Tag: ferry daud liando

Pemuda GMIM: Gereja Harus Dinamis, Jangan Statis

Peserta diskusi (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam rangka kesiapan pemuda gereja menghadapi situasi setelah Covid-19 berlalu. Komisi Pelayanan Pemuda Sinode GMIM melalui bidang penelitian dan pengembangan (LitBang) kembali melakukan diskusi virtual. Diskusi yang dilaksanakan, Sabtu (16/5/2020) ini mengambil tema: Pemuda Gereja “The New Normal After Covid-19” (kajian teologi, politik, sosial dan ekonomi).

Menurut Edwin Kambey, S.IP, M.Hub.Int, selaku moderator saat diwawancarai Suluttoday.com, Minggu (17/5/2020) mengatakan bahwa kegiatan ini menghadirkan narasumber diantaranya, Pdt Petra Rembang, M.Th, Ir. Jenny Karouw, M.Si, DR Ferry Daud Liando, Pnt Billy Lombok, SH, Pnt Hezky Pitoy, SH.,MH.

”Diskusi ini berjalan menarik karena diikuti sekitar puluhan peserta dari berbagai kalangan. Diskusi membahas mulai tentang dinamika dan tantangan pelayanan sekarang dan nanti, bagaimana kebijakan yang sudah dan nanti diambil pemerintah, hingga membicarakan peran dan langkah strategis pemuda gereja menghadapi kehidupan the new normal nanti setelah Covid-19 berlalu seperti apa,” kata Kambey yang juga jebolan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini.

Tema diskusi dari Pemuda Sinode GMIM (Foto Istimewa)

Kambey juga menuturkan soal hasil diskusi yang dirangkum Ketua Bidang Litbang Komisi Pelayanan Pemuda Sinode GMIM, Pnt Rovan Kaligis, SH, menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1) Gereja harus dinamis jangan statis, concern dalam pengembangan pelayanan dan penanganan kesejahteraan warga jemaat saat ini dan setelah pandemi Covid-19. 2) Gereja concern dalam pengembangan kualitas pelayanan dalam rangka menjawab kebutuhan – kebutuhan pelayanan dijemaat sekarang dan nanti.

3) Gereja perlu makin serius mengintegrasikan teologi dan teknologi secara kuat untuk pengembangan pelayanan. 4) Pemuda Gereja harus menjadi laboratorium kader dan ide untuk mempersiapkan “the new normal” setelah Covid-19 nanti. 5) Warga gereja harus terus merawat kearifan lokal (budaya mapalus, saling baku-baku bae, baku baku-baku bantu, dan lain-lain).

Suasana pemaparan materi dari narasumber (Foto Istimewa)

6) Gereja memperlengkapi warga jemaat untuk menunjang program-program pemerintah. 7) Warga gereja harus mengoptimalkan program – program pemerintah (bantuan/pelatihan) untuk pengembangan kapasitas diri. Gereja memfasilitasi pemuda gereja untuk ambil bagian dalam program pemerintah. 9) Perlu adanya tambahan program pemerintah khususnya untuk pengembangan kapasitas pemuda gereja. Sosialisasinya dalam bentuk konten kreatif supaya bisa menyasar pemuda.

10) Adanya perhatian pemerintah untuk pengembangan dan penelitian alat kesehatan penangangan Covid-19. 11) Gereja dan pemerintah memfasilitasi pemuda gereja yang terdampak Covid-19 untuk mencari pekerjaan baru. 12) Gereja dan pemerintah fokus dalam pemulihan kembali psikologis dan sosial jemaat dan masyarakat. 13) Diberikan ruang untuk pemuda gereja menjadi pengawal dan pengawas program – program gereja dan pemerintah.

(*/Bung Amas)

Lahirkan Kepala Daerah Bermoral, DR Ferry Anjurkan Lakukan Hal Ini

DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Praktek politik di era demokrasi modern memang kurang mencerminkan etika dan moralitas. Begitu liberalnya praktek pemilihan umum. Pasalnya, para politisi kebanyakan mengandalkan politik uang. Menggadaikan kewibawaan, reputasi demi meraih suara dengan bermodalkan politik transaksional. Hal itu mendapat tanggapan pengamat politik pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut), DR Ferry Daud Liando.

Menurut Ferry yang juga pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu bahwa dalam Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur terkait Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. UU Pilkada yang bermuara dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah mengatur tentang larangan politik uang atau pemberian gratifikasi dan sebagainya.

”Dalam UU Pilkada Pasal 41, jelas menerangkan soal Parpol dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan kepala daerah. Bagi yang pengurus partai politik yang terbukti menerima imbalan dan memberi yang memberi akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam UU tersebut yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 Bln dan paling lama 72 Bln dan denda paling sedikit Rp300 jt ,dan paling banyak Rp 1 Miliar,” ujar Ferry yang juga pengurus AIPI Cabang Manado ini.

Dalam rangka menyelamatkan demokrasi dari gelombang rekayasa, pelemahan dan parktek-praket curang, kata Ferry para politisi perlu diberikan pemahaman yang lengkap. Kondisi politik yang menurutnya memprihatinkan ialah kian tumbuhnya politik uang yang dilakukan oknum kader-kader partai politik. Akademisi yang akrab dengan jurnalis ini menawarkan agar dilakukannya pemangkasan tradisi destruktif dalam politik tersebut.

”Politik uang itu ada yang menciptakan. Cara untuk mengatasi politik uang bukan UU atau Bawaslu, tapi dari calon Kepala Daerah itu sendiri. Sebab, yang menciptakan politik uang adalah calon. Jadi, jika semua calon bermoral, maka tak akan mungkin ada politik uang,” tutur Ferry, Rabu (12/2/2020). (*/Am)

Meluruskan Cita-Cita Pilkada

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Oleh : DR Ferry Daud Liando, pengamat Politik

Tahun 2020 akan digelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 270 daerah. Ini merupakan Pilkada serentak tahap ke-4 sebelum menuju Pilkada serentak nasional tahun 2024. Undang-Undang No 10/2016 menyebutkan Pilkada serentak dilakukan pada 2015, 2017, 2018 dan 2020. Pada Pilkada 2024, akan diikuti seluruh daerah yang melakukan Pilkada pada 2020, 2022, dan 2023. Pemenang Pilkada 2020 hanya akan menjabat selama empat tahun. Sementara untuk Pilkada 2022, dan 2023 akan dipilih pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan, sambil menunggu Pilkada 2024.

Sebagaimana negara lain, Indonesia memiliki cita-cita yakni mewujudkan masyarakat adili dan makmur. Untuk mencapai cita-cita itu tentu diperlukan sebuah sistim penggerak yang dapat mengoperasionalkan. Mulai dari tahap perencanaan, tindakan hingga dampak dari yang dicita-citakan. Sistim ini membutuhkan dasar hukum, anggaran, sarana hingga sumber daya manusia. Empat aspek ini menjadi penentu utama apakah cita-cita diatas bisa tercapai atau tidak.

KEPEMIMPINAN VISIONER

Kondisi bangsa ini masih terus bergumul dengan banyak persoalan. Mulai dengan masih buruknya sebagian besar pelayanan publik, kemiskinan hingga pemerataan. Tentu banyak aspek yang bisa disebut sebagai penyebab. Namun harus diakui bahwa pergumulan bangsa ini adalah masih kurangnya koleksi pemimpin daerah yang memiliki visi yang baik. Kepemimpinan visioner seakan masih langkah di negeri ini.

Peristiwa hukum melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang sering dilakukan KPK terhadap kepala daerah membuktikan bahwa kekuasaan oleh sebagian kalangan hanya sebagai kesempatan untuk meraup keuntungan ekonomi. KPK kemungkinan memiliki keterbatasan personil sehingga OTT belum mampu menjerat pelaku-pelaku lain. Atau yang terjerat itu hanya karena dalam keadaan sial saja, sebab sesungguhnya pelaku atas tindakan yang sama kemungkinan masih banyak. Ada yang lolos dari jeratan KPK sehingga bisa menyelesaikan kepemimpinan hingga akhir periode.

Namun masalah lain yang terjadi adalah daerah yang dipimpinnya tidak memiliki kemajuan apa-apa. Fasilitas tetap buruk, pelayanan publik bermasalah dan sebagian besar masyarakat masih terperangkap dalam suasana kemiskinan. Padahal saat kampanye, sejumlah janji terucap, namun sulit membuktikan ketika saat menjabat. Mengapa? Karena kekuasaan hanya sekedar untuk menikmati keuntungan ekonomi, pelayanan istimewa, dan kebutuhan akan kehormatan dan kewibawaan.

Kehendak untuk melayani dan memperbaiki nasib warga belum menjadi target utama oleh sebagian besar kepala daerah. Ada yang kelihatan serius tapi jumlahnya tidak banyak. Belum lagi dengan kepemimpinan yang miskin akan inovasi dan kreatifitas akibat miskin pengalaman sebelum berkuasa. Gelagat kepala daerah yang tidak mampu memperbaiki nasib rakyatnya sebetulnya sudah terbaca jauh sebelum ia terpilih.

Gelagat itu antara lain. Pertama, modal utama popularitas adalah sebatas siasat memperkenalkan dirinya lewat baliho secara sitimatis. Publik tidak mengenal sosok itu karena dedikasi, prestasi dan reputasi, tapi karena wajahnya terpampang dimana-mana termasuk di pojok-pojok kuburan hingga di kawasan tempat pembuangan sampah.

Padahal politisi sejati, idealnya dikenal publik dikarenakan jasa-jasanya memperjuangkan kepentingan publik jauh sebelum menyatakan diri ikut berkompetisi pada arena kekuasaan. Kedua, usaha untuk memenuhi syarat pencalonan kerap dilakuakma dengan cara-cara licik seperti menyuap pengurus partai politik untuk mendapatkan restu pencalonan dan atau pemberian sesuatu untuk mendapatkan dukungan KTP bagi calon perseorangan. Ketiga, usaha mendapatkan suara pemilih dengan cara menyuap.

Satu bagian saja yang dilakukan oleh calon maka dapat disimpulkan bahwa dia bukanlah pemimpin yang harusnya diandalkan. Kalaupun terpilih, maka rakyat jangan mengharapkan apa-apa atas kepemimpinannya. Satu-satunya kelompok yang bisa menikmati kepemimpinannya adalah para tim sukses. Jabatan tinggi birokrasi akan banyak dikuasai oleh aparat yang belum pantas mengendalikan unit-unit pemerintahan. Mereka berhasil menduduki jabatan itu karena jasa-jasanya saat kampanye.

Daerah yang banyak mengoleksi Pejabat dengan status pelaksana tugas atau PLT kuat dugaan karena pejabat itu sesungguhnya belum memenuhi syarat kepangkatan namun dipaksa menggantikan pejabat lainnya yang dinilai tidak memiliki andil dalam perjuangan saat kampanye. Wajar jika publik selalu berkeluh kesah terhadap buruknya pelayan publik. Proyek-proyek Pemerintah akan dikendalikan oleh pemilik modal yang ikut berkontribusi pada pembiayaan kampanye.

Persentase potongan jauh melebihi standar ideal. Maka wajarlah jika hampir semua proyek fisik sudah rusak berantakan sebelum diresmikan atau digunakan, karena pengerjaannya tidak seusai bestek. Banyak warga celaka dan tewas karena buruknya fasilitas yang dibangun Pemerintah. Di sejumlah daerah kerap ditemukan pekerjaan proyek-proyek fiktif. Ada yang berproses di pengadilan namun sebagian besar tidak terungkap.

UJIAN PILKADA 2020

Pilkada mengandung dua cita-cita besar yakni sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan sebagai instrument untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaik. Pilkada bukan dilakukan oleh lembaga perwakilan seperti DPRD atau lembaga adat, namun dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi rakyat sendiri yang menentukan siapa pemimpin yang dikehendakinya. Namun pertanyaanya adalah sejauh mana rakyat memahami bagaimana menjadi pemilih yang benar.

Tak bisa disangkal bahwa salah satu sebab kegagalan Pilkada dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas disumbang oleh prilaku pemilih yang cenderung bangga jika disuap atau di sogok oleh calon. Pemilih tidak mempedulikan lagi soal kapasitas dan integritas calon. Hal yang paling menentukan atas pilihannya adalah hadiah atau pemberian benda berharga dari calon.

Masyarakat baru sadar atas sikapnya itu ketika pemimpin pilihannya ternyata tidak bisa berbuat apa-apa sampai periode kepemimpinan berakhir. Perlu upaya mengubah paradigma semua pihak terhadap makna dari Pilkada itu. Bahwa yang perlu dipikirkan adalah apakah energi yang kita keluarkan dalam proses Pilkada itu bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar dapat diandalkan agar cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur dapat tercapai. Kita jangan bangga jika yang tepilih itu hanya karena sekedar seagama, satu organisasi, satu parpol atau sekampung dengan kita. Tapi yang wajib dipikirkan adalah apakah yang tepilih itu mampu mengubah nasib banyak orang. (***)

Koalisi Pragmatis

Dr Ferry Liando (Foto Suluttoday.com)

Oleh : DR. Ferry Daud Liando, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat

Koalisi Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah dimungkinkan oleh UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Meski dalam penyebutannya bukanlah kaolisi, akan tetapi penggabungan partai politik. Koalisi parpol dalam Pilkada mengandung 3 motif.

Pertama adalah motif untuk memenuhi persyaratan pencaloan. Pasal 40 UU Nomor 10 tahun 2016 menyebutkan jika Partai Politik mendaftarkan Paslon jika memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD atau 25 % dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilu. Jika suatu parpol tidak mencapai angka sebanyak itu maka parpol dimungkinkan berkoalisi atau bergabung dgn parpol lain yang memiliki kursi di DPRD hasil pemilu sampai angka minimal 20 persen kursi terpenuhi.

Kedua, koalisi dimaksudkan untuk memperkuat elektabilitas pasangan calon. Agar elektabilitas tepenuhi biasanya terjadi kombinasi pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang masing-masing memiliki basis massa yg kuat. Seperti basis idiologi, agama atau basis etnik. Presiden Joko Widodo yang beridiologi nasionalis menggandeng Maaruf Amin dari tokoh agama. Ketiga, koalisi bermotif stabilitas pemeritahan.

Biasanya terjadi koalisi parpol peraih kursi terbanyak di DPRD. Semakin banyak dukungan DPRD terhadap kepala daerah terpilih maka pemerintahan daerah berpotensi stabil. Oleh karena itu sangat penting harus dipikirkan oleh parpol adalah bagaimana kepentingan koalisi itu bukan hanya sekdar untuk bermotif menang tetapi juga bermotif untuk kepentingan masyarkat. Tidak jarang hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harmonis lagi padahal keduanya baru saja dilantik.

Konflik keduanya disebabkan karena koalisi pada saat pencalonan tidak bangun atas dasar idiologi dan visi yang sama. Di negara yang menganut sistim parlementer, koalisi terbentuk karena adanya kesamaan visi sejumlah parpol Kemudian untuk mewujudkan visi itu dalam sebuah kebijakan negara parpol-parpol itu membentuk koalisi. Visi yang dibangun Biasnya untuk kepentingan publik. Bukan seperti koalisi Pilkada yang sifatnya pragmatis karena sebagian besar dilakukan karena bermotif untuk sebatas pemenangan Pilkada saja.

MPR PILIH PRESIDEN LAGI?

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Oleh : DR Ferry Daud Liando

(Pengamat Politik dan Pemerintahan)

Kamis pekan (28/11) lalu saya diundang Bawaslu RI dalam sebuah Forum Seminar Nasional berkaitan dengan Penegakan Hukum Pemilu. Materi ini memang sangat menarik untuk dibahas sebab hukum pemilu masih menjadi salah satu persoalan terutama dalam mewujudkan keadilan pemilu (elektoral justice). Terdapat pasal-pasal yang saling tumpang tindi, tidak saling menguatkan namun saling melemahkan. Terjadi kekosongan norma terhadap adanya sebuah peristiwa sehingga kesulitan dalam tahap eksekusi. Terlalu banyak lembaga yang menangani peradilan pemilu.

Peristiwa hukumnya sama, tapi kerap melahirkan putusan berbeda. Proses peradilan sangat panjang, sementara tahapan pemilu terus berjalan. Banyak kejahatan pemilu namun tidak serta merta disebut pelanggaran pemilu. Sebab pelanggaran pemilu harus memiliki sejumlah bukti, Salah satu unsur bukti tak terpenuhi maka proses hukum dihentikan. Legal standing pelapor dan ketepatan waktu pelaporan kerap juga menjadi masalah.

Penegakan hukum pemilu yang tidak optimal kerap dimanfaatkan oleh para “pemain” untuk memanfaatkan situasi. Ada banyak pihak yang justru diuntungkan dari kelemahan ini. Para pemilik modal tentu akan sangat leluasa membeli suara pemilih (vote buying) karena untuk membuktikan pelaku politik uang tidaklah mudah. Para ASN ketiban rejeki saat pemilu. Jasa-jasa mereka saat kampanye berbuah manis dengan mendapatkan jabatan-jabatan baru pasca pemilu. Jabatan itu diberikan karena kerabat kepala daerah dengan mudah terpilih sebagai anggota DPR/DPRD atas “permainan” para ASN memobilisasi dan mengitimidasi pemilih.

UU memang melarang ASN berkampanye. Tapi persoalannya adalah cara membuktikannya itu yang sulit. Bawaslu yang sesungguhnya merupakan lembaga mandiri, tapi kerap saling adu kekuatan dengan pihak kepolisian dan kejaksaanan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kalaupun ada ASN yang akhirnya terbukti melanggar, eksekusi akhir tidak berada di tangan Bawaslu.

UU pemilu belum sepenuhnya memberi ruang bagi para politisi hebat untuk lembaga legislatif di semua tingkatan. Tak ada yang bisa membantah bahwa lembaga strategis ini banyak dikuasai para aktor pemilik banyak uang yang berhasil menyogok pemilih dan kerabat kepala daerah yang berhasil memperdaya ASN memobilisasi dan mengintimidasi masyarakat. Teori sistim menyebut bahwa proses yang gagal bisa melahirkan produk (output) yang gagal pula. Inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran jika wacana pemilihan Presiden dan wakil Presiden oleh MPR RI akan benar-benar serius untuk dibahas dalam rencana amandemen UUD 1945.

Tahun ini dua produk politik DPR yang sangat kontroversial yakni pentapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 dan revisi UU KPK. Tidak ada perdebatan panjang dalam proses pengambilan keputusan di DPR. Setelah ditelisik, ternyata persepakatan itu merupakan kompromi bersama para ketua partai politik. Kekhawatiran ini bisa saja terjadi jika MPR RI yang akhirnya akan memilih Presiden dan wakil Presiden. Anggota MPR mayoritas berasal dari anggota DPR RI. Mereka diusung oleh partai politik pada pemilu 2019 lalu. Meski telah dilantik dan ditetapkan sebagai anggota DPR, nasib mereka ditentukan oleh ketua partai politiknya.

Ada ketua parpol terpilih karena proses politik yang panjang, namun ada juga yang terpilih karena modal finansialnya besar. Dengan demikian yang kelak menentukan siapa Presiden dan wakil Presiden adalah para ketua parpol ini. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden oleh MPR tak sekedar menginterupsi atas pengabaian kedaulatan rakyat, namun sistim hukum pemilu selama ini belum disebut ideal melahirkan politisi-politisi mapan untuk memilih Presiden dan wakil Presiden. Dapatkah proses politik seperti Ini mampu melahirkan produk politik yang diharapkan. [**]

iklan1