Tag: ESDM

Komisi VII DPR RI: Kementerian ESDM dan JRBM Tidak Bisa Disalahkan

Bara Hasibuan ketika menyampaikan sambutan dalam pertemuan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Insiden naas di Bolaang Mangondouw Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), dimana di lokasi tambang emas tanpa izin di Desa Bakan yang terjadi Februari itu akhirnya menemukan jawaban.

Menurut Komisi VII DPR RI usai kunjungan kerja spesifik bersama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) ke Site Bakan yang dikelola PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) di Bolaang Mongondow Sulawesi Utara, tidak ada keterkaitan musibah dengan aktivitas tambang PT JRBM.

”Iya Kementerian ESDM dan JRBM tidak bisa disalahkan terkait kejadian ini karena sejak awal sudah dilakukan upaya pencegahan dan melaporkan ke pihak berwajib. Setiap kali ada penertiban setelahnya kembali ada aktivitas,” ujar Bara T Hasibuan selaku Ketua tim.

Lanjut disampaikan Bara bahwa pentingnya dicarikan solusi yang terbaik agar insiden tersebut mendapat jalan keluar. Supaya dampak negatif PETI tidak terjadi lagi.

”Kami mengapresiasi JRBM yang turut terlibat evakuasi PETI bersama tim rescue. Termasuk bantu alat berat,” ucap Hasibuan.

Kepala Inspektur Tambang Kementerian ESDM Sri Raharjo di site Bakan JRBM mengatakan telah melakukan investigasi pasca kejadian ini.

”Rekomendasi dari Basarnas disimpulkan bahwa proses evakuasi sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena membahayakan relawan,” katanya.

Sri Raharjo juga menyampaikan bahwa JRBM sudah termasuk perusahaan yang taat terhadap aturan kegiatan operasi pertambangan.

Anggota DPR RI saat turun ke lapangan (FOTO Ist)

”Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, JRBM selalu mengikuti kaidah-kaidah keselamatan pertambangan dan perlindungan lingkungan yang berlaku dan diatur oleh pemerintah. Kegiatan operasi JRBM dilakukan dalam wilayah kerja sesuai Studi Kelayakan, AMDAL dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM,” tutur Direktur JRBM Edi Permadi.

Edi menambahkan lokasi tambang illegal Busa, berada di Wilayah konsesi JRBM sebagai Areal Penggunaan Lahan (APL). ”Kami sejak tahun 2006 sampai awal tahun 2019 telah melaporkan aktivitas penambangan tanpa izin ini. Polisi sudah tutup, namun tetap saja ada aktivitas sampai kejadian longsor di 26 Februari 2019,” ucap Edi.

Untuk diketahui, JRBM secara proaktif bersama tim Basarnas bekerja giat melakukan evakuasi korban. Ada 20 orang tim rescue yang adalah karyawan JRBM yang terlibat. Edi juga menjelaskan perusahaan saat ini membantu dan memfasilitasi keluarga korban yang akan ziarah ke lokasi longsor. (*/Redaksi))

Bapenda Sulut Telusuri Sumber PAD di PT PGE Lahendong

Bapeda Sulut ketika turun lapangan (FOTO Ist)

LAHENDONG, Suluttoday.com – Dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) selaku Koordinator Pendapatan Daerah, melakukan monitoring evaluasi Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba Panas Bumi terhadap PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), di Kota Tomohon.

Tim yang dipimpin langsung oleh Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng SE, M.Si belum lama ini melakukan prediksi pendapatan, dan mencari jenis penerimaan yang merupakan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tim yang bersama Staf Khusus Gubernur Bidang Kehutanan, DR Jhon Tasirin, Staf Ahli Pendapatan, dan Pemda Minahasa, Pemkot Tomohon serta Dinas ESDM Sulut juga meneliti sistem penjualan dan pendapatan dari produksi yang dihasilkan oleh PT PGE terkait Uap dan Listrik yang nantinya menjadi DBH PNBP.

Atteng mengatakan bahwa dengan adanya data yang valid dari sumber PAD, akan menjadi bahan untuk proses penganggaran sesuai dengan program Korsupgah (KPK), terkait pemanfaatan Sumber Daya Alam, yang harus mengikuti mekanisme yang ada dan penggunaan air permukaan (PAP), serta Pajak Alat Berat.  Tim diterima oleh PJS GM PGE, Ahmad Dani juga berkesempatan penelusuran teknis ke lokasi Panas Bumi PGE Area Lahendong di Tompaso.(*/Cat)

Bagaikan Kadal Beli Saham Milik Buaya, Kodok Hanya Melongo Terpingkal-Pingkal

(Akal-Akalan Pemerintah Beli Saham Rio Tinto di Freeport)

Salamuddin Daeng (Foto Ist)

Oleh : Salamuddin Daeng

Waduh, pemerintah mau beli partcipating interest Rio Tinto di Freeport? Itu sama sekali tidak berdasar. Ini jelas akal akalan kelas kadal. Rio Tinto tidak punya saham di Freeport McMoran maupun di Freeport Indonesia. Rio Tinto hanya punya participating interest yang akan berakhir 2021.

Indonesia menjalin hubungan Kontrak Karya (KK) dengan Freeport. Lalu Freeport membuat perjanjian participating interest mengenai pembagian produksi sampai dengan tahun 2021, karena ada kontribusi dana operasional dari Rio Tinto dan itu akan berakhir tahun 2021 dan tahun 2021 adalah habisnya Kontrak Karya Freeport. Lah kok Pemerintah Indonesia malah mau beli participating interest tahun 2022 ke atas? Sekali lagi ini akal akalan kadal.

Katanya participating interest bisa dikonversi jadi saham, ini hal baru, saya baru dengar. Apalagi Freeport buat perjanjian dengan Rio Tinto mengenai pembagian produksi penuh Grasberg di atas tahun 2022. Lah wong kontraknya saja belum tentu diperpanjang oleh pemerintah Indonesia, bagaimana Freeport bisa buat perjanjian semacam itu.

Belum lagi kita harus beli participating interest di atas tahun 2022 yang ilegal itu. Wah ini benar benar skandal kelas kadal. Mengeluarkan uang negara untuk beli “saham palsu” lalu keluar uang lagi untuk menanggung biaya produksi. Ditambah harganya mencapai Rp.55 triliun. Gile mahal banget. Ditambah lagi uangnya dari hasil penyertaan modal negara di BUMN tambang. Ini bicara dengan DPR-kah?

Kalau mau minta participating interest tidak perlu pake beli. Hal itu sebagai hak otomatis Indonesia karena memberikan perpanjangan kontrak kepada Freeport. Indonesia mendapatkan bagian karena Indonesia adalah pemilik kekayaan alam Grasberg senilai USD 60 miliar. Kenapa harus membeli bagian produksi?. Ini pasti ada yang mau pesta pora bagi bagi hasil olahan menipu rakyat.

Saya belum mendengar penjelasan resmi Freeport McMoran. Benarkan participating interest Rio Tinto dapat dikonversi menjadi saham setelah tahun 2022 .

Meski Freeport ini buaya saya rasa dia tidak akan berani menyampaikan hal itu. Karena dia tahu memperjanjikan sesuatu di atas masa berlaku kontraknya adalah pelanggaran serius. Yang berani bicara semacam ini pasti kelas kadal.

Saya hanya mendengar yang koar koar soal ini adalah menteri ESDM Mr. Green yang menyatakan demikian. Pertanyaannya dimana dia baca kalau participating interest-nya Rio Tinto bisa dikonversi menjadi saham di atas tahun 2022, coba pak Menteri ESDM jelaskan.

“Kalau mau beli saham Freeport, langsung aja mengacu pada Kontrak Karya (KK) . Beli aja saham punya Freeport McMoran yang ada di Freeport Indonesia. Kalau mereka Freeport tidak mau jual, maka tinggal kontraknya saja diakhiri atau jangan diperpanjang lagi, simpel. Jangan sampai Presiden dan para Menteri terkait ini membuat lelucon semacam ini”.

Lelucun, akal akalan dan tipu menipu pembelian saham Freeport tersebut bagaikan transakasi antara dua hewan predator pemangsa, antara kadal dengan buaya. Bagaikan kadal membeli saham milik buaya, sementara sang kodok yang katanya memimpin kerajaan, tapi sangat lemah dan tak mengerti keadaan, hanya bisa menonton, melongo dan terpingkal pingkal tanpa sebab. [***]

Mogi: PT PGE Bakal Serahkan Dana Bonus Produksi 4,9 Miliar Pada Pemkot Tomohon

Drs Gerardus E Mogi (Foto Suluttoday.com)

TOMOHON – Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Tomohon Drs Gerardus E Mogi menyatakan bahwa untuk Tahun 2017 Pemerintah Kota Tomohon bakal mendapatkan bonus produksi dari PT Pertamina Geotermal Energi (PGE) Lahendong sekitar 4,9 miliar rupiah.

“Bonus produksi ini sudah selesai dilaksanakan rekonsiliasinya dan pembagiannya hitungan adalah total perolehan dari PT PGE Lahendong yang 1 persennya dibagikan ke daerah tempat eksplorasi. Atas hitungan tersebut, maka total bonus produksi yang bakal diterima terinci dari produksi tahun 2015 sekitar 2,954 miliar rupiah dan tahun 2016 2,004 miliar rupiah,” ungkap Mogi.

Dijelaskannya, untuk pencairan bonus produksi masih menunggu SK dari Kementrian ESDM, termasuk penggunaannya akan diatus dalam juknis dari kementrian.

“Namun demikian, bisa saja pemanfaatannya dapat diatur jika diberikan kewenangan oleh Kementrian ESDM,” singkat Mogi. (Stevy)

BBM Naik, Pemerintah Selalu Punya Alasan

Pemerintah RI kembali di demo saat kenaikan harga BBM (Foto Ist)

Pemerintah RI kembali di demo saat kenaikan harga BBM (Foto Ist)

JAKARTA – Manuver yang cukup ”lucu”, dimana pemerintah memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak naik. BBM bersubsidi meliputi BBM Tertentu yaitu minyak solar dan minyak tanah dan BBM Penugasan yaitu Premium Ron 88.

Dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (9/1/2017) Kementerian ESDM menyatakan akan mengkaji harga BBM Bersubsidi pada akhir Maret 2017.

Ada pun harga jual eceran BBM Non Subsidi (BBM Umum), ditetapkan sesuai mekanisme pasar sehingga fluktuatif bisa naik dan bisa turun. BBM Umum atau BBM Non Subsidi meliputi Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, dan Pertalite.

Namun, agar harga BBM Non Subsidi tetap terjangkau sekaligus tetap kompetitif, pemerintah menetapkan batas harga tertinggi dan terendah. Harga terendah ditentukan berdasarkan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan margin paling rendah 5 persen dari harga dasar.

Harga tertinggi ditentukan berdasarkan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan margin paling tinggi 10 persen dari harga dasar.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM. (*/ST)

iklan1