Tag: efan runtukahu

Alumni dan Orang Tua Wali Murid Menolak SD 23 Manado Dimerger

SD Negeri 23 Manado yang rencana dimerger (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Ada rencana digabungkan atau dimerger Sekolah Dasar (SD) Negeri 23 Manado ke SD 56 Manado yang bertempat di Kelurahan Dendengan Dalam mendapat penolakan sejumlah pihak. Utamanya penolakan keras datang dari para Alumni beserta Orang Tua Wali Murid. Rabu (22/1/2020), Efan Runtukahu selaku Alumni SD 23 mereka keberatan dengan rencana tersebut.

”Tentu kami keberatan, warga yakni Orang Tua Wali Murid dan Alumni SD 23 menolak dengan tegas rencana merger tersebut. Tolong diperhatikan historis Sekolah ini. Kami bahkan mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana eksistensi para Siswa/Siswi di SD 23. Lalu misalkan, ada problem teknis ayo dicarikan solusinya secara bijak. Bukan malah dilakukan penggabungan,” ujar Efan yang juga Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu tegas.

Ditambahkan Efen bahwa jebolan SD 23 sudah sangat banyak saat ini, sehingga saat mereka mendengar adanya rencana dipindahkannya SD tersebut penolakan terus mengalir. Efan juga menyampaikan bahwa SD 23 sejak lama dibangun sebelum SD 56 ada, hal tersebut patut dipertimbangkan, jangan memindahkan SD 23 dengan alasan-asalan yang sebetulnya kurang mendasar.

”Silahkan dilihat kembali, sejak lama SD 23 ini ada. Jauh sebelum SD 56, SD 23 Manado sudah ada. Artinya apa?, dalam logikanya yang harus dimerger itu adalah SD 56 ke SD induk yakni SD 23. Bukan malah sebaliknya, ini sangat keliru. Selain itu, saat ini para Alumni terus berdatangan menyampaikan simpati dan solidaritasnya, menolak rencana penggabungan Sekolah tersebut, mohon segera dipertimbangkan penolakan kami ini,” tutur Efan menutup. (*/Am)

Mantan Aktifis Mahasiswa Sulut Ajak Rekonsiliasi Pasca Putusan MK

Direktur IPDN Sulut saat memberikan arahan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi saatnya masyarakat bersama menjaga dan merawat Kebhinekaan Demi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sama dengan tema yang diangkat dalam Dialog Kebangsaan yang dihelat Aliansi Mantan Aktifis Mahasiswa Sulawesi Utara di salah satu hotel di Kota Manado Sabtu (06/07/2019).

Efan Runtukahu, Ketua Aliansi Mantan Aktifis Mahasiswa Sulut mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan hasil masukan semua pihak yang menginginkan adanya rekonsiliasi pasca Putusan MK.

“Saya harapkan pandangan kita saat ini untuk kemajuan bangsa Indonesia. Makanya dibutuhkan Persatuan Indonesia sama seperti bunyi sila ketiga Pancasila,” kata Efan.

Pada kegiatan tersebut, dihadirkan seorang pembicara handal yakni Direktur IPDN Kampus Sulawesi Utara Noudy Tendean. Noudy pun mengapresiasi inisiasi Aliansi Mantan Aktifis Mahasiswa Sulut yang bekerjasama dengan salah satu ormas melaksanakan kegiatan itu.

“Ini momen yang tepat untuk menyatukan persepsi antar pendukung capres seusai Pemilihan Presiden,” kata Noudy.

Noudy mengungkapkan sudah waktunya bersatu dalam satu bingkai Persatuan Indonesia memainkan peran masing-masing dalam membangun bangsa.

“Jadi ada peran pendukung pemerintahan, dan ada juga peran pengontrol pemerintahan. Nah apabila ini berjalan maka terjadi keseimbangan dalam pemerintahan itu sendiri,” Noudy menambahkan.

Di akhir kegiatan, seluruh yang hadir, baik ini panitia, ormas, narasumber, Praja IPDN, dan sejumlah undangan lainnya turut mendeklarasikan sikap:

1. Menghormati Putusan MK 2. Mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih 3. Bersama TNI dan Polri menjaga dan menciptakan kondisi damai, aman, dan sejuk pasca putusan MK 4. Menolak tindakan kekerasan, SARA, Hoax, dan menolak kerusuhan. (Cat)

EDWIN LONTOH Legislator Tertangkap Narkoba Aktif Berkantor, Partai Demokrat Dipertanyakan

Efan Runtukahu (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Sejumlah insiden yang memalukan sering terjadi dan dilakukan para wakil rakyat, salah satunya seperti yang terjadi di Sulawesi Utara (Sulut). Khususnya untuk anggota DPRD Sulut, seperti diketahui belum lama ini terjadi kepada Edwin Lontoh, anggota DPRD Sulut yang terjaring kasus Narkoba.

Sayangnya, pemberian sanksi dari partai politik dimana Edwin berada sampai saat ini belum diberikan. Dimana Edwin masih beraktivitas bebas sebagai wakil rakyat. Menurut Direktur Sulut Political Institute, Efan Runtukahu, ketika diwawancarai, menegaskan agar wakil rakyat diberikan sanksi tegas bila melakukan pelanggaran etika dan moral.

“Setiap Wakil Rakyat harus sadar akan tugasnya melayani masyarakat, terkait praktek yang melanggar etika kerja seperti korupsi atau mengkonsumsi barang terlarang seperti narkoba, maka partai politik harus tegas memberi sanksi,” ujar Efan.

Ditambahkan Efan menyebutkan bahwa Partai Politik yang menjadi pengusung, wajib membina dan menjaga kadernya agar tidak terperosok dalam masalah-masalah yang dianggap aib besar oleh masyarakat seperti Narkoba dan Korupsi.

“Bila terdapat kader parpol terperosok dan sang kader memiliki posisi penting sebagai penyelenggara Negara, maka Parpol harus bertanggung jawab. Harus mengambil langkah tegas dengan menarik oknum kader dari posisinya, ini sebagai bagian tindakan pembinanaan, juga pendidikan politik, dan menjaga nama baik Parpol, jangan ketegasan pimpinan parpol menjadi lemah yang kemudian diragukan publik seperti ini,” papar Efan tegas.

Agar diketahui, Ketua DPD Partai Demokrat GS Vicky Lumentut sempat mengisyaratkan bakal memberi sanksi kepada Edwin Lontoh, dengan menunggu keputusan DPP Partai Demokrat. Namun, ironisnya sampai saat ini belum juga ada sanksi maupun langkah pembinaan yang dikeluarkan partai tersebut. (*/TimST)

iklan1