Tag: DPRD kota manado

BUNG RICHARD: Peristiwa Kudatuli Menjadi Tonggak Sejarah

Richard Sualang (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Manado, dr. Richard Sualang dalam perayaan Peristiwa Kudatuli, 27 Juli 1996 menggambarkan betapa momentum itu sangat bersejarah bagi partai berlambang Banteng Moncong Putih. Tidak hanya itu, Richard menyebut catatan dalam lembar kesejarahan Indonesia juga tertulis rapi.

Peristiwa 27 Juli 1996, disebut sebagai Peristiwa Kudatuli yang merupakan akronim dari kerusuhan dua puluh tuju Juli atau Peristiwa Sabtu Kelabu dikatakannya karena memang kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu. Sejak itu pula mentalitas, spirit dan daya juang kader-kader PDI Perjuangan makin kokoh. Bertambah kecintaannya terhadap partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum saat ini.

”Ini adalah peristiwa pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri. Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi, Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan. Begitu berkesan dan menjadi titik tolak bagi kebangkitan PDI Perjuangan,” kata Richard, saat diwawancarai Suluttoday.com, Selasa (28/7/2020).

Tambah Richard yang juga Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan pernah beberapa periode menjadi anggota DPRD Kota Manado, Wakil Ketua DPRD Kota Manado itu mengatakan bahwa Peristiwa Kudatuli menandai lahirnya kebebasan berdemokrasi di Indonesia. Semacam gerbang pembuka atas terkungkungnya nafas dan kran kebebasan di Indonesia.

”Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah dimulainya gerakan reformasi di tanah air. Doa kami bagi para pejuang partai yang gugur dalam peristiwa tersebut. Merdeka,” ujar Bung Richard begitu Richard Sualang akrab disapa.

(*/Bung Amas)

Jean Sumilat: Kami Hanya Agen Suara Rakyat Kota Manado

Ir. Jean Sumilat, Anggota DPRD Kota Manado (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Mendorong sinergitas kerja kelembagaan diperlukan adanya kesadaran bersama. Tidak hanya satu pihak, baik itu masyarakat, pihak eksekutif maupun legislatif. Bangunan kebersamaan perlu dilestarikan atau dijalankan secara bersama-sama. Ir. Jean Sumilat, Anggota DPRD Kota Manado yang merasa singkronisasi kerja belum terjalin dengan baik di Manado. Hal itu disampaikannya, Minggu (26/7/2020), politisi PDI Perjuangan  itu mengatakan harus saling menghargai antara eksekutif dan legislatif.

”Tidak dihargainya hanya dengn selembar undangan. Kami ini hanya agen suara rakyat Kota Manado, mereka memberi kepercayaan kepada kami khususnya Komisi 3 DPRD Kota Manado untuk melihat, kerja, terhadap realita dan masalah yang ada. Kami tidak mau hanya duduk, mendengar, dan tidur. Setelahnya menerima gaji buta seperti imej yang melekat pada kami,” kata Jean, legislator Dapil Sario-Malalayang ini.

Politisi vokal yang juga senior ‘Benang Biru’ itu mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja maksimal menjalankan amanah yang dipercayakan masyarakat di pundak mereka. Tidak hanya itu, secara tegas Jean membeberkan sejumlah kelemahan kerja instansi terkait di pemerintahan Kota Manado untuk segera diperbaiki. Bagi Jean pelayanan masyarakat harus dilaksanakan secara prima.

”Setidaknya kami adalah baik jika bisa hidup jadi berkat, tapi jika belum bisa, paling tidak jangan sampai kita jadi batu sandungan bagi masyarakat. Dengan mata terbuka, melihat realita yang ada, dimana TPA Sumompo pengelolaan sampah sudah open dumping, bau, air lindi kemana-mana kejalan, anak sungai, dana opersional sudah tidak ada seperti solar, sewa alat berat eskavator dan lain-lain. Why?,” ujar Jean tegas.

Anggota Komisi 3 DPRD Manado ini menambahkan, sejak tahun 2007 rumah Pandu Cerdas, sampai hari ini belum dialiri air, listrik, terus sampai kapan?. Jean menyebut apa yang harus dilakukan. Legislator yang dikenal dekat dengan istri Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE itu menuturkan pentingnya menghilangkan mind set tentang adanya warna politik.

”Memang ada perbedaan warna yang berbeda, tetapi sinergitas harus ada (pemerintah, swasta, masyarakat ) dan ingat kami dipilih, bukan ditunjuk sesuai like and dislike, pemberian upeti, kami bukan dakocan, kami diberi tanggungjawab, beban. Menangis dan tertawa bersama rakyat, tolong diteruskan bagi yang dekat , yang punya wewenang utk menghargai waktu dan kesempatan dalam tugas dan fungsi. Hargai sehelai upaya-upaya positif yang dilakukan lembaga DPRD Kota Manado, terlebih Komisi 3 yang telah melayangkan undangan, tapi seperti diabaikan pihak eksekutif terkait,” tutur Jean yang juga Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Malalayang ini.

(*/Bung Amas)

Legislator Manado Kembali Kuliti Marcos Kepala ULP Soal Tender Proyek

Jurani Rurubua dan Marcos Kairupan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Praktek intervensi yang menjadi penyakit di internal birokrasi rupanya mulai menjadi permasalahan akut. Pasalnya, atas tindakan curang membuat pelayanan publik menjadi terhambat, bahkan terabaikan. Tindakan tersebut tentu merugikan banyak pihak, utamanya masyarakat. Ironisnya, dugaan intervensi itu bau busuknya menyengat di ULP atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Manado.

Mencuatnya dugaan tersebut, Kepala Bagian UKPBJ Manado, Marcos Kairupan menuai sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kota Manado, Jurani Rurubua menyayangkan di era keterbukaan saat ini masih ada praktek culas seperti itu dilakukan. Intervensi pengadaan tender proyek yang berdasarkan pemberitaan media mencuat disayangkannya. Jurani, politisi PSI Kota Manado itu meminta pimpinan UKPBJ Manado taat terhadap aturan main yang berlaku.

”Sedih saya kau mendengar dan mendapat keluhan seperti ini. Dugaan praktek intervensi dalam tender atau lelang proyek menang telah ramai dibicarakan DPRD Manado. Saya berharap Kepala ULP/UKPBJ Manado agar menaati aturan. Jangan sampai mereka yang sudah mengurus administrasi perusahaan untuk mengikuti lelang proyek, telah lengkap berkasnya, tapi digugurkan karena ada perusahaan titipan yang harus dimenangkan,” kata Jurani, saat diwawancarai Suluttoday.com, Selasa (14/7/2020).

Legislator perempuan yang dikenal vokal itu menyarakan agar Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut mempertimbangkan soal standar pejabat yang diberikan amanah memegang instansi tertentu dengan mengutamakan kompetensi dan integritasnya. Jurnai mewanti-wanti adanya pimpinan Perangkat Daerah yang sering terbiasa dengan parket sogok-menyogok dalam kerjanya.

”Kabag ULP harus profesional, tidak memenangkan perusahaan titipan. Tidak boleh itu. Tapi harus betul-betul perusahaan yang memiliki standar yang baik. Sehingga kerjanya tidak dipersoalkan seperti ini. Praktek ‘baku selem’ atau sogok jangan dilakukan kalau pejabat yang diberi kepercayaan memimpin Perangkat Daerah sayang masyarakat. Kota Manado harus berubah, dan lebih maju. Para pimpinan instansi jadilah contoh yang baik, jangan mempermalukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado. Pimpinan ULP harus berintegritas. Jangan monopoli pemenangan proyek juga. Tak boleh tender proyek dimenangkan perusahaan tertentu secara monopoli. Kemudian, tahapan yang dilewati hanya sekedar fromalitas semata, tidak boleh seperti itu,” ujar Jurani yang jua anggota Banggar DPRD Kota Manado ini.

Di tempat terpisah, Marcos Kepala UKPBJ Manado saat dimintai konfirmasi mengaku melakukan semua tahapan dengan ketentuan yang berlaku. Pada Suluttoday.com dan sejumlah wartawan, Marcos enggan menanggapi berlebihan soal percakapan yang ramai di media massa terkait lelang proyek yang dipersoalkan. Dirinya mengaku fokus pada pekerjaan internal.

”Saya melakukan semua tahapan lelang proyek sesuai ketentuan. Kalau soal peberitaan itu saya tidak mau saling membalas pantun. Saya sedang konsentrasi dengan urusan internal, memperbaiki pelayanan,” tukas Marcos, seperti menghindari perdebatan, Senin (13/7/2020) di ruang kejanya.

(*/Bung Amas)

Legislator dan Warga Mahawu Apresiasi Kadis PUPR Manado

Pembangunan yang dilaksanakan PUPR Manado (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pembangunan yang universal memang selalu saja ada tantangannya dalam tiap waktu. Tak ada praktek pembangunan yang berjalan mulus-mulus saja. Begitu pula seperti yang disuarakan wakil rakyat Kota Manado, Lucky Datau. Anggota Komisi III DPRD Kota Manado ini dikenal begitu terbuka dan sportif dalam memberikan pandangan soal pelayanan.

Seperti yang terpantau dalam postingan Facebooknya, Rabu (8/7/2020), Lucky menyampaikan apresiasi terhadap Dinas PUPR Kota Manado. Melalui aspirasi yang disampaikan masyarakat Mahawu kepada Lucky terkait pembangunan Talud yang begitu lama tidak diberi perhatian pemerintah, kini mendapat respon positifa. Dimana pembangunan langsung dilakukan pemerintah Kota Manado, melalui Dinas PUPR.

”Apresiasi kepada Pak Kadis PUPR Royke Mamahit dengan langkah cepat yg diambilnya Aspirasi masyarakat Kelurahan Mahawu tentangtg Talud Penahan Jalan yang pada hari ini mulai melakukan pekerjaan pembangunan Taludnya,” kata Lucky, Rabu (8/7/2020),

Lanjut legislator dari Fraksi PAN Kota Manado itu, koordinasi dan sinergitas seperti ini yang sangat dibutuhkan seluruh komponen yang ada di Kota Manado.

”Atas nama Lembaga Legislatif Kota Manado kami Komisi III mengucapkan banyak-banyak terima kasih kpd Kadis PUPR dan jajarannya yg terlibat dlm hal ini Kabid Bina Marga Pak Alva Pandey. Semoga pembangunan ini dpt menghilangkan Rasa Khawatir dari masy Kel Mahawu ttg Jalan yg hampir Putus,” ujar Lucky.

Sementara itu, Mudasir Sulemen warga Mahawu menyampaikan kegembiraannya. Datsir begitu aktivis muda dan jurnalis ini akrab disapa mengucapkan terima kasih kepada legislator Lucky Datau. Pria murah senyum itu berharap agar Lucky selalu konsisten dengan apa yang dilakukannya saat ini.

”On progres. Doa dan ucapan terima kasih Pak Aleg Lucky Datau. Semoga tetap istiqomah dalam mengemban dan mengawal aspirasi rakyat. Pembuatan Talud di Kelurahan Mahawu, Lingkungan III sedang berlangsung, kiranya berjalan lancar. Masyarakat juga berterima kasih kepada Pemkot Manado dalam hal ini Kadis PUPR Manado,” tutur Datsir putra Mahawu tersebut.

(*/Bung Amas)

Sultan Udin Musa dan Percaturan Politik di Manado

Hi. Sultan Udin Musa, SH (Foto Istimewa)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Sekali lagi politik itu soal momentum, bagi mereka yang mulai meredup berlahan dilupakan publik. Sebab ingatan publik bersama memori kolektifnya mudah hilang dengan kebaikan, perjuangan politisi dengan lahirnya pragmatisme politik. Hal itu mengharuskan tiap politis harus selalu hidup. Tumbuh berkembang melintasi jaman, tanpa harus diam bertapa lagi terlalu lama. Ditambah lagi dengan roh politik yang dinamis, bukan statis.

Sosok politisi yang rekam jejaknya begitu akrab di hati masyarakat, dialah Hi. Sultan Udin Musa, SH. Pria yang akrab disapa Barol itu merupakan kader handal Partai Golkar, semenjadi menjadi anggota DPRD Kota Manado beberapa periode, ia dikenal begitu vokal dan menjadi oposisi yang baik pagi pemerintahan (eksekutif). Tak pernah kita dengar Barol terlibat dugaan kasus korupsi. Dosa politik atau aibnya dalam pengabdian pada masyarakat nyaris tidak kita temukan.

Bukan berarti disimpan rapi, tapi sepengetahuan rekaman publik memang tidak ada. Politisi yang satu ini cukup konsisten menjadi oposisi saat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kota Manado, kekritisannya melahirkan edukasi yang sistematis terhadap pelayanan publik. Barol tidak pernah kompromi dengan sesuatu hal yang melanggar hukum, ia tak segan mengoreksi dan memberi kritik. Bahkan Barol pernah terlibat ‘pertengkaran politik’ karena meluruskan persoalan dengan GS Vicky Lumentut Wali Kota Manado waktu itu.

Belum pernah kita dengarkan Barol takluk pada kejahatan. Namanya kesalahan itu musuhnya, politisi senior ini memang garang. Pemahamannya tentang hukum perundang-undangan tak perlu diragukan lagi. Alumnis Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) itu banyak mengetahui tentang perkembangan Kota Manado. Ketika di temui, di musim COVID-19, narasi kritis masih dikembangkannya. Memang telah menjadi gaya hidup dan pandangannya, hal positif disampaikannya terbuka fulgar tanpa takut intimidasi dan intervensi penguasa yang anti kritik.

Wacana dan program yang dikembangkan di Manado tak luput dari keterlibatan dirinya. Soal penataan Kota Manado, disaat dirinya menjadi wakil rakyat banyak aspirasi masyarakat pedagang (PKL) yang diselamatkannya. Bagi Barol, kepentingan masyarakat lebih tinggi di atas kepentingan politik. Sebagai politisi yang berlatar belakang Sarjana Hukum, Barol mengetahui anatomi persoalan hukum di Kota Manado, bahkan Sulawesi Utara (Sulut). Pada momentum Pilkada Serentak Lanjutan 9 Desember 2020, sejumlah pihak juga mengajukan dirinya untuk maju bertarung di Pilwako Manado.

Sosok politisi ‘tanpa rasa takut’ itu dianggap layak memimpin Kota Manado, entak sebagai Wali Kota atau Wakil Wali Kota Manado. Cara pandang serta perilakunya diidentikkan sebagai simbol pemikiran kritis dan perlawanan terhadap hal-hal yang destruktif. Sesepuh Syarikat Islam Sulawesi Utara tersebut selalu menggelorakan spirit pembangunan, memberi support kepada siapa saja untuk berkontribusi pada pembangunan. Tanpa berfikir mendiskriminasi kelompok tertentu.

Politisi yang meletakkan kebenaran dan keadilan sebagai trigger dasar pembangunan. Beragam persepsi, konsep ditelorkannya, sering kita temui ketika berbincang sambil ngopi dengan Barol di sejumlah tempat. Konteks Pilwako Manado kita mulai membaca kandidat Kepala Daerah, namun yang latar belakangnya dari praktisi Hukum masih minim. Barol sebetulnya menjadi kekuatan yang perlu dilirik, kalau masyarakat menghendaki akan ada kemajuan signifikan di daerah ini.

Tidak hanya bermodalkan pengetahuan hukum. Dari segi pengalaman praktis, Barol telah melewati perjalanan panjang perpolitikan. Politik penuh intrik, konsesi, saling telikung, melawan tirani pernah dilaluinya, sehingga dalam pembangunan demokrasi lokal, figur yang satu ini bukanlah pendatang baru. Mengalirnya ekspektasi masyarakat agar Barol bisa tampil di panggung Pilkada Manado akan tidak ada pengaruhnya sama sekali, bila elit partai politik tidak memikirkan tentang kemajuan daerah. Tapi lebih memikirkan kemenangan politik dan keuntungan sesaat.

Padahal, idealnya ketokohan, kontribusi, integritas, niat serta keberanian seorang pemimpin itu yang perlu menjadi indikator utama dalam menghimpun koalisi. Bukan tentang siapa yang banyak materi atau amunisi perang, sehingga sesuatu yang ideal, dan penting bagi masyarakat diabaikan. Sebetulnya Kota Manado butuh pembenahan dari aspek hukum, itu artinya potret pemimpin kedepan diharapkan harus melibatkan praktisi hukum menjadi pemegang kendali kekausaannya.

Jangan lagi para jebolan hukum hanya menjadi pelengkap dalam pembangunan. Haruslah menjadi penentu, paradigma pembangunan daerah yang berbasis pada aturan-aturan yang jelas hanya bisa berjalan ketika orang yang mempeloporinya mengerti hal itu. Pemimpin kedepan di Manado sebetulnya mereka yang mahfum soal hukum. Agar tidak terjadi lagi ‘patahan sejarah’ Kepala Daerah berurusan dengan persoalan hukum. Barol perlu mengambil ruang ini, untuk memberi karya terbaiknya bagi daerahnya tercinta.

Tinggalkan dulu kebiasaan buruk, stop kebiasaan lama memilih pemimpin karena diberi uang. Kedepankan memilih pemimpin karena rekam jejaknya, perbuahan-perbuatan baik, punya pengalaman dan berintegritas. Jangan lagi salah memilih pemimpin di daerah jika mengharapkan adanya kemajuan yang pesat. Dalam logika pembangunan berkelanjutan, kunci dari pembangunan terletak pada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bobrok, sudah pasti daerah tidak akan mengalami kemajuan. Selalu tertinggal dari mobilitas perubahan.

Bahkan tergilas karena pemimpin yang dipilih malah membawa mudharat terhadap daerah. Mudharatnya bisa seperti melakukan tindakan korupsi, mencuri uang rakyat untuk memperkaya dirinya. Sampai saat ini, kalau kita mengikuti kiprah Barol, dirinya selalu hidup sederhana. Selama beberapa periode menjadi anggota DPRD Kota Manado, tidak pernah kita melihatnya hidup mewah dan kaya raya. Tetap yang dikedepankan yaitu berdiri di atas kepentingan semua golongan masyarakat, bekerja, mengkritik yang salah, kemudian memberi usulan untuk pembangunan.

Banyak usulannya yang konstruktif semenjak menjadi anggota DPRD Manado juga tercecer. Tidak ditindaklanjuti, atau juga menjadi seperti mubajir. Media massa juga tidak semua mempublikasikan kritik dan dukasi yang sampaikannya. Kesempatan Pilkada Manado kali ini mesti lebih berkualitas, caranya tentu dengan melibatkan orang-orang yang berkualitas juga sebagai kompetitor politik. Saatnya Barol kembali ke panggung pertarungan politik. Politisi seperti Barol memang punya basis pendukung luas, tersebar disemua tingkatan. Banyak pihak yang bersimpati padanya karena pikirannya yang original, blak-blakan dan berpihak terhadap kebenaran.

Percaturan politik di daerah ini akan sepi dari narasi konstruktif, tidak lagi menjadi festival dan pameran gagasan, bisa saja menjadi instrumen bagi kapitalis dalam mengendalikan kekuasaan. Pemilihan Kepala Daerah menjadi kesempatan seleksi kepemimpinan pro rakyat, jangan dijadikan ajang kapitalisasi nilai terhadap. Kaum pemodal yang menguasai panggung politik berlebihan, akan menyusahkan ekonomi masyarakat pada akhirnya.

Mematahkan arus penguasaan berlebihan dari pemodal, maka politisi kritis harus turun ambil kendali. Diberi ruang, bukan mereka orang-orang yang malas berfikir, politisi abal-abal diberikan rekomendasi partai politik untuk bertarung. Pilkada bukanlah pertarungan materi, tapi tentang adu gagasan. Jangan pula membuat masyarakat cepat lupa atas kebaikan para politisi, termasuk Barol. Kemudian secepat itu berpaling memilih orang-orang yang gen politiknya tidak jelas. Segeralah sadar pemilih materalistik, kembalilah pulang pada idealismemu.

iklan1