Tag: ferry liando

Di Ujung Pengabdian, LIANDO Warning DPRD Manado

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Sering terjadi berbagai polemik setelah proses panjang perjalanan pengabdian pada masyarakat dari para wakil rakyat, maka diperlukan kewaspadaan dan sikap hati-hati. Hal itu, ternyata mendapat perhatian akademisi dan pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut), DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, saat diwawancarai Suluttoday.com, Senin (12/8/2019) mengingatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado agar selektif dalam pengambilan kebijakan.

”Periodisasi DPRD Manado sudah berakhir. Mohon ditekankan tidak boleh lagi buat kebijakan-kebijakan strategis dan tidak boleh lagi melakukan perjalanan dinas atau studi banding. Hak keuangan DPRD juga harus di berhentikan, walaupun DPRD baru hasil pemilu 2019 belum di lantik,” ujar Liando dosen dan pelopor jurusan Kepemiluan Pascasarjana Unsrat Manado ini.

Argumentasi tersebut, lanjut Liando dengan membeberkan sejumlah acuan regulasi berupa Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3), bahwa tidak diatur adanya perpanjangan masa jabatan anggota MPR, DPR, DPRD dan DPD. Makanya, sambung Liando, harus di isi dan tidak boleh ada kekosongan.

”Namun untuk mengantisipasi itu, ada aturan yang bisa menjadi dasar hukum jika masa jabatan berakhir namun belum ada pelantikan. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji,” tegas Liando menutup. (*/Amas)

Doktor FERRY LIANDO Temukan 4 Kelemahan Pemilu 2019

DR Ferry Daud Liando (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menurut DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado dan pengurus AIPI Manado bahwa Pemilu 2019 yang nyaris menelan anggaran pembiayaan pemilu sebesar 30 triliun perlu mendapat perhatian penting. Dimana produk pemilu tahun ini dibagian yang lain, belum bisa menunjukan hasil maksimal.

”Banyak caleg yang terpilih, dinilai publik tidak memiliki kapasitas yang layak sebagai penyelengara negara. Sebagian besar yang terpilih adalah para calon yang memiliki modal yang banyak serta terikat polotik kekerbatan dengan penguasa-pengurus di daerah,” ujar Liando yang juga pengamat politik Sulawesi Utara ini, Rabu (7/8/2019).

Lanjut disampaikannya, memang hak semua warga negara untuk menjadi anggota DPRD namun yang dinkuatirkan merka justru akan menjadi beban negara. Pengeluaran negara akan terkuras, tapi kontribusi mereka masih sangat di ragukan. Kebanyakan yang terpilih tidak memiliki pengalaman kepemimpinan sehingga sulit diharapkan bisa berkontribusi. Beberapa kelemahan yang di dapati pada pemilu 2019.

Pertama regulasi pemilu yakni UU 7 tahun 2017 mengandung banyak sekali kelemahan. Terlalu banyak pasal yang melahirkan Multi tafsir dan sulit di implementasikan. Dan bukti yang paling nyata adalah beberapa pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui proses judicial review.

Kedua, kinerja partsi politik yang beluk optimal. Sebagian besar parpol tidsk menjalankan fungsi rekrutmen yang tersistematis namun yang dilakukan adalah mencalonkan mereka yang hanya kuat dari sisi finansial dsn faktor kedekatan dengan penguass lokal. Padahal UU 2 tahun 2011 tentang parpol menyebutkan bahwa tugas parpol itu melakukan fungsi rekrutmen secara sistematis. Tidak dilakukan hanya menjelang pencaloan.

Ketiga, kecenderungan pemilih masih sangat pragmatis. Mereka memilih calon kerap mengabaikan sisi kualitas tapi lebih terpengaruh pada politik uang atauoun politik aliran. Pendidikan politik pemilih sebagian besar masih buruk.

Keempat, kinerja penyelenggata pemilu yang masih melahirkan banyak catatan. Sebagian di laporkan ke DKPP kemudian mendapatkan sanksi. Karena terbukti melakukan pelanggaran. Pada Pilkada 2020, 4 hal ini harus di benahi agar Pilkada makin berkualitas. (*/Amas)

SANG RATU TURUN TAHTA

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Ferry Daud Liando, Ilmuan Politik Unsrat

Pekan lalu publik disajikan berita turunnya seorang kaisar dan ratu dari tahta kekuasaannya. Pertama, Kaisar Jepang Akihito hari Selasa (30/4/2019) pekan lalu mengumumkan pengunduran dirinya dalam sebuah upacara di Istana setelah bertahta selama 30 tahun. Dengan demikian Pemerintahan Akihito telah berakhir dan era kekaisaran baru dipimpin putranya Naruhito. Dalam konstitusi Jepang kaisar sesungguhnya hanya sebagai simbol negara dan persatuan rakyat.

Kaisar tidak memiliki kekuatan politik, namun orang-orang Jepang termasuk para politisi selalu tunduk dan menghormatinya. Selama bertahta, kaisar memenafaakan kedudukannya itu untuk kemanusiaan. Sehingga ketika proses turun tahta berlangsung, ribuan rekyat Jepang datang menyaksikan langsung dan tidak sedikit yang terharu dengan meneteskan air mata. Intinya masyarakat Jepang sangat mencintai Kaisar yang naik takhta pada tahun 1989 itu.

Kedua, Pada waktu yang bersamaan terjadi pula di Kabupaten Talaud. Sri Wahyuni Maria Manalip sang bupati setempat juga mengalami hal yang sama. Bupati yang mendapat gelar “Marambe Asili Rantun Porodisa” atau “Ratu Negeri Talaud” itu terpaksa harus turun tahta secara tragis karena harus berurusan dengan KPK terkait dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukannya.

Kasus Bupati Manalip ini makin memperpanjang deretan daftar kepala daerah yang harus berurusan dengan KPK karena masalah dugaan korupsi. Bukan cuma kepala daerah, deretan para politisi di legislatifpun makin memanjang. Naas memang, sebab jabatan politik yang harusnya sebagai arena memperjuangkan kepentingan banyak orang, namun hanya dimanfaatkan untuk kemegahan diri sendiri. Kitapun harus kembali mengoreksi kerja-kerja partai politik (parpol) selama ini.

Sebab kebanyakan para politisi yang memegang kendali, merupakan produk parpol. Apakah parpol betul-betul menjalankan fungsinya sebagaimana ketentuan UU nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. UU ini begitu jelas mengamanatkan parpol untuk menjalankan fungsi Rekrutemen dan kaderisasi serta seleksi untuk mengutus kader-kadernya pada jabatan publik.

Artinya parpol tidak boleh mengusung calon tanpa melewati mekanisme itu secara sistimatis dan ketat. Intinya tugas parpol adalah mempersiapkan calon pemimpin, bukan mencalonkan mereka yang kebetulan hanya siap dari sisi finansial. Parpol tidak boleh mengusung calon hanya karena kepemilikan harta yang melimpah. Parpol harusnya tidak boleh lagi mewajibkan calon memberikan mahar sebagai syarat pencalonan.

Akibatnya uang mahar yang disetorkan itu menjadi salah satu motivasi calon terpilih untuk mengeruk uang publik ketika hendak menjabat. Potongan anggaran dalam setiap proyek-proyek fisik, bukan hanya berbahaya bagi penggunanya dalam hal ini publik karena kualitas yang buruk, tetapi juga menjadi sebuah ketidakpastian terhadap pengelolaan anggaran publik secara transparan.

Selama ini belum ada sanksi bagi setiap parpol jika calon yang diusungnya terlibat korupsi ketika menjabat dikemudian hari. Sehingga parpol lebih leluasa memperjualbelikan kursi atau suaranya sebagai syarat pencalonan kepala daerah. Sebab bukan tidak mungkin syarat mahar yang diserahkan kepada parpol pengusung itu menjadi cikal bakal sang calon tepilih itu melakukan tindakan korupsi. [***]

MEMAKLUMI SIKAP KPU

DR Ferry Daud Liando S.IP.,M.Si (FOTO Ist)

SIKAP KPU RI yang menggumumkan daftar nama calon anggota legislatif (Caleg) mantan narapidana korupsi pekan lalu menuai polemik. Sebagian kalangan terutama caleg yang memegang label itu tentu keberatan.

Mereka menganggap ketika MA mengabulkan gugatan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai caleg sesungguhnya tak ada alasan lagi pencalonan mereka di persoalkan. Baginya hak dasar warga negara dan prinsip hak asasi manusia (HAM) untuk dipilih dan memilih sesuai dengan kontitusi UUD 1945, harus tetap dihargai. Namun saya sangat memaklumi ketika akhirnya 40 nama yang caleg yang pernah terjerat masalah korupsi di beber KPU RI ke publik.

Pertama, anggaran negara membiayai Pemilu 2019 sebesar Rp24,8 triliun. Angka ini naik 3 persen atau bertambah Rp700 miliar dibanding biaya Pemilu dan Pilpres 2014 lalu yang mencapai Rp24,1 triliun. Pada 2018, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran pemilu sebesar Rp16 triliun. Pemerintah terpaksa harus berhemat termasuk membatasi anggaran publik.

Jadi ironi jika biaya pemilu yang setara dengan pembangunan ratusan sekolah, ratusan rumah sakit, pembagunan infrastruktur layanan publik, membangun perusahaan untuk menyerap tenaga kerja di potong untuk membiayai sebuah hajatan yang hanya melahirkan caleg yang pernah bernamasalah hukum. Padahal Pemilu tak sekedar memilih calon tapi pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon yang terbaik yang mewakili publik pada kerja-kerja moral di lembaga legislatif.

Kedua, pengumuman itu sebagai koreksi telak atas kerja-kerja partai politik (parpol) yang lebih mengedepankan kuasa ketimbang moral. Parpol gagal menjalankan amanah sebagai penyedia calon pemimpin berkualitas. Sistim pemilu seperti penerapan ambang batas parliament treshold 4 persen perolehan suara hasil pemilu bagi sertiap parpol, menjadikan parpol akan menggunakan segala cara merebut suara.

Sebagian Mantan narapidana korupsi dianggap memiliki tabungan yang besar sebagai modal membiayai kampanye pemenagan. Sistim Multi partai yang diterapakan selama ini juga menjadi salah satu pemicu. Semakin banyak parpol maka semakin sulit parpol menyeleksi orang-orang baik. Parpol terpaksa menerima siapa saja karena parpol juga butuh calon untuk didaftarakan pada setiap daerah pemilihan.

Calon anggota legislatif (caleg) yang diajukan oleh setiap partai politik (parpol) paling banyak 100 persen per daerah pemilihan (dapil). Syarat ini menjadikan parpol amat kesulitan memenuhi ketentuan ini bahkan disebagian dapil ada sejumlah parpol tidak mengutus calon. Boro-boro mendapatkan calon yang berkualitas, untuk mendapatkan satu nama calon saja bagi sebagian parpol amatlah sulit.

Di sejumlah daerah, banyak caleg yang menarik diri dari pencalonan karena merasa dikelabui, dipaksa parpol saat pendaftran. Jika saja kompetisi pemilu hanya diikuti 3-5 parpol maka kemungkinan yang bisa terjadi adalah masing-masing parpol akan berkompetisi mempersiapkan caleg terbaik agar diminati pemilih. Maka penting masing-masing parpol untuk melewati tahapan seleksi caleg yang ketat. Jika Dibandingkan dengan jabatan publik lainnya, proses seleksi tidaklah mudah. Menjadi penyelenggara pemilu Misalnya. Mereka harus melewati tahapan seleksi yang sangat ketat.

Mulai dari track record, pengalaman organisasi dan kepemiluan, pendidikan, kesehatan, tes psikologi dan wawancara dalam dua tingkatan yakni ditingkatkan tim seleksi dan penyelenggara diatas satu tingkat. Calon yang tidak berpengalaman, terbukti pernah menerima suap dan narkoba sangatlah mustahil untuk diloloskan. Demikian juga ketika menduduki jabatan Fungsional Tinggi di setiap pemerintahan daerah. Proses seleksi dilakukan secara bertingkat dan ketat.

Tak semata-mata pada tingkat loyalitas dan kepangkatan. Pegawai yang belum melewati proses Merit systim amat mustahil menduduki jabatan itu. Di sejumlah daerah, pengangkatan aparat terendah Seperti kepala lingkungan telah melakukan proses seleksi. Sungguh ironi jika lembaga perwakilan politik sekelas legislatif terkesan hanya melewati jalur liar tanpa penjaringan.

Ketiga sikap KPU ini setidaknya mendorong lahirnya efek jerah bagi para politisi agar jangan sekali-kali menyalahgunakan jabatan ketika diberikan amanah. Jika mantan narapidana korupsi diberikan kedudukan yang sama dengan politisi yang mampu menjaga nama baik maka Kedepan tindakan korupsi akan menjadi tabiat, kebiasaan atau modus oleh politisi lain.

Hukuman badan tidak serta merta akan melahirkan efek jerah sebab ada politisi yang telah menyelesaikan hukuman tapi keluar dengan harta melimpah, dihormati dan bisa terpilih kembali pada jabatan yang sama dimana yang bersangkutan berhasil menguras uang rakyat. Keempat, pemilu harus jadi sarana penghakiman publik. Jika seorang politisi itu mampu menjalankan amanah ketika kedaulatan rakyat diserahkan, maka politisi itu berhak mendapatkan jabatan itu pada pemilu selanjutnya.

Namun ketika politisi itu gagal, maka publik berhak untuk menyatakan penghakiman untuk tidak memilihnya kembali. Namun demikian tidak banyak pemilih yang sadar pada sikap politik seperti ini. Kecenderungan sikap pemilih lebih terikat pada sembako, uang, mobilisasi dan politik aliran. Mereka tidak peduli dengan reputasi dan kapasitas calon.

Sikap KPU ini setidaknya menjadi bagian dari pendidikan politik bagi yang empunya kedaulatan itu. Mereka masih perlu di kawal, diberikan pengertian, dibukakan hati tentang makna dari pemilu itu. Sikap KPU ini adalah bentuk gerakan moral yang perlu disemangati oleh pihak yang selalu mengatasnamakan moral dalam berpikir, bertindak dan merasa.

Jika sikap ini adalah gerakan moral, maka mencegah caleg mantan narapidana koruptor tidaklah cukup. Pemilu 2019 berpotensi munculnya caleg yang bermodalkan sogok atau menyuap pemilih. Ada yang mengandalkan institusi aparatur negara sebagai alat mobilisasi dan intimidasi pemilih. Juga berpotensi menggerakkan penyelenggara di tingkat ad hoc dalam rangka Mark up atau Mark dawn suara. untuk atas nama keadilan, para caleg yang terbukti bertindak amoral seperti ini Harunsya juga menjadi bagian yang harus diumumkan ke publik.

 

 

_________________

Penulis DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, dosen FISIP Unsrat Manado

Prof Welly Gantikan Ferry Liando Pimpin Senat FISIP Unsrat

Dekan FISIP Unsrat, Dr Novie Pioh dan Dr Ferry Daud Liando (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tepatnya, Jumat (21/12/2018) Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi Manado mengadakan pemilihan Ketua Senat yang baru. Pemilihan ini dilakukan karena Ketua Senat Dr Ferry Daud Liando mengundurkan diri sehubungan terpilihnya beliau sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat.

Anggota Senat yang hadir sebanyak 10 orang, kemudian Anggota Senat yang mencalonkan diri sebanyak 2 (dua) orang yakni Prof Dr William Areros dan Dra Merry Sondakh. Proses pemilihan secara tertutup akhirnya Prof Welly Areros mendapatkan 8 suara dan Dra Sondakh mendapat 2 suara. Liando yang memimpin sidang langsung mengetuk Palu sebagai tanda sahnya pemilihan. Pemilihan dihadiri langsung Dekan FISIP Unsrat Dr Novie Pioh, wakil dekan 1, 2 dan 3 serta para ketua jurusan.

”Proses pemilihan secara demokratis berjalan tertib, dan hasilnya Prof Welly terpilih sebagai Ketua Senat FISIP Unsrat. Saya berharap beliau lebih maksimal menjalankan program dan apa-apa yang positif telah dilakukan dapat beliau lanjutnya. Saya menyampaikan selamat kepada Prof Welly semoga selalu amanah,” ujar Dr Ferry.

Saat diwawancarai Prof Welly menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan tersebut. Dosen pengajar di jurusan Administrasi FISIP Unsrat ini berkomitmen mewujudkan sinergi dan singkronisasi dari semua stakeholder akademik di FISIP, selanjutnya Unsrat secara umum.

Kompak Senat FISIP Unsrat saat foto bersama (FOTO Suluttoday.com)

”Saya berterima kepada seluruh Anggota FISPOL Unsrat yang telah memilih saya untuk menjadi Ketua Senat. tugas yang mulia ini akang saya embang sebaik-sebaiknya demi kemajuan Dunia Pendidikan di Lingkungan Unversitas Sam Ratulangi, terlebih kemajuan Pendidikan di Fakultas saya. Membangun Kerja sama dengan Pemerintah untuk memajukan pembangunan di Sulwesi sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi Unsrat. Dan siap melanjutkan semua program yang sudah di rancang oleh Senat yang lama di bawah kepemimpinan Dr. Ferry Daud Liando. Yang terakhir tetap memohon pertolongan Tuhan dalam melaksanakan tugas yang mulia ini,” tutur Prof Welly pada Suluttoday.com. (*/Amas)

iklan1