Tag: ferry daud liando

MPR PILIH PRESIDEN LAGI?

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Oleh : DR Ferry Daud Liando

(Pengamat Politik dan Pemerintahan)

Kamis pekan (28/11) lalu saya diundang Bawaslu RI dalam sebuah Forum Seminar Nasional berkaitan dengan Penegakan Hukum Pemilu. Materi ini memang sangat menarik untuk dibahas sebab hukum pemilu masih menjadi salah satu persoalan terutama dalam mewujudkan keadilan pemilu (elektoral justice). Terdapat pasal-pasal yang saling tumpang tindi, tidak saling menguatkan namun saling melemahkan. Terjadi kekosongan norma terhadap adanya sebuah peristiwa sehingga kesulitan dalam tahap eksekusi. Terlalu banyak lembaga yang menangani peradilan pemilu.

Peristiwa hukumnya sama, tapi kerap melahirkan putusan berbeda. Proses peradilan sangat panjang, sementara tahapan pemilu terus berjalan. Banyak kejahatan pemilu namun tidak serta merta disebut pelanggaran pemilu. Sebab pelanggaran pemilu harus memiliki sejumlah bukti, Salah satu unsur bukti tak terpenuhi maka proses hukum dihentikan. Legal standing pelapor dan ketepatan waktu pelaporan kerap juga menjadi masalah.

Penegakan hukum pemilu yang tidak optimal kerap dimanfaatkan oleh para “pemain” untuk memanfaatkan situasi. Ada banyak pihak yang justru diuntungkan dari kelemahan ini. Para pemilik modal tentu akan sangat leluasa membeli suara pemilih (vote buying) karena untuk membuktikan pelaku politik uang tidaklah mudah. Para ASN ketiban rejeki saat pemilu. Jasa-jasa mereka saat kampanye berbuah manis dengan mendapatkan jabatan-jabatan baru pasca pemilu. Jabatan itu diberikan karena kerabat kepala daerah dengan mudah terpilih sebagai anggota DPR/DPRD atas “permainan” para ASN memobilisasi dan mengitimidasi pemilih.

UU memang melarang ASN berkampanye. Tapi persoalannya adalah cara membuktikannya itu yang sulit. Bawaslu yang sesungguhnya merupakan lembaga mandiri, tapi kerap saling adu kekuatan dengan pihak kepolisian dan kejaksaanan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kalaupun ada ASN yang akhirnya terbukti melanggar, eksekusi akhir tidak berada di tangan Bawaslu.

UU pemilu belum sepenuhnya memberi ruang bagi para politisi hebat untuk lembaga legislatif di semua tingkatan. Tak ada yang bisa membantah bahwa lembaga strategis ini banyak dikuasai para aktor pemilik banyak uang yang berhasil menyogok pemilih dan kerabat kepala daerah yang berhasil memperdaya ASN memobilisasi dan mengintimidasi masyarakat. Teori sistim menyebut bahwa proses yang gagal bisa melahirkan produk (output) yang gagal pula. Inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran jika wacana pemilihan Presiden dan wakil Presiden oleh MPR RI akan benar-benar serius untuk dibahas dalam rencana amandemen UUD 1945.

Tahun ini dua produk politik DPR yang sangat kontroversial yakni pentapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 dan revisi UU KPK. Tidak ada perdebatan panjang dalam proses pengambilan keputusan di DPR. Setelah ditelisik, ternyata persepakatan itu merupakan kompromi bersama para ketua partai politik. Kekhawatiran ini bisa saja terjadi jika MPR RI yang akhirnya akan memilih Presiden dan wakil Presiden. Anggota MPR mayoritas berasal dari anggota DPR RI. Mereka diusung oleh partai politik pada pemilu 2019 lalu. Meski telah dilantik dan ditetapkan sebagai anggota DPR, nasib mereka ditentukan oleh ketua partai politiknya.

Ada ketua parpol terpilih karena proses politik yang panjang, namun ada juga yang terpilih karena modal finansialnya besar. Dengan demikian yang kelak menentukan siapa Presiden dan wakil Presiden adalah para ketua parpol ini. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden oleh MPR tak sekedar menginterupsi atas pengabaian kedaulatan rakyat, namun sistim hukum pemilu selama ini belum disebut ideal melahirkan politisi-politisi mapan untuk memilih Presiden dan wakil Presiden. Dapatkah proses politik seperti Ini mampu melahirkan produk politik yang diharapkan. [**]

FISIP Unsrat Gelar Perayaan Dies Natalis ke-55

Ketua Senat, Dekan FISIP dan panitia (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pelaksanaan Dies Natalis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ke-55 akan diawali dengan prosesi rapat Senat Terbuka. Minggu (24/11/2019), kepada Dr Ferry Daud Liando, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintah FISIP Unsrat saat diwawancarai Suluttoday.com menyampaikan terkait sejumlah kegiatan jelang Dies Natalis telah dilaksanakan.

”Sebelumnya panitia telah melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan yang dimotori jurusan Ilmu Pemerintahan yakni Seminar Nasional dengan topik Konsolidasi Denokrasi Menuju Pilkada 2020 menghadirkan pembicara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) Arif Budiman,” ujar Liando.

Berdasarkan informasi panitia, bahwa Dies Natalis ke 55. Kegiatan ini rencananya dilaksanakan pada Selasa (26/11/2019) di Balai Pertemuan Umum Tondano pada jam 10.00 Wita. Untuk diketahui, panitia juga melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. Tidak hanya itu, digelar pula lomba olahraga yang melibatkan dosen dan mahasiwa.

Rapat Senat, kata Liando, akan di pimpin Ketua Senat Prof Dr William Areros dan akan diisi oleh laporan kinerja tahunan dari Dekan FISIP Unsrat Dr Novie Pioh. Kemudian, penyampaian orasi ilmiah akan dibawakan Dr Fanly Pangemanan, dosen FISIP yang juga mantan Ketua KPUI Minahasa Selatan.

Tak hanya itu, ada juga sambutan dari Rektor Unsrat Prof Dr Joan Kumaat. Pada kesempatan Dies Natalis ini Liando juga tak lupa mengundang para dosen, mahasiwa, pegawai, dan semua Alumni untuk menghadiri kegiatan tersebut. (*/Redaksi))

PILKADA, Adu Kuat Tito vs Titi

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Oleh : Ferry Daud Liando, pengamat politik

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD kini mendengung lagi. Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar proses Pilkada langsung oleh masyarakat perlu di evaluasi. Meski diawal statmennya, Tito tidak secara langsung menyebut mengusulkan kembali dipilih DPRD, namun reaksi publik menjadi pro dan kontra mewarnai diskusi pekan lalu.

Sebagian setuju agar Pilkada langsung tak sekedar dievaluasi sebagaimana usulan mantan Kapolri itu, namun lebih menginginkan kembali di pilih oleh DPRD. Usulan seperti ini memang patut dimaklumi. Sistim Pilkada selama ini belum sepenuhnya berjalan sesuai prosedur dan hasilnya belum sebagiamana yang diharapkan. KPK sudah berkali-kali menangkap kepala daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT).

Mereka yang ditangkap hanyalah sial belaka, sebab masih banyak kepala daerah yang diduga makin pinter dan ahli memperkaya diri tanpa sentuhan hukum. Sebagian tidak mampu mengoperasikan pemerintahan karena terbatasnya inovasi akibat miskin pengalaman kepemimpinan. UU yang digunakan sebagai landasan hukum Pilkada belum mengakomodasi persyaratan yang ketat. Buktinya UU Pilkada tidak pernah melarang mantan terpidana korupsi sebagi calon kepala daerah.

Bawaslu yang seharusnya sebagai lembaga mandiri, namun UU mengatur keputusan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam memutus perkara. Termasuk kendala mengadili ASN yang terbukti tidak netral karena harus menyerahkannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang kemudian eksekusinya diserahkan ke kepala daerah masing-masing. Tidak ada sangsi yang diberlakukan terhadap parpol jika calon yang diusungnya terbukti menyogok pemilih atau melibatkan ASN dalam kampanye. Partai politik yang ditugaskan oleh UU mempersiapkan calon pemimpin dan menyeleksi kader sebagai calon pejabat publik seakan hampa tak bernilai.

Parpol cenderung mengutamakan modal sang calon ketimbang reputasi kekaryaan. Lebih mengutamakan popularitas calon karena sensasional ketimbang popularitas karena pengabdian. Bakal calon harus bersedia menebus uang setoran (candidate buying) kepada parpol, sebab ketua parpol juga butuh uang tebusan karena keketuaanya itu direbut atas hasil menyogok para pemegang suara di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota atau menyuap pengurus DPP sebagai pihak penentu akhir.

Sebagian Penyelenggara pemilu hingga kini belum juga menunjukan performa yang bisa diandalakan. Ada yang terbukti menerima suap seperti kasus anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Jabar. Bukan tidak
mungkin tindakan ini berlaku juga tempat lain namun cukup lihai menutupinya. DKPP telah berkali-kali memutuskan pemecatan sejumlah komisioner karena melanggar etika.

Mengutip publikasi Indonesia Legal Roundtable (ILR) bahwa hingga Agustus 2019 bahwa terdapat 74 kasus tindak pidana pada masa pemungutan dan penghitungan suara. Ada 69 kasus saat rekapitulasi penghitungan suara. 56 kasus pengubahan perolehan suara. Sebagian divonis bersalah namun sangsinya rata-rata sangat ringan sehingga tidak akan mungkin melahirkan efek jera. Karakter pemilih menjadi salah satu pihak penyumbang Pilkada makin tidak berkualitas. Kecenderungan pemilih sering termotivasi oleh; 1. kepentingan sosiologis.

Karakter pemilih seperti ini tidak melihat calon pilihannya apakah memiliki kualitas atau tidak. Satu-satunya pertimbangan adalah karena kesamaan keimanan, kekeluargaan atau kedekatan emosial lainnya. Inilah sebabnya politik aliran kerap dimainkan oleh kekuatan politik tertentu untuk memenangi pertarungan. 2. Kepentingan pragamatis. Karakter pemilih seperti ini akan menentukan pilihannya berdasarkan apa yang telah diterimanya (vote buying).

Moralitas dan reputasi buruk sang calon di masa lampau bukanlah sebuah pantangan. Empat aspek diatas makin diperparah oleh makin merenggangnya kekerbatan sosial akibat ketidakdewasaan dalam menyikapi perbedaan pilihan. Beda pilihan seakan disejajarkan dengan permusuhan. Sehingga saling memusnahkan satu sama lain. Sifat kemanusiaan telah menyimpang jauh oleh beda pilihan. Fenomena ini dimanfaatkan para arsitek mendirikan industri kebohongan. Ironinya banyak calon memanfaatkan industri ini sebagai motif menghalalkan segala cara memenangi kompetisi.

Berita kebohongan atau Hoax telah menjadi salah satu kejahatan pilakda. Ia sejajar dengan politik aliran dan politik uang. Tak sedikit para politisi menjadi pemesan atas bisnis ini. Gejala post trust dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para politisi ini sehingga pemilih tidak menilai calonnya dari aspek kapasitas tapi menilai calon atas dasar kesukaan saja. Ketika para politisi ini berkuasa, konflik sosial belum juga reda.

Dendam dan kebencian masih terus membara, Sehingga Tersulut api kecil dalam peristiwa berbeda bisa berkobar bagai api neraka meski Pilkada telah usai. Baik kultur maupun struktur sosial jadi rusak karena ketidakmampuan mengendalikan perbedaan pilihan. Pembiayaan Pilkadapun harus diakui menjadi beban. Tertundanya penanda tanganan NPHD pilakda 2020 disejumlah daerah salah satunya dipicu oleh kesulitan Pemerintah daerah menggeser dan memotong anggaran publik untuk dialihkan pada pembiayaan Pilkada. Singkat cerita, akan banyak pembiayaan publik harus dipotong atau dibatalkan.

Pilakda 2020 nanti akan menyentuh pada sekitaran 10 triliun. Pada 2018 lalu anggarannya sampai 18,5 triliun. Pilkada tahun 2017 menghabiskan 4,2 triliun turun dari Pilkada 2015 yang menghabiskan anggaran 7,1 triliun. Pilkada Kota Makassar tahun 2018 tidak menghasilkan apa-apa meski anggaran Pilkada menelan 60 milyar. Pilakda harus diulang karena calonnya kalah dari kotak kosong. Biaya pemenangan masing-masing calon menjadi hal yang kerap tidak wajar. Ini menjadi salah satu alasan Mendagri mengevaluasi Pilkada.

Simak pernyataannya ”Bayangin dia mau jadi kepala daerah bupati modal Rp 30-50 miliar. Gaji (setelah terpilih) taruhlah Rp 200 juta, kali 12 bulan berarti Rp 2,4 miliar, dikali 5 tahun, Rp 12 miliar. Sedangkan keluar Rp 30 miliar. Mau rugi nggak? Apa benar saya ingin mengabdi untuk nusa dan bangsa tapi rugi, bullshit, saya nggak percaya,” lanjut Tito. Sebagiamana laporan rekan Eka Savitri dalam detik.com (6/11/2019) lalu.

Lantas, untuk apa uang sebanyak itu. Jika hanya sebatas untuk cost politic membiayai tim sukses tentu angkanya tak sefantastis itu. Pembiayaan Pilkada menjadi mahal karena ada distribusi calon untuk parpol pengusung (candidate buying) menyewa lembaga-lembaga Survey musiman untuk mendorong popularitas calon, pembiayaan pemasangan baliho, menyogok pihak-pihak yang berkepentingan, menyuap pemilih serta dalam kondisi tertentu membiayai perselisihan hasil di MK.

Pembiayaan yang mahal menjadi pemicu para calon mencari sponsor. Banyak pengusaha bersedia membiayai calon dengan kompensasi jika menang maka sumber daya alam di daerah itu bisa dikuasai sang sponsor tadi termasuk kemudahan Perijinan dan penguasaan proyek-proyek fisik. Namun demikian dengan suasana Pilkada sebagaimana diceritakan diatas tidak serta merta diselesaikan jika sistim pemilihnya digantikan oleh DPRD. Adakah yang bisa menjamin jika proses dan hasil dari pemilihan itu bisa maksimal. Siapa yang bisa menjamin jika DPRD tak akan menerima suap dari calon.

Laporan KPK tak pernah sepi dari tertangkapnya anggota DPRD karena menerima suap. Tahun 2018 sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang ditangkap KPK karena melakukan tindak pidana korupsi secara berjamaah. Kebanyakan mereka membutuhkan uang karena terpilihnya mereka sebagai anggota DPRD juga mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Kemudian adakah yang bisa menjamin bahwa parpol pengusung akan bebas melakukan mahar terhadap calonnya.

Persoalan Pilkada langsung atau tidak bukan ranah memperdebatkan apakah demokratis atau tidak. Sebab produk DPRD juga tetap disebut demokratis karena mereka juga adalah produk kedaulatan rakyat hasil pemilu walaupun prosesnya sebagian besar hasil vote buying. Pertanyaan utamanya adalah jaminan perubahan jika sistim pilkada berganti. Bagi saya, kualitas Pilkada bukan soal apakah dipilih langsung atau oleh DPRD.

Sesungguhnya ada satu sub sistim pilkada yang dianggap tetap bermasalah. Hambatan terbesar baik Pilkada maupun pemilu kita adalah kelembagaan partai politik. Meskipun akhirnya pilkada dilakukan oleh DPRD namun kelembagan parpol tidak dibenahi maka kekuatiran kita terhadap Pilkada hari ini tetap akan ada bahkan berpotensi akan makin parah. Parpol itu memiliki 3 tugas sekaligus.

Pertama merumuskan wacana kebijakan publik yang tentunya dikaji bersama para ahli untuk di tawarkan pada publik baik dalam pemilu maupun Pilkada (Ramlan Surbakti, 2019, dikutip dalam buku Konsolidasi Demokrasi, Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia, yang ditulis Hasyim Asy’ari).

Kedua mempersiapkan dan menyeleksi orang-orang (politisi) yang mampu memperjuangkan wacana kebijakan publik yang ditawarkan ke publik melalui Pilkada atau pemilu. Itulah sebabnya negara iklas membiayai sebagian kebutuhan parpol. Tahun 2023 nanti negara akan menyanggupi membantu parpol dengan Rp 6 triliun.

Ketiga memperjuangkan wacana kebijakan publik parpol melalui kader-kadernya di DPRD maupun eksekutif untuk menjadi kebijakan publik negara melalui dasar hukum dan penganggaran. Ketiga tugas ini belum lasim dilakukan oleh kebanyakan parpol selama ini. Belum banyak parpol yang mempersiapkan calon pemimpinya jauh-jauh sebelum kompetisi dimulai. Kebanyakan calon nanti dimunculkan baru menjelang kompetisi.

Mereka lahir atas hasil Survey, hasil pendafaran terbuka oleh parpol atau atas hasil tender, siapa setoran tertinggi maka itulah yang dicalonkan. Kartu tanda anggota (KTA) parpol baru diserahkan pada saat sehari sebelum pendaftaran. Lantas dimana peran parpol mempersiapkan calon-calon pemimpin itu. Karena calon tidak terkaderisasi dan terseleksi dengan sistematis maka para calon inilah yang kerap menghalalkan segala cara untuk memenangi kompetisi. Mulai dari menyuap (mahar) parpol pengusung, menyuap pemilih, menyebarkan berita bohong, mempolarisai pemilih dengan politik aliran (politik adu domba) dan cara-cara kejahatan lainnya.

Benar kata kawan saya Titi Anggraini Mashudi , Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Baginya banyak kepala daerah tersandung kasus korupsi disebabkan ketidakberdayaan partai politik mengawasi kadernya yang berkuasa dan fungsi inspektorat yang tidak berjalan. Calon kepala daerah tidak harus menanggung biaya politik yang besar jika partai politik tidak menerapkan mahar dan partai bisa mengajukan calon yang memiliki basis massa yang kuat.

Pendapat Titi yang selama ini merepresentasikan pihak yang tidak setuju jika pemilihan dilakukan oleh DPRD itu benar. Titi beranggapan, kemunculan wacana ini mengindikasi ketidakikhlasan kelompok elite dalam memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat. Titi menegaskan munculnya wacana ini jelas mengindikasi terdapatnya kemunduran dalam demokrasi di Indonesia.

Untuk benar-benar menuju demokrasi yang sempurna memang membutuhkan kesabaran. Indonesia sudah mengikrarkan diri sebagai negara demokrasi sejak 1945. Namun implementasinya baru terwujud pascta reformasi 1998. Butuh 53 tahun meski demokrasinya masih pontang panting hingga kini. Pilkada secara langsung baru dimulai tahun 2005. Masih membutuhkan waktu panjang hingga roh Pilkada langsung dapat benar-benar dinikmati. Namun tentunya perlu membenahi masalah-masalah utama yang masih membelenggu Pilkada selama ini. [*]

Golkar Manado Lakukan Penjaringan, Untung Atau Rugi? Ini Komentar Pengamat Politik

Ferry Liando dan Danny Sondakh (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Berlangsungnya penjaringan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado tentu apa plus-minusnya. DPD Partai Golkar Manado, dibawah kepemimpinan Danny Sondakh selaku Ketua dinilai berhasil menarik perhatian publik. Menyongsong Pilwako Manado 2020 tentu Partai Golkar membutuhkan kalkulasi yang matang.

Melalui tim penjaringan yang memberi peluang kepada segenap putra putri terbaik Kota Manado untuk mengabdi agar bisa mengikut mekanisme yang dibuat. Sejalan dengan ‘tradisi politik’ Golkar Manado, hal ini berdampak pada peta politik di Kota Manado.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Sulawesi Utara, DR Ferry Daud Liando saat diwawancarai Suluttoday.com menyebutkan bahwa cara-cara yang dilakukan Partai Golkar dapat menggairahkan pertumbuhan demokrasi.

‘’Ini langkah maju dari partai Golkar. Jika proses pendafaran bakal calon di percepat maka ada waktu yang panjang bagi Golkar untuk membuat perhitungan terkait bakal calon itu. Dalam hal ini Golakr akan diuntungkan karena akan paling sering diberitakan oleh media karena munculnya sejumlah bakal calon,’’ kata Liando yang juga pengajar di FISIP Unsrat Manado, Minggu (17/11/2019).

Lanjut disapaikan Ahli studi Kepemiluan itu mengusal tentang kesempatan konstituen (masyarakat) dalam menilai dan mengenali calon begitu penting. Langkah membuka kran-kran demokrasi melalui penyampaian aspirasi, pengenalan visi, aspirasi public sangat perlu diakomodir partai politik.

‘’Proses pendaftaran yang dilakukan terlebih dahulu akan memberikan kesempatan juga kepada masyarakat untuk memberikan penilaian objektif apakah para bakal calon yang sudah mendaftar itu layak dan pantas sebagai pemimpin atau seperti apa. Suara publik sangat penting diakomodasi sebelum parpol itu benar-benar menetapkan pasangan calon,’’ kata Liando menutup. (*/Redaksi)

DICARI, PAHLAWAN POLITIK BANGSA

DR Ferry Daud Liando (FOTO Suluttoday.com)

Penulis : DR Ferry Liando, Dosen FISIP Unsrat Manado

Kemarin Minggu (10/11) bangsa ini kembali merayakan hari pahlawan. Ditetapkannya tanggal dan bulan ini sebagai hari pahlawan dilatarbelakangi oleh sebuah peristiwa bersejarah pertempuran di Kota Surabaya. Dipicu dikibarkannya bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945. Tindakan itu tentu membangkitkan amarah apalagi kemerdekaan bangsa ini baru diproklamasikan sebulan sebelumnya.

Ribaun pejuang dari Kota Surabaya bangkit melawan tindakan yang dianggap sebagai sebiah penghinaan itu sehingga pertempuran sulit dihindari. Sejarah bangsa Indonesia tidak luput dari sejumlah peperangan baik secara fisik maupun non fisik. Hal ini tidak bisa dihindari karena semangat para pejuang bangsa mempertahankan harga diri dan semangat menjadikan bangsa ini sebagai negara berdaulat dan memperoleh pengakuan dari dunia internasional.

Tidak sendikit dari mereka harus mengorbankan apa saja termasuk nyawa sekalipun hanya untuk sebuah perjuangan yakni Indonesia Merdeka. Banyak yang mati disiksa, banyak yang menderita karena harus meninggalkan keluarga. Kita harus bangga dengan pahlawan-pahlawan kita. Tak cukup dengan rasa hormat dan kagum, tak cukup hanya hening dan doa. Tapi perlu sebuah pengakuan bahwa tanpa mereka, belum tentu negara ini akan kokoh berdiri.

Kedepan perjuangan kita bukan lagi mengangkat senjata dan bambu runcing untuk mengusir para penjajah itu. Perjuangan kita kini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu instrumen penting untuk mewujudkan cita-cita itu adalah ketulusan hati para aktor-aktor politik bangsa. Sebagus apapun sistim yang dibangun untuk usaha pencapaian cita-cita ini jika para pengelolanya tidak memiliki kepekaan untuk itu maka sistim itu akan sia-sia. Memang tak ada satu sistim yang sempurna berlaku di negara manapun. Namun sistim itu tidak selamanya harus menghalangi sebuah negara bisa berkembang dan maju, sebab yang paling menentukan adalah para aktor-aktor politik itu.

Hampir semua negara di dunia mengakui sistim demokrasi Pancasila yang dipilih Indonesia. Namun sistim itu belum linier dengan semangat nasionalisme para aktor-aktor politik kita. Arena kekuasaan yang gandrungi para aktor politik tidak dimanfaatkan sebagai ajang memperjuangkan kepentingan banyak orang. Kerap yang dipikirkan adalah kedudukan, bagaimana kedudukan itu bisa diraih dan apa manfaat ekonomi dari setiap kedudukan yang diraih.

Tidak jarang para aktor memanipulasi dukungan dengan cara menyuap pemilih (vote buying), menyogok parpol untuk pencaloan (candidate buying) serta memanipulasi popularitas lewat baliho, iklan dan survei-survei bayaran (popularitas buying). Semua tidak jadi dengan sendirinya, tapi atas sebuah proses rekayasa. Rancangan jahat dalam mencapai kedudukan jelas tergambar ketika berkuasa. Nyaris setiap bulan KPK menangkap para perampok uang negara. Kebanyakan dari mereka adalah para aktor politik.

Keputusan politik terjadi tidak atas kepentingan kebijakan publik tapi atas dasar siapa diuntungkan oleh apa. Lihat saja cara mereka mengebiri KPK karena khawatir jadi pasien selanjutnya. Jika bukan penjahat, mengapa takut polisi. Jika bukan bermental pencuri kenapa takut dengan kewenangan KPK dimasa lalu. Sehingga tidak elok jika harus melemahkan lembaga yang ditakuti itu.

Kelebihan bangsa ini sesungguhnya memiliki segala-galanya. Satu-satunya kekurangan bangsa ini adalah belum munculnya para pahlawan-pahlawan politik, dan kita harus mencari. Pahlawan politik adalah seseorang yang bisa mengorbankan ambisi dan kepentingan pribadi, untuk sebuah kepentingan mulia yakni membela kepentingan banyak orang. Darwin (2015) mengatakan bahwa Pahlawan merupakan orang yang dari dirinya menghasilkan buah (phala) yang berkualitas bagi bangsa, negara dan agama.

Mereka adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Tantangannya hari ini adalah dari mana kita harus melahirkan para pahlawan-pahlawan politik. Siapa yang melahirkannya, bagaimana cara mempersiapkannya dan siapa yang harus memilihnya. Hingga kini ketiga aspek itu masih bermasalah. Bahkan masih menjadi beban utama di bangsa ini. Maka pantaslah jika politik kita masih jauh dari gerbang pintu kemerdekaan. [*]

iklan1