Tag: DPRD kota manado

Setelah DPRD Tolak APBD-P, Wali Kota Manado Kawal KUA PPAS 2021 Hingga Subuh

KUA PPAS 2021 setelah ditandatanganani Wali Kota Manado (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Sebagaimana terjadwal, Jumat (27/11/2020), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado menggelar sidang paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD dengan Wali Kota Manado terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Manado, Aaltje Dondokambey didampingi Wakil Ketua Adrey Laikun. Menurut Kepala Bagian Pemerintahan dan Humas Kota Manado, Drs. Sonny Takumansang, M.Si, rapat paripurna DPRD Kota Manado dalam rangka penanda-tanganan KUA-PPAS tahun anggaran 2021 berakhir tepat pukul 02.40 Wita, Sabtu subuh (28/11/2020) dipimpin langsung Ketua DPRD Manado.

Menurut, Kabag Pem-Humas Kota Manado ini, meskipun berlangsung subuh hari, Wali Kota Manado, Dr. Ir. GS Vicky Lumentut, SH.,M.Si.,DEA, ikut menghadiri rapat paripurna tersebut.

”Pak Wali Kota mengikutinya dengan penuh hikmat sampai selesai. Karena memang semenjak siang, sore sampai malam Pak Wali Kota dengan setia menunggu. Kita berharap batas waktu yang diberikan sampai 30 November mendatang, APBD Kota Manado tahun 2021 sudah bisa ditetapkan DPRD,” kata Sonny, jebolan STPDN Angkatan IV Jatinangor tersebut.

Sementara itu, Wali Kota Manado Manado 2 periode, Vicky Lumentut menyampaikan  meskipun momentum pembahasan KUA-PPAS tahun 2021 dilaksanakan dalam musim Pilkada, namun, dirinya tetap berharap kepentingan masyarakat diatas segala-galanya.

”Jangan lagi masyarakat Kota Manado jadi korban politik hanya karena Pilkada,” ujar Wali Kota Manado yang akrab disapa GSVL ini.

Sekedar untuk diketahui, yang hadir dalam rapat paripurna tersebut, Sekretaris Daerah Kota Manado, Micler CS Lakat, SH, MH, serta para pejabat eselon IIdan III dilingkup pemerintahan Kota Manado. Sebagai informasi, DPRD Kota Manado belum lama ini pernah menolak pembahasan APBD-P tahun 2020, yang menyebabkan kepentingan masyarakat terabaikan.

(*/Amas)

Komitmen PSI Sulawesi Utara Loyal pada Rakyat Konsisten Ditunjukkan MJP

Melky Jakhin Pangemanan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Kiprah dan loyalitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk bersama-sama rakyat tak perlu diragukan lagi. Hal itu terpotret dalam keberpihakan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Melky Jakhin Pangemanan (MJP) yang adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sulawesi Utara.

Melky berjanji melibatkan partisipasi masyarakat luas dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) penanganan Covid-19 di Sulawesi Utara. Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Covid-19 menjadi agenda politik PSI untuk mempercepat penanggulangan pandemi di Indonesia.

”Nanti pasti akan saya undang teman-teman untuk meminta pertimbangan dan masukan dalam penyusunan perda ini. Kebetulan saya baru ditunjuk sebagai Wakil Ketua Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah), dan tentunya akan terlibat aktif dalam penyusunan ini, makanya saya akan lebih banyak meminta masukan dari teman-teman semua,” ujar Melky dalam diskusi virtual, Rabu (18/11/2020) kemarin.

Komitmen itu disampaikan Melky untuk menjawab warga yang mempertanyakan upaya anggota legislatif dari PSI dalam mengawal penanganan Covid-19.

”Kehadiran kader PSI di DPRD Provinsi Sulut dan Kota Manado sangat menggembirakan karena memberikan harapan baru, hanya saja bagaimana strategi Bro Melky menghadapi ancaman pandemi yang sangat serius ini? dan program apa yang ditawarkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat agar masyarakat tetap tenang menghadapi wabah ini?,” tanya Raymond.

Diskusi virtual yang digagas DPW PSI Sulut dan DPD PSI Kota Manado diselenggaran masih dalam momentum kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 PSI. Program ‘PSI Mendengar’ juga untuk menjembatani warga menyampaikan aspirasi, aduan, dan bertanya langsung kepada pengurus dan anggota legislatif dari PSI. Melanjutkan jawaban, Melky menilai partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam penyusunan Raperda.

Karena masyarakatlah yang langsung merasakan dampak pandemi dan kebijakan yang menyertainya. Nantinya, tambah Melky, Raperda yang tengah dia perjuangkan itu akan memuat aturan sejauh mana batasan-batasan aktivitas yang aman bagi masyarakat di tengah pandemi dan juga sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan. Karena itu, dia akan membuka ruang kepada masyarakat untuk memberi masukan.

”Sekarang ini lagi digenjot dan masuk dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah) Prioritas terkait penanganan Covid-19 dan penindakan tegas kepada mereka yang melanggar protokol kesehatan. Di dalamnya (Raperda) ada poin-poin yang memberikan ruang kepada publik untuk melakukan upaya-upaya perbaikan, tapi juga menjadi bahan kerja pemerintah untuk memfasilitasi kepentingan publik,” kata Melky, Ketua DPW PSI Sulawesi Utara ini.

Tak hanya menginisiasi dan mengawal regulasi penanganan Covid-19 di daerah, Melky dan anggota legislatif dari PSI lainnya di seluruh Indonesia turut menyumbangkan 3 bulan gaji mereka untuk membantu masyarakat terdampak pandemi, menyumbangkan ribuan alat pelindung diri (APD) kepada tenaga medis, turun langsung melakukan disinfektanisasi ke rumah-rumah warga dan tempat ibadah.

Juga ikut memasang ratusan titik WiFi gratis guna membantu siswa menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hal lain yang turut diperjuangkan legislator PSI dari Dapil Minahasa Utara – Bitung itu adalah tentang nasib 2.630 guru berstatus tenaga harian lepas (THL) yang sempat terancam tidak mendapatkan gaji dan tunjangan akibat pemangkasan anggaran untuk penanganan Covid-19.

”Saya sudah melakukan pendekatan dengan pemerintah provinsi dan juga mengingatkan dengan tegas baik itu dalam Rapat Dengar Pendapat dan Sidang Paripurna, bahwa perlu diperjuangkan nasib ribuan guru THL di Dinas Pendidikan Sulut,” ucap anggota Komisi 4 itu.

Melky menambahkan, usahanya pun tidak sia-sia. Usai menginterupsi Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, pada Sidang Paripurna Juni 2020 lalu, Olly berjanji akan segera menyelesaikan persoalan pemotongan dan penghentian pembayaran gaji ribuan THL guru itu.

”Hari ini mereka (THL guru) sudah bisa bernafas lega karena sudah terealisasi dan dianggarkan dalam APBD-Perubahan 2020,” ujar Melky.

Politisi muda vokal ini juga menambahkan bahwa dirinya telah memperjuangkan agar perda penyandang disabilitas masuk dalam perda prioritas. pungkasnya. Program yang mengusung tema ‘‘6 Tahun PSI Hadir, Kerja untuk Rakyat” ini menghadirkan anggota-anggota legislatif Sulawesi Utara dari PSI.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Manado, Jurani Rurubua, berhalangan hadir karena sakit, sehingga hanya diikuti Melky Jakhin Pangemanan. Pada kesempatan lain, diskusi virtual serupa juga digagas pengurus PSI Tangerang Selatan (4 November), Surabaya (5 November), Bali (15 November), Sumatera Utara (16 November) dan DKI Jakarta (21 November). Terbuka untuk umum. Diskusi virtual ini dibuka Ketua DPP PSI, Tsamara Amany. Dalam sambutannya, Tsamara meminta masyarakat memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan masalah publik kepada dua kader PSI itu agar bisa ditindaklanjuti dalam kapasitas mereka sebagai wakil rakyat.

”Saya harap, forum PSI Mendengar ini benar-benar digunakan untuk menyampaikan semua kritikan dan aspirasi, karena tidak semua partai politik memiliki forum seperti ini, maka sampaikan apa yang menjadi unek-unek dari Bro dan Sis di Sulawesi Utara,” tutur Jurani, legislator perempuan yang tengah menempuh studi S2 di New York University itu tegas.

(*/Amas)

Richard Sualang Titipkan Pesan Terkait Integritas dan Keteladanan Pemimpin

dr. Richard Sualang ketika menyampaikan closing statement (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Calon Wakil Wali Kota Manado, Nomor Urut 1, dr. Richard Sualang dalam penghujung debat calon Wakil Wali Kota Manado, Selasa (10/11/2020) bertempat di Swissbel-Hotel Manado, menyampaikan closing statement yang begitu berkesan. Menurut Richard putra dari mendiang Freddy Sualang itu yang penting dilakukan pemimpin hari ini ialah mengajarkan integritas yang baik kepada masyarakat.

”Tentu kompetisi politik sejauh masih sesuai dengan ketentuan demokrasi, maka mari sama-sama kita kawal. Bagi kami yang penting dari sebuah proses seleksi kepemimpinan di Pilwako Manado ini tak lain adalah melakukan proses politik yang mengedepankan integritas. Masyarakat harus diajarkan tentang pentingnya integritas itu ditegakkan,” ujar Richard, yang juga Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) itu.

Tak hanya itu, politisi yang pernah menjadi Anggota DPRD Kota Manado dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ini mengingatkan pula bahwa keteladanan kepemimpinan menjadi hal utama. Itu sebabnya, Richard menyampaikan sinyal terkait hajatan demokrasi tidak harus memutuskan silaturahmi dan kebersamaan yang dibangun warga Kota Manado selama ini.

”Kita harus menjaga bersama kerukunan. Sebab kontestasi demokrasi jangan menggilas kebersamaan dan toleransi yang terbangun selama ini. Selanjutnya, pemimpin itu perlu mewariskan tentang keteladanan. Tidak sekedar menyampaikan ucapan dan kata-kata, lebih dari itu ialah kita berbuat mewujudkan semua itu,” ujar Richard tegas.

(*/Amas)

Molornya Pembahasan APBD-P, Legislator Manado Ajak Masyarakat Demo

Arthur Rahasia saat diwawancarai wartawan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Publik terus melakukan pressure terhadap wakilnya di DPRD Kota Manado agar produktif, bekerja untuk masyarakat. Terutama disaat molornya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun anggaran 2020, hal itu ternyata membuat kekompakan Anggota DPRD Kota Manado terbelah.

Ada yang pro dan kontra terkait dipercepatnya pembahasan APBD-P serta sebagian yang terkesan mengulur waktu. Terbukti, ketika angenda pembahasan APBD-P 2020 di DPRD Manado, Kamis (15/10/2020) tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terpantau, hanya 2 (Dua) Fraksi yakni Fraksi NasDem dan Fraksi Golkar yang hadir dalam pembahasan yang juga dihadiri Tim Anggaran Pemkot Manado dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Manado.

”Kemarin janjian akan dibahas hari ini, tapi pemimpin rapat dan anggota banggar lainnya tidak hadir. Yang hadir dan siap membahas hanya Fraksi Nasdem dan Golkar,” kata Arthur Rahasia yang juga Anggota Banggar yang mengaku kecewa dengan rekan-rekannya sesama wakil rakyat.

Tambah politisi vokal dari Partai NasDem ini mengatakan bahwa ketidakhadiran Anggota Banggar lainnya memberi kesan kurang baik. Dimana kepentingan masyarakat yang perlu didahulukan dalam pembahasan di Banggar tidak mendapatkan perhatian serius. Bahkan, Arthur mengaku sikap inkonsisten itu sebagai cermin dari tidak pekanya Anggota DPRD Manado terhadap kepentingan masyarakat.

”Ini sangat menyedihkan. Kalau seperti ini, jangan ada lagi yang bicara atas kepentingan rakyat. Buktinya hari ini, mau bahas nasib rakyat tapi tidak hadir dengan sengaja, padahal sudah janjian. Kalau begini, ayo warga lebih baik demo di kantor DPRD,” ucap Arthur.

Selain itu, seperti diketahui dalam ruangan paripurna DPRD Manado, terlihat hadir sejumlah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Manado dibawah pimpinan Sekretaris Daerah Kota Manado, Micler Lakat. Saat ditanya, Micler menyampaikan pihaknya telah bersiap untuk pembahasan sejak pagi hari, namun hingga pukul 17.00 Wita rapat belum juga dilanjutkan.

”Kami sudah stand by hari ini dari jam 8 pagi selalu datang cek situasi disini. Tapi sampai saat ini hingga jam 5 sore, pemimpin rapat tidak hadir bersama anggota lainnya,” tutur Sekot Micler.

(*/Redaksi)

Legislator PSI Manado: Prof Paula Sosok Keibuan dan Bersahaja

Jurani Rurubua, Ketua PSI Manado dan Harley Mangindaan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Kehadiran Prof. Jelyeta Paulina Amelia Runtuwene di kancah politik memberi warna tersendiri. Dimana JPAR begitu Julyeta akrab disapa menjadi calon Wali Kota Manado yang berpasangan dengan Dr. Harley A.B. Mangindaan, sebagai calon Wakil Wali Kota Manado berposisi seperti magnet di tengah gempuran gelombang demokrasi di Kota Manado.

Menurut Jurani Rurubua, Anggota DPRD Kota Manado dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kehadiran JPAR akan memberi dampak politik terhadap konstalasi perpolitikan di Pilwako Manado 2020. Betapa tidak, calon Wali Kota Manado yang juga mantan Rektor Universitas Negeri Manado (UNIMA) Manado itu dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin di Kota Manado.

”Dari kepribadian seorang Ibu Pula tergambar beliau seorang pemimpin yang unggul. Punya kualitas dan wawasan yang luas. Tentu beliau punya segudang pengalaman tentang kepemimpinan. Modal sebagai calon Wali Kota Manado dengan pengalaman yang tidak sedikit membuat masyarakat akan memilih PAHAM (Paula-Harley) sebagai paslon Wali Kota Manadoaa,” ujar Jurani, legislator Dapil Singkil-Mapanget ini, Selasa (8/9/2020).

Tidak hanya itu, politisi vokal yang begitu akrab dengan para jurnalis itu menyebut JPAR sebagai potret perempuan keibuan dan bersahaja. Potensi tersebut makin menguatkan JPAR dalam memimpin Kota Manado kedepan karena akan berkolaborasi dengan Harley Mangindaan yang notabenenya sebagai mantan Wakil Wali Kota Manado. Jurani mengatakan penataan Kota Manado kedepan membutuhkan pemimpin yang punya program jelas dan pro rakyat.

”Pengalaman memimpin, kemudian sikap keibuan dan bersahaja dari seorang Prof Paula memberi optimisme bahwa Manado kedepan makin maju lagi. Eksistensi JPAR makin kuat lagi karena berdampingan dan berkolaborasi dengan Bang Harley Mangindaan. Saya menilai duet PAHAM ini sangat unggul, disukai masyarakat karena memiliki program yang jelas-jelas berpihak pada masyarakat kecil,” tutur Jurani yang juga Wakil Ketua PSI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ini.

(*/Bung Amas)

iklan1