Tag: DPRD Manado

Soal Pinjaman PEN, Wali Kota Vicky Lumentut Menunggu Sikap DPRD Manado

Dr. GS Vicky Lumentut (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dinamika di DPRD Manado akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian masyarakat. Hingga Jumat (16/10/2020) kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado belum juga membahas KUA PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020.

Seperti diketahui, bahwa belum tercapainya pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Manado disebabkan keingginan sebagian personil banggar untuk mengeluarkan anggaran PEN 300 Milyar dari draft KUA PPAS APBD Perubahan.

Terkait dengan masuknya anggaran PEN dalam postur APBD Perubahan Kota Manado Tahun 2020, Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut saat berdiskusi dengan Komunitas Siap Bersatu Pria/Kaum Bapa GMIM yang terdiri dari pimpinan dan anggota P/KB Jemaat dan Wilayah di kawasan Malalayang pada Sabtu 17/10 menjelaskan posisi awal hingga proses pengembalian pinjaman dana PEN.

“Saya telah berdiskusi dengan pihak manajemen PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), salah satu BUMN pada Kementrian Keuangan yang mendapat mandat mengelola stimulus pinjaman investasi daerah pada sekitar pertengahan tahun. Pihak PT SMI saat berdiskusi menjelaskan dananya PEN yang mereka kelola terbatas, tidak semua kabupaten kota bisa dapat. Saya ajukan permintaan kalau Manado bisa dapat, mereka minta segera masukkan,” ujar Wali Kota Manado yang pernah memimpin APEKSI tersebut.

Ditambahkannya lagi, dirinya menjelaskan harus bicara dengan DPRD lagi. Tapi PT SMI menjelaskan, kali ini kebijakan nasional Pak Presiden karena situasi yang mendesak, pemulihan ekonomi tanpa ada persetujuan DPRD bisa diambil, tinggal kabupaten/kota atau provinsi laporkan saja yang diminta bantuan/pinjaman. Tidak perlu ada persetujuan lebih dahulu dapat diajukan, nanti mereka setuju, nanti laporkan ke DPRD.

“Saya kemudian mengajukan jumlah 300 M dengan 258 Milyar untuk menyeimbangkan postur APBD yang sempat pincang dan yang hilang terpangkas akibat refocusing dan relokasi anggaran. Kemudian sisanya diperuntukkan bagi dana-dana yang harus kita cari untuk lansia, THL, dan lain-lain. Itulah yang kami masukkan ke APBD Perubahan. Ketika dimasukkan ke DPRD, dana ini masih diproses di Jakarta administrasinya,” tutur Vicky Lumentut yang juga Ketua Partai NasDem Kota Manado itu.

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, tambah Vicky Lumentut, posisi Pemerintah hanya memberitahukan ke DPRD paling lambat 5 (lima) hari setelah pengajuan permohonan ke PT SMI.

“Berdasarkan regulasi, baik dalam Peraturan Pemerintah maupun ketentuan teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK, koordinasi dengan DPRD tidak harus dengan persetujuan. Cukup dilaporkan. Tapi niat baik saya dan menghargai kelembagaan DPRD, usulan tersebut dimasukkan dalam APBD Perubahan dan laporkan, supaya mereka (anggota DPRD) tahu. Mungkin karena proses ini bersamaan dengan kontestasi politik, banyak yang ikut memberi sudut pandang politis. Padahal Provinsi Sulut juga ikut mengajukan 1.2 Trilyun dana PEN,” kata Wali Kota murah senyum itu.

Tak hanya itu, Wali Kota Manado visioner itu mengaku tidak tahu bagaimana Anggota di DPRD Manado seperti mengulur waktu, diputar-putar, digoreng-goreng, dipikirnya ada sesuatu yang akan diambil Wali Kota disitu, padahal upaya ke SMI merupakan terobosan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Kota Manado terhadap program dan kegiatan. Wali Kota mendoronh dan telah mencontohkan sikap transparan dalam prosedur yang dilaluinya.

“Anda buka dan cari tahu isinya. Tapi pihak DPRD bersikeras kalau tidak mau bahas kalau PEN tidak dikeluarkan. Nah kalau saya keluarkan itu, berarti THL yang 60M tidak ada dana. Lansia juga yang mau dibutuhkan akan ada masalah, termasuk dana duka, dan insentif rohaniwan. Sampai kemarin, mereka masih terus meminta supaya PEN itu dicabut dari rancangan. Saya bilang boleh, tapi karena saya sampaikan resmi, maka respons sikapnya jangan hanya mengajukan pendapat pribadi, harus dijawab secara resmi kelembagaan kalau benar dana ini ditolak dalam penerimaan daerah pada APBD Perubahan 2020. Sikap resmi DPRD bahwa dana ini ditolak, saya tunggu supaya saya bisa dipertanggungjawabkan,” tutur Vicky Lumentut.

Administrasi Pemerintahan kita harus dibangun secara baik, lanjut Vicky Lumentut, dan harus dalam kerangka formal, jangan verbal.

“Saya masih menunggu karena sampai hari ini belum ada sikap resmi penolakan secara tertulis. Tetapi dalam praktiknya dengan belum dibahas ada indikasi penolakan. Kita tunggu saja sikap kelembagaan DPRD Kota Manado,” kata GSVL, Wali Kota Manado 2 periode itu.

Khusus kepada para THL yang bekerja di 53 Perangkat Daerah, Wali Kota GSVL menyampaikan permohonan maaf karena pembayaran honor masih tertunda.

“Saya mohon maaf kepada THL kalau pembayaran honor mereka masih tertunda karena kita belum dapatkan legitimasi untuk menyalurkan itu. Sampaikan salam dan hormat saya untuk mereka, titip juga pesan dan mohon dukungan doanya karena sampai hari ini saya masih berjuang untuk itu;” jelas GSVL menutup.

(*/Amas)

Jurani Rurubua: Saya PAHAM dan Harus Menang di Manado

Juara bersama Paslon PAHAM, Ketua PSI Sulut dan Ketua DPP PSI kompak salam 4 jari (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Kekuatan pasangan calon Wali Kota Manado Nomor Urut 4, yakni Prof. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, MS dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan makin kokoh. Pasalnya, selain pergerakan dukungan datang dari relawan, simpatisan serta masyarakat umumnya yang secara spontanitas, koalisi partai politik juga bekerja aktif.

Mesin partai yang mengusung PAHAM (Paula Harley Manado) yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Perindo begitu massif bergerak di lapangan untuk memenangkan PAHAM. Wakil Ketua DPW Sulut Partai Solidaritas Indonesia Jurani Rurubua yang juga salah satu Anggota DPRD Manado menyampaikan optimismenya bahwa PAHAM harus menang.

”Targetnya PAHAM harus menang. Saya bersama PAHAM dan sangat PAHAM,” ujar Juara begitu Jurani Rurubua sering disapa.

 

Dalam sambutan tersebut, Jurani menyebut posisi PAHAM dengan program kerakyatannya menjadi solusi bagi kemajuan Kota Manado. Dalam kegiatan Yang Muda Paham 4 Menangkan Manado di Gratia Cafe & Bakery Malalayang, Sabtu (17/10/2020) malam itu, Jurani juga mengajak segenap pendukung PAHAM selalu kompak dan berkampanye secara positif.

Anggota komisi III DPRD Manado itu mengatakan pula bahwa sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia, tentu dirinya menjalankan instruksi yang sudah dikeluarkan DPP PSI dengan total mendukungan JPAR-Ai Mangindaan, berjuang hingga menang.

Begitu kompak dan penuh semangat, kegiatan tersebut dihadiri 15 Komunitas Muda PAHAM 4 Memenangkan Manado yang hadir dan tentunya bintang malam tersebut selain Giring Nidji hadir juga calon Wali Kota Manado nomor urut 4, Prof. Dr. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, MS dan Wakil Wali Kotanya Dr. Harley alfredo Benfica Mangindaan, SE, MSM (JPAR-Ai Mangindaan).

(*/Red)

Selama 3 Hari, Ribuan Massa Aksi Akan Duduki Kantor DPRD Manado

Warga siap duduki Kantor DPRD Kota Manado (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Sikap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2020 mendapat tanggapan serius masyarakat. Terlebih ketika molornya pembahasan APBD-P yang memberi dampak negari ke masyarakat Manado secara luas. Hal itu seperti disampaikan, John Pade, S.Sos, Ketua LSM Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum Kota Manado.

”Kita akan turun jalan melakukan unjuk rasa selama 3 hari berturut-turut di Kantor DPRD Kota Manado. Masyarakat Manado akan mempertanyakan ada apa sehingga pembahasan APBD-P Tahun Anggaran 2020 dibuat terkatung-katung. Ini persoalan sangat mendasar dan dewan Manado seakan tak menginginkan untuk segera dibahas dan sangat terindikasi berbau politik,” kata John Pade.

Lanjut aktivis vokal itu menyebutkan bahwa seharusnya Anggota DPRD Kota Manado yang telah dipilih rakyat menunjukkan kerja serta keberpihakannya kepada masyarakat. Bukan menghambat pembangunan. Wakil rakyat perlu mengedepankan kepentingan rakyat, kemudian abaikan dulu kepentingan Pilwako Manado 9 Desember 2020.

”Janganlah masyarakat diabaikan. Terlalu banyak warga Kota Manado yang sangat berharap bantuan pemerintah di tengah situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Ada ribuan hak orang yang tertahan dan belum terbayarkan hanya karena sikap anggota dewan Manado yang diduga sengaja memperlambat pembahasan APBD-P,” ujar Pade yang juga akan menjadi Korlap dalam demonstrasi nantinya.

Tambah Pade mangatakan kalau pihaknya akan bersama buruk melakukan aksi dengan melibatkan ribuan massa untuk turun berdemonstrasi di Kantor DPRD Kota Manado pada hari Senin, Selasa dan Rabu. Mendesak pimpinan dan Anggota DPRD Manado agar segera mengesahkan APBD Perubahan Tahun 2020.

(*/Amas)

Mulai Resah, Masyarakat Desak DPRD Manado Sahkan APBD-P 2020

Charles Subroto (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Manado Tahun 2020 mengalami penundaan lagi. Sesuai jadwal yang terkonfirmasi dari Sekretariat DPRD Manado, Kamis (15/10/2020), dimana ditetapkannya rapat pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Manado malah terkendala pelaksanaannya.

Tertundanya pembahasan tersebut menuai protes dan kritik pedas aktivis LSM Inakor Sulawesi Utara (Sulut) dan tokoh masyarakat, Charles Subroto. Menurut Chale begitu Subroto akrab disapa menegaskan agar wakil rakyat Kota Manado, terlebih pimpinan DPRD Manado untuk memikirkan nasib masyarakat. Tambahnya lagi pembahasan APBD-P yang mengalami molor membuat masyarakat kecewa dengan DPRD Manado.

”Utamakan kepentingan rakyat. Masyarakat mulai kecewa dengan DPRD Manado yang sengaja mengulur waktu pengesahan APBD-P Tahun 2020. Karena kepentingan yang termuat dalam APBD-P Tahun 2020 itu seluruhnya untuk kepentingan pembangunan Kota Manado. Jangan karena tarik-menarik kepentingan Pilwako Manado lalu masyarakat dikorbankan. Anggota DPRD Manado harus berfikir negawaran, jangan seperti anak kecil. Hal-hal yang berkaitan dengan urusan kepentingan sesaat atau kepentingan perorangan, kelompok misalnya, jangan dikait-kaitkan dengan menunda pembahasan APBD-P yang berdampak pada masyarakat,” ujar Charles warga Kota Manado ini tegas.

Seperti diketahui, informasi yang diterima Redaksi Suluttoday.com, jadwal pembahasan hari ini dijadwalkan sejak pagi, namun sampai malam ini pembahasan masih belum dapat dilanjutkan karena hanya dua Fraksi yang hadir dalam pembahasan. Terjadinya molor, kata Charles diduga kuat karena Anggota DPRD Manado sebagiannya masih menjalankan misi pribadinya dan kelompoknya untuk kepentingan Pilwako Manado, 9 Desember 2020.

”Waktunya juga sangat mepet. Wakil rakyat harus memikirkan pembangunan masyarakat Kota Manado, jangan hanya berputar-putar pada kepentinga pribadi. Lantas kepentingan pribadi itu mengabaikan dan mengorbankan masyarakat banyak. Sudah mulai tercium, dugaan kuat terhambatnya pembahasan dan pengesahan APBD-P Tahun 2020 ini disebabkan karena pertarungan Pilwako Manado. Hal ini sungguh memalukan. Harusnya persoalan di darat jangan dibawah ke laut atau ke udara. Ayo segera sahkan APBD-P 2020 jangan lagi korbankan masyarakat,” kata Charles menutup.

Untuk diketahui, rapat pembahasan APBD-P Tahun 2020 yang dijadwalkan di Ruang Paripurna DPRD Kota Manado itu hanya Anggota DPRD dari Partai NasDem dan Partai Golkar yang hadir dalam rapat pembahasan APBD-P Manado Tahun 2020. Ditambahkannya lagi, sikap mengulur-ulur pembahasan yang dilakukan DPRD Kota Manado itu berpeluang menghadirkan keresahan masyarakat. Hal itu disampaikannya, akan berpengaruh pada pelayanan publik.

(*/Amas)

Reses di Tumumpa, Mona Kloer Terima Keluhan Terkait Pembangunan Infrastruktur

Mona Kloer, ketika reses (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Anggota DPRD Manado, Mona Kloer menggelar reses kedua di Lingkungan II Kelurahan Tumumpa, Manado, Selasa (11/8/2020) Salah satu aspirasi dari masyarakat disampaikan oleh tokoh Agama Pdt. Yotti Manitik, Spd.MA. Menyuarakan terhadap pemerintah kelurahan tumumpa II kiranya lebih transparasi berkaitan dengan administarsi yang ada.

“Begitu juga dengan Dinas PUPR Manado, terkait pembangunan dan infrakstruktur jalan, agar supaya lebih diteliti untuk pembangunan jangka panjang,” ucap Pdt. Yotti.

Personil Komisi III yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, mengaku. Aspirasi yang telah disampaikan warga kepadanya secara lisan maupun tulisan, nantinya akan dipilih mana yang paling prioritas dan paling urgent di kalangan masyarakat.

“Banyak aspirasi yang masuk, namun tahap perealisasiannya akan dilihat mana yang paling urgent. Kalau pemerintah melihat yang paling dibutuhkan disini adalah ketersediaan air bersih, pasti aspirasi itu yang akan diutamakan,” katanya.

Disamping itu, Ketua Gerindra Kota Manado ini juga mengatakan, walaupun belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat, setidaknya aspirasi dari warga sudah masuk dalam daftar tunggu di program pemerintah di tahun berikutnya.

(*/APN)

iklan1