Tag: Erny Tumundo

UMP 2020 Sulut Rp 3.310.722

Gubernur Olly dan Wakil Gubernur Steven (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri belum lama ini mengatakan formula angka kenaikan UMP adalah persentase angka pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. Dan sebagai ancar-ancarnya saja, pertumbuhan ekonomi diprediksi di kisaran 5 persen, dan inflasi tahunan saat ini berada di kisaran 3 persen.

Maka sepertinya kenaikan UMP tahun depan akan berkisar 8 persen alias sama dengan tahun ini. Perhitungan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dari informasi yang dirangkum media ini, untuk inflasi nasional sesuai dengan data Bank Indonesia September 2019 adalah 3.39 persen.

Sementara Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata nasional dari BPS adalah 5.12 persen. Bila dimasukkan pada formula PP 78 tahun 2015 adalah UMP tahun berjalan + UMP tahun berjalan × (inflasi nasional + PDB)) menghasilkan besaran UMP tahun depan dengan UMP tahun 2019 sebesar Rp 3.051.076, maka upah minimum yang harus diterima pekerja/buruh adalah Rp 3.310.722. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, Erny Tumundo saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk resmi dari Kementrian Ketenagakerjaan.

“Tunggu saja, karena data resmi untuk mengisi perhitungan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan upah minimum propinsi masih belum kami terima dari kementrian,” ujarnya kepada media ini Rabu (16/10/2019) diruang kerjanya.

Dan walaupun sudah diterima, Tumundo menegaskan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional yang mengisi formula perhitungan, harus diproses sampai diumumkan tanggal 1 November secara serentak.

“Data yang diterima dari kementrian nantinya diproses untuk dihasilkan peraturan gubernur terkait UMP 2020, dan pasti akan diumumkan tanggal 1 November nanti,”tandasnya. Terkait kenaikan upah sebesar 8.51 persen atau sebesar Rp 259.646, Wakil Ketua Apindo Shinta Kamdani mengatakan dunia usaha merasa berat kalau harus menaikkan upah pada 2020. Kondisi tersebut dipicu situasi ekonomi yang dirasa dunia usaha cukup berat.(cat)

UMP 2020 Sulut Diperkirakan Naik Hampir 9 Persen

Erny B Tumundo (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Besaran upah minimum provinsi (UMP) Sulawesi Utara di tahun 2020 diperkirakan akan naik sekitar 8-8.5persen dari UMP 2019. Jika di ambil kisaran tertinggi yaitu 8.5persen, maka kenaikan UMP adalah Rp 250 ribu. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, Erny Tumundo saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk resmi dari Kementrian Ketenagakerjaan.

“Tunggu saja, karena data resmi untuk mengisi perhitungan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan upah minimum propinsi masih belum kami terima dari kementrian,” ujarnya kepada media ini Rabu (16/10/2019) diruang kerjanya.

Dan walaupun sudah diterima, Tumundo menegaskan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional yang mengisi formula perhitungan, harus diproses sampai diumumkan tanggal 1 November secara serentak.

“Data yang diterima dari kementrian nantinya diproses untuk dihasilkan peraturan gubernur terkait UMP 2020, dan pasti akan diumumkan tanggal 1 November nanti,”pungkasnya.(cat)

Pemkab Bolmong Didorong Bentuk Dewan Pengupahan

Dewan Pengupahan Sulut lakukan FGD di Bolmong (FOTO Suluttoday.com)

BOLMONG, Suluttoday.com – Dewan pengupahan Provinsi Sulut kembali melaksanakan Forum Group Discussion terkait UMP di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Tim dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pengupahan Sulut, Erny Tumundo langsung melakukan dialog bersama perangkat daerah dan pimpinan perusahaan yang ada di Bolmong.

Dalam penjelasannya Tumundo Rabu (09/10/2019) malam yang kesehariannya adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut menyatakan bahwa pembentukan dewan pengupahan di kabupaten/kota sangat penting dalam proses penetapan upah minimum yang di tahun 2021 berdasarkan perhitungan komponen hidup layak (KHL) di tahun sebelumnya.

“Mengingat pentingnya ada dewan pengupahan kabupaten dibentuk tahun 2020 dan menyiapkan anggarannya, karena ketika akan memberlakukan hasil survey KHL untuk penerapan UMP 2021,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tumundo menandaskan bahwa kunjungan kerja tersebut juga melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) penerapan UMP di perusahaan termasuk penerapan UMP THL di Pemkab Bolmong. “Selain menyerap permasalahan ketenagakerjaan, kami juga melakukan monev penerapan UMP baik diperusahaan maupun terhadap Tenaga Harian Lepas,”pungkas Tumundo.(cat)

Program Magang Ciptakan SDM Unggul dan Hebat

Berlangsungnya kegiatan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Ratusan generasi muda selama 5 bulan dibina di berbagai perusahaan melalui program Pemagangan Dalam Negeri. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, Erny Tumundo Jumat (04/10/2019) di aula dinas saat menutup kegiatan mengatakan program magang diyakini ampuh untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan hebat.

Tumundo menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal peserta magang sampai ke penempatan di perusahaan.

“Jangan sampai usai berbulan-bulan magang kerja tapi akhirnya jadi perusahaan, kami akan mengawal dan mengevaluasi program magang sejauhmana peserta magang terserap di perusahaan-perusahaan,” tegasnya.

Tumundo yang di dampingi Kabid Binapenta, Lucky Taju dan Ketua FKJP, Robert Najoan berharap program ini signifikan mendukung program Pemerintah Provinsi Sulut, ODSK dengan pengurangan angka pengangguran.

Sementara itu salah satu peserta magang kerja, Sintia Paendong saat dimintai tanggapan bahwa program pemagangan sangat bermanfaat dalam melatih dan membangun karakter menghadapi dunia kerja.(cat)

ODSK Fokus Lindungi Masyarakat Jamsos

Kepala Disnakertrans Sulut saat memberikan sambutan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Program kerja dari Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur, Steven Kandouw yaitu Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) salah satunya adalah melindungi masyarakat dengan jaminan sosial.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulut, Erny Tumundo saat memberikan sambutan pada kegiatan Implementasi jaminan sosial tenaga kerja bagi non ASN dan aparatur desa pada kabupaten kota di salah satu hotel di Kota Manado Selasa (02/10/2019).

Tumundob mengatakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi non ASN dan aparatur desa adalah salah satu bukti bahwa Pemprov Sulut sangat berfokus untuk melindungi dan menambah kesejahteraan.

”Ada regulasi terkait hal itu. Tujuannya semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Sulut,” papar Erny.

Ditegaskan Tumundo, masyarakat Sulut patut bersyukur selang 2017-2019 terjadi akselerasi perlindungan jamsos ini, dan sudah banyak kabupaten kota yang memberikan perlindungan bg non ASN.

”Bagi yang belum mari kita patuh pada Pergub 43/2017, di mana pemberi kerja wajib memberikan perlindungan bagi non ASN di Pemprov maupun kabupaten kota. Alangkah baiknya segera mengimplementasikannya di tahun 2020,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam kegiatan yang dihelat oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Manado, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado, Hendrayanto menuturkan negara mengamanahkan BPJS TK untuk melindungi pekerja formal, informal dan jasa konstruksi. Dan di Sulawesi Utara juga sudah ada edaran yang memerintahkan Pemerintah Kabupaten Kota untuk memfasilitasi pekerja non ASN dan aparat desa dalam kepesertaan BPJS TK.

”Itulah yang menjadi faktor mengapa kami fokus dalam penerapannya,” ujar Hendrayanto sembari menambahkan pekerja termasuk beban pemerintah apabila terjadi resiko dimana roda perekonomian keluarga, kata Hendrayanto, bisa putus bila terjadi resiko di keluarga pekerja.

Menurut Hendrayanto, pekerja non ASN jika meninggal tanpa ada kecelakaan mendapatkan santunan Rp24 juta. Sementara untuk meninggal akibat kecelakaan kerja mendapatkan minimal Rp55 juta sampai tidak terbatas.  Wakajati Sulut, Dita Prawitaningsih yang turut hadir  menegaskan bahwa bidang perdata dan TUN kejaksaan dapat bertindak dalam dan di luar pengadilan, serta melakukan pendampingan hukum kepada BPJS TK maupun pemprov dan pemkab pemkot.

”Jajaran datun ini dapat membantu bapak ibu. Perdata dan TUN akan memberikan pelayanan dan penegakkan hukum dengan semaksimal mungkin,” tegas Dita.

Ia menambahkan Pemprov Sulut dan Pemkab/pemkot diharapkan tidak segan menginformasikan apabila ada permasalahan.(cat)

iklan1