Tag: ferry liando

Lahirkan Kepala Daerah Bermoral, DR Ferry Anjurkan Lakukan Hal Ini

DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Praktek politik di era demokrasi modern memang kurang mencerminkan etika dan moralitas. Begitu liberalnya praktek pemilihan umum. Pasalnya, para politisi kebanyakan mengandalkan politik uang. Menggadaikan kewibawaan, reputasi demi meraih suara dengan bermodalkan politik transaksional. Hal itu mendapat tanggapan pengamat politik pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut), DR Ferry Daud Liando.

Menurut Ferry yang juga pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu bahwa dalam Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur terkait Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. UU Pilkada yang bermuara dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah mengatur tentang larangan politik uang atau pemberian gratifikasi dan sebagainya.

”Dalam UU Pilkada Pasal 41, jelas menerangkan soal Parpol dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan kepala daerah. Bagi yang pengurus partai politik yang terbukti menerima imbalan dan memberi yang memberi akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam UU tersebut yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 Bln dan paling lama 72 Bln dan denda paling sedikit Rp300 jt ,dan paling banyak Rp 1 Miliar,” ujar Ferry yang juga pengurus AIPI Cabang Manado ini.

Dalam rangka menyelamatkan demokrasi dari gelombang rekayasa, pelemahan dan parktek-praket curang, kata Ferry para politisi perlu diberikan pemahaman yang lengkap. Kondisi politik yang menurutnya memprihatinkan ialah kian tumbuhnya politik uang yang dilakukan oknum kader-kader partai politik. Akademisi yang akrab dengan jurnalis ini menawarkan agar dilakukannya pemangkasan tradisi destruktif dalam politik tersebut.

”Politik uang itu ada yang menciptakan. Cara untuk mengatasi politik uang bukan UU atau Bawaslu, tapi dari calon Kepala Daerah itu sendiri. Sebab, yang menciptakan politik uang adalah calon. Jadi, jika semua calon bermoral, maka tak akan mungkin ada politik uang,” tutur Ferry, Rabu (12/2/2020). (*/Am)

Pers Untuk Pilkada Sehat

Tulisan Dr Ferry yang dimuat Koran Harian Manado (Foto Ist)

Dr. Ferry Daud Liando, Dosen Unsrat Manado

Jumat (7/02) pekan lalu saya bergabung dengan para ahli kepemiluan yang berasal dari 8 perguruan tinggi. Kami di undang Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik untuk berdiskusi langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait evaluasi Pilkada langsung. Dalam pandangannya, Menteri ternyata memiliki kekuatiran terhadap kondisi Pilkada yang baginya masih banyak menimbulkan resiko yang berat. Pilkada kerap menjadikan masyarakat terbelah dan berujung konflik berkepanjangan meski Pilkada telah selesai. Pembiayaan Pilkada sangat mahal baik untuk penganggaran tahapan maupun biaya dari masing-masing calon.

Mantan Kapolri itupun menyinggung sikap masyarakat yang cenderung pragmatis dalam menentukan pilihan. Meski tidak pernah menyebut atau mengusulkan bahwa mekanisme pemilihan langsung saat ini dapat digantikan dengan pemilihan tidak langsung (DPRD) sebagaimana informasi yang pernah berkembang di sejumlah media waktu lalu, namun menteri berharap ada kajian secara komprehensif agar problem besar Pilkada dapat teratasi. Bagi saya, Menteri telah melalui langkah yang sangat bijak. Melibatkan pihak eksternal dalam memberikan pandangan sebelum yakin atas sebuah keputusan institusi, sesuatu cara tepat untuk good governance.

Langkah ini, paling tidak untuk membatasi opini publik bahwa apapun keputusan Pemerintah selalu ada kepentingan politik dalam setiap pilihan kebijakan sebagimana dilakukan oleh institusi lain.

Sejak 2014, saya sudah beberapa kali ikut mengevaluasi pelaksanaan Pilkada baik dalam penelitian, perumusan naskah akademik RUU maupun diskusi-diskusi tematik bersama stakeholder. Sejumlah poin yang menjadi Kekhawatiran Pak Menteri sesungguhnya memang sudah sering dibahas sejak saat itu. Namun sejumlah rekomendasi kebijakan untuk perbaikan selalu mentah dalam proses perumusan kebijakan di DPR.

Pers Sebagai Penentu

Meski sulit, namun mengatasi persoalan diatas bukan berarti tidak bisa. Butuh political will untuk mengatasi itu. Partai politik (parpol) adalah pihak yang paling dibutuhkan. UU sebagai pedoman pelaksanaan dibuat oleh DPR yang anggotanya berasal dari parpol dan Calon Pilkada didominasi oleh yang diusung parpol. UU Pilkada bukan hanya mengandung banyak kelemahan namun sepertinya ada skenario agar calon tidak perlu dipersulit dengan syarat yang ketat.

Calon yang diusung kerap tidak diwajibkan soal moral. Calon yang menyogok pemilih seakan dibiarkan tanpa ada rasa tanggungjawab untuk mengarahkan bagaimana harus menjadi calon yang bisa mempertahankan moral itu. Tak jarang parpol pengusung juga ikut terlibat saling memanas-manasi pihak lawan lalu kemudian kerusuhan tak bisa dibendung. Tak mungkin jika sifat masyarakat yang pragmatis selalu dituduh sebagai biang money politic dan kerusuhan. Politik uang itu ada yang menciptakan.

Untuk menghentikannya harus berasal dari siapa yang menciptakan. Racun itu tidak mungkin dihentikan oleh korban keracunan, tapi oleh penyebar racun itu. Kontestasi Pilkada tahun ini diharapkan diikuti oleh calon-calon yang punya moral yang baik. Jika calon memiliki itu maka ia tak akan mungkin menyogok atau menghasut masyarakat agar rusuh. Dalam konteks ini sepertinya peran pers sangat dibutuhkan.

Jika sulit mengharapkan parpol memproduksi politisi bermoral pada kompetisi pilakda, maka pers adalah benteng penentu. Pers memiliki banyak data dan fakta soal track record bakal calon. Sehingga ada peluang baginya membatasi bakal calon yang sesungguhnya tidak pantas dan dan bisa merumuskan seperti apa calon yang ideal memimpin daerahnya. Pemberitaan media masih sangat dipercaya publik. Sehingga apa yang diberitakan bisa dengan cepat mempengaruhi opini publik.

Selama ini makin banyak bakal calon mengajukan diri, berharap mendapat restu parpol. Banyak cara yang dilakukanya agar parpol terpengaruh. Tidak jarang pemberitaan media menjadi dasar pertimbangan parpol dalam menetapkan calon. Ini menjadi kekuatan sekaligus ancaman media. Tak sedikit media masuk dalam pusaran kepentingan aktor. Pemberitaan yang disajikan kerap tidak sesuai fakta.

Banyak judul di media memberitakan “si anu makin meroket”, atau si anu makin disukai publik”, atau “si anu telah banyak berjasa”. Namun Ironinya judul-judul seperti ini tidak di lengkapi dengan data. Ada media yang ikut menampilkan sumber berita. Tapi nama sumber tidak memiliki nama lengkap dan atau menggunakan istilah “ujar sumber yang tak mau disebutkan namanya”.

Saya sering di wawancara dengan pertanyaan seperti ini. “Pak si anu, namanya makin meroket dan di makin tinggi elektabilitasnya, menurut tanggapan bapak seperti apa?”. Pertanyaan seperti ini tidak mungkin ditanggapi. Sebab bisa saja tanggapan yang disampaikan hanyalah bentuk memperkuat dari sajian berita pesanan. Pernah saya bertanya balik. “Jika memang sudah meroket, makin populer atau elektabilitasnya naik, itu berdarkan data apa?. Tak ada satupun yang bisa mengklarifikasi. Ada yang pernah menjawab. Tapi jawabannya adalah “didasarkan karena kebiasaan bagi-bagi uang dan banyaknya baliho yang dipasang”.

Fenomena ini tentu akan sangat berbahaya bagi demokrasi. Kebebasan yang menempel pada profesi pers harusnya disikapi dengan tanggungjawab. kebebasan pers menurut Denis McQuail (1987: 126), harus diarahkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan khalayaknya. Penilaian ini harus jadi modal bagi pers mengawal Pilkada 2020. Masih begitu banyak penyakit yang masih membelenggu baik dalam proses Pilkada, sikap pemilih maupun kesiapan calon. Kontribusi pers sangat penting bagi Pilkada yang sehat. Beritakanlah dan tuntut apa yang harus menjadi tanggung jawab parpol dalam memilih bakal calon. Beri pandangan terkait akibat jika parpol hanya mengandalakan uang mahar bagi bakal calon.

Pers juga harus mengawal masing-masing calon agar mengedepankan moral dalam proses perebutan kekuasaan. Umbar ke publik jika ada bukti permulaan seorang calon tanpa malu membagi-bagikan uang saat kampanye. Hal yang paling penting adalah melindungi pemilih dari pengaruh buruk calon seperti penyuapan atau penyebaran berita-berita bohong. Beritakan juga soal apa efek negatif jika kelak ia dipimpin oleh calon yang hanya mengandalakan uang dalam meraih dukungan. Pers itu adalah benteng terakhir lahirnya Pilkada bermartabat. Hari pers yang di rayakan pada 9 Februari kemarin harus dijadikan momentum untuk merefleksikan diri terutama mengembalikan pers ke jati dirinya yaitu pers untuk rakyat, untuk demokrasi dan untuk kemakmuran bersama.

Jimly Asshiddiqie (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008) berpendapat bahwa demokrasi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pers. Sebagai pilar demokrasi yang keempat, pers turut berperan besar mengantarkan Indonesia menjadi salah satu negara yang demokratis di dunia. Selamat hari pers nasional ke-74 tahun 2020.

Koalisi Pragmatis

Dr Ferry Liando (Foto Suluttoday.com)

Oleh : DR. Ferry Daud Liando, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat

Koalisi Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah dimungkinkan oleh UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Meski dalam penyebutannya bukanlah kaolisi, akan tetapi penggabungan partai politik. Koalisi parpol dalam Pilkada mengandung 3 motif.

Pertama adalah motif untuk memenuhi persyaratan pencaloan. Pasal 40 UU Nomor 10 tahun 2016 menyebutkan jika Partai Politik mendaftarkan Paslon jika memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD atau 25 % dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilu. Jika suatu parpol tidak mencapai angka sebanyak itu maka parpol dimungkinkan berkoalisi atau bergabung dgn parpol lain yang memiliki kursi di DPRD hasil pemilu sampai angka minimal 20 persen kursi terpenuhi.

Kedua, koalisi dimaksudkan untuk memperkuat elektabilitas pasangan calon. Agar elektabilitas tepenuhi biasanya terjadi kombinasi pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang masing-masing memiliki basis massa yg kuat. Seperti basis idiologi, agama atau basis etnik. Presiden Joko Widodo yang beridiologi nasionalis menggandeng Maaruf Amin dari tokoh agama. Ketiga, koalisi bermotif stabilitas pemeritahan.

Biasanya terjadi koalisi parpol peraih kursi terbanyak di DPRD. Semakin banyak dukungan DPRD terhadap kepala daerah terpilih maka pemerintahan daerah berpotensi stabil. Oleh karena itu sangat penting harus dipikirkan oleh parpol adalah bagaimana kepentingan koalisi itu bukan hanya sekdar untuk bermotif menang tetapi juga bermotif untuk kepentingan masyarkat. Tidak jarang hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harmonis lagi padahal keduanya baru saja dilantik.

Konflik keduanya disebabkan karena koalisi pada saat pencalonan tidak bangun atas dasar idiologi dan visi yang sama. Di negara yang menganut sistim parlementer, koalisi terbentuk karena adanya kesamaan visi sejumlah parpol Kemudian untuk mewujudkan visi itu dalam sebuah kebijakan negara parpol-parpol itu membentuk koalisi. Visi yang dibangun Biasnya untuk kepentingan publik. Bukan seperti koalisi Pilkada yang sifatnya pragmatis karena sebagian besar dilakukan karena bermotif untuk sebatas pemenangan Pilkada saja.

Agar Politisi Tidak Licik

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Oleh : Ferry Daud Liando, Pengamat politik

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan tidak hanya mengegerkan bangsa ini. Beritanya menyebar hingga seantero dunia.

Betapa tidak, penyelenggara pemilu di Indonesia menjadi viral, laku dan disorot di sejumlah negara karena dinilai sukses melaksanakan pemilu yang dinilai tersulit di dunia (the most complicated election In the word). Indonesia adalah satu-satunya negara yang melaksanakan pemilu serentak antara pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan legislatif dalam tahun, bulan, hari dan jam yang sama. Pemilihan legislatif terdiri dari 4 kotak yakni DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pemilihan makin rumit karena diikuti oleh 16 partai politik, jumlah pemilihnya sebanyak 192 juta, wilayah yang sangat luas dan kondisi geografi yang beresiko.

Hal yang paling sulit adalah ketika menghadapi Pilpres yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon. Penyelenggara harus sigap menghadapi perang kebencian, perang Hoax dan perang identitas. Untuk kondisi ini penyelenggara pemilu di Indonesia banyak diundang menjadi pembicara di luar negeri dan tak sedikit pula yang secara langsung datang mempelajari cara penyelenggara menghadapi pemilu rumit di Indonesia. Sejumlah lembaga surveipun menyebut bahwa KPU merupakan salah satu lembaga yang sangat di percaya publik.

Mungkin agak berlebihan jika disebut bahwa prestasi besar itu sirna dalam sekejap. Meski tindakan itu hanya oleh oknum, namun mengembalikan kepercayaan bagi institusi itu tidaklah mudah. Apalagi tahun ini akan ada 270 daerah yang akan menggelar Pilkada. Sebagai bagian dari tim seleksi penyelengggara pemilu dari periode ke periode saya sering mengingatkan peserta bahwa komitmen untuk menjaga integritas akan berbeda ketika diucapkan pada saat seleksi dan pada saat menjabat. Ketika menjabat akan banyak tekanan ataupun pengaruh dari banyak pihak untuk memenuhi ambisi para peserta pemilihan.

Pengaruh itu bisa saja karena prilaku aktor, kepentingan kelompok, dinamika politik atau karena sistim yang buruk. Bahasa ini juga tak luput jika saya dimintakan ceramah oleh penyelenggara dalam berbagai kesempatan. Bahwa dinamika politik bisa saja akan mempengaruhi dinamika penyelenggara. Dinamika yang kacau busa saja mengacaukan kerja-kerja penyelenggara. Lihat saja, banyak penyelenggara di pecat DKPP karena ikut terjebak pada permainan kepentingan pihak yang sedang berdinamika. Jika saja dinamika itu tak ada, maka tak mungkin akan ada pemecatan.

Salah satu kendala terberat dalam sistim pemilihan kita adalah belum bekerjanya partai politik sebagai penjaring calon secara efektif. Padahal UU nomor 2 tahun 2011 menyebutkan bahwa parpol itu bertugas menjaring, mempersiapkan dan menyeleksi calon. Tapi parpol kerap abai soal itu. Uang sogokan (candidate buying) kerap menjadi minyak pelicin sehingga begitu muda gampang masuk dalam lubang penjaring dan akhirnya produk parpol kerap tidak melahirkan politisi tetapi penjahat-pejahat politik.

Para penjahat politik inilah yang menumbuh-suburkan konsep Niccolo Machiavelli (Discorsi Sopra La Prima Deca di Titus Livius (Discourses on Frist Ten Books of Titus Livius), 1521-1517 dan II Principe (The Prince), 1513) yang menganggap meraih dan menjalankan kekuasaan itu harus dengan cara-cara licik. Moral tidak diprioritaskan dalam pengaturan sebuah negara dan pemerintahan. Teori kuno ini sebagai cara para pejabat politik untuk berebut kuasa. Semua elit politik mengakui bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Namun tidak demikan jika kedaulatan itu tak sejajar dengan kepentingannya. UU pemilu dengan jelas menyebutkan bahwa jika peraih suara terbanyak hasil pemilu berhalangan tetap maka peraih suara terbanyak kedua yang harus menggantikannya.

Ini konsep kedaulatan rakyat. Tapi apa yang terjadi setelah itu. Dua lembaga negara dibajak untuk mengoreksi pasal yang tertera dalam UU itu. Mahkamah Agung tak berdaya. Entah dasar filosofis, sosiologis dan yuridis apa yang digunakan lembaga itu lalu kemudian membuat keputusan mengabulkan sebagian gugatan judicial review memberi diskresi kepada parpol untuk menetapkan caleg yang terbaik sebagai pengganti.

Tiga surat yang diterima KPU RI adalah upaya mengintervensi kewenangan KPU. KPU tetap tunduk pada norma, namun satu dari mereka tidak kuat dengan rayuan maut salah satu elit politik yang berkepentingan. Jika saja parpol disiplin melahirkan politisi-politisi yang bermoral maka korupsi berpotensi akan bisa dicegah. Jika produk parpol dari hasil seleksi berkualitas dan bermoral maka tidaklah mungkin ada yang menyogok penyelenggara, tidaklah mungkin menggunting hak politisi lain yang memperoleh suara jauh lebih besar darinya.

Tapi bagimana aktor menyanggupinya jika institusi politik tempatnya bernaung juga melakukan hal yang sama. Sungguh ironi. Tahun ini akan dilaksanakan Pilkada di 270 daerah. Peristiwa OTT ini paling tidak menjadi lonceng pengingat bahwa disekitar penyelenggara akan banyak penjahat-penjahat politik yang bisa saja menerkam dengan cara mempengaruhi kewenangan penyelenggara untuk kepentingannya.

Proses seleksi yang buruk oleh sebagain besar parpol berpotensi di licik melawan licik dan pemenangnya adalah siapa yang paling licik. Permainan uang, mobilisasi ASN, berita bohong, dan permufakatan jahat adalah bagian dari cara licik yang bisa saja digunakan untuk menang. Hal yang bisa diwaspadai penyelenggara adalah pertama, kemungkinan adanya permintaan tim suksesnya untuk menjadi penyelenggara di tingkat ad hoc.

Untuk mengurangi kecurangan, telah diwacanakan adanya e-rekapitulasi suara. Namun kecurangan lain akibat intervensi peserta adalah penunjukan petugas pada level terkecil yang bisa saja memiliki keterikatan emosional atau struktural dengan salah satu calon, Kecurangan dalam proses penyusunan daftar pemilih, distribusi surat pemberitahuan untuk memilih dan keadilan dalam pelayanan surat suara pemilih.

Petugas yang curang kerap menyebabkan rusaknya kertas suara. Surat suara yang dicoblos kotak calon yang tidak didukung petugas kerap dirusak secara sengaja pada saat proses penghitungan suara. Kedua pada saat tahapan pendaftaran pasangan calon. Akan ada bakal calon yang hendak memanipulasi dokumen sebagai syarat pencalonan. Misalnya ijasah, keterangan status hukum, jumlah dan keakuratan dukungan bagi calon perseorangan dan kondisi kesehatan calon.

Banyak calon yang kemudian terpilih namun keadaan ijasahnya masih diragukan. Tahapan ini tak hanya bisa menggoda KPUD namun bisa juga menyasar lembaga pengawas. Ketiga, pada tahapan kampanye. Tahapan ini akan rawan dengan operasi politik uang, pelibatan ASN dan aparat desa/kelurahan, penyebaran berita bohong dan fitnah. Harus diakui persepsi atau tafsiran aturan yang digunakan untuk mengeksekusi atau tidak mengeksekusi oleh pihak yang berwenang kerap berbeda.

Mementum ini banyak dimanfaatkan oknum untuk menyuap penyelenggara. Namun ada juga yang dengan sengaja menghilangkan barang bukti atau dalih ketidaklengkapan syarat formil atau materil. Keempat upaya para calon untuk mengintervensi penyelenggara memberi keterangan di pengadilan. Bukan hanya di 4 bagian ini pihak penyelenggara dapat dipengaruhi dan Kemudian disogok. Ada bagian-bagian lain yang belum terungkap karena permainannya rapi dan saling menguntungkan.

Keadaan diatas berpotensi akan terjadi. Sebab meski pihak penyelenggara telah dilatih, dibentuk etika dan moralitasnya, mendapat bimbingan teknis secara terstruktur dan menandatangani pakta integritas, namun jika peserta pilkadanya tidak dilatih sebagaimana yang dilakukan penyelenggara maka potensi permainan curang itu bisa saja terjadi. Seorang penyanyi bersuara merdu kerap rusak karena diduetkan dengan seorang yang bersuara sumbang.

Membutuhkan Partisipasi masyarakat dalam setiap peristiwa namun kerap masyarakat juga menjadi bagian dari permainan ini. Sehingga tak ada cara lain untuk menyelamatakan kecurangan pemilihan selain membenahi kinerja parpol dalam menyodorkan calon pemimpin pada setiap ajang pemilihan. Tidak mungkin jika inputnya sampah busuk akan melahirkan sesuatu yang memberi kehidupan. Garbage In, garbage out. Outputnya pasti tidak hanya menghasilkan sampah tapi juga racun bagi demokrasi.

NASIB UNDANG-UNDANG PILKADA

DR Ferry Daud Liando (Foto Ist)

 Ferry Daud Liando, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat

Baru saja DPR RI menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020. Salah satunya adalah revisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sebuah keputusan yang tidak salah, sebab pembahasan RUU yang dilakukan jauh sebelum tahapan Pemilu akan membatasi para pembuat UU menyusun ala kadarnya saja. Lihat saja nasib UU pemilu sekarang, hingga kini telah terdapat sejumlah pasal yang diajukan melalui judicial review di MK dan sebagian besar di kabulkan. Pembahasan RUU saat itu dikebut karena baru dibahas mendekati tahapan pemilu 2019 dimulai. Pertanyaan saat ini adalah mengapa UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tidak dibahas bersamaan dengan revisi UU pemilu.

Pada tahun 2024, sesuai grand design pemilu semua jenis pemilihan yang selama ini dilakukan terpisah akan diserentakan. Awal tahun 2015 saya dan sejumlah kawan peneliti kepemiluan seperti Prof Saldi Isra, Prof Nurliah Nurdin, Hasyim Ashari, Wahida S Wittoeng, Veri Amshari, Khairul Fahmi, Ahsanul Minan dan Mada Sukmajati diminta Prof Dr Ramlan Surbakti untuk merumuskan rancangan awal dalam rangka memperkaya naskah akademik RUU Pemilu Tahun 2019. Waktu itu sempat dibahas pentingnya menyatukan sejumlah UU yang berkaitan dengan pemilu seperti UU Pilpres, UU pilcaleg, UU parpol, UU Pilkada dan UU penyelenggara pemilu.

Gagasan kami menyatukan semua jenis pemilihan dalam satu aturan didasari oleh kesamaan filosofi, asas, prinsip, tujuan, penyelenggara, peserta dan pemilih. Entah mengapa konsep ini tidak mendapat perhatian DPR dalam pembahasan. UU pemilu 2017 hanya terdiri dari UU Pilpres , pilcaleg dan penyelenggara. Terjadi perebedaan kewenangan Bawaslu dalam UU pemilu dan dan UU Pilkada yang terjadi saat ini sebetulnya sudah kami pikirkan saat itu. Jika saja menyatu UU pemilu dan Pilkada maka nomenklatur kelembagaan Bawaslu dan Panwaslu tidak terjadi sebagaimana saat ini. Dengan demikian jika DPR merevisi UU pemilu terpisah waktunya dengan revisi UU Pilkada maka potensi sebagaimana kekacauan UU pilkada hari ini bisa terjadi lagi pada pemilihan tahun 2024 nanti.

Entah apa yang mendasari pemikiran DPR untuk tidak merevisi UU Pilkada di tahun ini. DPR beralasan UU ini tidak termasuk dalam Prolegnas pada tahun 2019. Namun Ironinya Undang-undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak masuk Prolegnas dapat dengan muda dan cepat bisa direvisi. Demikian juga dengan revisi UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang juga tidak dimuat dalam Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2019. Hal yang dikuatirkan bisa terjadi adalah kebasahan hasil Pilkada 2020 nanti.

Masih banyak persoalan krusial yang hingga kini belum bisa dipecahkan. Mulai dari kelembagaan dan kewenangan penyelenggara, pedoman penyusunan regulasi hingga syarat pemilih. Dalam pembahasan NPHD, UU tidak menyebut Bawaslu kabupaten dalam penanda tanganan bersama Pemerintah daerah. Kemudian satu bulan sebelum tahapan Pilkada dimulai Bawaslu Provinsi harusnya sudah merekrut Panwas kabupaten/kota. Tahapan Pilkada sudah dimulai pada 30 September 2019 lalu. Belum lagi dengan kewenangan dan jumlah Personil Bawaslu Provinsi yang harusnya hanya terdiri dari 3 orang.

Ada upaya untuk melakukan tindakan antisipatif yakni merujuk kembali ke UU 15 tahun 2011 atau menggunakan diskresi. Namun Pasal 570 bahwa UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa peraturan sebelumnya bisa saja berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pemilu. Tindakan lain yang bisa saja dilakukan adalah dikskresi. Namun sesuai UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membatasi diskresi itu pada pejabat tertentu dan ruang lingkup. Hanya oleh pejabat pemerintahan dan terbatas pada ruang lingkup pemerintahan pula.

UU pemilu tidak mengenal istilah diskresi. Permasalahan Pilkada lainnya adalah syarat pemilih. UU mengatur bahwa calon pemilih harus memiliki dan menunjukkan e-KTP. Namun dokumen pemerintah masih ada 4,2 juta penduduk belum punya e-KTP. Konsekuensinya, warga yang tidak memiliki e-KTP terancam tidak bisa mencoblos. Untuk menjaga menumpuknya gugatan hukum terhadap produk Pilkada 2020 akibat ketidakjelasan ini maka hal yang bisa dilakukan adalah perlu kesepakatan bersama dari semua kontestaan untuk tidak mempersoalkan legal standing kelembagan penyelenggara maupun kewenangannya.

Termasuk jika dimunginkannya warga yang tidak punya e KTP sebagai pemilih. Keputusan ini harus dilakukan sebab proses judicial review yang sudah diajukan ke MK belum memiliki tanda-tanda untuk dibahas padahal tahapan Pilkada 2020 terus berjalan termasuk penetapan daftar pemilih yang akan dimulai pada 17 April 2020. Keputusan bersama bisa dilakukan oleh semua parpol pengusung calon dan para calon perorangan. Produk hukumnya bisa saja dalam bentuk surat kesepakatan bersama sebagai political Will. Usulan ini memang akan jauh dari ideal, apalagi tidak ada dasar hukum yang menjadi pegangan. Namun jika juga tanpa ada satupun solusi maka hasil Pilkada 2020 berpotensi menimbulkan banyak gugatan terutama oleh pihak yang kalah. [**]

iklan1