Tag: DPRD Boltim

Silaturahmi di Bongkudai, Warga Sebut SSM Pemimpin Baru Boltim

SSM saat bersilaturahmi dengan masyarakat (Foto Suluttoday.com)

BOLTIM, Suluttoday.com – Dinilai sebagai sosok politisi yang santun, Sam Sachrul Mamonto, S.Sos, juga dikenal meniti karir sebagai jurnalis handal, pernah menjabat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolaang Mongondouw (Bolmong) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Minggu (28/6/2020) bersilaturahmi di Kecamatan Modayag Barat, tepatnya di Desa Bongkudai mendapat tanggapan positif masyarakat. Bakal calon Bupati Bolmong Timur (Boltim).

Pria yang akrab disapa SSM itu menjadi magnet bagi masyarakat setempat. Dari berbagai penjuru masyarakat Desa berdatangan mendengarkan penyampaian dan silaturahmi di Jalan Permata Bongkudai tersebut. Politisi muda yang visioner itu menyampaikan pentingnya masyarakat menjaga dan merawat kebersamaan, terutama tentang nilai-nilai kekeluargaan. SSM mengajak masyarakat selalu hidup rukun dalam bingkai persaudaraan, jangan hanya karena politik masyarakat tercerai-beraikan.

”Saya bersyukur, Alhamdulillah kembali dapat diberi kesempatan menjumpai masyarakat Bongkudai. Tentu silaturahmi ini sangat berharga, dan semua karena Allah telah menggariskan bahwa kita bertemu hari ini. Saya mengajak kita semua mengeratkan kekeluargaan. Momentum politik sudah tiba, saatnya kita merawat kebersamaan. Hindari isu dan provokasi di tengah masyarakat hanya karena politik. Jangan sampai hal tersebut memicu persaudaraan kita menjadi berantakan, saling meninggalkan antara sesama. Ayo kompak untuk menjemput perubahan pembangunan yang lebih besar lagi,” kata SSM, Minggu (28/6/2020).

Beberapa masyarakat yang hadir menyampaikan apresiasi, dan mengaku sangat antusias dengan kehadiran sosok pemimpin baru Boltim tersebut. Mereka menyebut rekam jejak SSM sudah teruji. Salah satunya seperti yang disampaikan Toni, dijelaskannya soal pemikiran serta ajakan-ajakan SSM selalu sejuk, bersifat merangkul antara sesama masyarakat dan semua komponen. Cara politisi seperti itulah yang diharapkan masyarakat Boltim ke depan untuk memimpin daerah Boltim tercinta.

Masyarakat Bongkudai antusias kehadiran SSM (Foto Suluttoday.com)

”Pak Sachrul Mamonto pernah menjadi Ketua DPRD Boltim, belum lagi pengalaman menjadi penyelenggara Pemilu, serta keaktifan beliau di organisasi kemasyarakat. Perbuatan dan kerja beliau telah diketahui masyarakat. Belum lagi yang paling penting dari Pak SSM yaitu penyampainnya selalu penuh toleransi, menyejukkan masyarakat, tak pernah menyampaikan hal-hal yang saling menjatuhkan. Tipe pemimpin merangkul, saling menghargai seperti ini yang diinginkan masyarakat. Belum lagi, kepeduliannya pada masyarakat. Silahkan dinilai sendiri, Boltim sampai saat ini berkembang baik atau jalan ditempat?, masyarakat lebih tau ini. SSM merupakan pemimpin baru Boltim,” ujar Toni tegas.

Untuk diketahui, SSM sendiri berdasarkan informasi akan didukung Partai NasDem. Para politisi hebat, politisi senior seperti Yasti Soepredjo Mokoagow, Bupati Bolaang Mongodow, dan Tatong Bara, Wali Kota Kotamubagu turut memberikan dukungan pada sosok SSM. Elektabilitasnya berdasarkan sejumlah survei terus mengalami tren peningkatan.

(*/Slim)

Diduga ‘Baku Balante’ PAW Anggota DPRD Boltim, Modeong Angkat Bicara

Candra Modeong (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Terus bergulir adanya dugaan soal ‘baku balante’ atau praktek saling sogok warnai proses Penggantian Antar Waktu (PAW) di lembaga DPRD Kabupaten Bolaang Mangondouw Timur (Boltim) akhirnya mendapat tanggapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (DPC Hanura) Boltim, Candra Modeong.

Menurutnya persetujuan dari DPP Partai Hanura untuk Pengganti Antar Waktu kepada anggota DPRD di Kabupaten Boltim yang benar akan menggantikan Umar Mamonto Mokoapa ialah Lusmini Posuma. Lanjut disampaikan Candra, SK DPP Partai Hanura tentang persetujuan kepada Lusmini Posuma ada sah karena merupakan prodak hukum partai, dan kpu serta DPRD harus menghormati itu.

“Iya, jika ada yang mengusul selain Lusmini Posuma, saya menduga ada pihak yang berwenang terkena sogok,” tutur Modeong dengan suara lantang.

Ketua parpol yang dikenal vokal ini Modeong menjelaskan, bahwa SK DPP Nomor: A/235/DPP-Hanura/IX/2018 terkait persetujuan Lusnimi Posuma telah diserahkan partinya ke Ketua DPRD tertanggal 17 September 2018.

“Saya tidak mengerti apa yang diinginkan DPRD, masa dua kali dikembalikan oleh Bupati untuk di faktual berkas PAW, pihak DPRD tidak pernah mengusul nama Lusmini Posuma,” ujar Modeong pada Suluttoday.com, Kamis (29/11/2018).

Diperkirakan, bila hal ini terjadi dan akan keluar SK Gubernur, maka DPC Hanura Boltim, kata Modeong menilai kalau langkah dikeluarkannya SK tersebut adalah abal-abal alias bodong karena DPC Hanura tidak pernah mengusul nama lain dan dalam dokumen calon PAW harus ada usulan partai politik.

“Pemilik kursi ada Partai politik bukan perorangan yang nyaleg, meski suara terbanyak di pileg 2014 kalau tidak ada kontribusi dalam membesarkan partai apalagi menghadapi Pileg 2019. Partai tidak akan memberikan ke orang yang tidak mendedikasikan diri terhadap partai, itu tegas,” kata Modeong yang juga mantan aktivis PMII Cabang Manado ini. (*/Redaksi)

Sofyan Menduga Banyak Honda Siluman di Boltim

Sofyan Alhabsyi-edit

Sofyan Alhabsyi, Anggota DPRD Boltim (Rahman/Suluttoday.com)

BOLTIM, Suluttoday.com – Sofyan Alhabsyi, Anggota DPRD Boltim menanggapi soal pelonjakan jumlah tenaga Honor Daerah (Honda) di jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Dirinya menduga dari jumlah ribuan Honda ada yang siluman dan mereka tetap di anggap aktif oleh pengguna anggaran.

“Honorer banyak yang sudah tidak aktif tapi tetap di anggap aktif karena terindikasi ada oknum tertentu ingin menarik manfaat dan keuntungan dari ketidak aktipan honorer yang dimaksud dalam tanda kutip gaji honor tetap di bayarkan tapi masuknya bukan ke honorer yang dimaksud tapi ke oknum yang ingin memperoleh manfaat dan keuntungan.” terang Alhabsyi melalui BlackBerry Masenger. Kamis, (21/01/2016).

Dirinya meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melakukan Insfeksi Mendadak (Sidak) ke tiap-tiap satuan kerja untuk memperjelas kehadiran para tenaga Honda apakah mereka masih aktif atau tidak.

“Untuk memperjelas Diminta Sekda lakukan sidak secara mendadak di tiap dinas.” Pintanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. Muhammad Assagaf mengatakan. Bahwa dirinya, akan lakukan sidak ke setiap satuan kerja.

“Mulai Senin (25/01/2016) awal pekan depan akan turun disetian SKPD, mengenai jam berapa akan turun itu tidak diberitahukan. Saya sudah perintahkan Kepala BKDD untuk membentuk tim kecil dengan melibatkan para teman-teman wartawan dalam melakukan sidak.” Terang Assagaf. Sembari menambahkan, ketika ditemukan ada honor tidak masuk kantor maka otomatis langsung diberhentikan. (Rahman)

Paripuna Dewan, PDIP Tidak Menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi

Paripurna DPRD Boltim1-edit

Rapat Paripurna DPRD Boltim Jum’at, 15/01/2016 (Rahman/Suluttoday.com)

BOLTIM, Suluttoday.com – Pembentukan Dua Kecamatan Mooat dan Kecamatan Motongkat serta pengumuman usul pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) hasil pemilihan 9 Desember Tahun 2015 lalu telah di setujui menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim. Jum’at, (15/01/2016).

Saat Ketua Dewan Sehan Mokoagow selaku pimpinan sidang meminta usul kepada semua Fraksi untuk menyampaikan pandangan akhir Fraksi yang merupakan pendukung Ranperda menjadi Peraturan Daerah (Perda) kecamatan Mooat, kecamatan Motongkat serta Pengumuman Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terpilih hasil pemilihan 9 Desember 2015 lalu. Dari lima Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat Kebangsaan dan Fraksi PDIP ada salah satu Fraksi yaitu Fraksi PDIP enggan menyampaikan pandangan fraksinya dikarenakan ketua Fraksi Abdul Rahman Ambarak dan Sekretaris Fraksi PDIP Efendi Buang Muaya tidak hadir saat rapat paripuna.

Salah satu anggota Fraksi PDIP yang hadir Jame Elister Tine di hadapan sidang menyampaikan. Bahwa, Fraksi PDIP tidak akan menyampaikan pandangan akhir Fraksi, bahkan dirinya sudah mencoba menelpon  ketua dan sekretaris Fraksi PDIP namun tidak dalam keadaan aktif.

“Saya memang bersedia tetapi saya ada larangan bicara atas nama partai dan fraksi. Tapi sesungguhnya hak konstitusi saya selaku anggota DPR saya menerima pembentukan Kecamatan Mooat dan pembentukan Kecamatan Motongkat.” Ungkapnya.

Tindakan yang di lakukan oleh dua aleg Boltim ini mendapat tanggapan serius dari pemerhati Boltim Sumarto Saleh. Dikatakannya, dirinya sangat menyayangkan sikap dua Anggota DPRD Boltim, kata dia sebagai wakil rakyat seharusnya peduli terhadap urusan rakyat apa lagi ini tentang pengesahan kecamatan baru yang seharusnya di dukung karena mereka adalah wakil rakyat yang duduk di DPR.

“Ini menjadi catatan buat kami masyarakat kedepan, kedepan kalau memilih calon DPR harus yang benar-benar peduli terhadap pengembangan daerah ini terlebih kepentingan rakyat.” Terangnya.

Di tambahkannya, dirinya menduga tindakan dua oknum aleg ini menghalangi pembentukan dua kecamatan baru serta usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Boltim terpilih.

“Tidak hadirnya mereka dalam rapat paripurna bisa saja enggan menyetujui pembentukan dua kecamatan dan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih,” jelas Sumarto.  (Rahman)

Revy: Ingin PAW Saya, Nyoman Harus “Koprol” Dulu

Revy Lengkong

Revy Lengkong, Anggota Legislatif Dekab Boltim (Rahman/Suluttoday.com)

BOLTIM, Suluttoday.com – Diduga tidak loyal terhadap keputusan terhadap dukungan Partai kepada Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Boltim, Sehan Landjar – Rusdi Gumalangit dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bulan Desember tahun 2015 lalu. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra menurunkan surat peringatan kepada dua Anggota Legislatif (Aleg) Dekab Boltim, yakni Revy Lengkong dan Etsuko Tendean, hal ini di tepis langsung oleh Revy Lengkong.

Menurut Revy, bahwa memang ada surat yang turun dari pimpinan partai, tetapi itu bukan dari DPP langsung, melainkan hanya surat dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Boltim, I Nyoman Yudistira.

“Kami tidak mengakui adanya surat tersebut, sebab surat tersebut hanya dari Ketua I Nyoman sendiri. Yang kami takuti bila surat tersebut di turunkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sulut dan DPP.” Ucap Revy.

Revy menduga kalau surat tersebut bisa ada atas kemauannya I Nyoman sendiri, yang ingin menggantikan posisi mereka di Dewan.

“Surat tersebut sengaja dikeluarkan I Nyoman, agar kami di proses Pergantian Antara Waktu (PAW). Jadi kalau dia (I Nyoman, red) ingin menggantikan posisi saya, maka I Nyoman harus koprol dulu dari Desa Kotabunan hingga Desa Paret,” terang Revy dengan nada sentil.

Sementara Ketua DPC Gerindra Boltim, I Nyoman Yudistira ketika dikonfirmasi, membenarkan bahwa surat tersebut dari DPC, tentang peringatan kepada dua Aleg yang sudah melanggar koridor partai.

“Digubris atau tidak digubris, yang jelas itu surat peringatan keras kepada Revy dan Etsuko, yang telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai,” tegas I Nyoman.

Bahkan menurut dia, pelanggaran yang telah dibuat oleh dua Aleg itu ada empat poin. Pertama mereka tak menyetor hak partai sesuai AD/ART. Kedua tak pernah ikut rapat ketika diundang partai. Ketiga tak pernah ikut kampanye Pasangan Sehan – Rusdi waktu tahapan Pilkada. Dan yang keempat, keduanya sama sekali tak mendukung Sehan – Rusdi di Pilkada.

“Empat poin ini dilanggar, sehingga saya sebagai pimpinan partai menyurati keduanya. Pelanggaran ini juga telah dilaporkan ke DPP, untuk proses PAW.” tandasnya.

Soal dana Bantuan Politik (Banpol) menurutnya juga, sampai saat ini tak ada masalah. Sebab, kalau penggunaannya tidak transparan, maka dirinya akan dikenakan Tuntuntan Ganti Rugi (TGR). (Rahman)

iklan1