Tag: e2l

E2L Lepas Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Talaud

Bupati Elly Lasut saat melepas Tim Gugu Tugas Talaud (Foto Istimewa)

TALAUD, Suluttoday.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud semakin serius dalam melakukan langkah – langkah pencegahan dan persiapan penanganan Covid-19. Hal ini di buktikan dengan, Pelepasan Tim Gugus Tugas yang di khususkan untuk pencegahan dan penanganan wabah Pandemi Covid-19 yang saat melanda tanah air.

Pelepasan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang di gelar di Pantai Wisata Melonguane ini, dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Talaud, dr. Elly Engelbert Lasut. Rabu (15/4/2019), dalam sambutannya, Bupati menekankan agar perilaku masyarakat dalam hal Social Distancing, Physical Distancing harus menjadi prioritas.

“Social Distancing dan Phisical Distancing harus menjadi prioritas, menggunakan masker serta mencuci tangan juga sangat penting. Perilaku ini harus sosialisasikan kepada seluruh masyarakat sampai di tingkat desa. Di kabupaten Kepulauan Talaud, saat ini sudah memiliki dua Rumah sakit yang akan menjadi tempat rujukan, walaupun yang sudah siap saat ini hanya Rumah Sakit Mala. Karena telah memiliki satu kamar khusus yang sudah siap optimal untuk melakukan perawatan jika seandainya ditemukan ada kasus positif Covid-19 di kab. Kepl. Talaud,” tutur Bupati.

Lasut juga telah memastikan, bahwa ada dua hal dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yaitu malakukan upaya pencegahan di bidang Kesehatan dan melakukan upaya pencegahan antisipasi dampak di bidang ekonomi.

“Dan dua hal tersebut adalah petunjuk dari Presiden, Petunjuk dari Gubernur dan akan kita jabarkan di kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga bisa terlaksana hingga ke tingkat desa,” pungkas Bupati.

Turut hadir dalam acara ini, Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Drs. Moktar Arunde Parapaga, Kapolres Kepulauan Talaud, Dandim 1312 Talaud, Kajari Melonguane, Ketua PN Melonguane, Danlanal Melonguane. Terkait teknis Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kepulauan Talaud Ini, Kabag Humas dan Protokoler Setda Kepulauan Talaud, Fanmy Unsong menjelaskan bahwa Tim Gugus Tugas Covid-19 ini terbagi dalam tujuh Tim.

“Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kepulauan Talaud ini terbagi dalam tujuh Tim, dimana setiap tim bertanggung jawab membawahi beberapa kecamatan, dari total 19 Kecamatan yang ada Kabupaten Kepulauan Talaud. Dan setiap Tim Gugus Tugas Covid-19 ini, dipimpin langsung oleh Forkopimda Kepulauan Talaud. Dan anggota Tim ini terdiri dari beberapa unsur,” ungkap Fanmy.

Fanmy menambahkan, dalam pelaksanaanya, Gugus Tugas Covid-19 Kab. Kepl. Talaud ini akan bekerja sama dengan Satuan Tugas Covid-19 yang ada di tingkat Kecamatan.

“Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kepulauan Talaud ini, akan melakukan tugas untuk melakukan Audiensi, Pendataan, Pemantauan, Kunjungan ke desa padat karya, Monitoring, serta Pelaporan Penanggulangan Bencana,” tukas Fanmy.

Dengan rincian sebagai berikut : 1. Melaksanakan Audiensi dengan Gugus Tugas Kecamatan : a). Penanganan orang Pelaku Perjalanan (Isolasi Mandiri) b). Penanganan ODP, PDP ke Puskesmas c). Pola dan Metode Koordinasi dengan Kelurahan dan Desa tentang penanganan Covid-19 dan dampaknya. 2. Pendataan Pelaksanaan Penanganan Covid-19 dan Padat Karya Desa:

a). Desa Siap Pangan (Tanaman dan Ternak) b). Desa Cerdas (Rekrutmen Guru Paud) c). Desa Sehat (Rekrutmen Tenaga Medis) d). Desa Tanggap Covid-19 (Metode dan Pola Penanganan orang Pelaku Perjalanan, ODP, PDP) dan orang yang termasuk kategori PDP dan OPD akan diumumkan di desa. 3. Pemantauan lokasi penanganan Covid-19 dan Padat Karya Desa secara random. 4. Melaksanakan kunjungan ke lokasi Padat Karya Desa. 5. Pelaksanaan monitoring Penanggulangan Bencana. 6. Mendukomentasikan laporan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana.

“Jadi mulai saat ini, tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, akan secara intens turun ke kecamatan dan Desa untuk memantau setiap Gugus Tugas Covid-19 di tingkat Kecamatan dan Desa,” Pungkas Kabag Humas dan Protokoler Setda Kab. Kepl. Talaud, Fanmy Unsong. (hwe)

Warga Pertanyakan Baliho E2L Gunakan Lambang NasDem

Baliho Elly Lasut (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tak ada proses yang jalan tertib dan seragam, politik memang selalu penuh dinamika. Seperti itu yang kini terpotret ditengah masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) jelang Pilkada Serentak 2020. Sejumlah warga sepertinya penasaran, bercampur ragu cara berpolitik sosok Elly Engelbert Lasut (E2L). Pasalnya, beberapa baliho E2L menggunakan lambang Partai NasDem menuai perhatian publik.

“Di beberapa tempat kami melihat ada baliho Pak Elly Lasut yang disosialisasikan untuk maju di Pilgub Sulawesi Utara. Tapi agak aneh, kami penasaran dan menaruh curiga bertanya-tanya, kenapa ya beliau memakai lambang Partai NasDem?. Kan beliau ini yang kami tau bukan kader NasDem,” ujar Usman Lihawa, warga Kota Manado, Sabtu (28/3/2020).

Tidak hanya itu, Fatiya warga Manado yang satu ini juga menuturkan bahwa apa yang dilakukan E2L bila beliau bukan kader NasDem adalah cara yang kurang elok. Meski begitu, menurut Fatiya harusnya kader Partai NasDem mempertanyakan manuver politik dari E2L.

Baliho E2L yang menggunakan lambang NasDem (Foto Suluttoday.com)

“Kalau kebenarannya bahwa Pak Elly ternyata bukan kader NasDem lantas dibaliho menggunakan lambang NasDem, ini bertanda tidak elok. Beliau harus mengajarkan cara-cara berpolitik yang lebih elegan. Saya berpendapat, harusnya kader Partai NasDem pertanyakan ini di internal. Akhirnya orang-orang beranggapan Pak Elly adalah kader NasDem, padahal kan saya tau beliau ini di Partai Berkarya,” tutur Fatiya.

(*/Red)

Terkait Dianulirnya Elly Lasut, KPU Sulut Tabrak Aturan? Bagaimana Bawaslu

Elly Lasut (Foto Suluttoday.com)

Elly Engelbert Lasut (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Polemik antara Elly Engelbert Lasut (E2L) versus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) akhirnya mencapai titik puncak. Adu jurus terampuh diperagakan di ruang pengadilan. Masing-masing kubu ngotot pada pendirian. KPU dianggap kangkangi aturan. Namun Yessy Cs tak bergeming. Bola panas akhirnya bergulir ke arah Bawaslu.

Babak akhir sidang musyawarah sengketa Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada) antara bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, E2L dan David Bobihoe (DB) selaku Pemohon dengan KPU Sulut selaku Termohon, berakhir panas.

Sidang yang digelar Bawaslu Sulut, Sabtu (12/9/2015) malam, di Hotel Sintesa Peninsula Manado dengan agenda pembacaan kesimpulan Pemohon dan Termohon, berujung tanpa kata sepakat dua belah pihak yang bersengketa.

Selesai memaparkan kesimpulan masing-masing, pimpinan Bawaslu Sulut yang terdiri dari Herwyn Malonda, Johnny Suak dan Syamsurizal Musa, memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan musyawarah. Namun, setelah memanfaatkan waktu sekitar 1 jam, pihak yang bermusyawarah sepakat untuk tidak sepakat.

KPU Sulut tetap menolak mengakomodir E2L sebagai calon Gubernur Sulut pada Pemilukada 9 Desember 2015.

KPU SULUT TABRAK ATURAN
E2L layak diakomodir sebagai calon Gubernur bersama pasangan Wakil Gubernurnya, DB. Penegasan itu dilontarkan pihak Pemohon melalui kuasa hukumnya, Febro Takaindengan. Kesaksian dan fakta yang dipaparkan para saksi ahli selama sidang musyawarah, menegaskan hal itu.

Saksi fakta, Sururudin yang merupakan kuasa hukum di kantor Yusril Ihza Mahendra, yang diketahui menjadi kuasa hukum Jumanto saat melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK), menjelaskan Jumanto yang legal standing untuk menggugat UU Nomor 1 Tahun 2015 di MK masih berstatus sebagai klien masa pembinaan sampai 30 Juni 2017.

“Dalam putusan MK tidak menyinggung tentang pembebasan bersyarat. Bahwa permohonan Pemohon memiliki status sama dengan Jumanto. Bahwa pemohon sesuai dengan putusan MK seharusnya dapat ditetapkan sebagai calon,” jelas Takaindengan.

Pihak KPU diminta membatalkan putusan yang menggugurkan E2L. Sebab putusan itu bertentangan dengan aturan KPU, Kemenkumham serta putusan MK.

Berbagai bukti telah menjelaskan bahwa KPU Provinsi Sulut telah melakukan banyak pelanggaran. KPU telah melakukan tindakan melawan hukum dengan membuat surat/dokumen yang bersifat manipulatif. Telah keliru menyatakan tidak memenuhi syarat kepada Pemohon dan telah melakukan sejumlah pelanggaran kode etik.

Sebelumnya, pada pembacaan kesimpulan pihak Pemohon melalui kuasa hukum Febro Takaindengan sempat mengutip pernyataan saksi ahli bahasa, Femmy Lumempouw, yang mengatakan bahwa ahli menerangkan masa adalah waktu dimana seseorang itu berada. Tahanan adalah rintangan, hambatan, orang yang dihambat kemerdekaannya di dalam penjara. Penjelasan itu hendak memastikan apa status E2L sesungguhnya.

“Ahli menerangkan kata mantan belum masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia. Bahwa ahli menerangkan kata bebas adalah merdeka. Artinya terlepas dari hambatan, rintangan atau bebas dari penjara atau lapas. Bahwa ahli menerangkan bahwa terpidana adalah orang yang menerima putusan yang memiliki hukum tetap dari hakim di pengadilan,” tutur Takaindengan.

KPU TEGASKAN TIDAK KELIRU
Palu kebijakan yang diayunkan KPU Provinsi Sulut sudah berjalan sesuai rel aturan perundang-undangan. Ketua KPU Sulut, Yessy Momongan memastikan, pihaknya tidak keliru menafsir amar putusan MK. Baginya frasa mantan naraidana berarti seseorang yang telah tuntas menjalani masa hukuman. Pernyataan itu mementahkan keterangan Jumanto. Menurut Momongan, legal standing putusan MK status bebas bersyarat Jumanto.

KPU juga membantah saksi dari kubu E2L yang menyatakan Fathor Rasid yang bersama Jumanto mengadakan judicial review tidak maju dalam Pemilukada serentak tahun ini. KPU telah mengecek namanya tidak ada. “Jika melanggar pasti akan ditindak oleh Panwas,” tandasnya.

KPU memiliki alasan tidak meloloskan pasangan E2L-DB berdasarkan salinan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor – 273.PK.01.05.06 tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014, yang tertulis bahwa tanggal bebas akhir Pemohon adalah 24 Agustus 2016. Dijelaskan, belum selesainya Pemohon menjalani pidana tersebut dikuatkan oleh keterangan Kanwil Kemenkumham yang menyatakan bahwa status terpidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat masih menjalani pidana. Cuma pidananya adalah pidana bersyarat karena dibebaskan bersyarat seperti yang dimaksudkan aturan tersebut sebagai klien pemasyarakatan. Dengan demikian Pemohon masih berstatus sebagai terpidana yang sedang menjalani pembinaan tahap akhir.

“Seseorang disebut sebagai mantan terpidana adalah sejak yang bersangkutan selesai menunaikan segala kewajiban hukumnya melalui serangkaian alur sistem pemasyarakatan yang harus dilalui oleh semua terpidana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana,” terang pihak Termohon.

KEPUTUSAN AKHIRI KE BAWASLU
Tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, mengharuskan Bawaslu untuk mengambil keputusan. Siapa yang harusnya menjadi pemenang dari pertarungan ini.

Pimpinan Bawaslu Sulut, Johnny Suak, ketika mendapatkan kesempatan untuk memberikan tanggapan dalam sidang musyawarah Sabtu akhir pekan lalu, mengartikan bahwa sesuai aturan, dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, pimpinan musyawarah menuangkan hasil musyawarah dalam berita acara musyawarah.

“Kemudian lanjut pada pasal 3, keputusan sebagaimana dimaksud ayat 2 yang sudah disepakati diserahkan kepada Bawaslu. Kita akan mempertimbangkan keterangan Pemohon, Termohon, pihak terkait, lembaga pemberi keterangan, serta bukti-bukti yang dikemukan dalam musyawarah,” paparnya.

“Mau tidak mau kami harus mengambil keputusan seperti itu. Keputusan yang dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dalam keputusan Bawaslu Provinsi yang akan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota,” urai Suak.

Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda, memastikan telah mengupayakan musyawarah kedua pihak sesuai aturan untuk menemukan solusi. Namun ketika keduanya mengeras, Bawaslu akan memutuskan episode akhir drama ini.

“Pasti kita sudah mengetahui bahwa masing-masing pihak bersikukuh pada dalil, petitum, fakta yang menurut masing-masing pihak mempunyai kebenaran masing-masing dari sisi masing-masing. Ibarat kita berjalan, satu ke barat dan satu ke timur, satu ke Aceh dan satu lagi ke Papua. Sampai kapanpun tidak akan ketemu,” ujar pimpinan sidang, Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda.

Musayawarah pihak E2L yang diwakili pengacaranya Febro Takaindengan dan Ketua Tim Pemenangan E2L Victor Rompas dengan pihak KPU Sulut yang terdiri dari, Yessy Momongan, Ardilles Mewoh, Zulkifli Golonggom, Fachrudin Noh, Vivi George, tidak tidak mendapatkan kata sepakat. Meskipun kecewa karena tidak terjadi kesepakatan antara pihak Pemohon dan Termohon, Bawaslu siap menindaklanjuti sidang sengketa Pemilukada antara E2L versus KPU Sulut dengan agenda keputusan, paling lambat Rabu, 16 September 2015.

“Hasil musyawarah sepakat untuk tidak sepakat. Memang ada hal penting yang kami dengarkan menyerahkan sepenuhnya kepada kami apapun keputusannya. Walaupun berat, bola panas ada ke kami. Kami berharap kita semua berdoa supaya kami bisa membuat keputusan,” ucap Malonda.

“Kami merasa inilah beban yang sangat berat yang harus kami pikul. Sepakat tidak sepakat dalam proses musyawarah, tetapi sepakat menyerahkan ke kami proses ini supaya diambil putusan karena kalau lihat Undang-Undang, ini adalah titik awal dari proses selanjutnya. Apakah langsung ditetapkan sebagai calon atau akan melakukan upaya hukum banding atau juga bisa saja ada putusan dilakukan verifikasi lagi. Segala kemungkinan bisa saja terjadi,” sambungnya.

Diketahui, sebelumnya KPU Sulut tetap konsisten dengan keputusannya untuk tidak mengakomodir E2L sebagai calon Gubernur. KPU kemudian mengembalikan keputusan sepenuhnya ke Bawaslu.

“Kami telah sepakat antara Pemohon dan Termohon, hasil musyawarah Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan keputusan akhir ke pimpinan musyawarah,” tandas Ketua KPU Sulut, Yessy Momongan.

“Apapun hasilnya kami menghormati, menghargai secara objektif dan terbuka dan akan ditindaklanjuti oleh kami dalam hal ini Termohon. Itulah kesepakatan dalam musyawarah kami setelah diberikan waktu yang cukup untuk kami musyawarah, terima-kasih,” kunci Momongan. (Tim Redaksi)

E2L Arahkan Dukungan untuk Benny-David, Pendukungnya Ikuti 3-3

Benny Mamoto dan Elly Lasut (Foto Ist)

Benny Mamoto dan Elly Lasut (Foto Ist)

MANADO – Luar biasa konstalasi politik untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Utara (Sulut) ikut berubah drastis, dimana saat Elly Engelbert (E2L) yang sebelumnya menjadi bakal calon Gubernur Sulut yang dianulir Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengarahkan dukungan kepada Benny Mamoto-David Bobihoe calon Nomor Urut 3 untuk Pilgub Sulut.

Dukungan tersebut diberikan, Senin (7/12/2015) malam ini, dimana Benny Mamoto diundang dikediaman Elly Lasut dalam rangka memberikan dukungan. Sikap Elly tersebut mendapat tanggapan positif para loyalisnya, salah satunya seperti yang disampaikan Falen Kandou yang menyebutkan bahwa pihaknya turut memenangkan kandidat calon Kepala Daerah yang didukung E2L.

”Pak Elly Lasut sudah memberikan dukungan untuk calon Gubernur Sulut, agar kita semua loyalis beliau turut mendukung Benny-David (BeDa) dalam Pilgub Sulut. Begitupun untuk Pilwako Manado, kami akan mendukung calon Nomor Urut 3 yakni GS Vicky Lumentut-Mor D Bastiaan,” ujar Falen pada Suluttoday.com.

Falen juga menambahkan bahwa pilihan E2L tidaklah salah, karena figur yang didukung E2L ini diyakini memiliki integritas dan komitmen yang kuat dalam membangun daerah. ”Sebagai loyalis Elly Lasut kami mendukung apa yang Elly Lasut dukung jadi ketika Elly Lasut mendukung Beny-David sebagai militan E2L kami pun mendukung saya mengajak seluruh loyalis E2l untuk Rapatkan barisan Dukung Beny momoto dan David bobihoe sebagai calon Gubernur dan wakil Gubernur. Kemudian untuk Pilwako Manado kita wajib memenangkan GS Vicky Lumentut-Mor D Bastiaan, ini pesan Pak Elly. Jadi kesimpulannya Pilgub Sulut dan Pilwako Manado adalah 3-3,” ungkap Falen. (Amas)

Akankah Pilkada Sulut Ditunda, Presiden Jokowi Bahas E2L di Istana

Presiden Jokowi (Foto Ist)

Presiden Jokowi (Foto Ist)

JAKARTA – Sejumlah permasalahan yang terjadi jelang pemilihan kepala daerah secara serentak diseluruh Indonesia menjadi perhatian serius oleh Presiden Jokowi. Terutama masalah tidak diloloskannya para mantan narapidana dalam pesta demokrasi oleh para penyelenggara Pemilu yang bertwntangan dengan putusan MK nomor 42 tahun 2015.

“Elly Lasut ini sangat terkenal. Anda harus tau, tidak masalah Anda ini dibahas oleh Pak Presiden Jokowi bersama kami,” ucap Ketua DKPP Jimly Ashidiqie blak-blakan saat sidang aduan Elly Lasut Sabtu (28/11/2015) siang tadi.

Lanjutnya, masalah ini sudah menjadi masalah nasional. Karena ada empat calon yang tidak diloloskan. “Manado, Sulut, Boven Digul dan Bone Bolango yang tidak diloloskan dari 10 calon lainnya,” tutur Jimmly. (**/Amas)

iklan1