Tag: dprd halmahera barat

Fraksi Demokrat: Bentuk Pansus, Usut Penggunaan Anggaran di Halbar

Frangki Luang (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam postur anggaran pembangunan daerah yang universal, kadang kala melahirkan problem dalam realisasinya. Hal itu, yang kini ditidaklanjuti secara seris anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Provinsi Maluku Utara (Malut).

Menurut Frangki Luang Ketua Fraksi Partai, Frangki Luang SH, Selasa (19/11/2019) saat diwawancarai redaksi Suluttoday.com, menyebutkan bahwa Fraksi Demokrat DPRD Halbar menyarankan agar dilakukannya pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Tujuannya untuk menelusuri adanya dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan daerah.

‘’Kami Fraksi Demokrat DPRD Halmahera Barat mendorong dibentuknya Pansus terkait penggunaan anggaran daerah. Agar betul-betul kita memastikan APBD itu digunakan sesuai peruntukannya. Sudah cukup beralasan hal ini sesuai ketentuan UU No 2 thn 2018 perubahan kedua atas UU No 17 thn 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3),’’ ujar Frangki yang juga jebolan aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ini.

Politisi muda vocal ini menegaskan, salah satu ketentuan bahwa pembentukan Pansus di DPRD apabila telah terjadi kondisi akibat kebijakan pemerintah daerah yang berdampak luas meresahkan masyarakat. Dicontohkannya, seperti kondisi pengelolaan Keuangan daerah sekarang ini misalnya.

‘’Sudah berdampak meresahkan masyarakat. Misalnya, tidak bisa direalisasikan hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN), soal rapel kenaikan gaji 5 persen. Begitu pun menyangkut tunggakan kinerja ASN dalam lingkup Pemda Halmahera Barat,’’ tegas Alumnus Muhammadiyah Maluku Utara tesebut.

Tidak hanya itu, Frangki yang juga mantan Ketua GMKI Cabang Ternate ini menyentil soal tunggakan tungjangan dari utang Pemda kepada pihak ketiga yang diduga telah mencapai angka 70 Miliar. Tambahnya lagi, operasional Pemerintah Desa.

‘’Penghasilan tetap (Siltap) dan tunjungan Pemdes kemudian serapan Anggaran dana desa yang hingga kini baru mencapai 40 persen 60 persen blm tersalurkan. Pada hal tinggal sebulan lagi akan berakhir thn anggaran 2019. Ada juga klaim BPJS yang sdh masuk di Kas daerag kurang lebih 8 Milar, namun hingga kini belum di salurkan ke Rumah Sakit Umum daerah,’’ kata Angky sapaan akrap politisi yang murah senyum ini.

Ragam polemik yang perlu diusut lainnya berupa pengelolaan anggaran Bansos yang diduga ada perlakuan diskriminasi terutama antara lain anggaran Widia Rohani. Karena itu DPRD harus meminta data pengguna Anggaran dari Dinas Keuangan dan dinas Sosial demi menjamin aspek transparansi dan akuntabilitas terhadap program tersebut.

‘’Menelusuri penggunaan pinjaman Pemda 159. 5 Miliar Tahun 2017 yang membiayai 13 item program infrastruktur Jalan dan jembatan yang hingga blm juga selesai. Termasuk ruas goin Kedi yang hingga kini belum juga dituntaskan. Jadi pertanyaan bahwa semua item-item Anggaran tersebut telah di tetapkan dalam APBD thn 2019. Tapi kenapa sulit direalisasikan?,’’ tukas Bung Angky. (*/Redaksi)

Soal Dana 18 Miliar, Kejati Malut Didesak Usut Bupati Namto

Azhary Do Yasin (Foto Ist)

Azhary Do Yasin (Foto Ist)

JAILOLO/MANADO – Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Provinsi Maluku Utara (Malut), mendesak agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut segera menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Halbar dimasa Kepemimpinan Beny Andika Ama, SE sebagai Ketua DPRD periode 2004-2009.

Pasalnya sebagai data yang dibeberkan, ada dugaan penarikan uang tunai anggaran 18 Milyar yang dikeluarkan tidak melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diBank Maluku. Azhari Do Yasin Selaku Ketua Umum LPKP mengatakan bahwa anggaran yang dikeluarkan pemerintah Halbar dibawah kepimpinan Ir. Namto Hui Roba, SH (NHR) selaku Bupati Halbar yang menyebutkan belum dilakukannya pencairan, mendapat sorotan tegas.

”Kami menilai apa yang dilakukan Pemda Halbar telah menimbulkan tindak Pidana Korupsi karena telah merugikan uang Negara. Anggaran yang di keluarkan secara tunai oleh Usman Drakel pada waktu itu sudah di kembalikan 6 Milyar dari 18 Milyar pertanyaan kemudian adalah Sumber Anggaran tersebut darimana asalnya?, kami menilai hal ini belum transparan dan perlu penegak hukum menindaklanjutinya,” ujar Azhary.

Sementara berdasarkan hasil hnvestigasi dari LPKP yang dikoordinatori oleh Albert Hama, SH sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM menyampaikan bahwa disinyalir perintah pimpinan sehingga Usman Drakel, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan mengambil langkah berani untuk melakukan hal itu.

“Perlu saya sampaikan bahwa anggaran yang diambil atau dikeluarkan secara tunai oleh Usman Drakel pada waktu itu diambil dari anggaran Pajak Pihak Ketiga tahun 2008-2009 sebesar 18 Milyar melalui Bank Pembangunan Maluku Cabang Jailolo. Dan masalah ini sudah menjadi temuan BPK RI lewat LHP tahun 2008-sampai sekarang, kami menta prosesnya diseriusi” kata Albert mantan aktivis mahasiswa ini.

Untuk diketahui, setelah di telusuri, temuan tersebut sudah ditindaklanjuti Pemda Halbar melalui sidang Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi (TPGR), dan Usman Drakel sudah menandatangani Surat Keputusan Tanggungjwab mutlak (SKTJM) dan itu mulai dari tahun 2008 sampaikan sekarang belum dilunasi.

Menurut LPKP, DPRD Halbar tidak lagi mmbentuk pansus tetapi segera Mendesak Kejati Malut untuk segera menindaklanjuti temuan BPK RI Malut. (Amas Mahmud)

iklan1