis : Amas Mahmud, S.IP (Sekretaris DPD KNPI Manado)
iklan1