Tag: ferry daud liando

Di Ujung Pengabdian, LIANDO Warning DPRD Manado

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Sering terjadi berbagai polemik setelah proses panjang perjalanan pengabdian pada masyarakat dari para wakil rakyat, maka diperlukan kewaspadaan dan sikap hati-hati. Hal itu, ternyata mendapat perhatian akademisi dan pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut), DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, saat diwawancarai Suluttoday.com, Senin (12/8/2019) mengingatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado agar selektif dalam pengambilan kebijakan.

”Periodisasi DPRD Manado sudah berakhir. Mohon ditekankan tidak boleh lagi buat kebijakan-kebijakan strategis dan tidak boleh lagi melakukan perjalanan dinas atau studi banding. Hak keuangan DPRD juga harus di berhentikan, walaupun DPRD baru hasil pemilu 2019 belum di lantik,” ujar Liando dosen dan pelopor jurusan Kepemiluan Pascasarjana Unsrat Manado ini.

Argumentasi tersebut, lanjut Liando dengan membeberkan sejumlah acuan regulasi berupa Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3), bahwa tidak diatur adanya perpanjangan masa jabatan anggota MPR, DPR, DPRD dan DPD. Makanya, sambung Liando, harus di isi dan tidak boleh ada kekosongan.

”Namun untuk mengantisipasi itu, ada aturan yang bisa menjadi dasar hukum jika masa jabatan berakhir namun belum ada pelantikan. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji,” tegas Liando menutup. (*/Amas)

Doktor FERRY LIANDO Temukan 4 Kelemahan Pemilu 2019

DR Ferry Daud Liando (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menurut DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado dan pengurus AIPI Manado bahwa Pemilu 2019 yang nyaris menelan anggaran pembiayaan pemilu sebesar 30 triliun perlu mendapat perhatian penting. Dimana produk pemilu tahun ini dibagian yang lain, belum bisa menunjukan hasil maksimal.

”Banyak caleg yang terpilih, dinilai publik tidak memiliki kapasitas yang layak sebagai penyelengara negara. Sebagian besar yang terpilih adalah para calon yang memiliki modal yang banyak serta terikat polotik kekerbatan dengan penguasa-pengurus di daerah,” ujar Liando yang juga pengamat politik Sulawesi Utara ini, Rabu (7/8/2019).

Lanjut disampaikannya, memang hak semua warga negara untuk menjadi anggota DPRD namun yang dinkuatirkan merka justru akan menjadi beban negara. Pengeluaran negara akan terkuras, tapi kontribusi mereka masih sangat di ragukan. Kebanyakan yang terpilih tidak memiliki pengalaman kepemimpinan sehingga sulit diharapkan bisa berkontribusi. Beberapa kelemahan yang di dapati pada pemilu 2019.

Pertama regulasi pemilu yakni UU 7 tahun 2017 mengandung banyak sekali kelemahan. Terlalu banyak pasal yang melahirkan Multi tafsir dan sulit di implementasikan. Dan bukti yang paling nyata adalah beberapa pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui proses judicial review.

Kedua, kinerja partsi politik yang beluk optimal. Sebagian besar parpol tidsk menjalankan fungsi rekrutmen yang tersistematis namun yang dilakukan adalah mencalonkan mereka yang hanya kuat dari sisi finansial dsn faktor kedekatan dengan penguass lokal. Padahal UU 2 tahun 2011 tentang parpol menyebutkan bahwa tugas parpol itu melakukan fungsi rekrutmen secara sistematis. Tidak dilakukan hanya menjelang pencaloan.

Ketiga, kecenderungan pemilih masih sangat pragmatis. Mereka memilih calon kerap mengabaikan sisi kualitas tapi lebih terpengaruh pada politik uang atauoun politik aliran. Pendidikan politik pemilih sebagian besar masih buruk.

Keempat, kinerja penyelenggata pemilu yang masih melahirkan banyak catatan. Sebagian di laporkan ke DKPP kemudian mendapatkan sanksi. Karena terbukti melakukan pelanggaran. Pada Pilkada 2020, 4 hal ini harus di benahi agar Pilkada makin berkualitas. (*/Amas)

Besok, Ketua DKPP, Bawaslu Sulut, KPU dan Akademisi Gelar Seminar di Unsrat

Sukseskan Seminar Nasional di Unsrat (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tak henti melakukan berbagai kegiatan yang bersifat meningkatkan kesadaran akademis dan edukasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Selasa (6/8/2019) akan menggelar Seminar Nasional. Bertempat di Aula FISPOL Unsrat Seminar ini mengambil tema ”Evaluasi Pemilu 2019, Menuju Pilkada 2020”.

Selaku penyelenggara Seminar Nasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat akan menghadirkan pembicara utama yaitu Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Dr Harjono. Hal itu disampaikan Ketua Himaju Pemerintahan Aldi Sumangando, selaku pelaksana kegiatan Seminar. Aldi mengatakan bahwa Seminar dilaksanakan secara terbuka.

”Seminar Nasional ini berkaitan dengan Evaluasi Pemilu dan memberi penguatan untuk Pilkada 2020 kedepan. Agar kiranya berjalan berkualitas Pilkada Serentak, sesuai regulasi yang ada. Iya, pelaksanaan Seminar bertempat di FISPOL Unsrat. Kami menghadirkan para narasumber berkompeten, silahkan masyarakat hadir ini Seminar terbuka,” ujar Aldi.

Lanjut disampaikannya soal materi yang akan dibahas 3 pembicara yakni Dr Ferry Daud Liando (Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL) Unsrat), Dr Ardiles Mewoh (Ketua KPU Sulut) dan Dr Herwyn Malonda (Ketua Bawaslu Sulut). Panitia sekali lagi mengundang kepada semua elemen masyarakat yang memiliki kepedulian pada perbaikan Pemilu yang berkualitas untuk hadir.

Seninar akan di mulai pada pukul 08.30 WITA sampai selesai. Untuk diketahui, kegiatan ini bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado. (*/Amas)

PRABOWO-PUAN DI 2024

Tulisan, DR Ferry Daud Liando dimuat Koran Harian Manado (FOTO Suluttoday.com)

DR Ferry Daud Liando

(Dosen FISPOL Unsrat)

Beragam spekulasi banyak pengamat terkait pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri dan Parabowo Subianto pekan lalu. Ada yang menyambut positif karena berkaitan dengan rekonsiliasi lanjutan pasca pertemuan Prabowo dengan Joko Widodo yang belum berdampak pada keikhlasan menerima hasil Pilpres oleh sebagian kelompok. Sehingga polarisasi belum sepenuhnya teratasi. Ada juga yang berpandangan bahwa pertemuan dua sosok yang pernah berpasangan sebagai capres dan cawapres pada pemilu 2004 itu sebagai upaya penjajakan Gerindra untuk bergabung dengan gerbong pemerintahan.

Spekulasi itu dikait-kaitkan dengan deklarasi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terhadap Gubernur DKI Jakarta Anis Bawedan sebagai calon Presiden tahun 2024 nanti. Deklarasi itu dinilai sebagai bentuk reaksi atas kekecewaan karena jika Gerindra bergabung maka jatah menteri akan berkurang. Ada juga spekulasi pertemuan itu sebagai upaya PDIP mencari sekutu baru akibat memburuknya hubungan PDIP dengan tim koalisinya seperti PKB, Golkar, PPP dan Nasdem.

Selama ini elit-elit 4 parpol ini sering bertemu tanpa dihadiri perwakilan dari PDIP. Bisa saja semua anggapan itu benar, namun saya memiliki pandangan lain. Partai politik itu selalu dicirikan dengan kekuasaan. Mulai dari cita-cita kekuasan bagi para pendirinya, cara untuk mendapatkan, bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan kemudian akhirnya ingin merebut kekuasaan itu kembali.

PDIP memang pernah berkuasa, ketika Megawati sebagai Wakil Presiden menggantikan Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur yang diberhentikan MPR. Tentu target Megawati bersama PDIP tidak sekedar merebut kembali kekuasaan itu namun ada potensi Megawati ingin mengukir sejarah baru. Jika seorang presiden kemudian anaknya juga menjadi Presiden, tentu bukan peristiwa yang langka. Karena kondisi demikian sudah terjadi di sejumlah negara.

Seperti keluarga Bush di Amerika Serikat dan keluarga Gandhi di India. Namun jika Presiden turun ke anaknya lalu Kemudian sampai ke cucunya, tentu merupakan sebuah pristiwa langka di dunia. Jika asumsi ini benar, tentu di 2024 belum waktunya PDIP dan Megawati memaksakan anakannya Puan Maharani tampil sebagai calon Presiden. Hingga kini, Puan belum melekat nama besar sehebat ibunya yang pernah disimbolkan sebagai sosok pro demokrasi di penghujung kekuasaan orde baru.

Sehingga kekuatan elektoralnya masih perlu diasah dan masih membutuhkan waktu yang panjang. Tentu Megawati dan PDIP perlu mempersiapkan strategi sebelum pertandingan itu benar-benar dimulai. Peluang yang paling memungkinkan bagi Puan adalah menjajaki posisi wakil Presiden pada Pilpres mendatang. Tahun 2024, PDIP masih akan menjadi partai yang paling diincar para elit yang hendak berkompetisi. Syarat pencalonan kala itu akan menggunakan hasil pemilu tahun 2019 jika pemilu masih menggunakan UU pemilu yang digunakan tahun ini.

Pemilu tahun ini menempatkan PDIP sebagai pemenang dan tinggal butuh sejumlah kursi sebagai syarat parpol untuk bisa mengusung capres dan cawapres yakni 20 persen kursi jumlah anggota DPR hasil pemilu. Nama-nama elit parpol lain yang tergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, belum ada satupun yang dianggap menonjol dalam percakapan publik.

Maka tak ada pilihan lain bagi Megawati untuk kemungkinan akan melirik Prabowo Subianto sebagai capres PDIP pada 2024 nanti. Benar kata orang bijak bahwa dalam politik tidak kawan dan juga tidak ada lawan. Sekalipun pihak lain adalah musuh, namun sepanjang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri maka kelak musuh itu bisa dipandang sebagai kawan sejati. Dalam teori perang, Musuh dari musuh adalah kawan. Jika berkalkulasi, pasca Joko Widodo, belum ada satu elitpun yang bisa disetarakan dengannya selain Prabowo Subianto.

Pada pemilu 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 44,50 persen total suara sah nasional, atau 68.650.239 suara, sebuah pencapaian yang sangat bagus. Satu-satunya yang bisa menghambat Prabowo pada kompetisi Pilpres 2024 adalah soal usia. Saat itu Prabowo sudah memasuki usia 72 tahun, tentu bukan muda lagi. Namun di sejumlah negara, menjadi pemimipin negara, usia tidak menjadi hambatan.

Di negeri tetangga Malaysia, Mahathir Muhamad terpilih sebagai perdana menteri lewat pemilu pada usia 92 tahun. Pemilu 2020 di Amerika Serikat, Donald Trump sepertinya akan berhadapan dengan lawan berat. Trump akan ditantang Joe Biden, mantan Wapresnya Barack Obama. Jika terpilih Joe akan berusia 77 tahun. Selain itu ada juga Robert Gabriel Mugabe Presiden Zimbabwe yang berusia 94 tahun.

Belajar pengalaman dari negara lain, tentu bisa mendukung pencalonan Prabowo. Jika paket Prabowo dan Puan ternyata benar akan terjadi, maka pada Pilpres tahun 2029, merupakan puncak kematangan Puan. Jika PDIP berhasil mengantarkan Puan sebagai Presiden, maka trah 3 generasi kekuasaan keluarga Soekarno, akan tercatat dalam sejarah, bukan hanya di Indonesia tetapi sejara di seantero dunia. [***]

SANG RATU TURUN TAHTA

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Ferry Daud Liando, Ilmuan Politik Unsrat

Pekan lalu publik disajikan berita turunnya seorang kaisar dan ratu dari tahta kekuasaannya. Pertama, Kaisar Jepang Akihito hari Selasa (30/4/2019) pekan lalu mengumumkan pengunduran dirinya dalam sebuah upacara di Istana setelah bertahta selama 30 tahun. Dengan demikian Pemerintahan Akihito telah berakhir dan era kekaisaran baru dipimpin putranya Naruhito. Dalam konstitusi Jepang kaisar sesungguhnya hanya sebagai simbol negara dan persatuan rakyat.

Kaisar tidak memiliki kekuatan politik, namun orang-orang Jepang termasuk para politisi selalu tunduk dan menghormatinya. Selama bertahta, kaisar memenafaakan kedudukannya itu untuk kemanusiaan. Sehingga ketika proses turun tahta berlangsung, ribuan rekyat Jepang datang menyaksikan langsung dan tidak sedikit yang terharu dengan meneteskan air mata. Intinya masyarakat Jepang sangat mencintai Kaisar yang naik takhta pada tahun 1989 itu.

Kedua, Pada waktu yang bersamaan terjadi pula di Kabupaten Talaud. Sri Wahyuni Maria Manalip sang bupati setempat juga mengalami hal yang sama. Bupati yang mendapat gelar “Marambe Asili Rantun Porodisa” atau “Ratu Negeri Talaud” itu terpaksa harus turun tahta secara tragis karena harus berurusan dengan KPK terkait dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukannya.

Kasus Bupati Manalip ini makin memperpanjang deretan daftar kepala daerah yang harus berurusan dengan KPK karena masalah dugaan korupsi. Bukan cuma kepala daerah, deretan para politisi di legislatifpun makin memanjang. Naas memang, sebab jabatan politik yang harusnya sebagai arena memperjuangkan kepentingan banyak orang, namun hanya dimanfaatkan untuk kemegahan diri sendiri. Kitapun harus kembali mengoreksi kerja-kerja partai politik (parpol) selama ini.

Sebab kebanyakan para politisi yang memegang kendali, merupakan produk parpol. Apakah parpol betul-betul menjalankan fungsinya sebagaimana ketentuan UU nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. UU ini begitu jelas mengamanatkan parpol untuk menjalankan fungsi Rekrutemen dan kaderisasi serta seleksi untuk mengutus kader-kadernya pada jabatan publik.

Artinya parpol tidak boleh mengusung calon tanpa melewati mekanisme itu secara sistimatis dan ketat. Intinya tugas parpol adalah mempersiapkan calon pemimpin, bukan mencalonkan mereka yang kebetulan hanya siap dari sisi finansial. Parpol tidak boleh mengusung calon hanya karena kepemilikan harta yang melimpah. Parpol harusnya tidak boleh lagi mewajibkan calon memberikan mahar sebagai syarat pencalonan.

Akibatnya uang mahar yang disetorkan itu menjadi salah satu motivasi calon terpilih untuk mengeruk uang publik ketika hendak menjabat. Potongan anggaran dalam setiap proyek-proyek fisik, bukan hanya berbahaya bagi penggunanya dalam hal ini publik karena kualitas yang buruk, tetapi juga menjadi sebuah ketidakpastian terhadap pengelolaan anggaran publik secara transparan.

Selama ini belum ada sanksi bagi setiap parpol jika calon yang diusungnya terlibat korupsi ketika menjabat dikemudian hari. Sehingga parpol lebih leluasa memperjualbelikan kursi atau suaranya sebagai syarat pencalonan kepala daerah. Sebab bukan tidak mungkin syarat mahar yang diserahkan kepada parpol pengusung itu menjadi cikal bakal sang calon tepilih itu melakukan tindakan korupsi. [***]

iklan1