Tag: edwin silangen

Program ODSK Raih Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018

Piagam penghargaan yang diraih Sulawesi Utara (FOTO Suluttoday.com)

SURABAYA, Suluttoday.com – Kerja keras Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw dalam membangun Sulut kembali mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Melalui program pengentasan kemiskinan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK), provinsi sulut mendapatkan penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik 2018 yang diberikan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menpan RB Syafruddin dan diterima oleh Asisten Administrasi Umum Praseno Hadi, di hotel Shangrila Surabaya, Rabu (19/9/2018). Dalam sambutan arahan Menpan RB mengatakan Pemerintah mendorong inovasi-inovasi yang bersifat lokal dan instansional, tetapi potensial untuk diterapkan secara nasional diangkat dan dijadikan program nasional.

Selain itu, pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah  harus diteruskan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di tanah air. Dari Top 99 inovasi 2018, banyak juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berusaha, sejalan dengan upaya mempercepat pembangunan nasional. Kuatnya pilar perekonomian daerah bertumpu pada dua hal, yaitu masuknya investasi ke Indonesia dan iklim perekonomian yang sehat.

Keduanya bertopang pada penyelenggaraan kemudahan investasi dan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB). Diketahui program ODSK berhasil mendapat penghargaan dari pemerintah pusat karena pemprov sulut dianggap berhasil melakukan inovasi publik dengan melaksanakan program pengentasan kemiskinan, dalam kurun waktu 2 tahun angka kemiskinan Sulut berhasil turun dimana pada tahun 2016 berada di angka 8, 34 dan pada tahun 2018 7,8 persen.

Keberhasilan program ODSK ini telah dipaparkan langsung oleh Sekrprov Edwin Silangen kepada tim penilai 99 Inovasi Publik tahun 2018. Turut hadir dalam penerimaan penghargaan tersebut, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulut Glady Kawatu SH MSi.(Cat)

Silangen Buka Rangkaian Harhubnas Tahun 2018

Sekprov Sulawesi Utara saat membuka rangkaian kegiatan Harhubnas (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2018 dibuka dengan kegiatan jalan sehat bersama yang di selenggarakan Jumat (14/09/2018) bertempat di kawasan mega mas manado. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Edwin Silangen, SE.,MS.

Dalam sambutannya, Sekprov mengatakan bahwa momentum Harhubnas merupakan suatu momentum penting bagi seluruh jajaran Perhubungan dalam menginteospeksi diri ketika menjalankan tugas dilapangan.

“Ini adalah moment bagi seluruh jajaran perhubungan untuk mengintrospeksi diri dalam menjalankan tugas, tapi juga juga memiliki makna dalam membangun jiwa korsa serta kebersamaan bagi keluarga besar Dinas Perhubungan dimanapun berada,” ucap Sekprov.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara, DR Lynda Watania MSi dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan dari terselenggaranya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan jiwa korsa seluruh jajaran Dishub termasuk mitra kerja Perhubungan.

“Tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun jiwa korsa para jajaran Dishub Sulut bersama mitra kerja yang ada, termasuk juga meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab untuk selalu ikut mwmbudayakan pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi, seperti yang tercermin pada lima citra manusia perhubungan,” jelasnya.

Menyambut Harhubnas ini dilaksanakan  berbagai kegiatan seperti senam Zumba, lomba carur, lomba Dam, Donor darah, khitanan massal, tenis, serta pencanangan pekan keselamatan yang ditandai dengan penyerahan bantuan alat keselamatan seperti Helm, Life Jacket, berbagai souvenir keselamatan penerbangan.

Rencananya acara puncak Harhubnas akan digelar hari Senin pekan depan, dan pada hari Rabu akan ada anjangsana di dua panti asuhan dengan dipimpin langsung oleh Ketua TP-PKK Sulut, Ibu Rita Maya Dondokambey- Tamutuan Turut hadir dalam kesempatan tersebut, seluruh pejabat eselon II Lingkup Pemprov Sulut, serta seluruh jajaran Dishub Provinsi.(Cat)

Gubernur Sulawesi Utara Lantik 65 Pejabat

Foto bersama Gubernur Sulut usai melantik jajarannya (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey melantik 14 pejabat Administrator dan 51  pengawas di lingkungan Pemprov Sulut. Gubernur Olly melantik total 65 pejabat secara langsung tersebut didampingi Sekprov Edwin Silangen, dilaksanakan Senin (10/9/2018) bertempat di ruang mapalus kantor Gubernur Sulut.

Dalam pelantikan para pejabat diambil sumpah menurut agama kepercayaan masing-masing. Dalam sambutan arahan Gubernur Olly menyampaikan kepada para pejabat yang baru dilantik bahwa pelantikan ini sebagai langkah peningkatan kinerja birokrasi dan pemerintahan provinsi Sulut.

Momentum Ini adalah penyegaran birokrasi untuk memaksimalkan proses perubahan di lingkup ASN. Ujung tombak jalannya pemerintahan ada di pejabat Administrator dan Pengawas. Harapan besar Gubernur kedepan dalam menghadapi globalisasi dan jaman milenial, semua bisa bekerja dengan baik.

“Lakukan perubahan kinerja, pertajam kekompakan bersama dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang di bebankan,” tegas Gubernur.

Gubernur mengingatkan tangggungjawab para pejabat kepada masyarakat dan Tuhan, saat disumpah berarti pejabat akan serius melaksanakan tugas,  Gubernur harap dalam masa bekerja bersama Gubernur dan Wagub para pejabat bisa bermanfaat dimana tujuan bekerjasama adalah mewujudkan harapan masyarakat sebagai abdi negara.

Maksimalkan apa yang menjadi hak dan tangggungjawab terkait tunjangan dan prestasi, jangan lupa kewajiban sebagai ASN, siapapun diamanpun ASN  harus punya kesadaran dalam bekerja, perlihatkan kinerja terbaik sehingga mendapat penghargaan dari pimpinan. 

“Jalankan semua pekerjaan dengan baik, pasti akan mendapat penghargaan,” tutup Gubernur.(Cat)

Bulog Diminta Jaga Ketersediaan Pasokan dan Harga Beras

Silangen saat melepas rombongan operasi pasar (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Sekretaris daerah provinsi sulawesi utara Edwin Silangen SE MS, melakukan launching operasi pasar beras CBP (cadangan beras pemerintah) di halaman kantor Gubernur selasa, (04/09/2018) pagi.

Dalam sambutannya Sekprov menyampaikan atas nama Pemprov Sulut, Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada perum Bulog Divre Suluttenggo atas diluncurkannya program ini.

Dengan pelaksanaan kegiatan operasi pasar beras CBP (cadangan beras pemerintah) ini dapat memberikan berbagai manfaat konstruktif bagi kita bersama, terlebih khusus dalam aspek ketersediaan pasokan beras dan stabilitas harga beras medium dipasaran bagi masyarakat Sulut.

Kegiatan operasi pasar beras ini tentu menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi masyarakat Sulut, karena peran Bulog untuk stabilisasi harga terlebih khusus harga beras, jika ada kenaikan harga maka Bulog dapat masuk dengan program operasi pasar yang sudah sering dilaksanakan seperti saat ini.

Yang merupakan program serentak diseluruh wliayah Indonesia dan di Sulut ini diawali di kantor Gubernur kemudian akan di distribusikan ke pasar yang ada di manado dan wilayah Sulawesi Utara. Sehingga masyarakat dapat menikmati harga beras yang tetap stabil, dan kemudian akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat dan pemerintah.

Setelah menyampaikan sambutan Sekprov Sulut Edwin Silangen melepas kendaraan yang mengangkut barang operasi pasar dan didampingi bersama oleh kepala Bulog Divre Suluttenggo Eko Pranoto dan kepala perwakilan BI sulut Sukowardojo. (Cat)

Pemprov Sulut Gelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Sekprov memimpin kegiatan sosialisasi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemprov Sulut yang digelar di Ruang C.J. Rantung, Senin (03/09/2018) sore.

Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS menerangkan tujuan dilaksanakannya sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sosialisasi ini sebagai tindak lanjut dari rencana aksi yang menjadi komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi dengan tim supervisi KPK,” kata Silangen.

Lanjut Silangen, setiap gratifikasi kepada ASN dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK yang wajib dilakukan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Nantinya, KPK akan menentukan pemberian itu dapat diterima atau harus dikembalikan oleh penerima gratifikasi.

“Semua penerimaan baik berbentuk uang atau barang yang nilainya di atas satu juta rupiah harus segera dilaporkan,” tandas Silangen.

Lebih jauh, Silangen meminta kepada seluruh ASN Pemprov Sulut untuk mampu memahami sepenuhnya Pergub Nomor 22 Tahun 2018 yang ditandatangani Gubernur Olly Dondokambey, SE pada tanggal 15 Agustus 2018 itu. Silangen juga menginginkan keserasian sikap dan pola tindak semua jajaran Pemprov Sulut, sehingga pengendalian gratifikasi dapat berjalan secara efektif.

“Kita harus mampu mengimplementasikan seluruh pedoman pengendalian gratifikasi ini,” beber Silangen.

Untuk diketahui, pada Pergub Nomor 22 Tahun 2018 bagian kedua tentang Kewajiban Lapor Penerima Gratifikasi, pada Pasal 11 menyebutkan setiap ASN wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepada : KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berkedudukan di Kantor Inspektorat paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Selanjutnya, UPG wajib menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK atau melalui website KPK dengan alamat e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. paling lambat 14 hari kerja.

Karena itu, jika dilihat dari aspek strategi pemberantasan korupsi, ketentuan tentang gratifikasi sesungguhnya berada pada dua ranah sekaligus, yang tidak hanya dari aspek penindakan, akan tetapi memiliki dimensi pencegahan yang kuat. Pertemuan itu turut dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum yang juga Inspektur Daerah Sulut, Praseno Hadi. (Cat)

iklan1