Tag: DR Ferry Daud Liando

DR Ferry Liando Ingatkan Timsel Penyelenggara Pemilu

DR Ferry Daud Liando S.IP.,M.Si (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Adanya komitmen Tim Seleksi (Timsel) penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melahirkan penyelenggara yang berkualitas perlu diapresiasi. Menurut DR Ferry Daud Liando S.IP.,M.Si Ketua Program Studi Kepemiluan di Pasca Sarjana Unsrat, peran Timsel sangatlah penting dalam menyeleksi para penyelengaga Pemilu.

”Saya yakin komitmen itu bisa terlaksana apalagi tim seleksi kedua penyelengara ini punya track record yang baik. Saya pernah bekerja sama sebelumnya dengan sebagian tim seleksi ini dan saya tau mereka memiliki integritas yang baik dan profesional dslam melakukan tahapan seleksi,” kata Liando.

Dosen Unsrat yang juga pengurus AIPI Kota Manado itu menuturkan bahwa ada hal-hal yang harus menjadi pegangan tim seleksi dalam menyeleksi penyelenggara agar melahirkan komisioner yang profesional. Dalam tahapan seleksi ada satu tahapan penting yang dalam pedoman tidak dicantumkan.

”Tahapan itu adalah proses verifikasi faktual terhadap dokumen yang wajib dimasukan oleh calon. Ketentuannya hanya mensyaratkan bagi setiap calon untuk memasukan sejumlah berkas melengkapi lamaran. Namun demikian tahapan untuk membuktikan kebenaran itu tidsk ada. Padahal belum tentu dokumen yang dimasukan mengandung kebenaran,” tutur Liando.

Ia memberikan contoh diantaranya seperti perlunya dokumen keterangan pengadilan, ijazah, dokumen kependudukan, pengalaman kepemimpinan dan kepemiluan. Calon hanya sebatas memasukan dokumen dan dalam tahapan tidak ada kesempatan bagi tim seleksi untuk memeriksa kebenaran dokumen-dokumen itu.

”Misalnya dalam pengalaman organisasi dan Kepemiluan, calon menuliskan pernah menjabat ketua dalam berbagai organisasi, namun tidak dilampirkan bukti SK kepengurusannya. Harusnya ada tahapan verifikasi faktual untuk membuktikan kepengurusan itu. Karena dalam tahapan seleksi tidsk ada verifikasi faktual maka tim seleksi perlu mengantipaso dengan melakukan cross check untuk membuktikan kebenaran dokumen itu,” kata Liando.

Ditambahkannya lagi, Liando mengingatkan agar tim seleksi bisa mengakses website Pangkalan Data Dikti untuk membuktikan kebasahan ijazah.

”Faktanya selama ini bahwa ternyata Banyak kampus yang tidak terdaftar dan ada mahasiswa yang tidak pernah terdaftar di kampus, tapi punya ijazah,” ucap Liando menutup.

Untuk mengecek kebenaran bukan pengurus parpol, tim seleksi bisa bekerja sama dengan KPU untuk mengakses Sipol atau sistim informasi parpol. Sistim ini memuat semua pengurus parpol di Sulut. Kemudian untuk membuktikan kebenaran domisili, tim seleksi bisa menggunakan sidalih atau sistim informasi daftar pemilih. (*/Redaksi)

GOLKAR RASA JOKOWI

Dr Ferry Daud Liando (Foto Ist)

Dr Ferry Daud Liando, Dosen Unsrat Manado

Terpilihnya Ir Airlangga Hartarto menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah langkah maju. Paling tidak langkah maju untuk sementara. Kedepan “majunya” parpol ini sepertinya masih berpotensi menuai hambatan. Apa dasar?.

Golkar bagaikan gadis seksi yang sejak duluh menggoda. Banyak lawan jenis yang terpikat oleh kecantikannya. Pihak lain yang tersaingi dengan kecantikannya berusaha melululantahkannya, namun pihak lain yang berhasrat tinggi (berkepentingan) atas kemolekannya pasti berusaha menggoda dan kemudian mengendalikanya.

Baru saja dikukuhkan, namun sebagian elit mulai melakukan perlawanan terhadap kepemimpinan ketum baru. Paling tidak itu yang tampak ketika Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengkritik keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar pada Rabu (13/12) malam, yang memutuskan Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar secara aklamasi. Priyo menilai keputusan itu justru berpotensi membuat Airlangga tidak punya legitimasi yang kuat sebagai ketua umum.

Sejak tidak lagi dikendalikan Soeharto, partai ini mulai dirundung banyak persoalan. Berawal dari vonis rakyat sebagai parpol yang harus bertanggungjawab terhadap kecurangan kekuasaan orde baru hingga ditinggalkannya partai ini oleh para tokoh besar seperti Prabowo Subianto, Edi Sudrajat, Wiranto dan Surya Paloh. Mereka mendirikan partai politik baru seperti PKPI, Gerindra, Hanura dan Partai Nasdem. kedasyatan partai Golkar terganggu dengan berdirinya partai-partai itu. Pada Pemilu 2004 Partai Golkar masih muncul sebagai pemenang pemilu dengan menempatkan 128 kursi di DPR RI. Namun, pada pemilu 2009, suara Partai Golkar turun di angka 106 kursi dan pada tahun 2014 hanya meraih 91 kursi dengan 14 persen suara.

Hasil kajian sejumlah lembaga survei menyebutkan bahwa Golkar diprediksi akan terjun bebas pada Pemilu 2019 nanti. Hasil ini seakan memperkuat statmen Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung yang mengungkapkan kegusarannya bahwa Partai Golkar terancam kiamat pada Pemilu 2019 mendatang, (wawancara tempo 14 november 2017).

Selain mendapat perlawan secara internal, Golkar sepertinya belum akan menjadi partai yang mandiri, bebas menentukan nasib sendiri. Airlangga Hartarto merupakan salah satu anggota kabinet Presiden Joko Widodo. Secara struktural antara Presiden Joko Widodo dengan partai golkar tidak memiliki hubungan. Namun secara etika, tidaklah mungkin bagi seorang ketua umum yang merupakan anggota kabinet tidak akan mematuhi “perintah” atasannya. Sebagai bukti bahwa Golkar tetap akan mendukung Joko Widodo pada pemilihan presiden tahun 2019 nanti. Tidak cuma itu bahwa Golkar akan dimanfaatkan sebagai kekuatan politik melawan para kekuatan politik penentang kebijakan penguasa saat ini. Akhirnya Golkar kini punya rasa Jokowi. Bagi Jokowi fakta politik ini tentu amat sangat menguntungkan dan ini adalah proses politik yang wajar namun agak berbeda dengan nasib golkar dikemudian hari.

Seperti Soeharto, Golkar sebagai instrumen politik untuk mendapatkan, menjalankan dan merebut kembali kekuasaan itu. Golkar dikendalikan sedemikian rupa untuk kepentingan politiknya. Sebagai imbalannya, Golkar harus menang dalam setiap pemilu meski dengan segala cara. Konon waktu itu jumlah suara hasil pemilu kerap lebih banyak dari jumlah pemilih. Jumlah kertas suara yang tertusuk jauh lebih banyak ketimbang jumlah pengunjung di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Golkar kini sepertinya masih akan mengalami nasib yang sama yaitu tetap memiliki“nasib partai yang dikendalikan”. Namun bedanya, Golkar dijaman Soeharto itu meski dikendalikan namun diberi kompensasi dengan barang mahal yaitu harus menang dalam pemilu. Namun Golkar djaman now belum tentu diberi jaminan untuk menang karena Joko Widodo punya kepentingan memenangkan parpolnya sendiri yaitu PDIP.

Mengembalikan kejayaan partai golkar atau paling tidak untuk menjaga agar partai golkar tidak punah, maka langkah yang harus dilakukan partai golkar adalah, Pertama melakukan cuci gudang kepengurusan baik dari tingkat pusat sampai ke daerah. Cuci gudang yang dimaksud adalah membersihkan partai golkar dari kader-kader yang tidak diterima publik dan menggantikannya dengan figur yang memiliki reputasi dan prestasi besar. Salah satu kepercayaan publik terhadap partai politik adalah tampilnya nama-nama besar, terhormat dan berpengaruh dalam pucuk pimpinan ataupun dalam kepengurusan,. Mereka merupakan magnet dalam mempengaruhi dukungan publik.

Dari nama-nama politisi besar yang dijaring sebagai calon pemimpin bangsa, tidak ada satupun elit politik partai golkar yang terungkap (LSI, 2017). Tahun 2019 sepertinya Golkar untuk pertama kali tidak akan memiliki andalan untuk di adu dalam kompetisi pemilihan presiden.

Kedua, Golkar harus menjadi parpol mandiri. Selama parpol ini terikat dengan penguasa, maka golkar akan selalu menerima dampak dari ketidaksenangan publik terhadap penguasa. Partai Gerindra menjadi partai penguntit PDIP dan melewati peringkat partai golkar. Gerindra makin berkibar karena menempatkan posisi jauh dari bayang-bayang kekuasaan saat ini. Gerindra sepertinya akan menjadi parpol alternatif pilihan bagi pemilih yang selama ini terkesan tidak puas dengan penampilan penguasa saat ini.

Ketiga, Golkar harus mencari sosok pembaharu sebagai tokoh kuat untuk mempersatukan partai ini. Permasalahan golkar saat ini adalah krisis figur pemersatu. Golkar harus menjadi parpol dewasa. Sifat manja golkar saat Soeharto membuat parpol ini tidak mandiri sehingga ketika tanpa Soeharto maka telah menjadikan parpol ini kian porak poranda, konflik dan belum mencapai ujung hingga sekarang. Kedepan jika PDIP, Demokrat, Gerindra dan Nasdem tidak belajar dari ketidakmandirian ini, maka keempat parpol ini rawan mengalami nasib yang sama. Megawati, SBY, Prabowo dan Surya Paloh tidak mungkin akan menjadi ketua umum seumur hidup. [***]

 

_______________

Catatan: Tulisan ini pernah dimuat di Koran Radar Manado

Menang Telak, Novi Pioh Terpilih Dekan FISPOL Unsrat

DR. Ferry Liando (Foto Ist)

DR. Ferry Liando (Foto Ist)

MANADO – Proses pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Jumat (8/4/2016) akhirnya membawa hasil. Pasalnya dari tiga calon Dekan yang bersaing ketat, Dr Drs. Novi R. Pioh meraih suara terbanyak, pemilihan melalui rapat Senat Tertutup itu dipimpin langsung Ketua Senat FISPOL, Dr Ferry Daud Liando.

Menurut Liando saat dikonfirmasi menyampaikan terkait hasil perolehan suara pemilihan Dekan periode 2016-2020 yang berlangsung di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat ini. Terlihat seluruh mekanisme dijalani dengan demokratis dan dengan suasana penuh kekeluargaan.

”Hasil pemilihan Dekan FISPOL Unsrat, perolehan suara terbanyak Dr. Drs. Novi R. Pioh memperoleh 19 suara, Dr Marcel Mantiri mendapatkan 1 suara, dan Dr Henny Maria Praktikno, 5 suara. Pemilihan ini dihadiri langsung Rektor Unsrat, Prof Ellen Kumaat, dan 16 anggota Senat,” ujar Liando. (Amas)

Ferry Liando: RUU Etika Kelembagaan Wujud Dari Tidak Maksimalnya Parpol

Dr Ferry Daud Liando S.IP,M.Si (Foto Ist)

Dr Ferry Daud Liando S.IP,M.Si (Foto Ist)

MANADO – Intensitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) turun ke Perguruan Tinggi (PT) menyerap masukan para akademisi dalam rangka melengkapi Rancangan Undang-Undang (RUU) kode etik kelembagaan ternyata juga memunculkan kekhawatiran tersendiri. Hal ini terlihat saat tim dari DPR RI berada di kampus Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr Ferry Daud Liando S.IP,M.Si, sebagai salah satu narasumber menyampaikan pendapatkan bahwa munculnya RUU kode etik kelembagaan juga berdampak ganda.

”Secara umum RUU positif, karena ada upaya anggota DPR RI memperbaiki citra mereka yang selama ini dikenal sebagai lembaga ‘kurang beretika’. Sering banting kursi, bahkan adu jotos terjadi di dalam lembaga yang terhormat ini, sehingga mungkin saja ini menjadi dasar RUU etika kelembagaan dibentuk. Saya berharap tidak saja motivasinya mengejar anggaran RUU yang sifatnya materi, tapi bagaimana RUU ini setelah menjadi Undang-Undang membawa dampak positif pada kerja-kerja wakil rakyat yang terhormat,” papar Liando pengajar FISPOL Unsrat Manado ini.

Ferry sapaan akrab Liando bahkan menilai dengan adanya RUU etik kelembaaan membawa kesimpulan bahwa kerja-kerja partai politik (Parpol) belum berjalan maksimal. Dimana menurut Liando Parpol yang memiliki peran mengkader anggotanya agar menjadi politisi yang memiliki etika tidak berjalan dengan optimal.

”Dengan adanya RUU ini juga menggambarkan kalau Parpol belum maksimal dan bisa jadi gagal dalam menjalankan fungsinya. Parpol sebagai sarana kaderisasi seluruh kadernya agar menjadi politisi handal dan memiliki etika dalam berpolitik malah tidak berjalan dengan baik, seharusnya di lembaga DPR RI regulasi yang mengatur masalah etika tidak perlu dibuat semacam ini. Masing-masing wakil rakyat sudah memiliki standar etika sebagaimana dianjurkan dalam kita dari agama masing-masing, saya khawatirnya RUU ini hanya mengejar ‘proyek’ sehingga akhirnya tidak membawa efek jera bagi anggota DPR RI,” ujar Liando. (Amas Mahmud)

Kunjungan MKD DPR RI, Rektor Unsrat: Terima Kasih Kedatangannya

Kantor Rektorat Unsrat Manado

Kantor Rektorat Unsrat Manado

MANADO – Dalam rangka menyerap pendapat dan meminta masukan kajian akademis dari para akademisi di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Selasa (21/4/2015) mendatangi kantor Rektorat Unsrat Manado. Kedatangan tim yang dipimpin langsung KH. Surahman Hidayat MA yang juga sebagai Ketua MKD DPR RI itu diterima Rektor Unsrat Prof. Ellen Kumaat.

Hidayat dalam pemaparannya menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang etika kelembagaan. Dirinya berharap para akademisi Unsrat dapat memberikan masukan, koreksi dan rekomendasi menyangkut hal tersebut. ”Kami sebelum ke Unsrat memang telah berdiskusi dengan anggota DPRD Provinsi Sulut, berbagai pendapat dan masukan kami tampung. Hal ini bertujuan untuk mematangkan RUU etika kelembagaan secara naskah akademik. Para akademisi Unsrat kami harapkan bisa menyampaikan koreksi, usulan dan tentu masukan yang berkualitas dalam rencana penyusunan undang-undang ini,” ujar Hidayat yang juga anggota Fraksi PKS DPR RI ini.

Sementara itu, Prof Ellen Kumaat selain menyampaikan selamat datang kepada rombongan, juga menitipkan soal pembanguan Rumah Sakit Unsrat yang sampai saat ini belum dirampungkan untuk kemudian dibantu pemerintah pusat. ”Terima kasih atas kedatangan tim MKD DPR RI di Unsrat, kami berharap diskusi ini membawa dampak positif dalam penyusunan undang-undang etika kelembagaan selanjutnya. Ada beberapa titipan kami, diantaranya tolong dibantu terkait pembangunan Rumah Sakit Unsrat yang sementara dibangun, namun hingga saat ini belum selesai pembangunannya,” tutur Kumaat.

Kegiatan ini menghadirkan Dr Ronny A Maramis SH,MH, dosen Fakultas Hukum Unsrat Manado, dan Dr Ferry Daud Liando S.IP,M.Si, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Unsrat Manado, dan moderator Drs Ronny Gosal, M.Si. Beberapa dosen serta mahasiswa Pasca sarjana Unsrat ikut memberikan saran dalam kesempatan tersebut. (Amas Mahmud)

 

iklan1