Tag: ferry liando

Ferry Liando: Pentingnya Penelitian bagi Akademisi dan LSM

DR. Ferry Liando (Foto Ist)

DR. Ferry Liando (Foto Ist)

MANADO Jaringan Penelitian Kawasan Timur Indonesia (JiKTI), Selasa (28/10/2014) berencana menggelar Workshop penelitian di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), hal tersebut disampaikan panitia pelaksana melalui Dr. Ferry Daud Liando pada Suluttoday.Com.

‘’JiKTI akan menggelar sosialisasi penelitian di Salawesi Utara. Kurangnya minat penelitian bagi kalangan dosen, LSM, birokrat menjadi perhatian Jaringan Penelitian Kawasan Timur Indonesia (JiKTI), ini akan membangkitkan semangat bagi peneliti’’ kata Liando.

Kegiata Workshop sendiri berdasarkan focal point JiKTI Sulut, Dr. Hetty Geru, JiKTI yang berkantor di Makassar ini rencananya dimulai pukul 08.30, Selasa (28/10/2014) pagi ini. Dan akan dikuti 40 peserta yang terdiri dari dosen, LSM maupun birokrat.

‘’Peserta akan mendapat materi dari Prof Dr Ir. Ronny Bawole Perwakilan JiKTI dan Dr. Ferry Daud Liando, Reviewer dan Peneliti Unsrat. Kegiatan ini bekerjasama dgn Bappeda Sulut. JiKTI merupakan lembaga tempat bernaungnya para peneliti se Kawasan Timur Indonesia. Sejumlah donor  mensponsori para peneliti di kawasan. Sulut sendiri telah 2 tahun berturut-turut mendapat kesempatan penelitian. Lokakarya ini bermaksud mendorong peneliti di Sulut untuk mengikuti penelitian setiap tahunnya,’’ ujar Hetty yang dilanjutkan Liando. (Amas Mahmud)

Kader Sulut Tak Masuk Menteri, Ini Tanggapan Akademisi

Ir. Joko Widodo dan DR. Ferry Daud Liando (Foto Ist)

Ir. Joko Widodo dan DR. Ferry Daud Liando (Foto Ist)

MANADO – Pengumuman Kabinet yang disampaikan Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. Joko Widodo pada, Minggu (26/10/2014) menuai tanggapan beragam bagi masyarakat. Bukan hanya momentum kali pertamanya warga Batak tidak terakomodir dalam jajaran Kabinet, warga Sulawesi Utara (Sulut) juga mengaku ‘terkejut’ dengan komposisi Kabinet Kerja saat ini.

Menurut pengamat politik dan pemerintahan Sulawesi Utara, DR. Ferry Daud Liando menyebutkan bahwa tidak ada warga Sulut yang masuk dalam jajaran Kabinet Kerja disebabkan beberapa hal yang dinilainya perlu mendapat perhatian masyarakat Sulut.

”Sulut tidak ada Menteri. Ini sebabnya ada beberapa hal, yang pertama, karena jumlah penduduk Sulut sangat kecil dibanding daerah lain terutama dipulau Jawa. Hal ini menyebabkan populasi pemilih Sulut sangat rendah, tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kemenangan Capres,” ujar Liando yang juga dosen FISPOL Unsrat Manado ini.

Lanjut dipaparkan akademisi muda ini menyentil dari aspek sejarah semenjak Permesta hingga saat ini posisi Sulawesi Utara tidak sebagai rakyat yang terkesan ”bukan” pemberontak. Bahkan baginya, elit Sulut yang tembus di pusat (Jakarta) tidak kompak satu sama lainnya.

”Yang kedua, pasca Permesta hingga saat ini, Sulut dikenal sebagai “anak manis”. Jauh dari sikap “pemberontak” dibanding beberapa daerah di Luar Jawa. Ketiga, proses regenerasi putra daerah dipusat tidak terstruktur dan sistematis. Elit-Elit Sulut di pusat kerap saling menelikung dan proses regenerasi kurang bagus. Elit-Elit senior belum siap membuka jalan kepada elit-elit muda, malah sebagian tidak diberdayakan karena elit-elit senior masih senang dengan kedudukannya. Elit-Elit Sulut masih harus banyak belajar pada elit-elit dari Makassar, Padang dan daerah lain. Demi regenerasi mereka siap melepaskan jabatan. Hal-Hal inilah, maka putra-putra Sulut tidak dianggap atau tidak diperhitungkan,” ujar Liando yang juga Sekretaris AIPI Kota Manado ini pada Suluttoday.Com. (Amas Mahmud)

Jelang Pelantikan Jokowi, Ini 4 Catatan Penting DR Ferry Liando

DR. Ferry Liando (Foto Ist)

DR. Ferry Liando (Foto Ist)

MANADO – Rotasi kepemimpinan Nasional sebentar lagi akan berjalan, sebagaimana yang dijadwalkan, Senin (20/10/2014), proses pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kallah masing-masing sebagai Presiden RI serta Wakil Presiden RI diprediksi bakal membawa perubahan bagi bangsa Indonesia tercinta. Menyambut momentum istimewa tersbut, DR. Ferry Liando pengamat politik dan pemerintahan Sulut, saat diwawancarai Suluttoday.Com menyampaikan beberapa catatan penting.

Jokowi dilantik besok, hal-hal penting yang harus dibenahi awal adalah pertama dan yang utama adalah konsolidasi kelembagaan Negara. Politik tidak akan pernah kondusif jika tidak terbangun komunikasi politik antar lembaga Negara. Apalagi baik pimpimpinan MPR RI maupun pimpinan DPD RI punya afiliasi politik yang berbeda dengan Jokowi. – DR. Ferry Liando pengamat politik dan pemerintahan Sulut yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsrat Manado.

Lanjut ditambahkan Liando yang juga pengurus AIPI Kota Manado itu menjebarkan lanjutan dari poin penting yang menurutnya perlu diperhatikan pemerintahan baru Indonesia. ”Kedua, bangun komitmen dengan mitra kerja. Pikiran politik Jokowi harus berderet lurus dgn pikiran Jusuf Kalla dan megawati. Jika ini tidak dibangun kepemimpinan Jokowi akan diganggu oleh dua sosok ini,” kata Liando.

Pengajar mata kuliah Politik dan Pemerintahan di FISIP Unsrat Manado juga mengatakan pentingnya pemimpin baru Indonesia membangun kepercayaan dengan pihak Luar Negeri karena situasi politik internasional juga menurutnya menyumbangkan pengaruh besar pada kemajuan bangsa Indonesia.

”Yang ketiga, bangun kepercayaan dengan pihak Luar Negeri. Situasi politik yang mencekam belakangan ini menjadikan Indonesia menjadi negara yang dihindari dlm kerjasama atau investasi. Ke-empat, Jokowi harus yakinkan bangsa ini bahwa dirinya bukan hanya milik PDI-P, PKB, NasDem, Partai Hanura dan PKPI, tapi ia adalah milik seluruh Rakyat Indonesia. Sekat-sekat politik perlu dibenahi agar Jokowi bisa diterima oleh seluruh Rakyat,” ujar Lindo menutup. (Amas Mahmud)

Jika Paripurna Senin, Royke Anter Dipastikan Ketua DPRD Manado

Royke Anter (Foto Ist)

Royke Anter (Foto Ist)

MANADO – Konstalasi politik di gedung DPRD Kota Manado sepertinya berjalan alot. Pasalnya, ada dua SK yang diterbitkan DPP Partai Demokrat untuk Ketua DPRD Kota Manado, masing-masing dikantongi Royke Anter dan Noortje Henny Van Bone. Menariknya, pimpinan sementara DPRD Kota Manado juga diduga telah mendapatkan ”intimidasi” politik dari pihak Partai Demokrat.

Muncul spekulasi dan analisa Anter yang akan berpeluang besar mendapat restu DPC Partai Demokrat Kota Manado dan resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Manado defenitif. ”Percaya ataupun tidak, move politik DPP ini memiliki korelasi erat dengan kompetisi politik 2015 nanti disaat pertarungan Pilkada. Kami meminta Sekwan dan pimpinan DPRD Manado sementara untuk objektif, mana surat yang lebih dahulu diterima Sekwan, itulah yang harus dilantik. Ingat SK yang baru belum masuk ke DPRD Manado karena belum menjadi lampiran surat DPC Demokrat Manado,” ucap salah satu sumber resmi pengurus DPC Partai Demokrat Manado yang meminta namanya tidak disebutkan.

Sementara itu, informasi yang diperoleh Suluttoday.Com dari salah satu pimpinan DPRD Manado sementara, mengatakan jika rapat Paripurna digelar hari Senin (13/10/2014) maka Royke Anter akan berpeluang dilantik Ketua DPRD defentif. ”Ada desakan kalau Paripurna harus digelar hari Senin (13/10/2014), kalau ini dilakukan Senin sore maka sudah pasti Royke Anter akan ditetapkan Ketua DPRD defenitif. Ada yang maunya hari Selasa (4/10/2014), rapat Paripurna dilaksanakan, memang luar biasa,” ujar sumber singkat.

Boby Duad anggota DPRD Kota Manado bahkan berbeda saat menyikapi jika nantinya ada protes yang muncul di internal Fraksi Demokrat Kota Manado, menurutnya sesama wakil rakyat dirinya akan memposisikan diri secara profesional. ”Pasti ada dinamika, interupsi dan lain-lain terjadi dalam rapat Paripurna penetapan Ketua DPRD Manado, Kami sebagai kawan dan diluar Fraksi tidak bisa masuk dalam ranah mereka, saya malah mengusulkan kalau ini dikembalikan ke internal Demokrat,” ucap Daud singkat.

Ditempat terpisah pengamat politik dan pemerintahan, Dr. Ferry Duad Liando mengatakan keberadaan kedua SK yang dipegang Anter dan Van Bone adalah sah. ”Kalau kedua SK itu keluar dari sumber yang sama, dalam hal ini DPP Partai Demokrat, maka kedudukan kedua-duannya sah,” kata Liando yang juga dosen di Fakulas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat Manado itu. (Amas Mahmud)

iklan1