Tag: fikri suadu

Anwar Ibrahim Hadiri Pelantikan Fikri Suadu

Berlangsungnya pelantikan (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Ketua International Institute Of Islamic Thought (IIIT) yang juga anggota parlemen Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim ikut menghadiri pelantikan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Malaysia di gedung ISTAC IIUM Jalan Bukit Tungku, Sabtu (11/1/2020).

Sebelumnya Ketua KAHMI Malaysia terpilih yang juga mahasiswa International of Islamic Institute of Islamic Civilitation and Malay World (ISTAC) dr Fikri Suadu di Kuala Lumpur pihaknya sudah mendapatkan konfirmasi kehadiran Anwar Ibrahim.

Pelantikan yang dirangkaikan dengan diskusi tersebut kata Fikri juga akan dihadiri berbagai Ormas dari Indonesia. Dalam diskusi yang berlangsung dua sesi itu dengan rincian sesi pertama membahas “Islam dan peradaban dari Perspektif Sejarah dan Isu-Isu di bumi Melayu Nusantara”, sedangkan sesi kedua membahas “Islam dan Peradaban dalam konteks isu kontemporer politik dan demokrasi.”

Pembahasan sesi pertama mulai pukul 09:30 hingga 13:00 menampilkan Dr Saiful Bahry Ruray, anggota DPR RI 2014-2019, Prof Datuk Dr. Awang Sariyan, sejarawan Melayu dan Dr. Mohammad Nasih, akademisi dari Universitas Indonesia.

Pembahasan sesi kedua menampilkan Prof Datuk Dr Osman Bakar dari ISTAC IIUM dan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Presiden Partai Keadilan Rakyat sebagai Keynote Speaker di Pelantikan MP KAHMI Malaysia.

“Terima kasih atas kehadiran semua pehak dalam pelantikam pengurus Majelis Perwakilan KAHMI Malaysia yang dihadiri oleh pengurus Majelis Nasional KAHMI Malaysia diantaranya Ahmad Dolly Kurnia Tandjung juga Ketua Komisi 2 DPR RI, dan deretan jajaran pengurus Majelis Nasional KAHMI Jakarta semoga kami dapat menjalankan amanah ini dengan baik,” ujar Fikri Alumni S1 Unsrat Manado ini.

Sementara itu Ketua Panitia Seminar dan Pelantikan Syamsul Arifin mengatakan acara kegiatan tersebut juga bakal dihadiri mahasiswa, Ormas Indonesia di Malaysia, peserta dari Madura dan Riau serta para pejabat dari KBRI Kuala Lumpur. Forum Kali ini juga dihadiri oleh keluarga besar KAHMI Indonesia dari Gorontalo, Ternate, Tidore, Manado, Riau, Madura, dan Aceh. (*/Am)

Tentang Ahok, Negawaran dan NKRI Kita ‘Surat dari Iqbal’

Muhammad Iqbal Suma (Foto Ist)

Tanggapan Untuk Surat dr. Fikri Suadu

Penulis Muhammad Iqbal Suma, Alumnus IAIN Manado dan penulis buku

Saya tak tahu apakah surat ini layak disebut sebagai tanggapan atas tulisan dr. Fikri Suadu, “Surat Buat Pak Ahok: Jadilah Negarawan Sejati”. Atau apakah saya pantas menanggapi surat tersebut. Saya tidak pernah membuat ulasan panjang soal langkah politik Ahok. Bukan karena tak ingin, tapi saya lebih suka menulis sesuatu yang jauh lebih “penting” dari seorang Ahok. Tapi karena ada beberapa hal penting, yang saya pikir perlu ditanggapi, maka saya membuat tulisan singkat ini.

Baiklah, pertama-tama saya ingin menanggapi “gugatan” yang dilayangkan oleh dr. Fikri mengenai sikap “Negarawan” Ahok. Siapa yang seharusnya disebut negarawan? Dan kenapa ukuran kenegarawan Ahok diukur hanya pada persoalan dia mundur dari pencalonan Gubernur DKI. Andai saja dr. Fikri memberikan alasan yang lebih “masuk akal”, tentu surat terbuka yang dia tulis tidak akan dilihat lebih dari pada sentimen seorang timses yang terlibat dalam pertarungan politik kelas DKI.

Ahok memang bukan negarawan, setidaknya “belum” menjadi negarawan. Jadi tidak perlu memaksa Ahok mundur dari pertarungan Gubernur dengan iming-iming dia akan disebut negarawan. Biarkan dia bertarung secara demokratis, toh kita masih memiliki banyak “stok” negarawan, yang jauh lebih pantas untuk dibuatkan “surat terbuka” dari pada harus menghabiskan waktu mengetik panjang lebar untuk menyuruh mundur seorang Ahok, minoritas dalam segala lapisan.

Negarawan itu proses panjang untuk memahami ke arah mana bangsa ini akan bergerak. Negarawan itu proses panjang, bagaimana seorang merasa bertanggung jawab terhadap nasib bangsa ini. Negarawan itu, orang yang tahu mana persoalan bangsa dan mana yang sekedar sentimen kelompok. Negarawan itu adalah mereka yang “telah selesai” dengan diri masing-masing.

Dan jika anda terpaksa harus menulis sebuah surat untuk menggugat sikap “negawaran” seseorang, maka akan lebih tepat surat semacam itu ditulis kepada mantan presiden kita, yang juga aktif di media sosial, Susilo Bambang Yudhoyono. Jika makna “negarawan” perlu digugat, maka gugatlah SBY. Bukankah dia mantan presiden, yang harusnya bersikap bijaksana, dengan mengeluarkan pendapat-pendapat layaknya seorang mantan presiden, tapi justru tampak seperti seorang ABG yang baru putus cinta, mengeluarkan curhatan panjang berseri, seperti serial demo yang diprakarsai oleh FPI dan GNPF-MUI. Seorang negarawan harusnya menyikapi masalah-masalah besar bangsa ini, bukannya berseliweran di media sosial dan televisi untuk memberikan komentar-komentar sinis dan kritik tak jelas terhadap pemerintah yang sedang berjalan. Seorang negawaran itu mengurus Bangsa, bukan sibuk dengan Pilkada.

Maka menganggap Ahok harus mundur demi sikap “negarawan” yang anda maksud, itu keliru. Majunya Ahok dalam pertarungan gubernur itu adalah hal yang dijamin oleh demokrasi kita. Dia memiliki hak sebagai warga untuk maju sebagai calon gubernur, terlepas apakah dia keturunan Cina dan Kristen. Majunya Ahok bagi saya, adalah anti-tesis dari sikap sebagian orang yang menganggap bahwa “yang muslim, meskipun korupsi masih lebih baik dari pada non-muslim yang tidak korupsi”. Biarlah Ahok maju menyelesaikan pertarungannya, tanpa perlu diiming-imingi gelar negarawan. Saya yakin, Ahok lebih memilih melayani masyarkat tanpa embel-embel tersebut.

Saya belum melihat ada hubungan antara sikap negarawan dan keputusan untuk maju dalam pemilihan gubernur DKI. Anda menulis dalam surat bahwa jika Ahok mundur dalam pencalonan sebagai Gubernur maka “langsung di daulat rakyat sebagai seorang NEGARAWAN SEJATI”. Yakinkah anda, bahwa Ahok tidak akan diolok-olok karena sikap seperti itu? bukankah sikap seperti itu justru akan membuat para begundal yang menumpang pada demokrasi akan semakin berkuasa? Bukankah jika Ahok mundur justru memberikan legitimasi kepada para “penumpang gelap” semacam FPI untuk terus merongrong demokrasi kita? Sekali lagi ini bukan soal sikap kenegarawanan, tapi soal hak konstitusional warga negara. Jika pun dia harus mundur, itu bukan karena desakan dan tuntutan kelompok tertentu, tapi karena undang-undang yang memutuskan bahwa dia harus mundur.

Saya juga melihat ada kontradiksi di surat yang anda tulis buat pak Ahok. Di surat anda menulis “tetap “ngotot” memilih maju dan menggunakan hak konstitusional anda untuk ikut bertarung dan dipilih sebagai Gubernur di Pilgub DKI Jakarta kali ini”. Yang perlu digaris bawahi adalah kalimat “menggunakan hak konstitusional”. Kita semua tahu, bahwa setiap warga negara dijamin hak-haknya di negara ini, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Anda melayangkan surat untuk menyuruh Ahok mundur, tapi di satu sisi anda mengakui bahwa dia memiliki hak untuk terus bertarung dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Dan untuk alasan itulah, maka biarkan pak Ahok menggunakan hak dia sebagai warga negara yang setara. Persoalan apakah dia nanti menang atau kalah, biarlah suara konstituten yang menjawab.

Yang kedua, asumsi anda bahwa dengan majunya Ahok sebagai calon gubernur Jakarta, akan mengancam stabilitas keamanan dan keutuhan NKRI. Anda menulis “mengalah demi kepentingan yang lebih besar yaitu keutuhan NKRI”, seolah-olah dengan majunya Ahok sebagai gubernur akan mengancam stabilitas NKRI atau akan memporak-porandakan bangunan kebangsaan kita. Saya tidak melihat kemungkinan itu, bahwa Ahok sebegitu besarnya hingga bisa mengancam NKRI. Dengan majunya Ahok sebagai Gubernur DKI, pernakah kita melihat Sulawesi, Kalimantan, Sumatera atau Papua terjadinya konflik horizontal  karena persoalan Pilkada  DKI? Pernakah kita melihat ada saling bunuh antara mayoritas-minoritas karena Ahok maju sebagai Gubernur?.

Sejauh ini saya tidak melihat kemungkinn itu, hingga kekhawatiran anda saya pikir tidak beralasan dan justru terkesan “memprovokasi”. Jika pun anda hal-hal yang akan mengancam keutuhan NKRI, itu bukanlah Ahok, melainkan para fundamentalis yang menggunakan cara-cara kekerasan, anti-nasionalisme, anti-pluralitas dan multikulturalitas serta kelompok-kelompok yang menunggangi demokrasi demi kepentingan kelompok dan mengatasnamakan agama. orang-orang seperti inilah yang membuat demokrasi kita kian pincang.

Dan terakhir, dari pada menghabiskan banyak tenaga untuk “menyuruh” pak Ahok mundur agar disebut sebagai “negarawan sejati”, akan lebih baik lagi kita sebagai anak bangsa mengerahkan tenaga, pikiran dan segenap kemampuan untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Ahok itu kecil, tapi kepentingan bangsa inilah yang lebih besar. kepentingan bangsa yang kini sedang terancam oleh para begundal demokrasi macam FPI. (***)

Surat buat Pak Ahok “Jadilah Negawaran Sejati”

dr Fikri Suadu (Foto Ist)

Penulis dr. Fikri Suadu, M.Si 

(Pendidikan Dokter Umum Universitas Sam Ratulangi Manado; Magister Psikologi Universitas Indonesia)

Syalom, Salam Sejahtera.. Assalamualaikum wr.. wb.. Kalau Pak Ahok seorang negarawan, tentu ia legowo tidak ikut mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur DKI jakarta 2017 – 2022. Pertimbangannya sederhana, demi stabilitas negara dan masa depan bangsa yang lebih besar. Tapi faktanya Pak Ahok jauh dari sosok negarawan, ia lebih memilih mengedepankan hasrat untuk berkuasa meskipun ada resiko terancamnya stabilitas nasional di depan mata.

Padahal jika Pak Ahok memilih untuk tidak maju dan lebih mengedepankan kepentingan bangsa yang lebih besar, mayoritas rakyat Indonesia pasti beri apresiasi tinggi. Logikanya sederhana, “walaupun seantero negeri mengetahui bahwa kekuasaan negara sedang berbaris rapih di belakang pak Ahok, tapi demi stabilitas nasional dan masa depan bangsa, anda ternyata bisa berbesar hati untuk tidak ikut Pilgub DKI”.

Jika itu kejadiannya Pak Ahok, saya yakin anda MENANG BANYAK dan langsung di daulat rakyat sebagai seorang NEGARAWAN SEJATI; mau mengalah demi kepentingan yang lebih besar yaitu keutuhan NKRI. Sayangnya kejadiannya tidak begitu. Anda tetap “ngotot” memilih maju dan menggunakan hak konstitusional anda untuk ikut bertarung dan dipilih sebagai Gubernur di Pilgub DKI Jakarta kali ini.

Keputusan yang tentu saja tidak salah, tapi juga kurang pas, terlebih setelah serentetan masalah mencuat mulai dari KASUS REKLAMASI, RUMAH SAKIT SUMBER WARAS, dan AL MAIDAH 51, yang menjadi batu sandungan anda. Justru dengan sikap ngotot Pak Ahok, rakyat bisa berkesimpulan bahwa anda adalah seorang yang haus kekuasaan dan mau melakukan apa saja demi meraih jabatan tertinggi sebagai Gubernur di Ibukota Negara. Lebih-lebih dengan banyaknya narasi kontroversial yang hari ini melekat di diri anda.

Padahal jika targetnya Pemilu 2019 mendatang, akan lebih strategis jika Pak Ahok memilih legowo mengikhlaskan untuk tidak ikut Pilgub DKI Jakarta kali ini. Dengan itu anda telah memenangkan emosi publik. Seantero negeri akan memuja sikap heroisme dan kebesaran hati anda karena mau mengalah (meskipun sangat berkuasa) demi rasa keadilan rakyat. Dengan begitu akan lebih mudah langkahnya bagi anda untuk melenggang mulus di Pemilu 2019 besok.

Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa masih terbuka lebar kesempatan bagi Pak Ahok untuk memenangkan emosi dan akal sehat publik dengan menjadi seorang negarawan sejati. Segera berdiri dan tampil ke publik untuk melakukan pengorbanan heroik, nyatakan bahwa anda tidak akan melanjutkan lagi langkah anda pada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta mendatang. Segera konfrensi pers dan nyatakan sikap untuk menyerahkan proses selanjutnya pada pasangan Anies Sandi.

Saya yakin betul bahwa Mayoritas Masyarakat Muslim Indonesia sedang menantikan jiwa besar Pak Ahok. Ingat Pak, ciri utama negarawan sejati adalah mampu melakukan pengorbanan heroik. Anda punya peluang untuk menjadi tokoh besar Republik ini pasca Reformasi. Jika itu terjadi, anda tidak hanya mengharubirukan hati pendukung anda, tapi juga memenangkan hati seluruh rakyat Indonesia.

Dan sekali lagi, anda berhasil menjadi seorang negarawan sejati, bahkan bisa saja lebih negarawan dari Pak Jokowi. Ingat Pak Ahok, momentum itu tidak datang berkali-kali. Karena itu maksimalkan betul. Manfaatkan sebaik mungkin. Tantangannya hanya satu, DIRI ANDA SENDIRI Pak Ahok. Sekian, semoga berkenan. (***)

Sepucuk Surat Buat Presiden RI Ir. H. Joko Widodo

Dr Fikri Sauda, calon Ketua Umum PB HMI (Foto Ist)

dr Fikri Sauda M.Si (Foto Ist)

Dari saya Pak, salah satu rakyat anda
dr. FIKRI SUADU, M.Si, Aktivis HMI

“PAK JOKOWI; MAHARDHIKALAH !”

Sebagai orang Jawa Pak Jokowi tentu mengerti kata “merdiko”, bahasa Jawa yang diserap dari bahasa Kawi (Sansekerta) “mahardhika” yang artinya sangat bijaksana, sangat kuat, dan sangat kaya. Kata ini merupakan gambaran tentang manusia paripurna, yang merdeka dan terbebas dari kebodohan, bebas dari kelemahan, dan bebas dari kemiskinan.

Menjadi manusia yang merdeka berarti harus terbebas dari kebodohan, kelemahan, dan kemiskinan, serta memiliki kekuasaan untuk menentukan masa depannya sendiri. Konotasi ini jika ditarik ke makna yang lebih tinggi dalam konteks negara, akan memberikan gambaran tentang hadirnya negara merdeka yang dikelola secara bijaksana sehingga mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan menggerakan seluruh potensi sumber daya manusianya menuju kemerdekaan sejati.

Karena itu negara harus memiliki kekuasaan, ketangguhan, kemandirian, dalam menguasai dan menentukan masa depannya bangsanya. Negara tidak boleh tergantung, apalagi takluk pada kekuatan yang berasal dari bangsa lain.

Pak Jokowi… Apakah bapak pernah bertanya pada diri kita sendiri, dari manakah kemerdekaan itu berasal? Selama ini kita terjebak dogma pemikiran bahwa kemerdekaan itu sesuatu yang berasal dari luar diri manusia, adanya dalam ranah publik, yang tatarannya adalah urusan negara. Selama kedaulatan negara terjaga, berbagai bentuk pelecehan dan pelanggaran atas hak-hak individu atau kelompok tertentu dalam negara, adalah hal biasa yang bisa di tolerir. Kemerdekaan negara di bai’at menjadi keutamaan yang nilainya lebih sakral dan suci dari pada kemerdekaan individu. Cara pandang inilah Pak yang telah melanggengkan tirani kekuasaan negara atas rakyatnya, melahirkan seorang Presiden yang lebih cinta Jabatannya melebihi rasa keadilan rakyat yang dipimpinnya.

Kini saatnya pemikiran dogmatik atas hakikat kemerdekaan itu harus kita koreksi bersama. Harus kita posisikan pada esensi kemerdekaan yang sejatinya sesuai fitrah manusia. Sudah bukan zamannya kita berpikir bahwa kemerdekaan itu berada dalam gengaman kekuasaan negara.

Era hari ini adalah era dimana kemajuan ilmu pengetahuan telah memberikan banyak sumbangsih berharga yang pada dimensi tertentu memiliki pengaruh besar dalam merubah arah pembangunan suatu negara. Berbagai penemuan yang menyatakan bahwa kehendak bebas individu yang merupakan esensi dari kemerdekaan manusia pada hakikatnya terletak pada otak manusia, pada bagian yang disebut neocortex pada korteks prefrontral otak depan manusia. Bagian otak inilah yang bertanggung jawab atas berbagai kemenangan besar sejarah peradaban bangsa-bangsa dalam memerdekakan diri dari gengaman penjajah. Temuan-temuan inilah yang mendorong Amerika Serikat pada tahun 1990-an mendeklarasikan dekade otak, yang dikenal dengan istilah “brain decade”. Buah dari kebijakan tersebut adalah semakin terjaminnya hak-hak individu dalam masyarakat Amerika yang majemuk. Indikatornya bisa dilihat dari semakin berkurangnya tingkat resistansi masyarakat terhadap negara.

Lihat Pak, Belum sehari terpilih sebagai Presiden Amerika, Masyarakat Amerika telah berbondong-bondong turun ke jalan menyuarakan penolakan mereka atas terpilihnya Trump sebagai Presiden. Dan itu terjadi di negara yang mengklaim memiliki kematangan demokrasi paling hebat di muka bumi ini. Seolah tak terima dan puas dengan hasil yang lahir dari proses demokrasi itu sendiri.

Berkaca dari hal itu, harusnya Bapak bangga menjadi Presiden Indonesia. Bahkan bahkan bisa ngomong ke Amerika; Belajarlah berdemokrasi di Indonesia !!!
Mengapa tidak, ditengah panasnya cuaca demokrasi pada Pemilihan Presiden 2014 silam, tak ada satupun rakyak bapak yang turun ke jalan membentangkan spanduk dan melakukan unjuk rasa penolakan kepada Bapak yang terpilih sebagai Presiden RI ke tujuh.

Pak Jokowi,
Untuk Bapak ketahui bahwa prasyarat hadirnya bangsa yang merdeka adalah terbebas dari berbagai belenggu yang mencederai hakikat kemerdekaan itu sendiri. Termasuk terbebas dari campur tangan dan intervensi pihak atau bangsa lain.

Ingatkah Bapak Pada gagasan besar Bung Karno yang mengistilahkan kemerdekaan itu ibarat sebuah jembatan emas, merdeka adalah keberanian untuk melepaskan diri dari penjajahan yang hadir dalam segala bentuk, yang tujuannya adalah memerdekakan rakyat itu sendiri. Tan Malaka merangkum dalam satu ungkapan “merdeka 100 persen”.

Sadarkah Bapak bahwa untuk secara total menghadirkan sebuah bangsa yang merdeka, tentu harus dimulai dari hadirnya pemerintahan yang merdeka. Mustahil kemerdekaan sebuah bangsa bisa mewujud dalam pemerintahan yang terjajah. Dan puncak dari pemerintahan yang merdeka tentu saja ada pada diri kepala negara, pada diri Bapak sendiri.

Presiden harus memiliki kesadaran yang utuh dan menjiwai hakikat kemerdekaan sebuah bangsa, serta memahami bahwa sejatinya kemerdekaan sebuah bangsa terletak pada kemerdekaan masing-masing individu di dalamnya. Presiden harus menjamin terealisasinya kemerdekaan masing-masing individu dalam masyarakat yang dipimpinnya.

Negara tak bisa lagi membungkam kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat yang melekat pada masing-masing individu. Negara tak boleh kehilangan akal sehat dengan bersikap reaktif membubarkan paksa aksi-aksi protes dan unjuk rasa yang dilakukan rakyatnya.

Pemerintah tak boleh menggunakan insting hingga bersikap tidak rasional dengan membungkam setiap suara kritis yang melintas di telinga kekuasaan. Masyarakat harus bebas berekspresi, bebas menyatakan pendapat, dan negara hadir menjamin semua kemerdekaan itu melalui sistem penegakan hukum yang adil.

Dalam konteks ini, kemerdekaan negara berada dalam kedudukan yang setara dengan kemerdekaan individunya. Dalam iklim demokrasi yang seperti ini, demonstrasi besar-besaran yang bertujuan menggulingkan rezim kekuasaan pada suatu negara, mustahil bisa terjadi, dan Bapak tak perlu bersikap layaknya Pemimpin yang lagi kebingungan mencari jalan keluar terbaik untuk mengamankan tahta kekuasaan Bapak.

Belajar dari sejarah Pak Jokowi,
Apakah Bapak ingat revolusi Perancis yang berlangsung pada abad ke-18? Setelah kekuasan Feodalisme berhasil diruntuhkan, kaum borjuis berhasil memegang kendali dan berada di lingkaran inti kekuasaan. Rakyat berhasil lepas dari jeratan ekspolitasi yang menindas oleh kaum bangsawan kerajaan, tapi setelah itu rakyat kembali ditindas oleh kelompok borjuis. Ibarat lepas dari mulut harimau dan masuk ke mulut buaya.

Apakah Bapak sadar bahwa hal itu sedang berlangsung di Republik tercinta ini? Republik yang di dalamnya terdapat para marhaen-marhaen yang jumlahnya terus bertambah akibat ketimpangan sosial yang semakin menganga?

Oleh karena itu, merdekakan diri anda Pak Presiden, agar anda bisa menghadirkan negara yang “merdiko”.

Presiden selaku kepala negara haruslah “mahardhika”, haruslah memiliki kesadaran tentang hakikat kemerdekaan itu sendiri. Kesadaran kemerdekaan yang menuntut adanya tanggung jawab, sikap manusiawi, dan kepedulian terhadap rasa keadilan rakyatnya yang melebihi kepedulian atas diri, keluarga, dan kelompoknya sendiri. Tanpa itu, mustahil seorang Presiden, termasuk Anda sanggup menghadirkan negara dan rakyat yang “merdiko”.

Mahardhikalah dan bersikap adil lah Pak Presiden !!!
Agar kekuasaan negara tidak menjadi liar dan tak terkontrol, yang ujungnya gaduh, rusuh, dan kacau. Dalam kondisi seperti itu, negara dan rakyat sama-sama kehilangan kemerdekaannya.

Sekali lagi Presiden,
Mari kita melakukan introspeksi bersama. Pahami apa kebutuhan mendasar bangsa ini. Untuk apa sejatinya kemerdekaan ini kita isi. Belajarlah kembali pada ajaran-ajaran Soekarno yang intinya sangat mewanti-wanti agar negara senatiasa berpihak pada rakyat kecil.

Jika rakyat kecil hanya selalu dijadikan embel-embel bangsa, maka negara tak ubahnya seperti para kolonialis atau imperialis. Merdeka tapi sejatinya terjajah. Merdeka tapi sejatinya kemerdekaan tetap berpihak pada kaum borjuis dan para pemilik modal. Yang kecil dan lemah lambat laun terpinggirkan, sementara yang kuat dan kaya semakin menamcapkan dominasinya.

Pada kondisi yang seperti itu, letupan-letupan perlawanan tak bisa lagi anda hindari Pak !!!

(Tulisan ini saya sampaikan di hari Jumat Pak, hari mulia yang telah memerdekakan banyak martir pejuang yang secara gagah berani tanpa sedikitpun rasa takut berada di garis terdepan perlawanan atas kekuasaan tiran yang sewenang-wenang; demi kebenaran, demi keadilan). (***)

Pilgub DKI dan Mitos Tupai Melompat

3 Pasangan calon Gubernur DKI Jakarta (Foto Ist)

3 Pasangan calon Gubernur DKI Jakarta (Foto Ist)

DKI Jakarta, sebagai ibukota negara tentu geliat kota metropolitan ini selalu menjadi pusat perhatian. Tak terkecuali dengan pesta politik Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Tercacat tiga pasangan calon telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI; ada Ahok-Djarot, Agus-Silvyana, dan Anies-Sandiaga. Ketiganya tentu bukan sembarang orang yang maju bertarung dengan cek kosong. Masing-masing punya “back up” politik yang kuat dan disegani; Ahok-Djarot punya Megawati, Agus-Silvyana punya SBY, dan Anies-Siandiaga punya Prabowo.

Dari ketiga “pawang” hebat-hebat diatas, dua diantaranya sudah punya pengalaman memimpin; Megawati dan SBY. Tentu bergudang pengalaman kemenangan mereka menjadi faktor penting untuk mengulangi coretan kesuksesan dalam perhelatan politik Pilgub paling bergengsi seantero tanah air. Banyak pihak justru mengklaim Pilgub DKI Jakarta kali ini adalah pertarungan Megawati Vs SBY; Prabowo yah “umbul-umbul” penambah kemeriahan saja.

Megawati? kurang apa? bagi saya dia adalah satu-satunya tokoh politik perempuan ter-oke yang dimiliki Asia; setara Margareth Tatcher di Eropa, dan Hillary Clinton di Amerika. Terlebih setelah PDIP keluar sebagai kampiun Pemilu 2014 lalu. Semakin melegitimasi kehebatan dan kepiawaian politik beliau.

SBY? jelas merupakan ahli strategi paling oke yang berasal dari kalangan Militer. Satu-satunya Jendral dengan segudang Prestasi yang pernah menjabat Presiden dua periode berturut-turut di era Reformasi, Ketua Umum Partai Politik, dan menjadi kekuatan pemegang kendali ekonomi di Pemerintahan Jokowi-JK. Kurang apa coba?

Prabowo? jelas bukan tandingan sepadan kedua bangsawan sekaligus begawan politik di atas (Megawati dan SBY). Selain sebagai Danjen Kopassus, Ketua Umum Partai Gerindra. dan Ketua Umum HKTI, nyaris tak ada capaian berarti yang bisa menyandingkan Prabowo setara dengan Megawati dan SBY.

Fikri Suadu (Foto Ist)

Fikri Suadu (Foto Ist)

Jadi jelas, dalam konteks Pilgub DKI Jakarta kali ini, Prabowo hanya “umbul-umbul” pemeriah pesta dengan label berjiwa besar, seorang ksatria, eks prajurit yang cinta NKRI, petarung sejati, plus segudang label heroik berbumbu moral lainnya. Jika Megawati dan SBY beradu strategi dgn segudang amunisi, maka Prabowo hanya jualan slogan “moralitas” basi untuk mendapatkan empati publik.

Di atas kertas matematika politik, tentu terapan strategi jitu nan terukur jauh lebih kredibel untuk di jadikan indikator kemenangan dari pada sekadar berharap empati publik lewat jualan integritas, kewarasan, dan nilai-nilai moral ksatria lainnya. Dalam konteks ini, sekali lagi, Ahok-Djarot dengan Megawati di belakangnya dan Agus-Silvyana dengan SBY di belakangnya lebih diuntungkan dari pada Anies-Sandi plus Prabowo.

Lantas, apa harapan kemenangan Anies-Sandiaga dan Prabowo? Secara logis-matematis tentu saja tipis dibandingkan duo begawan lainnya. Tinggal berharap mitos bahwa, sehebat-hebat tupai melompat, sekali waktu ada saatnya jatuh juga. Sembari berpegang pada sebuah pedoman bahwa kekuasaan itu dipergilirkan dari suatu kaum/klan/komunitas/kelompok ke kaum/klan/komunitas/kelompok lainnya.

Ini coretan iseng saja, mumpung ber-KTP DKI Jakarta yang lagi kurang kerjaan akibat efek mendekam di pedalaman timur Indonesia nan jauh dari hiruk pikuk euforia Pilgub DKI Jakarta. Yang lagi penasaran seperti apa sih kira-kira DKI Jakarta jika di pimpin oleh kaum cendikiawan nan cerdas seperti Anies Baswedan, plus oleh seorang begawan ekonomi ulung nan bersahabat sekaliber Sandiaga Salahudin Uno, yang dimotori oleh seorang negarawan sejati ksatria sekelas Prabowo Subianto?

Politik jangan diseriusin, toh para elit menganggap perhelatan ini tak lebih dari sekadar adu gengsi klan dinasti.

Jadi yah, seperti tupai aja, yang lompat dari satu dahan ke dahan lainnya, tanpa warisan dendam dan kebencian. Pun kadang di satu lompatan terpaksa harus terpeleset dan jatuh; tetap tak menyalahkan siapa-siapa. (***)

 

Penulis: dr. Fikri Suadu, aktivis HMI dan penulis buku.

iklan1