Tag: dugaan korupsi

Dugaan Korupsi Pengadaan e-KTP ‘Mengendap’, Ini Data ICW

Ilustrasi perilaku korupsi (Foto Ist)

Ilustrasi perilaku korupsi (Foto Ist)

JAKARTA – Terhimpun, sejak 30 Juni 2016, tercatat ada 755 kasus dugaan korupsi yang masih dalam tahap penyidikan di 3 institusi penegak hukum. Terbanyak yakni sedang ditangani oleh kejaksaan dengan total 527 kasus.

“Pada semester II 2015, aparat penegak hukum memiliki 911 kasus korupsi yang masih ada di tahap penyidikan,” kata Peneliti ICW Wana Alamsyah dalam jumpa pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (28/8/2016).

“Hasil pemantauan atas perkembangan penanganan kasus tersebut pada semester I 2016 ditemukan hanya 156 kasus yang naik ke tahap penuntutan. Sedangkan sisanya masih di tahap penyidikan. Tunggakan terbesar adalah kejaksaan 527 kasus, kepolisian 211 kasus, dan KPK 17 kasus,” imbuhnya.

Wana selanjutnya menjelaskan beberapa contoh kasus yang masih dalam tahap penyidikan. Pertama adalah kasus dugaan korupsi pengadaan UPS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang menimbulkan kerugian negara Rp 50 miliar.

Selanjutnya ada dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2012. Kerugian negara yang ditimbulkan ditaksir mencapai Rp 1,12 triliun.

“Ada juga kasus dugaan pengadaan mobil pusat layanan internet kecamatan di Kemenkominfo yang melibatkan Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo Doddy Nasiruddin,” jelas Wana.

Kasus lainnya ada pula dugaan korupsi penanaman pohon di Pertamina Foundation, pembangunan stadiun Gelora Bandung Lautan Api, hingga dugaan korupsi pengadaan buffer stock yang menyeret mantan Menkes Siti Fadilah.

ICW berkesimpulan, penindakan kasus korupsi pada semester I 2016 mengalami penurunan. Inpres no 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional diduga ikut berkontribusi terhadap penurunan ini.

“Diduga Inpres ini menjadi penyebab menurunnya kinerja penyelidikan aparat penegak hukum (APH). Hal ini karena APH mulai menunda mengungkap status kasus atau status tersangka kepada publik,” tutur Wana.

“Pimpinan KPK yang baru nampaknya sudah mulai memulihkan kinerja penindakan KPK. Presiden harus cepat tanggap dalam isu yang kaitannya dengan KPK. Hal tersebut terbukti dalam kasus cicak vs buaya jilid 3,” lanjutnya yang dilansir Detik.com, Minggu (28/8/2016). (*/Ghopal)

Soleman Awad: Kita Menyerahkan Sepenuhnya ke Kejati Sulut

Ilustrasi, salah penggunaan dana Bansos (Foto Ist)

Ilustrasi, salah penggunaan dana Bansos (Foto Ist)

MANADO – Dugaan kasus korupsi yang mencuat di Kantor Kementerian Agama Sulawesi Utara (Sulut) ‘menghentakkan’ warga di daerah ini. Pasalnya, ada oknum Kementerian Agama (Kemenag) Propinsi Sulut, diduga melakukan penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) untuk bantuan rumah ibadah dan kini sedang diperiksa kejaksaan tinggi (Kejati) Sulut.

Soleman Awad, Kepala kantor Kemenag Sulut saat dikonfirmasi wartawan, Senin (4/5/2015) kemarin menyampaikan, persoalan ini masih dalam proses verifikasi kebenarannya oleh pihak Kejati Sulut karena ada aduan masyarakat terkait penyelewengan bantuan sosial untuk rumah ibadah ke Kejati Sulut.

“Kita (Kemenag Sulut, ‎) menyerahkan sepenuhnya kepada Kejati Sulut untuk menyelesaikan hal tersebut karena sudah menjadi tupoksi mereka. Saya pun selaku Kepala Kemenag Sulut akan bersikap kooperatif agar proses ini cepat diselesaikan,” ucap mantan Kepala kementerian Agama Kota Kotamobagu ini.

Lanjut disampaikan Soleman bahwa saat ini Kemenag Sulut masih menunggu laporan Kejaksaan Sulut apakah dugaan ini benar adanya. ”Saya masih menunggu hasil dari Kejati Sulut karena tidak tau persis masalahnya. Konon katanya dana bantuan sosial ini diberikan tahun 2013 dan saat itu saya belum menjabat Kepala Kemenag Sulut,” terangnya.

Sekedar diketahui, berdasarkan sumber resmi media ini di Kejati Sulut menjelaskan bahwa proses tersebut sedang masuk dalam tahap penyidikan dan ada tersangka atau tidak nanti akan diperoleh setelah penyidikan selesai. “Sementara dalam lidik, dan ada tersangka atau tidak akan diperoleh setelah lidik selesai,” jelasnya. (Amas Mahmud)

Terkesan Tendensius, Sulut Corruption Watch dan GMNI Kuliti TCW

Ilustrasi, penuntasan korupsi

Ilustrasi, penuntasan korupsi

TOMOHON – Kiprah lembaga Sulut Corruption Watch (SCW) tak perlu diragukan lagi dalam hal menuntaskan kasus korupsi di Sulawesi Utara (Sulut), namun kali ini SCW sepertinya harus angkat bicara terkait ulah Tomohon Coruption Watch (TCW) yang dinilai tebang pilih dalam upaya mendorong penuntasan kasus korupsi di Kota Tomohon.

”Kehadiran Tomohon Coruption Watch (TCW) di Kota Tomohon yaitu untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang ada di Kota Tomohon, bukan mengambil fungsi lain. Bahkan kami mendukung TCW untuk mengungkap semua kasus korupsi yang ada di Kota Tomohon serta kami manantang TCW untuk mendesak aparat hukum di Tomohon memeriksa semua Organisasi penerima Dana Hibah dari Pemkot Tomohon,” tegas Novie Ngangi, Ketua SCW pada Suluttoday.Com.

Tambah Ngangi menantang lagi TCW untuk tidak menerapkan sistem standar ganda, jika adalah dugaan korupsi di instansi manapun harus berani disuarakan untuk diusut tintas. Apalagi terkait organisasi penerima dana hibah dari pemerintah daerah, jika itu dilakukan maka TCW akan menjadi LSM yang patut menjadi contoh di Tomohon.

”Terutama Pramuka dan KONI yang setiap tahunnya menerima Dana Hibah dari Pemkot Tomohon yang dananya tergolong besar. Usut Penerima Dana Hibah, KONI, Pramuka dan lain-lain. Jangan hanya KNPI donk. Kasihan kalau hanya KNPI yang baru sekali menerima dana hibah, dan paling kecil di semua Kota/Kabupaten se-Sulut. Yaitu hanya 100 juta, agar supaya TCW objektif,” ucap Ngangi menutup.

Hal senada diungkapkan oleh pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Tomohon, melalui Sekretaris Umum GMNI Cabang Tomohon, Boris Kurama meminta TCW adil dan objektif dalam mendorong suatu kasus tertentu, jangan terkesan tendensius.

”Agar kehadiran TCW di masyarakat bukan kepentingan kelompok atau golongan tertentu, tapi untuk kepentingan banyak orang. Jadi buktikan bahwa TCW adalah organisasi anti korupsi yang objektif, bukan organisasi tunggangan kelompok tertentu,” ungkap Boris. (Amas Mahmud)

iklan1