Tag: e2l

LSI: Petahana Masih Perkasa, Olly Bagai Matahari Tunggal

Berlangsungnya pemaparan data Survei LSI (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Diprediksi peluang petahana merebut kembali kursi Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) pada Pilkada Serentak, Rabu 9 Desember 2020 berlangsung tanpa beban berat. Dimana hajatan akbar demokrasi 5 (lima) tahunan yang akan dihelat nantinya penuh dengan kontestasi. Ada beberapa kontestan yang berlaga dalam Pilgub Provinsi Sulut dipastikan saling merebut kekuatan antara penantang dan calon petahana.

Berdasarkan Survei Konsultan Citra Indonesia (KCI) Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Minggu (9/8/2020) yang disampaikan Peneliti Senior LSI, Ikrama Masloman dalam konferensi pers di Hotel Aston Kota Manado memaparkan bahwa peluang Olly Dondokabey (OD) selaku Gubernur Sulut dalam Pilgub 2020, sebagai petahana relatif kuat. Dimana perolehan hasil survei menempatkan elektabilitas petahana di atas 60%.

‘’Dari aneka data yang ditemukan dalam survei, posisi petahana dalam kontestasi Pilgub Sulawesi Utara begitu perkasa. Capaian di atas 60% elektabilitas bagi petahana itu dalam kalkulasi elektoral cukup kuat. Barisan para penantang suaranya di bawah 10%, artinya daya dongkrak penantang belum kuat. Dengan tersisa 5 bulan jelang pencoblosan, maka para penantang masih punya peluang mendongkrak elektabilitas mereka,’’ ujar Ikrama, jebolan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini.

Tak hanya itu, LSI juga menyampaikan hasilnya yang dihimpun melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, survei yang dilakukan dengan margin of error 3,5% itu melansir, dimana ketika ada tsunami politik barulah petahana dapat dikalahkan. Bila dinamika politik berlangsung secara normal, tak ada insidentil atau semacam ledakan politik yang drastik, hal bisa berpeluang mempengaruhi kemenangan petahana.

‘’Jarak petahana elektabilitas dan penantang di Pilgub Sulut masih jauh. Belum lagi posisi strong supporting (pendukung yang kuat/militan) yang menjadi nilai lebih dari petahana. Kita juga menemukan presisi, dimana masyarakat saat ditanya keterkenalan figur, kesukaan terhadap nama-nama figur yang disodorkan menghasilkan keberadaan petahana masih terlampau kuat. Kecuali ada blunder politik yang maha dahsyat, barulah posisi petahana terkalahkan,’’ kata Ikrama di hadapan wartawan.

Peneliti yang dikenal kalem, tampil dengan analisis yang tajam di media Televisi Nasional itu mengakui bahwa masa militant semua figur bakal calon Gubernur Sulut ada dalam tiap segmen pemilih. Namun, ketika dikomparasikan dan dipadukan, posisi petahana masih dominan. Banyak pemilih, tambahnya yang menghendaki OD melanjutkan lagi kepemimpinan sebagai Gubernur Sulut 2 (dua) periode dengan alasan yang bervariasi.

Ikrama Masloman saat diwawancarai wartawan (Foto Suluttoday.com)

‘’Yang jadi ladang rebutan suara adalah pada masa pemilih mengambang atau swing voters. Kemudian, elektabilitas yang tinggi bagi petahana kebanyakan disumbangkan dari kepuasan, keberhasilan program dan implementasi kebijakan yang berhasil dilaksanakannya. Kebanyakan masyarakat dari hasil survei kita, saat ditanya mereka puas dengan kinerja petahana,’’ tutur Ikrama tegas.

Selain itu, Survei LSI Denny JA yang dilakukan di Sulut pada bulan April 2020 ini melibatkan 800 responden, survei dilakukan dengan sample di seluruh Kabupaten/Kota se-Sulut menyebutkan kekuatan petahana dengan atribusi program dan capaian yang telah dilakukan menjadi salah satu kekuatan mendongkrak elektabilitas OD. Seperti dipaparkan Ikrama, dimana tergambar dari elektabilitas para bakal calon Gubernur, petahana didukung sebesar 62%, posisi selanjutnya Christiany Eugenia Paruntu (CEP), 9,3%. Kemudian, ada Elly Engelbert Lasut (E2L) mendapat dukungan sebesar 6,7%, GS Vicky Lumentut (GSVL) 4,5%, Vonny Anneke Panambunan (VAP) 3,3%, setelahnya Stefanus Vreeke Runtu (SVR) 0,3%, dan mereka yang belum menentukan pilihan sebesar 13,9%.

(*/Bung Amas)

Nasib E2L dan Imba di Mata Akademisi Hukum Unsrat

Toar Palilingan, SH.,MH (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Posisi dan peluang Elly Engelbert Lasut (E2L) bersama Jimmy Rimba Rogi (IMBA) sebagai bakal calon Wali Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) serta calon Wali Kota Manado ramai diperbincangkan. Berbagai pandangan deras mengalir, ada yang menilai E2L dan IMBA akan terjegal, lalu terancam tak mengikuti kontestasi Pilkada Serentak.

Ketika dimintai tanggapan, Toar Palilingan, SH.,MH, pengamat hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menyarankan agar E2L maupun IMBA tidak terburu-buru dalam kondisi saat ini. Dirinya menyebut perlu pengetahuan terkait berkas atau kesiapan administrasi yang disiapkan dari masing-masing bakal calon tersebut.

“Untuk kedua bakal calon hanya bisa dikomentari kalau dokumen yang akan disertakan saat pendaftaran bisa diakses walaupun hal itu merupakan domein lembaga independen KPU yang tidak bisa di intervensi sekalipun melalui opini atau tekanan lainnya,” kata Toar, Selasa (14/7/2020).

Tambah Toar bahwa guna menghindari kesalahan, maka perlu berbagai pihak menahan diri, mencermati situasi yang berkembang. Akademisi vokal itu menilai PKPU harus diketahui secara baik sebagai acuan dari para bakal calon menyiapkan berkas-berkasnya.

“Karena kita tidak boleh berspekulasi dengan dokumen lama karena bisa saja persyaratan yang diminta PKPU tersebut menjadi dasar diterbitkannya dokumen baru yang dikeluarkan kementerian Kumham/ Lapas mengacu pada pkpu baru pasca putusan MK,” ujar Toar tegas.

Dengan tegas, Toar juga mengingatkan bakal calon E2L dan IMBA, serta berbagai elemen masyarakat untuk tidak gegabah dalam kondisi saat ini. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi kecolongan atau penjebakan.

“Kita harus menunggu sedikit supaya tidak terjebak adanya manuver penjegalan calon,” ucap Toar menutup.

(*/Bung Amas)

E2L Lepas Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Talaud

Bupati Elly Lasut saat melepas Tim Gugu Tugas Talaud (Foto Istimewa)

TALAUD, Suluttoday.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud semakin serius dalam melakukan langkah – langkah pencegahan dan persiapan penanganan Covid-19. Hal ini di buktikan dengan, Pelepasan Tim Gugus Tugas yang di khususkan untuk pencegahan dan penanganan wabah Pandemi Covid-19 yang saat melanda tanah air.

Pelepasan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang di gelar di Pantai Wisata Melonguane ini, dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Talaud, dr. Elly Engelbert Lasut. Rabu (15/4/2019), dalam sambutannya, Bupati menekankan agar perilaku masyarakat dalam hal Social Distancing, Physical Distancing harus menjadi prioritas.

“Social Distancing dan Phisical Distancing harus menjadi prioritas, menggunakan masker serta mencuci tangan juga sangat penting. Perilaku ini harus sosialisasikan kepada seluruh masyarakat sampai di tingkat desa. Di kabupaten Kepulauan Talaud, saat ini sudah memiliki dua Rumah sakit yang akan menjadi tempat rujukan, walaupun yang sudah siap saat ini hanya Rumah Sakit Mala. Karena telah memiliki satu kamar khusus yang sudah siap optimal untuk melakukan perawatan jika seandainya ditemukan ada kasus positif Covid-19 di kab. Kepl. Talaud,” tutur Bupati.

Lasut juga telah memastikan, bahwa ada dua hal dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yaitu malakukan upaya pencegahan di bidang Kesehatan dan melakukan upaya pencegahan antisipasi dampak di bidang ekonomi.

“Dan dua hal tersebut adalah petunjuk dari Presiden, Petunjuk dari Gubernur dan akan kita jabarkan di kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga bisa terlaksana hingga ke tingkat desa,” pungkas Bupati.

Turut hadir dalam acara ini, Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Drs. Moktar Arunde Parapaga, Kapolres Kepulauan Talaud, Dandim 1312 Talaud, Kajari Melonguane, Ketua PN Melonguane, Danlanal Melonguane. Terkait teknis Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kepulauan Talaud Ini, Kabag Humas dan Protokoler Setda Kepulauan Talaud, Fanmy Unsong menjelaskan bahwa Tim Gugus Tugas Covid-19 ini terbagi dalam tujuh Tim.

“Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kepulauan Talaud ini terbagi dalam tujuh Tim, dimana setiap tim bertanggung jawab membawahi beberapa kecamatan, dari total 19 Kecamatan yang ada Kabupaten Kepulauan Talaud. Dan setiap Tim Gugus Tugas Covid-19 ini, dipimpin langsung oleh Forkopimda Kepulauan Talaud. Dan anggota Tim ini terdiri dari beberapa unsur,” ungkap Fanmy.

Fanmy menambahkan, dalam pelaksanaanya, Gugus Tugas Covid-19 Kab. Kepl. Talaud ini akan bekerja sama dengan Satuan Tugas Covid-19 yang ada di tingkat Kecamatan.

“Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kepulauan Talaud ini, akan melakukan tugas untuk melakukan Audiensi, Pendataan, Pemantauan, Kunjungan ke desa padat karya, Monitoring, serta Pelaporan Penanggulangan Bencana,” tukas Fanmy.

Dengan rincian sebagai berikut : 1. Melaksanakan Audiensi dengan Gugus Tugas Kecamatan : a). Penanganan orang Pelaku Perjalanan (Isolasi Mandiri) b). Penanganan ODP, PDP ke Puskesmas c). Pola dan Metode Koordinasi dengan Kelurahan dan Desa tentang penanganan Covid-19 dan dampaknya. 2. Pendataan Pelaksanaan Penanganan Covid-19 dan Padat Karya Desa:

a). Desa Siap Pangan (Tanaman dan Ternak) b). Desa Cerdas (Rekrutmen Guru Paud) c). Desa Sehat (Rekrutmen Tenaga Medis) d). Desa Tanggap Covid-19 (Metode dan Pola Penanganan orang Pelaku Perjalanan, ODP, PDP) dan orang yang termasuk kategori PDP dan OPD akan diumumkan di desa. 3. Pemantauan lokasi penanganan Covid-19 dan Padat Karya Desa secara random. 4. Melaksanakan kunjungan ke lokasi Padat Karya Desa. 5. Pelaksanaan monitoring Penanggulangan Bencana. 6. Mendukomentasikan laporan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana.

“Jadi mulai saat ini, tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, akan secara intens turun ke kecamatan dan Desa untuk memantau setiap Gugus Tugas Covid-19 di tingkat Kecamatan dan Desa,” Pungkas Kabag Humas dan Protokoler Setda Kab. Kepl. Talaud, Fanmy Unsong. (hwe)

Warga Pertanyakan Baliho E2L Gunakan Lambang NasDem

Baliho Elly Lasut (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tak ada proses yang jalan tertib dan seragam, politik memang selalu penuh dinamika. Seperti itu yang kini terpotret ditengah masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) jelang Pilkada Serentak 2020. Sejumlah warga sepertinya penasaran, bercampur ragu cara berpolitik sosok Elly Engelbert Lasut (E2L). Pasalnya, beberapa baliho E2L menggunakan lambang Partai NasDem menuai perhatian publik.

“Di beberapa tempat kami melihat ada baliho Pak Elly Lasut yang disosialisasikan untuk maju di Pilgub Sulawesi Utara. Tapi agak aneh, kami penasaran dan menaruh curiga bertanya-tanya, kenapa ya beliau memakai lambang Partai NasDem?. Kan beliau ini yang kami tau bukan kader NasDem,” ujar Usman Lihawa, warga Kota Manado, Sabtu (28/3/2020).

Tidak hanya itu, Fatiya warga Manado yang satu ini juga menuturkan bahwa apa yang dilakukan E2L bila beliau bukan kader NasDem adalah cara yang kurang elok. Meski begitu, menurut Fatiya harusnya kader Partai NasDem mempertanyakan manuver politik dari E2L.

Baliho E2L yang menggunakan lambang NasDem (Foto Suluttoday.com)

“Kalau kebenarannya bahwa Pak Elly ternyata bukan kader NasDem lantas dibaliho menggunakan lambang NasDem, ini bertanda tidak elok. Beliau harus mengajarkan cara-cara berpolitik yang lebih elegan. Saya berpendapat, harusnya kader Partai NasDem pertanyakan ini di internal. Akhirnya orang-orang beranggapan Pak Elly adalah kader NasDem, padahal kan saya tau beliau ini di Partai Berkarya,” tutur Fatiya.

(*/Red)

Terkait Dianulirnya Elly Lasut, KPU Sulut Tabrak Aturan? Bagaimana Bawaslu

Elly Lasut (Foto Suluttoday.com)

Elly Engelbert Lasut (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Polemik antara Elly Engelbert Lasut (E2L) versus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) akhirnya mencapai titik puncak. Adu jurus terampuh diperagakan di ruang pengadilan. Masing-masing kubu ngotot pada pendirian. KPU dianggap kangkangi aturan. Namun Yessy Cs tak bergeming. Bola panas akhirnya bergulir ke arah Bawaslu.

Babak akhir sidang musyawarah sengketa Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada) antara bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, E2L dan David Bobihoe (DB) selaku Pemohon dengan KPU Sulut selaku Termohon, berakhir panas.

Sidang yang digelar Bawaslu Sulut, Sabtu (12/9/2015) malam, di Hotel Sintesa Peninsula Manado dengan agenda pembacaan kesimpulan Pemohon dan Termohon, berujung tanpa kata sepakat dua belah pihak yang bersengketa.

Selesai memaparkan kesimpulan masing-masing, pimpinan Bawaslu Sulut yang terdiri dari Herwyn Malonda, Johnny Suak dan Syamsurizal Musa, memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan musyawarah. Namun, setelah memanfaatkan waktu sekitar 1 jam, pihak yang bermusyawarah sepakat untuk tidak sepakat.

KPU Sulut tetap menolak mengakomodir E2L sebagai calon Gubernur Sulut pada Pemilukada 9 Desember 2015.

KPU SULUT TABRAK ATURAN
E2L layak diakomodir sebagai calon Gubernur bersama pasangan Wakil Gubernurnya, DB. Penegasan itu dilontarkan pihak Pemohon melalui kuasa hukumnya, Febro Takaindengan. Kesaksian dan fakta yang dipaparkan para saksi ahli selama sidang musyawarah, menegaskan hal itu.

Saksi fakta, Sururudin yang merupakan kuasa hukum di kantor Yusril Ihza Mahendra, yang diketahui menjadi kuasa hukum Jumanto saat melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK), menjelaskan Jumanto yang legal standing untuk menggugat UU Nomor 1 Tahun 2015 di MK masih berstatus sebagai klien masa pembinaan sampai 30 Juni 2017.

“Dalam putusan MK tidak menyinggung tentang pembebasan bersyarat. Bahwa permohonan Pemohon memiliki status sama dengan Jumanto. Bahwa pemohon sesuai dengan putusan MK seharusnya dapat ditetapkan sebagai calon,” jelas Takaindengan.

Pihak KPU diminta membatalkan putusan yang menggugurkan E2L. Sebab putusan itu bertentangan dengan aturan KPU, Kemenkumham serta putusan MK.

Berbagai bukti telah menjelaskan bahwa KPU Provinsi Sulut telah melakukan banyak pelanggaran. KPU telah melakukan tindakan melawan hukum dengan membuat surat/dokumen yang bersifat manipulatif. Telah keliru menyatakan tidak memenuhi syarat kepada Pemohon dan telah melakukan sejumlah pelanggaran kode etik.

Sebelumnya, pada pembacaan kesimpulan pihak Pemohon melalui kuasa hukum Febro Takaindengan sempat mengutip pernyataan saksi ahli bahasa, Femmy Lumempouw, yang mengatakan bahwa ahli menerangkan masa adalah waktu dimana seseorang itu berada. Tahanan adalah rintangan, hambatan, orang yang dihambat kemerdekaannya di dalam penjara. Penjelasan itu hendak memastikan apa status E2L sesungguhnya.

“Ahli menerangkan kata mantan belum masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia. Bahwa ahli menerangkan kata bebas adalah merdeka. Artinya terlepas dari hambatan, rintangan atau bebas dari penjara atau lapas. Bahwa ahli menerangkan bahwa terpidana adalah orang yang menerima putusan yang memiliki hukum tetap dari hakim di pengadilan,” tutur Takaindengan.

KPU TEGASKAN TIDAK KELIRU
Palu kebijakan yang diayunkan KPU Provinsi Sulut sudah berjalan sesuai rel aturan perundang-undangan. Ketua KPU Sulut, Yessy Momongan memastikan, pihaknya tidak keliru menafsir amar putusan MK. Baginya frasa mantan naraidana berarti seseorang yang telah tuntas menjalani masa hukuman. Pernyataan itu mementahkan keterangan Jumanto. Menurut Momongan, legal standing putusan MK status bebas bersyarat Jumanto.

KPU juga membantah saksi dari kubu E2L yang menyatakan Fathor Rasid yang bersama Jumanto mengadakan judicial review tidak maju dalam Pemilukada serentak tahun ini. KPU telah mengecek namanya tidak ada. “Jika melanggar pasti akan ditindak oleh Panwas,” tandasnya.

KPU memiliki alasan tidak meloloskan pasangan E2L-DB berdasarkan salinan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor – 273.PK.01.05.06 tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014, yang tertulis bahwa tanggal bebas akhir Pemohon adalah 24 Agustus 2016. Dijelaskan, belum selesainya Pemohon menjalani pidana tersebut dikuatkan oleh keterangan Kanwil Kemenkumham yang menyatakan bahwa status terpidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat masih menjalani pidana. Cuma pidananya adalah pidana bersyarat karena dibebaskan bersyarat seperti yang dimaksudkan aturan tersebut sebagai klien pemasyarakatan. Dengan demikian Pemohon masih berstatus sebagai terpidana yang sedang menjalani pembinaan tahap akhir.

“Seseorang disebut sebagai mantan terpidana adalah sejak yang bersangkutan selesai menunaikan segala kewajiban hukumnya melalui serangkaian alur sistem pemasyarakatan yang harus dilalui oleh semua terpidana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana,” terang pihak Termohon.

KEPUTUSAN AKHIRI KE BAWASLU
Tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, mengharuskan Bawaslu untuk mengambil keputusan. Siapa yang harusnya menjadi pemenang dari pertarungan ini.

Pimpinan Bawaslu Sulut, Johnny Suak, ketika mendapatkan kesempatan untuk memberikan tanggapan dalam sidang musyawarah Sabtu akhir pekan lalu, mengartikan bahwa sesuai aturan, dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, pimpinan musyawarah menuangkan hasil musyawarah dalam berita acara musyawarah.

“Kemudian lanjut pada pasal 3, keputusan sebagaimana dimaksud ayat 2 yang sudah disepakati diserahkan kepada Bawaslu. Kita akan mempertimbangkan keterangan Pemohon, Termohon, pihak terkait, lembaga pemberi keterangan, serta bukti-bukti yang dikemukan dalam musyawarah,” paparnya.

“Mau tidak mau kami harus mengambil keputusan seperti itu. Keputusan yang dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dalam keputusan Bawaslu Provinsi yang akan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota,” urai Suak.

Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda, memastikan telah mengupayakan musyawarah kedua pihak sesuai aturan untuk menemukan solusi. Namun ketika keduanya mengeras, Bawaslu akan memutuskan episode akhir drama ini.

“Pasti kita sudah mengetahui bahwa masing-masing pihak bersikukuh pada dalil, petitum, fakta yang menurut masing-masing pihak mempunyai kebenaran masing-masing dari sisi masing-masing. Ibarat kita berjalan, satu ke barat dan satu ke timur, satu ke Aceh dan satu lagi ke Papua. Sampai kapanpun tidak akan ketemu,” ujar pimpinan sidang, Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda.

Musayawarah pihak E2L yang diwakili pengacaranya Febro Takaindengan dan Ketua Tim Pemenangan E2L Victor Rompas dengan pihak KPU Sulut yang terdiri dari, Yessy Momongan, Ardilles Mewoh, Zulkifli Golonggom, Fachrudin Noh, Vivi George, tidak tidak mendapatkan kata sepakat. Meskipun kecewa karena tidak terjadi kesepakatan antara pihak Pemohon dan Termohon, Bawaslu siap menindaklanjuti sidang sengketa Pemilukada antara E2L versus KPU Sulut dengan agenda keputusan, paling lambat Rabu, 16 September 2015.

“Hasil musyawarah sepakat untuk tidak sepakat. Memang ada hal penting yang kami dengarkan menyerahkan sepenuhnya kepada kami apapun keputusannya. Walaupun berat, bola panas ada ke kami. Kami berharap kita semua berdoa supaya kami bisa membuat keputusan,” ucap Malonda.

“Kami merasa inilah beban yang sangat berat yang harus kami pikul. Sepakat tidak sepakat dalam proses musyawarah, tetapi sepakat menyerahkan ke kami proses ini supaya diambil putusan karena kalau lihat Undang-Undang, ini adalah titik awal dari proses selanjutnya. Apakah langsung ditetapkan sebagai calon atau akan melakukan upaya hukum banding atau juga bisa saja ada putusan dilakukan verifikasi lagi. Segala kemungkinan bisa saja terjadi,” sambungnya.

Diketahui, sebelumnya KPU Sulut tetap konsisten dengan keputusannya untuk tidak mengakomodir E2L sebagai calon Gubernur. KPU kemudian mengembalikan keputusan sepenuhnya ke Bawaslu.

“Kami telah sepakat antara Pemohon dan Termohon, hasil musyawarah Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan keputusan akhir ke pimpinan musyawarah,” tandas Ketua KPU Sulut, Yessy Momongan.

“Apapun hasilnya kami menghormati, menghargai secara objektif dan terbuka dan akan ditindaklanjuti oleh kami dalam hal ini Termohon. Itulah kesepakatan dalam musyawarah kami setelah diberikan waktu yang cukup untuk kami musyawarah, terima-kasih,” kunci Momongan. (Tim Redaksi)

iklan1