Tag: fisip unsrat

Ratusan Masyarakat Sangihe Duduki Kantor Bupati

Bung Angky saat berorasi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (15/7/2020) yang tergabung dalam Solidaritas Penambang Rakyat Sangihe mendatangi Kantor Bupati Sangihe. Ratusan demonstrasi itu menuntut agar warga penambang yang ditahan untuk dibebaskan. Dalam orasi yang disampaikan Franky Nusi, S.IP, selaku koordinator aksi menuntut Bupati Jabes Ezar Gaghana, SE tidak tinggal diam ketika melihat masyarakatnya mengeluh meminta bantuan.

”Kami menuntut Bupati Kabupaten Sangihe, untuk menunjukkan perhatian, kepedulian, keberpihakan dan perlindungan terhadap kondisi masyarakat Sangihe. Kami juga meminta Bupati agar memenuhi janji dan komitmen kepada warga penambang. Membebaskan warga yang ditahan dan sekarang yang menjalani proses hukum di Polres Kepulauan Sangihe, kemudian menjamin pembukaan lahan Pertambangan untuk bisa dikelola kembali,” teriak Bung Angky, sapaan akrab Franky yang merupakan jebolan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsrat Manado ini.

Pendemo kompak saat menyampaikan aspirasi (Foto Suluttoday.com)

Pendemo juga meminta Bupati Jabes agar mengerahkan segenap kekuatannya untuk melakukan upaya-upaya pembebasan tanpa syarat terhadap warag penambang yang sementara menjalani proses hukum di Polresta Sangihe. Secara kompak, ratusan demonstran mendesak pemerintah Sangihe membuka area pertambangan emas di seluruh wilayah Kabupaten Sangihe dan memberikan jaminan bagi warga dalam melakukan aktivitas Penambangan.

”Bupati pun kami minta memfasilitasi dan melindungi warga Sangihe dalam melakukan aktivitas Pertambangan. Memperhatikan nasib warga Sangihe yang ikut terdampak secara ekonomi dari tindakan penghentian aktivitas pertambangan. Bupati dituntut dapat mengatasi seluruh persoalan sosial kemasyarakatan, persoalan kebutuhan warga Sangihe untuk dipenuhi. Kami juga menuntut Kapolres Sangihe mendalami dan mengusut tuntas dugaan perbedaan dan penjualan bahan kimia berbahaya jenis sianida (CN) ilegal kepada para penambang yang diduga dilakukan oknum perwira Polisi di Polresta Sangihe,” ujar Bung Angky tegas.

Ratusan masyarakat Sangihe ketika berada di Kantor Bupati (Foto Suluttoday.com)

Sekitar kurang lebih 400-an warga yang menggelar demo tersebut menyampaikan aspirasi dan hak-hak masyarakat Sangihe yang sejauh ini dianggap belum maksimal dilakukan Bupati Jabes. Mereka meminta jika Bupati tidak mampu menyelesaikan masalah masyarakat, maka sebaiknya mundur dan lepaskan jabatannya sebagai Bupati. Untuk diketahui, yang hadir menerima ratusan pendemo adalah Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana, SE, Ketua DPRD Kabupaten Sangihe Josephus Kakondo, BEA, Kajari Sangihe Yunardi, SH.,MH, dan Kapolres Sangihe Toni Budhi Susetyo, SIK.

Bupati juga menerima kehadiran pendemo dan menyampaikan bahwa tuntutan pendemo akan ditindaklanjutinya. Menurut Bupati apa yang disampaikan warganya tersebut akan diupayakan secara maksimal guna mewujudkan kerinduan masyarakat tersebut.

(*/Bung Amas)

FISIP Unsrat Gelar Webinar Terkait Desa dalam Badai Covid-19

Tema Seminar dan para narasumber (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pelaksanaan Webinas atau diskusi media daring Pemerintahan Desa dengan tema: ”Desa Dalam Badai Covid-19” dengan menghadirkan para narasumber berkompeten. Rencananya Seminar dilaksanakan, Senin (18/5/2020). Hal tersebut seperti disampaikan, DR. Alfon Kimbal, S.Sos.,M.Si, Ketua Program Studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado selaku Ketua Panitia pelaksana.

Menurut Kimbal, para narasumber yang diundang diantaranya, Anwar Sanusi, MA.,PhD, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kemudian, DR. Drs. Novie R. Pioh, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat Manado, DR. Ir. Royke O. Roring, M.Si, Bupati Kabupaten Minahasa.

”Para narsumber berkompeten di bidang pemerintahan, kita undang untuk berkontribusi menyampaikan pikiran-pikiran pokoknya untuk masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerja sama akultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi bekerja sama dengan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI). Sebagai pelaksana kegiatan kami juga berharap bagi yang mau bergabung dapat menghubungi Nomor whatsApp 0812-4470-355 (Fanley) dan 0821-9404-7889 (Gustaf),” ujar Alfon, Minggu (17/5/2020).

Selanjutnya, Alfon mengatakan pembicara berikutnya adalah DR. Kushandajani, Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Deponegoro (Undip) Semarang. Setelahnya narasumber dari representasi pemerintah Desa, Lucki Kasenda, SE, Hukum Tua Desa Kanonang Satu, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa.

Narasumber dan moderator (Foto Istimewa)

Lalu yang bertindak selaku moderator adalah DR. Welly Waworundeng, S.Sos.,M.Si, Dosen FISIP Unsrat Manado. Alfon menyebutkan pula bahwa kegiatan ini perlu dilakukan dalam rangka melahirkan solusi terhadap masyarakat Desa di tengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Cara untuk melahirkan solusi ialah dengan melibatkan civitas akademika untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan program yang strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

”Webinar ini mendiskusikan posisi pemerintah Desa dalam pengambilan keputusan. Itu sebabnya, menjadi begitu penting dilakukan agar pemerintah Desa disaat wabah Covid-19 juga tidak salah dalam mengambil kebijakan. Kita harapkan nanti pengambilan keputusan melahirkan singkronisasi kebijakan pemerintah pusat sampe Daerah dan Desa,” kata Alfon.

(*/Bung Amas)

Mahyudin Damis: Sulut Tak Perlu Terapkan PSBB

Drs. Mahyudin Damis, M.Hum (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Bergulirnya usulan untuk ditetapkannya status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menuai dinamika yang alot. Ada yang pro, ada pula yang kontra agar PSSB tidak diterapkan. Menurut akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Drs. Mahyudin Damis, M.Hum, dari posisi geografis Sulut tidak perlu lagi memberlakukan PSBB.

‘’Menurut saya Sulut menerapkan PSBB, tidak penting. Contohnya Gorontalo sudah melakukan itu, berarti dari Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulbar, dan masuk melalui Gorontalo yang sudah memotong posisi Sulut dalam hal menerapkan PSBB. Artinya, dari aspek geografis tidak penting Sulut menerapkan PSBB ini,’’ ujar Damis.

Damis mengatakan pemerintah daerah Sulawesi Utara tentu juga punya kalkukasi yang logis. Akademisi yang dikenal intens berdiskusi dengan aktivis dan kalangan pers itu menilai masyarakat akan menamui problem baru, jika kemudian PSBB diterapkan. Pengajar di Jurusan Antropologi itu secara tegas mengungkapkan penolakannya terhadap pemberlakukan PSBB di Sulut nantinya.

‘’Tidak perlu Sulut menerapkan PSBB, karena dari sisi angka statistik jumlah pasien yang terpapar Covid-19 di Sulut adalah 45 orang ini tidak berbanding dengan jumlah penduduk kita di Sulut yang banyak. Selain itu, aspek ekonomi juga akan menuai permasalahan nantinya jika PSBB diberlakukan. Kita harus meperhitungkan situasi itu. Saya secara pribadi menolak PSBB diberlakukan di Sulut dengan alasan yang rasional. Saya khawatir, kalau PSBB diberlakukan, maka ekonomi kita akan lumpuh,’’ tutur Damis, Kamis (30/4/2020).

Moda transportasi laut, darat dan udara, tambahnya lagi, sudah di setop beroperasi di Sulut. Ini bertanda pencegahan anti penyebaran Covid-19 telah serius dilakukan Pemprov Sulut. Selain itu, akademisi Unsrat ini segaca tegas menolak pemberlakukan PSBB. Masyarakat menurutnya harus terus diajak untuk menerapkan protokol Covid-19 secara baik dan disiplin. Protokol penanganan Covid-19 harus kita laksanakan sebagimana mestinya, lanjut Damis.

Selain itu, Damis menuturkan, mestinya masyarakat Sulut berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah meminta PSBB terlebih dahulu dan akhirnya disetujui pemerintah Pusat. Pada konteks tersebut Damis melihat posisi Sulut seolah-olah dilindungi Gorontalo.

(*/Bung Amas)

NASIB UNDANG-UNDANG PILKADA

DR Ferry Daud Liando (Foto Ist)

 Ferry Daud Liando, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat

Baru saja DPR RI menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020. Salah satunya adalah revisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sebuah keputusan yang tidak salah, sebab pembahasan RUU yang dilakukan jauh sebelum tahapan Pemilu akan membatasi para pembuat UU menyusun ala kadarnya saja. Lihat saja nasib UU pemilu sekarang, hingga kini telah terdapat sejumlah pasal yang diajukan melalui judicial review di MK dan sebagian besar di kabulkan. Pembahasan RUU saat itu dikebut karena baru dibahas mendekati tahapan pemilu 2019 dimulai. Pertanyaan saat ini adalah mengapa UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tidak dibahas bersamaan dengan revisi UU pemilu.

Pada tahun 2024, sesuai grand design pemilu semua jenis pemilihan yang selama ini dilakukan terpisah akan diserentakan. Awal tahun 2015 saya dan sejumlah kawan peneliti kepemiluan seperti Prof Saldi Isra, Prof Nurliah Nurdin, Hasyim Ashari, Wahida S Wittoeng, Veri Amshari, Khairul Fahmi, Ahsanul Minan dan Mada Sukmajati diminta Prof Dr Ramlan Surbakti untuk merumuskan rancangan awal dalam rangka memperkaya naskah akademik RUU Pemilu Tahun 2019. Waktu itu sempat dibahas pentingnya menyatukan sejumlah UU yang berkaitan dengan pemilu seperti UU Pilpres, UU pilcaleg, UU parpol, UU Pilkada dan UU penyelenggara pemilu.

Gagasan kami menyatukan semua jenis pemilihan dalam satu aturan didasari oleh kesamaan filosofi, asas, prinsip, tujuan, penyelenggara, peserta dan pemilih. Entah mengapa konsep ini tidak mendapat perhatian DPR dalam pembahasan. UU pemilu 2017 hanya terdiri dari UU Pilpres , pilcaleg dan penyelenggara. Terjadi perebedaan kewenangan Bawaslu dalam UU pemilu dan dan UU Pilkada yang terjadi saat ini sebetulnya sudah kami pikirkan saat itu. Jika saja menyatu UU pemilu dan Pilkada maka nomenklatur kelembagaan Bawaslu dan Panwaslu tidak terjadi sebagaimana saat ini. Dengan demikian jika DPR merevisi UU pemilu terpisah waktunya dengan revisi UU Pilkada maka potensi sebagaimana kekacauan UU pilkada hari ini bisa terjadi lagi pada pemilihan tahun 2024 nanti.

Entah apa yang mendasari pemikiran DPR untuk tidak merevisi UU Pilkada di tahun ini. DPR beralasan UU ini tidak termasuk dalam Prolegnas pada tahun 2019. Namun Ironinya Undang-undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak masuk Prolegnas dapat dengan muda dan cepat bisa direvisi. Demikian juga dengan revisi UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang juga tidak dimuat dalam Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2019. Hal yang dikuatirkan bisa terjadi adalah kebasahan hasil Pilkada 2020 nanti.

Masih banyak persoalan krusial yang hingga kini belum bisa dipecahkan. Mulai dari kelembagaan dan kewenangan penyelenggara, pedoman penyusunan regulasi hingga syarat pemilih. Dalam pembahasan NPHD, UU tidak menyebut Bawaslu kabupaten dalam penanda tanganan bersama Pemerintah daerah. Kemudian satu bulan sebelum tahapan Pilkada dimulai Bawaslu Provinsi harusnya sudah merekrut Panwas kabupaten/kota. Tahapan Pilkada sudah dimulai pada 30 September 2019 lalu. Belum lagi dengan kewenangan dan jumlah Personil Bawaslu Provinsi yang harusnya hanya terdiri dari 3 orang.

Ada upaya untuk melakukan tindakan antisipatif yakni merujuk kembali ke UU 15 tahun 2011 atau menggunakan diskresi. Namun Pasal 570 bahwa UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa peraturan sebelumnya bisa saja berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pemilu. Tindakan lain yang bisa saja dilakukan adalah dikskresi. Namun sesuai UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membatasi diskresi itu pada pejabat tertentu dan ruang lingkup. Hanya oleh pejabat pemerintahan dan terbatas pada ruang lingkup pemerintahan pula.

UU pemilu tidak mengenal istilah diskresi. Permasalahan Pilkada lainnya adalah syarat pemilih. UU mengatur bahwa calon pemilih harus memiliki dan menunjukkan e-KTP. Namun dokumen pemerintah masih ada 4,2 juta penduduk belum punya e-KTP. Konsekuensinya, warga yang tidak memiliki e-KTP terancam tidak bisa mencoblos. Untuk menjaga menumpuknya gugatan hukum terhadap produk Pilkada 2020 akibat ketidakjelasan ini maka hal yang bisa dilakukan adalah perlu kesepakatan bersama dari semua kontestaan untuk tidak mempersoalkan legal standing kelembagan penyelenggara maupun kewenangannya.

Termasuk jika dimunginkannya warga yang tidak punya e KTP sebagai pemilih. Keputusan ini harus dilakukan sebab proses judicial review yang sudah diajukan ke MK belum memiliki tanda-tanda untuk dibahas padahal tahapan Pilkada 2020 terus berjalan termasuk penetapan daftar pemilih yang akan dimulai pada 17 April 2020. Keputusan bersama bisa dilakukan oleh semua parpol pengusung calon dan para calon perorangan. Produk hukumnya bisa saja dalam bentuk surat kesepakatan bersama sebagai political Will. Usulan ini memang akan jauh dari ideal, apalagi tidak ada dasar hukum yang menjadi pegangan. Namun jika juga tanpa ada satupun solusi maka hasil Pilkada 2020 berpotensi menimbulkan banyak gugatan terutama oleh pihak yang kalah. [**]

PILKADA, Adu Kuat Tito vs Titi

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Oleh : Ferry Daud Liando, pengamat politik

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD kini mendengung lagi. Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar proses Pilkada langsung oleh masyarakat perlu di evaluasi. Meski diawal statmennya, Tito tidak secara langsung menyebut mengusulkan kembali dipilih DPRD, namun reaksi publik menjadi pro dan kontra mewarnai diskusi pekan lalu.

Sebagian setuju agar Pilkada langsung tak sekedar dievaluasi sebagaimana usulan mantan Kapolri itu, namun lebih menginginkan kembali di pilih oleh DPRD. Usulan seperti ini memang patut dimaklumi. Sistim Pilkada selama ini belum sepenuhnya berjalan sesuai prosedur dan hasilnya belum sebagiamana yang diharapkan. KPK sudah berkali-kali menangkap kepala daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT).

Mereka yang ditangkap hanyalah sial belaka, sebab masih banyak kepala daerah yang diduga makin pinter dan ahli memperkaya diri tanpa sentuhan hukum. Sebagian tidak mampu mengoperasikan pemerintahan karena terbatasnya inovasi akibat miskin pengalaman kepemimpinan. UU yang digunakan sebagai landasan hukum Pilkada belum mengakomodasi persyaratan yang ketat. Buktinya UU Pilkada tidak pernah melarang mantan terpidana korupsi sebagi calon kepala daerah.

Bawaslu yang seharusnya sebagai lembaga mandiri, namun UU mengatur keputusan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam memutus perkara. Termasuk kendala mengadili ASN yang terbukti tidak netral karena harus menyerahkannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang kemudian eksekusinya diserahkan ke kepala daerah masing-masing. Tidak ada sangsi yang diberlakukan terhadap parpol jika calon yang diusungnya terbukti menyogok pemilih atau melibatkan ASN dalam kampanye. Partai politik yang ditugaskan oleh UU mempersiapkan calon pemimpin dan menyeleksi kader sebagai calon pejabat publik seakan hampa tak bernilai.

Parpol cenderung mengutamakan modal sang calon ketimbang reputasi kekaryaan. Lebih mengutamakan popularitas calon karena sensasional ketimbang popularitas karena pengabdian. Bakal calon harus bersedia menebus uang setoran (candidate buying) kepada parpol, sebab ketua parpol juga butuh uang tebusan karena keketuaanya itu direbut atas hasil menyogok para pemegang suara di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota atau menyuap pengurus DPP sebagai pihak penentu akhir.

Sebagian Penyelenggara pemilu hingga kini belum juga menunjukan performa yang bisa diandalakan. Ada yang terbukti menerima suap seperti kasus anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Jabar. Bukan tidak
mungkin tindakan ini berlaku juga tempat lain namun cukup lihai menutupinya. DKPP telah berkali-kali memutuskan pemecatan sejumlah komisioner karena melanggar etika.

Mengutip publikasi Indonesia Legal Roundtable (ILR) bahwa hingga Agustus 2019 bahwa terdapat 74 kasus tindak pidana pada masa pemungutan dan penghitungan suara. Ada 69 kasus saat rekapitulasi penghitungan suara. 56 kasus pengubahan perolehan suara. Sebagian divonis bersalah namun sangsinya rata-rata sangat ringan sehingga tidak akan mungkin melahirkan efek jera. Karakter pemilih menjadi salah satu pihak penyumbang Pilkada makin tidak berkualitas. Kecenderungan pemilih sering termotivasi oleh; 1. kepentingan sosiologis.

Karakter pemilih seperti ini tidak melihat calon pilihannya apakah memiliki kualitas atau tidak. Satu-satunya pertimbangan adalah karena kesamaan keimanan, kekeluargaan atau kedekatan emosial lainnya. Inilah sebabnya politik aliran kerap dimainkan oleh kekuatan politik tertentu untuk memenangi pertarungan. 2. Kepentingan pragamatis. Karakter pemilih seperti ini akan menentukan pilihannya berdasarkan apa yang telah diterimanya (vote buying).

Moralitas dan reputasi buruk sang calon di masa lampau bukanlah sebuah pantangan. Empat aspek diatas makin diperparah oleh makin merenggangnya kekerbatan sosial akibat ketidakdewasaan dalam menyikapi perbedaan pilihan. Beda pilihan seakan disejajarkan dengan permusuhan. Sehingga saling memusnahkan satu sama lain. Sifat kemanusiaan telah menyimpang jauh oleh beda pilihan. Fenomena ini dimanfaatkan para arsitek mendirikan industri kebohongan. Ironinya banyak calon memanfaatkan industri ini sebagai motif menghalalkan segala cara memenangi kompetisi.

Berita kebohongan atau Hoax telah menjadi salah satu kejahatan pilakda. Ia sejajar dengan politik aliran dan politik uang. Tak sedikit para politisi menjadi pemesan atas bisnis ini. Gejala post trust dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para politisi ini sehingga pemilih tidak menilai calonnya dari aspek kapasitas tapi menilai calon atas dasar kesukaan saja. Ketika para politisi ini berkuasa, konflik sosial belum juga reda.

Dendam dan kebencian masih terus membara, Sehingga Tersulut api kecil dalam peristiwa berbeda bisa berkobar bagai api neraka meski Pilkada telah usai. Baik kultur maupun struktur sosial jadi rusak karena ketidakmampuan mengendalikan perbedaan pilihan. Pembiayaan Pilkadapun harus diakui menjadi beban. Tertundanya penanda tanganan NPHD pilakda 2020 disejumlah daerah salah satunya dipicu oleh kesulitan Pemerintah daerah menggeser dan memotong anggaran publik untuk dialihkan pada pembiayaan Pilkada. Singkat cerita, akan banyak pembiayaan publik harus dipotong atau dibatalkan.

Pilakda 2020 nanti akan menyentuh pada sekitaran 10 triliun. Pada 2018 lalu anggarannya sampai 18,5 triliun. Pilkada tahun 2017 menghabiskan 4,2 triliun turun dari Pilkada 2015 yang menghabiskan anggaran 7,1 triliun. Pilkada Kota Makassar tahun 2018 tidak menghasilkan apa-apa meski anggaran Pilkada menelan 60 milyar. Pilakda harus diulang karena calonnya kalah dari kotak kosong. Biaya pemenangan masing-masing calon menjadi hal yang kerap tidak wajar. Ini menjadi salah satu alasan Mendagri mengevaluasi Pilkada.

Simak pernyataannya ”Bayangin dia mau jadi kepala daerah bupati modal Rp 30-50 miliar. Gaji (setelah terpilih) taruhlah Rp 200 juta, kali 12 bulan berarti Rp 2,4 miliar, dikali 5 tahun, Rp 12 miliar. Sedangkan keluar Rp 30 miliar. Mau rugi nggak? Apa benar saya ingin mengabdi untuk nusa dan bangsa tapi rugi, bullshit, saya nggak percaya,” lanjut Tito. Sebagiamana laporan rekan Eka Savitri dalam detik.com (6/11/2019) lalu.

Lantas, untuk apa uang sebanyak itu. Jika hanya sebatas untuk cost politic membiayai tim sukses tentu angkanya tak sefantastis itu. Pembiayaan Pilkada menjadi mahal karena ada distribusi calon untuk parpol pengusung (candidate buying) menyewa lembaga-lembaga Survey musiman untuk mendorong popularitas calon, pembiayaan pemasangan baliho, menyogok pihak-pihak yang berkepentingan, menyuap pemilih serta dalam kondisi tertentu membiayai perselisihan hasil di MK.

Pembiayaan yang mahal menjadi pemicu para calon mencari sponsor. Banyak pengusaha bersedia membiayai calon dengan kompensasi jika menang maka sumber daya alam di daerah itu bisa dikuasai sang sponsor tadi termasuk kemudahan Perijinan dan penguasaan proyek-proyek fisik. Namun demikian dengan suasana Pilkada sebagaimana diceritakan diatas tidak serta merta diselesaikan jika sistim pemilihnya digantikan oleh DPRD. Adakah yang bisa menjamin jika proses dan hasil dari pemilihan itu bisa maksimal. Siapa yang bisa menjamin jika DPRD tak akan menerima suap dari calon.

Laporan KPK tak pernah sepi dari tertangkapnya anggota DPRD karena menerima suap. Tahun 2018 sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang ditangkap KPK karena melakukan tindak pidana korupsi secara berjamaah. Kebanyakan mereka membutuhkan uang karena terpilihnya mereka sebagai anggota DPRD juga mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Kemudian adakah yang bisa menjamin bahwa parpol pengusung akan bebas melakukan mahar terhadap calonnya.

Persoalan Pilkada langsung atau tidak bukan ranah memperdebatkan apakah demokratis atau tidak. Sebab produk DPRD juga tetap disebut demokratis karena mereka juga adalah produk kedaulatan rakyat hasil pemilu walaupun prosesnya sebagian besar hasil vote buying. Pertanyaan utamanya adalah jaminan perubahan jika sistim pilkada berganti. Bagi saya, kualitas Pilkada bukan soal apakah dipilih langsung atau oleh DPRD.

Sesungguhnya ada satu sub sistim pilkada yang dianggap tetap bermasalah. Hambatan terbesar baik Pilkada maupun pemilu kita adalah kelembagaan partai politik. Meskipun akhirnya pilkada dilakukan oleh DPRD namun kelembagan parpol tidak dibenahi maka kekuatiran kita terhadap Pilkada hari ini tetap akan ada bahkan berpotensi akan makin parah. Parpol itu memiliki 3 tugas sekaligus.

Pertama merumuskan wacana kebijakan publik yang tentunya dikaji bersama para ahli untuk di tawarkan pada publik baik dalam pemilu maupun Pilkada (Ramlan Surbakti, 2019, dikutip dalam buku Konsolidasi Demokrasi, Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia, yang ditulis Hasyim Asy’ari).

Kedua mempersiapkan dan menyeleksi orang-orang (politisi) yang mampu memperjuangkan wacana kebijakan publik yang ditawarkan ke publik melalui Pilkada atau pemilu. Itulah sebabnya negara iklas membiayai sebagian kebutuhan parpol. Tahun 2023 nanti negara akan menyanggupi membantu parpol dengan Rp 6 triliun.

Ketiga memperjuangkan wacana kebijakan publik parpol melalui kader-kadernya di DPRD maupun eksekutif untuk menjadi kebijakan publik negara melalui dasar hukum dan penganggaran. Ketiga tugas ini belum lasim dilakukan oleh kebanyakan parpol selama ini. Belum banyak parpol yang mempersiapkan calon pemimpinya jauh-jauh sebelum kompetisi dimulai. Kebanyakan calon nanti dimunculkan baru menjelang kompetisi.

Mereka lahir atas hasil Survey, hasil pendafaran terbuka oleh parpol atau atas hasil tender, siapa setoran tertinggi maka itulah yang dicalonkan. Kartu tanda anggota (KTA) parpol baru diserahkan pada saat sehari sebelum pendaftaran. Lantas dimana peran parpol mempersiapkan calon-calon pemimpin itu. Karena calon tidak terkaderisasi dan terseleksi dengan sistematis maka para calon inilah yang kerap menghalalkan segala cara untuk memenangi kompetisi. Mulai dari menyuap (mahar) parpol pengusung, menyuap pemilih, menyebarkan berita bohong, mempolarisai pemilih dengan politik aliran (politik adu domba) dan cara-cara kejahatan lainnya.

Benar kata kawan saya Titi Anggraini Mashudi , Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Baginya banyak kepala daerah tersandung kasus korupsi disebabkan ketidakberdayaan partai politik mengawasi kadernya yang berkuasa dan fungsi inspektorat yang tidak berjalan. Calon kepala daerah tidak harus menanggung biaya politik yang besar jika partai politik tidak menerapkan mahar dan partai bisa mengajukan calon yang memiliki basis massa yang kuat.

Pendapat Titi yang selama ini merepresentasikan pihak yang tidak setuju jika pemilihan dilakukan oleh DPRD itu benar. Titi beranggapan, kemunculan wacana ini mengindikasi ketidakikhlasan kelompok elite dalam memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat. Titi menegaskan munculnya wacana ini jelas mengindikasi terdapatnya kemunduran dalam demokrasi di Indonesia.

Untuk benar-benar menuju demokrasi yang sempurna memang membutuhkan kesabaran. Indonesia sudah mengikrarkan diri sebagai negara demokrasi sejak 1945. Namun implementasinya baru terwujud pascta reformasi 1998. Butuh 53 tahun meski demokrasinya masih pontang panting hingga kini. Pilkada secara langsung baru dimulai tahun 2005. Masih membutuhkan waktu panjang hingga roh Pilkada langsung dapat benar-benar dinikmati. Namun tentunya perlu membenahi masalah-masalah utama yang masih membelenggu Pilkada selama ini. [*]

iklan1