Tag: fabian sarundajang

Sarundajang Pimpin Tim Komite IV Kunjungi DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Malut

Fabian Sarundajang saat sambutan (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kerja nyata terus ditunjukkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI). Selasa (30/1/2018), Komite IV DPD RI menunjungi kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) wilayah Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Tengah (Sulteng), Gorontalo dan Maluku Utara (Malut) yang beralamat di Gedung Keuangan Negara Lantai IV, Jalan Bethesda Nomor 6-8, Sario Kotabaru, Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara 95114.

Tim sendiri dipimpin Senator Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Fabian Richard Sarundajang. Dalam perkenalan personil dan sambutan, Sarundajang selaku Ketua Tim mengapresiasi sambutan dari DJKN, Fabian memaparkan soal maksud kunjungan kerja Komite IV yang dimulai tanggal 29/31 Januari 2018.

”Terima kasih atas sambutan Pak Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulut, Tengah, Gorontalo dan Malut, Pak Ferdinan Lengkong. Saya melalui kesempatan ini menguraikan secara umum maksud kunjungan kerja kami Komite IV DPD RI ke Sulawesi Utara. Kita akan menyerap dan mendengarkan masukan dari instansi terkait dalam rangka memperkuat, melengkapi dan mengakomodasi apa yang dimasukkan ke Draf Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah sebagai RUU insiatif DPD RI,” ujar Sarundajang, Selasa (30/1/2018).

Berlangsungnya dialog yang dipimpin Kepala DJKN (Foto Suluttoday.com)

Tim Komite IV DPD RI yang hadir diantaranya, Fabian Sarundajang, Siska Marleni, SE.,M.Si, Drs H. A. Budiono, M.Ed, Cahndra Djafar, Prof Dr Farouk Muhammad, Prof Dr John Pieris, SH.,MS, Ir H. Iskandar Muda Baharuddin Lopa, Ir H. Mohammad Sofwat Hadi, SH, Adrianus Garu, SH.,M.Si, Edison Lambe.

Ikut mendampingi juga Tim Ahli Komite IV M Fadlillah Fauzukhaq, Sekretariat Komite IV Samekto Ambinonuso, SH, dan yang lainnya, staf anggota DPD RI Toar C Komaling, SH. Sementara itu hadir mewakili Gubernur Sulut, Olly Dondokambey diwakili Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sulut Praseno Hadi, Kepala DJKN Ferdinan Lengkong. (Amas)

Rakor dan Deklarasi BMP Kabupaten Minahasa Barat Berlangsung Sukses

Deklarasi pembentukan Kabupaten Minahasa Barat yang dihadiri Wakil Bupati Minahasa (Foto Ist)

Deklarasi pembentukan Kabupaten Minahasa Barat yang dihadiri Wakil Bupati Minahasa (Foto Ist)

MINAHASA – Kerinduan masyarakat Kabupaten Minahasa secara keseluruhan untuk mendorong pemerataan pembangunan benar-benar ditunjukkan, masyarakat meminta tak ada lagi ketimpangan dan diskriminasi dalam hal membangun Minahasa Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kemudian, dengan sejumlah alasan pembangunan lainnya, sejumlah tokoh masyarakat Minahasa akhirnya membentuk Badan Musyawarah Pembentukan Kabupaten Minahasa Barat (BMPKMB) dan melakukan Rapat Koordinasi (Rakor), Sabtu (11/2/2017).

Rakor sekaligus Deklarasi BMPKMB, dipusatkan di Desa Warembungan, Rumah Bapak Berthy Sumalata, dengan Ketua Panitia Pelaksana Noldy Poluan, dan Sekretaris, Meilany Kandow. Menurut Ketua Umum BMPKMB, Koropit R Lasut, sementara itu Sekretaris Umum Ir Hoyke Makarawung.

Menurut Noldy, kegiatan Rapat Kordinasi menindaklanjuti hasil rapat tanggal (4/2/2017), yang membicarakan terkait Rapat umum pembentukan calon Kabupaten Minahasa Barat. Tidak hanya itu, Noldy menuturkan bahwa akan di lakukan Pelantikan Pengurus Tingkat Kecamatan dan desa.

”Sejumlah agenda strategis dan langkah-langkah untuk BMPKMB sudah dirumuskan, hasil Rapat diantaranya adalah menindaklanjuti hasil rapat sebelumnya dengan melaksanakn kajian daerah sebagai syarat pembentukan daerah baru. Kemudian, pelantikan dan pengambilan sumpah pengurus tingkat Kecamatan dan Desa,” ujar Noldy.

Tak hanya itu, Noldy menyebutkan beberapa nama yang diberikan kewenangan di Kecamatan, diantaranya; Tommy Pusung Kecamatan Mandolang, Jems Nayoan Kecamatan Pineleng. Selanjutnya, Joseph Kekung Kecamatan Tombariri Timur, Joppy Sondakh Kecamatan Tombariri, John Kandores Kecamatan Tombariri.

Yang melantik yaitu Johanes Posumah, dengan peserta yang hadir adalah Dewan penggagas pembentukan calon kabupaten Minahas Barat. – Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang, Anggota DPD RI Utusan Sulut Fabian Sarundajang, Ketua Dewan Penasehat BMPKMB, Tokoh masyarakat dari 5 Kecamatan yakni Kecamatan Mandolang, Pineleng, Tombariri, Tombariri Timur, Tombulu, dan warga dari 5 Kecamatan. (*/Amas)

BMI Kota Bitung Ikut Amankan Idul Fitri

Fabian Kaloh (Foto Suluttoday.com)

Fabian Kaloh (Foto Suluttoday.com)

BITUNG – Brigade Manguni Indonesia Kota Bitung sangat menghargai setiap keyakinan antar umat beragama termasuk hari raya besar umat muslim yaitu Idul Fitri. Sehingga kami dari Brigade Manguni Indonesia yang merupakan bagian dari saudara umat muslim yang ada di kota bitung, akan terlibat aktif dalam pengamanan ketika umat muslim akan menjalankan Shalat Id Idul Fitri. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tonaas BMI Kota Bitung F. Kaloh ketika di sela-sela menerima kunjungan anggota DPD RI, Fabian Sarundajang yang membawah investor dari dari jakarta di Kawasan Ekonomi Khusus di Sagerat, Kamis (9/7/2015).

Menurut Kaloh, program pengamanan Shalat Id Idul Fitri merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk solidaritas terhadap umat muslim yang sedang merayakan Idul Fitri sehingga penting bagi semua pengurus dan anggota BMI Kota Bitung untuk terlibat dalam pengamanan dan di BMI ada dua Devisi Bela Negara dan Devisi Anti Narkoba.

”Dan kami harap tidak ada tendensi lain dalam kegiatan yang akan kami lakukan, melainkan sebagai wujud teleransi kita sebagai umat beragama. Dalam pengamanan Shalat Id nanti, kami BMI kota bitung akan menurunkan pengurus dan anggota di 69 kelurahan yang ada di kota bitung agar telerasi umat beragama di kota bitung kedepan menjadi sangat penting untuk diutamakan,” ucap Kaloh. (Robyantoro H. Hulopi).

Gelar Seminar Pengelolaan Keuangan, Unsrat Datangkan Ketua BPK RI

Ketua BPK RI saat menyampaikan sambutan (Foto Suluttoday.com)

Ketua BPK RI saat menyampaikan sambutan (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Mengambil tema ”Pengelolaan Keuangan Negara, dan Kesejahteraan Rakyat”, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI yang bekerja sama dengan Universitas Sam Ratulngi Manado dalam Seminar¬† Senin (11/5/2015) hari ini berlangsung sukses. Pasalnya seminar ini mendatangkan Narasumber diantaranya Dr. Harry Azhar Azis, MA Ketua BPK RI, Sinyo Harry Sarundajang, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, Komisi XI DPR RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A.

Sarundajang menjelaskan betapa pentingnya peran, transparansi, dan tanggung jawab seluruh keuangan negara di publikasikan. Seluruh anggaran nasional maupun daerah yang di kelolah untuk menjalankan seluruh bentuk kebijakan harus dapat di sesuaikan dengan hasilnya.

”Perlu di ketahui juga 3 kali pemeriksaan BPK terhadap pengelolah anggaran Sulawesi Utara mencapai tingakat wajar tanpa pengecuaalian (WTP) dan sulawsi utaralah satu-satunya provinsi di indonesia yang pertama kali mendapat penilaian WTP dari BPK RI. Taraf prestasi yang di raih SULUT dalam menjalankan PAD dan APBD sebesar 20-25 persen,” ujar SHS sapaan akrab Sarundajang dalam seminarnya.

Sementara itu, menurut Harry Azhar Azis, Untuk pemeriksaan keuangan, BPK telah mendorong perbaikan kualitas laporan keuangan, baik di pemerintah pusat maupu pemerintah daerah. Secara umum kualitas laporan pemerintah semakin meningkat. Ini terliahat perolehan opini yang makin banyak dari 44 entitas di tahun 2009 (57 %) menjadi 64 entitas di tahun 2013 (74%).

”Selain itu, saya juga berharap penggunaan anggaran yang telah di ketuk palu baik itu di pusat maupun di daerah dapat di akses oleh seluruh masyarakat,” tuturng Ketua BPK Harry Azhar Azis.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.BA, anggota XI badan pemeriksa keuangan menjelaskan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam BPK antara lain, indepedensi, integritas dan profesional. ”BPK adalah lembaga negara yang independen di bidang organisasi, lefislasi dan anggaran serta bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya. BPK menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa menjunjung tinggi kode etik pemeriksa dan standar profesional dalam melaksanakan tugasnya. BPK melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionalisme pemeriksa keuangan negara, kode etik dan nilai-nilai kelembagaan organisasi, tukas Akbar.

Dari sisi lain, komisi Olly Dondokambey menjelaskan soal DPR, DPD dan DPRD memiliki hubungan yang erat dengan kinerja BPK RI. ”DPR, DPD, sampai DPRD memang memiliki korelasi dengan BPK RI,¬† tiga lembaga besar negara ini merupakan tiga matarantai yang tak bisa di pisahkan,” tegas Dondokambey.

Perlu di ketahui juga seminar yang di selenggarakan di auditorium Unsrat Manado tersebut selain di hadiri oleh ratusan mahasiswa sejumlah petinnggi negara dan daerah juga turut mengambil bagian di antaranya Fabian Sarundajang, anggota DPD RI, Bupati Minahasa Selatan, Tetty Paruntu, Bupati Kepulaun Sangihe, Walikota Bitung, dan Wali Kota Kotamubagu. (Sahrudin Tukuboya)

iklan1