Tag: Edwin H Silangen

Sulsel Berguru Kepesertaan Jamsos di Sulut

Kegiatan saling tukar ilmu Sulut dan Sulsel (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Rekor MURI yang diterima Sulawesi Utara terkait kepesertaan dalam jaminan sosial (Jamsos) bagi pekerja sosial keagamaan menjadi magnet tersendiri. Program di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dibesut Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey tersebut mengantar rombongan Pemerintah Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk berguru ke daerah ini.

Rombongan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani pun dengan serius mendengarkan sejumlah penjelasan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Edwin H Silangen dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erny Tumundo diruang FJ Tumbelaka kantor gubernur, Kamis (07/11/2019).

Silangen yang mewakili Gubernur Sulut, mengatakan berterima kasih atas kunjungan kerja dan berharap bisa saling membagi ilmu terkait menjamin kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Tumundo menjabarkan program yang sangat peduli kesejahteraan melalui Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan yang dijabarkan pada jaminan sosial termasuk pada pekerja sosial keagamaan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Deputi BPJS TK Sulawesi Maluku, Toto Suharto dan sejumlah pejabat teras Pemerintah Provinsi Sulut.(cat)

Dewan Pengurus KORPRI Sulut 2017-2022 Dilantik

Prosesi penyerahan Pataka Korpri (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dewan Pengurus KORPRI Nasional Dr Ir Bima Haria Wibisana MSIS melantik dan menyerahkan Pataka kepada Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Sulut masa bakti 2017-2022 terpilih yakni Edwin H Silangen SE MS. 

Bertempat di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara Selasa (25/09/18) siang 20 personil Korpri yang terpilih mengambil sumpah di hadapan Gubernur Olly Dondokambey (OD), Wakil Gubernur Steven Kandouw, dan Ketua DPRD Provinsi Andrei Angouw. Berikut Susunan Personalia Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Utara Periode 2017-2022  1. Ketua : Edwin H. Silangen, SE, MS.  2. Wakil Ketua I : Drs. Edison Humiang, M.Si.  3. Wakil Ketua II : Muhamad R. Mokoginta, S.E, MTP. 

4. Ketua Bidang Administrasi : Dr. Femmy J. Suluh, M.Si.  5. Ketua Bidang Keuangan : Asiano G. Kawatu, S.E, M.Si.  6. Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan : Glady N. L. Kawatu, S.H, M.Si.  7. Ketua Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korsa dan Wawasan Kebangsaan : Drs. Meiki M. Onibala, M.Si.  8. Ketua Bidang Kerohanian, Olahraga, Sosial dan Budaya : dr. Liesje G. I Punuh, M.Kes.  9. Ketua Bidang Pengendalian : Praseno Hadi, Ak. M.M. 

10. Anggota Bidang Usaha dan Kesejahteraan : Ir. Jenny Karouw, M.Si. 11. Anggota Bidang Kerohanian, Olahraga, Sosial dan Budaya : Dr. Rinny Tamuntuan.  12. Anggota Bidang Kerohanian, Olahraga, Sosial dan Budaya : Ferry R. J. Sangian, S.Sos  13. Anggota Bidang Kerohanian, Olahraga, Sosial dan Budaya : Marlon M. Sendoh, S.H, M.Si.  14. Anggota Bidang Kerohanian, Olahraga, Sosial dan Budaya : dr. Kartika D. Tanos, MARS. 

15. Anggota Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korsa dan Wawasan Kebangsaan : Evans S. Liouw, S.Sos.  16. Anggota Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korsa dan Wawasan Kebangsaan : Drs. Andra K. Mawuntu.  17. Anggota Bidang Administrasi : Dr. Flora Krisen, S.H, M.H.  18. Anggota Bidang Pengelolaan Keuangan : Drs. Ferdy Sumarauw, M.Si. 19. Anggota Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum : Frangky T. Tambuwun, S.H. 

20. Anggota Bidang Pengendalian : Zainudin S. Halimi, S.E, M.E.  Sebagaimana diketahui, para pengurus akan menjalankan fungsi KORPRI yaitu pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota KORPRI terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas.

Kemudian memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode prilaku profesi, serta menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  Acara tersebut juga turut dihadiri Ketua TP-PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Dra. Ivonne Silangen-Lombok, Para Pejabat Eselon Setda Provinsi, Anggota Forkopimda, Walikota/Bupati beserta Wakil, serta undangan.(Cat)

10 Pekerja Kota Manado Mengadu Tak Terima THR

Ilustrasi, pekerja yang meminta THR dibayarkan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara menegaskan bahwa pihaknya menerima laporan pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) dari pekerja Kota Manado. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara, Ir Erny B Tumundo MSi kepada wartawan usai apel pasca libur lebaran dan cuti bersama di halaman kantor gubernur Kamis (21/06/2018).

Menurut Tumundo, laporan yang masuk ke posko pengaduan selama libur panjang tercatat 10 pekerja yang diabaikan haknya oleh pemberi kerja. Tumundo menandaskan laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti, dan sanksi tegas siap diberlakukan sesuai aturan terhadap perusahaan yang melanggar.

Bahkan Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Utara, Edwin H Silangen SE MS mengatakan bahwa proses harus segera dilakukan bagi pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan dan instansi terkait harus proaktif guna membela hak pekerja dan buruh.(Cat)

Silangen Ingatkan Tetap Semangat Laksanakan Panggilan Gereja

Edwin H Silangen pada suasana Ibadah (FOTO Suluttoday.com)

SASARAN, Suluttoday.com – Sekretaris Provinsi Edwin H Silangen MS mengingatkan kepada umat Kristiani terlebih khusus jemaat GMIM Moria Sasaran, Tondano untuk tetap semangat berkarya dan melayani dalam melaksanakan tugas panggilan gereja ke depan.

Hal tersebut disampaikan Silangen yang mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey SE saat acara HUT KE-55 Gereja Moria Sasaran, Tondano (06/04/2018) Silangen juga menyampaikan kepada seluruh jemaat serta masyarakat untuk tetap senantiasa bersinergi dengan Pemerintah melalui dukungan terhadap berbagai kebijakan dan program kerja strategis yang sedang diupayakan, demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Tak lupa mantan Kepala BLH Sulawesi Utara ini menghimbau kepada masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menggunakannya dengan bijak dan cerdas, dan bersama-sama mensukseskan Pilkada, agar berjalan dengan jujur, adil dan bermartabat.

Turut hadir dalam ibadah syukur yang dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM yang sekaligus Khadim Pdt. DR Hein Arina, STh tersebut Penjabat Bupati Minahasa, Roy Mewoh.(Cat)

Sekprov Edwin Silangen Terima Kunjungan LIPI di Kantor Gubernur Sulut

Perwakilan LIPI saat memaberikan pemaparan kepada Sekprov Sulut (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Rabu (13/9/2017), pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menerima kunjungan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang diterima Sekretaris Provinsi Sulut, Edwin H. Silangen. Melalui kesempatan tersebut, Silangen kembali menegaskan komitmen terhadap kesejahteraan daerah, khususnya daerah perbatasan.

Tim LIPI yang beranggotakan Sandy Nur Ikfal Raharjo M.Si, Drs. Bayu Setiawan MA, Muhammad Fakhry Ghafur M.Ag serta Esty Ekawati M.IP menyodorkan Policy Paper, yang berisikan  rekomendasi serta usulan peningkatan kuota perdagangan di daerah perbatasan, serta memperluas komoditas yang diperdagangkan bukan hanya terbatas pada pertanian, namun juga perikanan bahkan hingga sektor industri.

”Ini merupakan upaya untuk mendukung ketahanan sosial masyarakat pulau pulau kecil terluar, yang di dalamnya ada Miangas dan Marore yang merupakan pulau terluar bagian dari Sulawesi Utara,” ujar Raharjo.

Sementara itu, Silangen menjelaskan bahwa  usulan dan rekomendasi dari LIPI ini sebenarnya sudah dikomunikasikan dengan pemerintah pusat namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang lebih detail mengenai perdagangan di daerah perbatasan.

Sementara Filipina sangat membutuhkan ketersediaan SDA yang ada di Indonesia, Terlebih di areal perbatasan seperti Sulawesi Utara, Ujar Silangen.

Silangen juga menambahkan bahwa apa yang dikemukakan oleh LIPI mengenai pembaharuan perjanjian kerjasama lintas batas, harus segera dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Border Crossing Agreement yang dibuat pada 1956 dan Border Trade Agreement 1974 dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Misalnya, dalam Border Trade Agreement kuota perdagangan lintas batas yang di bebaskan dari pajak dan cukai sebesar 150 USD, atau 250 USD yang ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah Indonesia melalui Permenkeu No. 188/2010 Supaya diubah menjadi 360-400 USD, agar melihat dengan kondisi saat ini, masyarakat mendapatkan keuntungan yang layak dengan meningkatkan jumlah atau nilai barang yang diperdagangkan sesuai dengan perhitungan kasar LIPI bagi masyarakat di perbatasan.

Kemudian  dengan menambah komoditas yang dijual di perbatasan  yang selama ini terbatas pada pertanian, sekarang perikanan dan lanjut ke perindustrian. Ini tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian di daerah perbatasan.

“Ini harus kita cermati sebagai peluang, dan harus dimanfaatkan sebaik baiknya,” ucap Silangen.

Silangen berharap dengan adanya kunjungan dari LIPI akan dapat mendorong Pemerintah Pusat untuk mempercepat tindak lanjut dari kerjasama antar batas kedua Negara Indonesia dan Filipina untuk kemajuan perekonomian Indonesia, utamanya Sulawesi Utara. (*/Fahry)

iklan1