Tag: DPRD

Menakar Komitmen Bung Richard, dari Aktivis Sampai Politisi

Bung Richard Sualang (Foto Ist)

Saya hanya seorang jebolan aktivis organisasi Cipayung, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manado. Jauh jaraknya bergaul di dunia pergerakan kemahasiswaan dengan senior Bung Richard Sualang, yang kini menjabat anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Meski berjarak waktu, paling tidak saya tertarik membaca dan mau mengikuti jejak beliau sebagai politisi. Tujuannya untuk literasi.

Bung Richard, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini seorang eksponen aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Ia menjadi kader Benang Biru sebutan untuk keluarga besar GSKI, GMKI dan GAMKI, beliau begitu diunggulkan. Sebagai figur yang besar di rahim organisasi kader, organ Cipayung tentu beliau memahami kultur sebagai aktivis menjaga reputasi dan marwah gerbong. Dedikasi dan proses sebagai aktivis mahasiswa ekstra kampus dilaluinya dengan baik.

Dari aspek memelihara dan mengembangkan relasi, Bung Richard relatif tuntas memahami. Seluk-beluk, plus minus dari memperkuat barisan perjuangan, ia mahfum dalam soal itu. Tak perlu diajarkan lagi. Hal tersebut yang membuat dirinya bertahan sebagai politisi yang karirnya kian menanjak. Dipercayakan menjadi wakil rakyat (DPRD Kota, dan kemudian DPRD Provinsi), bukanlah hal mudah. Cara mempertahankan eksistensi sebagai politisi mampu dibuktikan Bung Richard.

Jalan terjal dilaluinya, bukan tanpa problem. Tidak mudah, sebagai aktivis mahasiswa lalu setelahnya memilih menjadi politisi. Bertalar belakang S1 Kedokteran Umum, namun bisa melakukan akselerasi di politik. Bung Richard tidak kaku dan gagap berpolitik. Ia memutuskan masuk bergabung di dunia politik, sebagai kader parpol loyalis (bukan politisi ‘kutu loncat’). Ragam tantangan membuat Bung Richard tekun belajar. Berhasil melakukan adaptasi terhadap lingkungan baru saat menjadi politisi. Penyesuaian tak membuat dirinya merasa tersisih. Bahkan sosok politisi yang murah senyum itu begitu menikmati proses. Akrab dan akhirnya mendapatkan ‘kenyamanan’ berinteraksi di PDI Perjuangan.

Tahapan panjang yang dilaluinya dengan kegembiraan dan mau belajar. Riang gembira, sampai ia tak terasa telah dapat melakukan akselerasi politik dalam aktivitas politik. Seiring berjalannya waktu, Bung Richard dipercayakan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Manado. Mencapai puncak karir di partai politik berskala Kota/Kabupaten. Tentu ia memenuhi kualifikasi seperti yang ditetapkan layaknya seorang pemimpin parpol kebanyakan. Politisi visioner, namun rendah hati.

Standar kepemimpinan dan kepantasan telah dibuktikannya. Ia punya standar sendiri. Melalui kemampuannya mengelola kekuatan tim, sehingga berhasil membawa PDI Perjuangan menjadi Fraksi yang mencetak banyak anggota DPRD di Kota Manado. Atas prestasi itulah, PDI Perjuangan Kota Manado berhasil menjabat Ketua DPRD Manado periode 2019-2024. Tidak mudah meraih capaian tersebut, dari yang sebelumnya PDI Perjuangan hanya menyasar dan berada diposisi Wakil Ketua DPRD Manado, akhirnya mendapat posisi puncak di lembaga DPRD Kota Manado.

Mendrive kekuatan politik, tentu harus terlebih dahulu memahami langkah dan punya peta atas hal tersebut. Puji Tuhan, Bung Richard tidak pernah sedikit pun mengabaikan bacaannya terhadap kekuatan politik. Kelihaiannya ia lihai mengakomodir, merangkul dan menentukan line up dalam perjuangan politik. Politisi yang ulet, meski terlahir dalam keluarga yang ekonominya mapan. Terungkap dari sejumlah rekan-rekannya tentang kesederhanaan politisi PDI Perjuangan ini, Bung Richard menghargai semua kalangan. Dengan para jurnalis, ia dicintai dan disayangi.

Pendekatan politiknya dalam meraih kemenangan, ia tak mau memanfaatkan konflik sebagai trigger. Kelihatannya politisi yang satu ini tak pernah ikhlas kalau memanfaatkan kesempatan untuk kemenangan politik. Ia tak mau mengail di air keruh. Atau seperti peribahasa Bung Richard tidak mau menari di atas gendang yang ditabuh orang lain. Tipikal politisi handal yang bekerja keras. Ia tak mau ujuk-ujuk. Dipikirannya jalan politik harus diawali dengan proses yang benar. Dalam keyakinan politiknya, dari rute yang benar itulah, maka akan melahirkan hasil yang benar pula.

Menghidangkan pemikiran yang bersifat solutif, itu juga menjadi model dan identitas dari sosok Bung Richard. Sangat tidak disukainya, kalau kehadirannya di tengah masyarakat tidak memberi arti apa-apa. Menurutnya politisi harus bermanfaat, mandiri dan berbuat bagi masyarakat. Kalau tidak berbuat, apalagi mengacaukan kepentingan masyarakat, sebetulnya politisi semacam itu disebutnya bukan politisi. Melainkan penambah beban bagi masyarakat.

Berpolitik baginya bukan berarti harus running. Melainkan berjalan teguh pada tujuan, meluruskan kiblat pergerakan. Sudah barang tentu dengan langkah berkemajuan. Mereka yang berlari umumnya berpotensi terpeleset dan jatuh. Seorang politisi perlu punya perhitungan, kemudian ia mau menyederhanakan dalam tindakan. Bukan dengan cara berlari, yang akhirnya menyebabkan politisi tersebut terjatuh. Blunder, hilang keseimbangan, over, tergelincir karena kecepatannya sendiri. Sulit mengendalikan dirinya sendiri.

Bagi Bung Richard, politisi perlu memiliki pendirian, teguh dan mandiri. Untuk konteks menyelamatkan visi misi parpol dan perintah atasan, maka politisi harus loyal. Dalam beberapa pesannya, Bung Richard berusaha mengevakuasi dirinya dari sikap tamak dan rakus kekuasaan. Tak mau dinilai sebagai politisi yang berlebihan, hal prioritas baginya hanyalah berkontribusi kepada masyarakat. Proses menjadi politisi yang matang intens dijalaninya, baginya tidak mudah, tapi digelitunya dengan kemauan belajar yang tinggi. Tambahnya, politisi harus memberi ruang dalam dirinya untuk menumbuhkan belajar, ia memposisikan dirinya bahwa dia masih punya banyak kekurangan dan ketidaktahuan. Sehingga ia akan selalu belajar.

Disampaikannya pula, politisi layaknya menjadi agen pembelajar. Mereka yang menghargai dirinya akan menghargai orang lain. Seperti itu punya dengan kesadaran mengerti bahwa politisi masih punya banyak kekurangan dan kelemahan, agar dapat diperbaiki. Maka mengejar ketertinggalan, belajar dan menambah pengalaman adalah cara-cara yang harus ditempuh politisi. Guna meningkatkan kualitas diri, mengokohkan integritas dan keberanian berjuang membela kepentingan masyarakat tentunya.

Dari aktivis mahasiswa bertransformasi ke politisi merupakan alternatif pilihan yang diyakininya benar. Karena ia menggemari kerja sosial sejak di kampus, hal tersebut melatih dan mendidik dirinya bermental tidak hanya mau memikirkan diri sendiri. Melainkan lebih dari itu, berpikir dan berbuat bagi banyak orang. Kalau ditelisik, memang tidak semua jebolan aktivis parlemen jalanan sukses dalam membangun karir politiknya. Bung Richard tergolong, berhasil dalam membangun karir politik.

Tentu karena ketekunan, kesabaran dan niat baiknya berbuat bagi masyarakat. Politisi Nasionalis ini mengatakan rencana mulia manusia akan disempurnakan Tuhan, jika manusia menekuninya dengan kerja keras dan berdoa. Tidak perlu menjadi politisi yang takabur. Optimis dalam meraih suatu cita-cita politik baginya memang diperlukan. Yang tidak perlu adalah mendahului atau melampaui takdir Tuhan, seperti bersikap takabur dalam politik.

Politik Gotong Royong, Kunci Membangun Masyarakat

Keras apapun kompetisi politik, bagi Bung Richard harus diletakkan persaingan itu pada keberpihakan kepentingan wong cilik (masyarakat jelata). Trik menyentuh atau menyasar dan menyelamatkan kepentingan tersebut yaitu dengan menerapkan politik gotong royong. Politik harus berkembang serta dipacu dari semangat bersama. Tidak majunya tatanan politik, karena kesadaran gotong royong dari para politisi memudar.

Berbagai penyebab macetnya perjuangan kepentingan masyarakat itulah, maka Bung Richard menyarankan perlu memaksimalkan kembali semangat gotong royong. Dari gotong royong itulah akan terbangunan peradaban demokrasi yang kuat, dan berpihak pada masyarakat. Dari gotong royong pula kepentingan masyarakat yang sejak awal untuh, yang sengaja dibuat terpotong-topotong dapat disatukan kembali. Lebih lengkap politisi mewujudkan kepentingan masyarakat tersebut.

Gotong royong menjadi kerangka perjuangan yang penting. Menjadi kunci dari bagaimana politisi menjawab keresahan masyarakat tentang ketidakadilan, belum terdistribusinya kesejahteraan masyarakat secara merata. Banyak problem yang dialami masyarakat satu per satu akan terjawab, bila semangat politisi dibangun melalui fondasi spirit gotong royong. Sejak mahasiswa Bung Richard dikenal memiliki komitmen bekerja untuk masyarakat. Komitmen itulah yang dilanjutkan, dikonkritkan melalui perjuangan sebagai politisi saat ini.

Konteksnya saat ini, kenapa harapan dan cita-cita masyarakat masih saja tersendat dalam mewujudkannya? Menurut Bung Richard disebabkan masih adanya politisi yang bias tafsir terhadap pemahaman gotong royong atau kerja kolektif. PDI Perjuangan disebutkan menjadi pelopor dalam soal ini. Berada di depan mengajak politisi lain ikut bersama dalam suasana gotong royong bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Ketidakseriusan dan belum sepenuhnya politisi mengerti akan politik gotong royong, membuat orientasi politisi menjati tidak satu. Dari sanalah target meningkatkan derajat masyarakat menjadi tidak berkekuatan. Semua menjadi tidak maksimal. Politisi yang belum menmahami sepenuhnya gerakan gotong royong malah bertindak berlawanan dengan semangat tersebut. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan tambahan bagi politisi yang tengah menjalankan visi gotong royong. Alhasil, waktu politisi menjadi tersita.

Mulai saat ini, hingga kedepannya politisi perlu terus menularkan pemahaman berpolitik dengan standar gotong royong. Suara progresif yang pernah ditunjukkan Bung Karno harus menjadi api yang diwariskan politisi di era modern ini. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bung Richard meyakini, jikalau politisi menjadi mengerti dan patuh terhadap gerakan politik gotong royong, maka semua misi pembangunan dengan mudah dapat diwujudkan. Tidak ada lagi penyesalan tentang kegagalan. Tak ada lagi saling menyalahkan, yang ada adalah kesuksesan dan keberhasilan bersama membangun masyarakat.

 

Oleh : Amas Mahmud
(Jurnalis dan Sekretaris DPD KNPI Manado)

PERIHAL PEMILU DAN DEMOKRASI

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

DUA hari (9-10/12) bergabung dengan para ilmuwan politik se-tanah air dalam himpunan anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan Pemilu Kedepan. Selain memilih kembali Dr Alfitra Salamm (anggota DKPP RI) sebagai Ketua Umum AIPI 2019-2024, kongres juga merumuskan pandangannya.

Para ahli politik yang tergabung dalam AIPI berpandangan, mengganti format pemilihan umum secara langsung menjadi tidak langsung adalah wujud dari kemunduran bagi demokrasi Indonesia, bertentangan dengan semangat reformasi 1998 sebagai tonggak sejarah baru bagi demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menjaga marwah demokrasi kita, maka kedaulatan rakyat harus menjadi fondasi sekaligus akar tunjang demokrasi Indonesia.

Dalam kaitan tersebut AIPI memandang bahwa pemilu langsung dalam wujud pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden; anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD), serta kepala daerah (pilkada) tidak perlu diganti dengan model pemilihan secara tidak langsung. Tidak ada satu pun argumen yang masuk akal untuk membenarkan perubahan pemilihan langsung menjadi tidak langsung. Praktik pemilihan secara tidak langsung adalah bentuk pembajakan para elit oligarkis terhadap demokrasi.

Selain akan memundurkan demokrasi kita, secara perlahan tetapi pasti pembajakan elit oligarkis terhadap demokrasi pada akhirnya akan membunuh demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, wacana presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kepala daerah dipilih oleh parlemen lokal (DPRD), dan masa jabatan presiden tiga periode, bukan hanya menjadi anomali, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap tujuan mulia Reformasi 1998.

Dalam suasana politik saat ini, AIPI memandang bahwa demokrasi perwakilan dengan sistem pemilihan secara langsung adalah pilihan yang sudah tepat bagi bangsa Indonesia. Kalau pun terjadi penyimpangan dalam demokrasi, bukan demokrasi yang harus “dimatikan”, tetapi instrumen demokrasi dan para aktor demoksilah yang harus diperbaiki dan membenahi diri. Dalam konteks itu, AIPI menilai bahwa penguatan institusi-institusi demokrasi seperti parlemen, partai politik, media (pers) dan kekuatan civil society perlu menjadi agenda Pemerintah dalam rangka menumbuhkan demokrasi yang sehat, damai dan berintegritas. Begitu pula pendidikan karakter bagi para aktor demokrasi, khususnya di lingkungan partai politik, parlemen, dan pemerintahan, adalah agenda yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita.

Dalam rangka perbaikan institusi demokrasi, khususnya parlemen dan partai politik, serta peningkatan kualitas kepemimpinan politik di tingkat nasional dan lokal dibutuhkan format keserentakan pemilihan umum yang dapat mendorong di satu sisi menguatnya demokrasi presidensial, dan di sisi lain tumbuhnya demokrasi lokal yang lebih baik. Dalam kaitan ini, Seminar Nasional AIPI ke XXVIII di Jakarta menilai bahwa skema keserentakan pemilu perlu ditata ulang, bukan lagi dalam bentuk pemilu 5 kotak seperti praktik Pemilu Serentak 2019. Mengapa perlu ditata ulang? Setidaknya ada 4 alasan, pertama, skema Pemilu Serentak 2019 hasilnya tidak jauh berbeda dengan skema pemilu terpisah antara Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden/Wakil Presiden.

Kedua, Pemilu Serentak 2019 menghasilkan format politik “anomali” akibat dipaksakannya syarat ambang batas pencalonan presiden (20 persen kursi DPR atau 25 persen suara secara nasional) sehingga menimbulkan polarisasi politik yang tajam di tingkat masyarakat sebagai karena masyarakat dihadapkan pada dua pilihan calon yang antagonis dan ekstrem. Ketiga, Pemilu Serentak 2019 juga gagal mendorong lahirnya koalisi politik permanen sebagai rule of the game dalam berdemokrasi, karena format koalisi terdidistorsi oleh wacana elit bahwa pembentukan koalisi hanya untuk pencalonan presiden/wakil presiden, dan bukan sebagai sarana untuk membentuk pemerintahan.

Keempat, Pemilu 5 kotak, di mana pileg menggunakan sistem proporsional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak dan diikuti oleh 16 parpol, menyebabkan beban penyelenggara pemilu menumpuk sehingga berdampak pada kualitas demokrasi pemilu yang masih prosedural belum beranjak menuju ke demokrasi elektoral yang substansial. Dari sisi prosedur elektoral pun Pemilu Serentak 2019 menimbulkan berbagai masalah, khususnya meninggalnya ratusan penyelenggara pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Penyelenggara Pemilu Kecamatan (PPK). Kualitas prosedur elektoral juga menyebabkan munculnya perdebatan hasil pemilu yang sangat tajam dari kedua belah kubu.

Dalam rangka mendorong aspek penyederhanaan prosedur elektoral di satu sisi, dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD yang lebih baik, AIPI memandang format keserentakan pemilihan umum ke depan perlu diubah menjadi Pemilu Serentak Nasional secara terpisah dengan Pemilu Serentak Lokal.

Pemilu nasional diselenggarakan untuk memilih presiden (dan wakilnya) serta memilih anggota DPR dan DPD secara serentak pada waktu yang sama. Sedangkan pemilu lokal/daerah yang berlangsung 30 bulan (2,5 tahun) setelah pemilu nasional serentak, diselenggarakan untuk memilih kepala-kepala daerah (gubernur. bupati/walikota) dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada waktu yang sama secara bersamaan atau serentak.

Skema pemilu nasional serentak yang diselenggarakan terpisah dari pemilu lokal serentak dengan jeda waktu 30 bulan (2,5 tahun), sengaja dipilih untuk direkomendasikan karena memiliki banyak kelebihan dibandingkan berbagai varian pemilu serentak lainnya. Kelebihan tersebut di antaranya:

1. Menjanjikan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu yang lebih efektif karena presiden terpilih dan kekuatan mayoritas di DPR berasal dari parpol atau koalisi parpol yang sama;
2. Apabila pemerintahan hasil pemilu nasional serentak memiliki kinerja yang baik, maka hasil pemilu lokal serentak kemungkinan besar sama dengan hasil pemilu nasional yang pada gilirannya menghasilkan sinergi pemerintahan nasional-regional-lokal;
3. Sebaliknya, jika pemerintahan hasil pemilu nasional serentak berkinerja buruk, maka terbuka peluang bagi publik untuk menghukum parpol atau koalisi parpol yang berkuasa tersebut melalui momentum pemilu lokal serentak;
4. Terbentuknya koalisi politik semata-mata atas dasar kepentingan politik jangka pendek dapat diminimalkan karena parpol “dipaksa” berkoalisi sebelum ada hasil pemilu legislatif yang pada gilirannya juga bisa mengurangi kecederungan berlangsungnya politik transaksional;
5. Isu politik lokal yang selama ini tenggelam dapat terangkat melalui pemilu lokal;
6. Para wakil rakyat dan pejabat eksekutif terpilih diharapkan lebih akuntabel karena kinerja mereka berikut partainya dievaluasi kembali dalam waktu relatif pendek (30 bulan);

7. Skema pemilu serentak nasional terpisah yang direkomendasikan ini akan memudahkan prosedur elektoral dan mengurangi beban penyelenggara pemilu dan partai politik sehingga memungkinkan penyelenggara dan peserta pemilu dapat meningkatkan kualitas pemilu;
8. Mendorong partai-partai politik bekerja secara efektif akibat adanya peluang bagi mereka untuk memenangkan calon presiden, karena syarat pencalonan presiden/wakil presiden ditiadakan dan;
9. Skema pemilu serentak nasional terpisah ini menjanjikan peluang yang besar bagi elite politik lokal yang kepemimpinannya berhasil untuk bersaing menjadi elite politik di tingkat nasional.
10. Pemilu serentak nasional yang terpisah dari pemilu serentak lokal diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat menjadi lebih rasional karena perhatian pemilih tidak harus terpecah pada pilihan yang terlampau banyak sekaligus di saat yang sangat terbatas dalam bilik suara.

Dengan begitu, maka para pemilih memiliki waktu yang lebih luang untuk memutuskan pilihan secara matang sebelum mencoblos atau menandai pilihan mereka.​Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) adalah organisasi para sarjana ilmu politik, pemerintahan, hubungan internasional dan administrasi negara yang memiliki cabang di seluruh Indonesia. Saat ini AIPI berusia 34 tahun sejak didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 1985. Sebagai organisasi profesi keilmuan, AIPI terus berkiprah dalam mendorong perkembangan demokrasi di Indonesia dengan berbagai tantangan yang tidak ringan.

Kiprah AIPI dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kehidupan politik di Indonesia diwujudkan melalui berbagai penyelenggaraan Seminar Nasional secara periodik dalam mengulas isu-isu politik strategis dan kontemporer serta pemantapan kehidupan demokrasi di Indonesia. Tradisi setiap Kongres AIPI yang disertai dengan Seminar Nasional terus terjaga hingga pelaksanaan Seminar Nasional ke XXVIII di Jakarta pada 10 Desember 2019 dengan tema: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Penguatan Demokrasi Indonesia ke Depan.

Tema tersebut dianggap sesuai dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini, khususnya di saat elit politik mulai phobia dengan pemilihan umum yang langsung karena dianggap tidak sejalan dengan kepentingan politik elit dan partai politik tertentu. Seminar Nasional yang menghadirkan berbagai ahli di bidang politik dan pemerintahan, menilai bahwa pemilihan umum secara langsung adalah pemilu yang terbaik dalam sistem demokrasi. [**]

 

 

 

____________________

Penulis : DR Ferry Daud Liando, Akademisi Unsrat Manado

Alumni SMP 3 Manado Bakal Berkumpul Besok, Ini Ajakan Liputo

Amir Liputo, SH (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Menjaga dan membina jejaring, relasi baik pertemanan maupun kekeluargaan memang menjadi tuntutan sosial bagi manusia. Untuk kebutuhan itu, diantaranya, maka Alumni Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado berencana menggelar Reuni Akbar, yang dijadwalkan, Kamis (7/3/2019).

Menurut Amir Liputo, SH, selaku Ketua Panitia Pelaksana Reuni Akbar menyampaikan bahwa kegiatan ini akan dihadiri oleh ribuan mantan siswa-siswi SMP 3 Manado dalam rangka untuk mempererat tali silaturahmi antara alumni dan para guru, khususnya yang masih aktif mengajar.

”Tentunya kami juga akan menghadirkan para guru yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Dan nantinya kami akan memberikan cenderamata dari para alumni sebagai bentuk penghargaan atas jasa para guru. Kegiatan ni akan dibuka langsung Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, serta para undangan penting lainnya. Semua Alumni SMP 3 Manado kami harapkan bisa hadir dalam Reuni Akbar ini,” ujar Liputo yang juga politisi PKS Sulut ini, Rabu (6/3/2019) saat diwawancarai wartawan.

Lanjut ditambahkannya lagi, soal kepastian pelaksanaan kegiatan ini akan dihadiri mulai daro angkatan 1976-2010. Selaku penyelenggara adalah Ikatan Alumni SMP Negeri 3 Manado akan menyerahkan bantuan untuk sekolah, berupa komputer, laptop, serta bantuan untuk perbaikan lapangan basket.(*/Redaksi)

Caleg Gerindra Dapil Manado Ini Silaturahmi dan Hibur Warga Jarod

Juwita Setyarini, M.Ikom (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Politisi perempuan yang dikenal santun, mudah melakukan adaptasi ditengah masyarakat dan visioner yang nama lengkap Juwita Setyarini, M.Ikom, Selasa (29/1/2019) saat melakukan silaturahmi di kawasan kuliner Jalan Roda (Jarod) Manado menyapa sejumlah warga Manado yang ada di Jarod. Tidak hanya itu, Ririn sapaan akrab Juwita juga menghibur warag dengan beberapa tembang lagu yang dinyanyikannya.

Setelah berbincang dengan sejumlah aktivis pemuda di Kota Manado, pers dan beberapa tokoh masyarakat di Jarod, Ririn yang juga Artis ini menunjukkan kebolehannya dalam duet melantunkan beberapa lagi. Rahmat salah satu warga Manado mengaku bangga mengenal sosok Ririn selaku politisi muda yang berbakat dan peduli.

”Mudah bergaul Ibu Ririn sebagai Caleg, mampu mendekatkan diri dengan konstituen. Setelah diskusi dengan kami, Bu Ririn juga menyanyikan beberapa lagu untuk menghibur pengunjung Jarod. Saya melihat semangat politisi muda ini luar biasa,” kata Rahmat.

Kebersamaan Juwita Setyarini, M.Ikom bersama artis Manado dan sejumlah tokoh masyarakat (FOTO Suluttoday.com)

Sementara itu, Ririn usai berduet dengan beberapa Artis lokal di Manado yang menghibur masyarakat. Ririn saat diwawancarai sejumlah wartawan menyampaikan pentingnya silaturahmi lintas batas dilakukan dengan masyarakat. Politisi perempuan yang vokal ini mengaku telah menampung sejumlah masukan dan saran masyarakat yang kelak akan diperjuangkannya.

”Selama saya berada di Jarod, banyak hal informasi, suasana baru dan bertambahkan saudara maupun teman. Inilah pentingnya silaturahmi dibangun, tak memandang dari suku, agama dan latar belakang warga ekonomi apapun, kita bergaulnya sama. Komitmen saya adalah memperjuangkan keluhan dari bawah yang jika saya diberikan kesempatan untuk diwujudkan. Politisi harus membangun kecerdasan, kemudian mengedarkan pikiran publik untuk kepentingan masyarakat yang jangka panjang,” tutur Ririn yang didampingi sejumlah teman-teman dan massa militannya.

Akrab warga menyapa Juwita Setyarini (FOTO Suluttoday.com)

Caleg Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kota Manado ini mengapresiasi dialektika dan keunikan tempat kuliner Jarod. Menurutnya Jarod merupakan ruang publik yang melahirkan banyak ide dan pergerakan politik di Sulawesi Utara sehingga perlu kebudayaannya yang positif terus dihidupkan.(*/Redaksi)

Bersama MC kondang di Sulut, Juwita Setyarini menyanyikan lagu perjuangan (FOTO Suluttoday.com)

Juwita, Artis Cantik Ini Berkomitmen Perjuangkan Aspirasi Warga Manado

Juwita Setyarini (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Tampil dengan penuh senyuman, membawa visi perubahan, Juwita Setyarini Soetrisno, M.Ikom atau yang akrab disapa Ririn juga dikenal sebagai Artis Layar Lebar asal Kota Manado ini bertekad berjuang di parlemen membawa anamah warga Manado. Ririn dalam Pemilu 2019 yang akan dihelat tanggal 17 April 2019 ini memutuskan menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk memperbutkan kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Wanita yang punya cukup banyak pengalaman ini memperoleh Nomor Urut 3 sebagai Caleg, khusus Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yakni Kota Manado. Selasa (29/1/2019), saat diwawancarai Juwita menyampaikan bahwa dirinya ikut peduli dan merasa terpanggil demi memperjuangkan aspirasi warga Kota Manado di DPRD Sulut.

”Saya sebetulnya merasa terpanggil untuk berkontribusi memperjuangkan aspirasi warga Manado ke DPRD Sulawesi Utara. Itu sebabnya, telah saya putuskan untuk menjadi Caleg dengan mengusung sejumlah visi perjuangan yang penting bagi perbaikan nasib dan memajukan kesejahteraan, akses kebijakan masyarakat lebih didekatkan,” ujar Ririn.

Sebagaimana diketahui, ketertarikan para selebrity untuk terjun ke dunia politik akhir-akhir ini sangat banyak lewat berbagai partai politik di tanah air. Ririn yang berusia 29 Tahun ini juga punya pengalaman menjadi pesinetron dan presenter di acara pertandingan bola Liga Inggris diberbagai TV Swasta Nasional. Ia juga merupakan Alumnus London School yang berpendidikan S2 media management.

Anak semata wayang dari pasangan Soetrisno dan Lenny Jacinta Sangi, memiliki tekad yang kuat untuk berkiprah didunia politik Sulawesi Utara. Salah satu yang mendorong Ririn memberanikan diri, tambahnya adalah bertujuan mengangkat harkat dan martabat perempuan dalam memajukan kemampuan SDM serta mendorong bakat dan minat perempuan lewat program emansipasi wanita.

”Saya memperjuangkan harkat kaum perempuan. Menunjang dan memajukan pendidikan di Sulut baik pendidikan formal, informal serta mendorong pemerintah bekerja sama dengan DPRD serta lembaga pendidikan agar para pemuda dan pemudi yang putus sekolah bisa di sekolahkan. Selain itu, isu kesejahteraan akan saya konsentrasikan sebagai bagian dari perjuangan politik. Mendorong pemerintah agar kemiskinan dapat ditekan dengan menyiapkan sebuah regulasi yang kuat dan lebih berpihak pd rakyat agar keadilan serta kesetaraan untuk memberantas kemiskinan dapat teratasi dengan baik,” tutur Ririn.

Selain itu, politisi energik tersebut mengatakan ketika dirinya terpilih dia akan mewakafkan diri untuk bersama rakyat Sulut berjuang. Hal itu bukan sekedar janji -janji, akan diwujudkannya. (*/Mat)

iklan1