Tag: fisip unsrat

NASIB UNDANG-UNDANG PILKADA

DR Ferry Daud Liando (Foto Ist)

 Ferry Daud Liando, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat

Baru saja DPR RI menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020. Salah satunya adalah revisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sebuah keputusan yang tidak salah, sebab pembahasan RUU yang dilakukan jauh sebelum tahapan Pemilu akan membatasi para pembuat UU menyusun ala kadarnya saja. Lihat saja nasib UU pemilu sekarang, hingga kini telah terdapat sejumlah pasal yang diajukan melalui judicial review di MK dan sebagian besar di kabulkan. Pembahasan RUU saat itu dikebut karena baru dibahas mendekati tahapan pemilu 2019 dimulai. Pertanyaan saat ini adalah mengapa UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tidak dibahas bersamaan dengan revisi UU pemilu.

Pada tahun 2024, sesuai grand design pemilu semua jenis pemilihan yang selama ini dilakukan terpisah akan diserentakan. Awal tahun 2015 saya dan sejumlah kawan peneliti kepemiluan seperti Prof Saldi Isra, Prof Nurliah Nurdin, Hasyim Ashari, Wahida S Wittoeng, Veri Amshari, Khairul Fahmi, Ahsanul Minan dan Mada Sukmajati diminta Prof Dr Ramlan Surbakti untuk merumuskan rancangan awal dalam rangka memperkaya naskah akademik RUU Pemilu Tahun 2019. Waktu itu sempat dibahas pentingnya menyatukan sejumlah UU yang berkaitan dengan pemilu seperti UU Pilpres, UU pilcaleg, UU parpol, UU Pilkada dan UU penyelenggara pemilu.

Gagasan kami menyatukan semua jenis pemilihan dalam satu aturan didasari oleh kesamaan filosofi, asas, prinsip, tujuan, penyelenggara, peserta dan pemilih. Entah mengapa konsep ini tidak mendapat perhatian DPR dalam pembahasan. UU pemilu 2017 hanya terdiri dari UU Pilpres , pilcaleg dan penyelenggara. Terjadi perebedaan kewenangan Bawaslu dalam UU pemilu dan dan UU Pilkada yang terjadi saat ini sebetulnya sudah kami pikirkan saat itu. Jika saja menyatu UU pemilu dan Pilkada maka nomenklatur kelembagaan Bawaslu dan Panwaslu tidak terjadi sebagaimana saat ini. Dengan demikian jika DPR merevisi UU pemilu terpisah waktunya dengan revisi UU Pilkada maka potensi sebagaimana kekacauan UU pilkada hari ini bisa terjadi lagi pada pemilihan tahun 2024 nanti.

Entah apa yang mendasari pemikiran DPR untuk tidak merevisi UU Pilkada di tahun ini. DPR beralasan UU ini tidak termasuk dalam Prolegnas pada tahun 2019. Namun Ironinya Undang-undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak masuk Prolegnas dapat dengan muda dan cepat bisa direvisi. Demikian juga dengan revisi UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang juga tidak dimuat dalam Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2019. Hal yang dikuatirkan bisa terjadi adalah kebasahan hasil Pilkada 2020 nanti.

Masih banyak persoalan krusial yang hingga kini belum bisa dipecahkan. Mulai dari kelembagaan dan kewenangan penyelenggara, pedoman penyusunan regulasi hingga syarat pemilih. Dalam pembahasan NPHD, UU tidak menyebut Bawaslu kabupaten dalam penanda tanganan bersama Pemerintah daerah. Kemudian satu bulan sebelum tahapan Pilkada dimulai Bawaslu Provinsi harusnya sudah merekrut Panwas kabupaten/kota. Tahapan Pilkada sudah dimulai pada 30 September 2019 lalu. Belum lagi dengan kewenangan dan jumlah Personil Bawaslu Provinsi yang harusnya hanya terdiri dari 3 orang.

Ada upaya untuk melakukan tindakan antisipatif yakni merujuk kembali ke UU 15 tahun 2011 atau menggunakan diskresi. Namun Pasal 570 bahwa UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa peraturan sebelumnya bisa saja berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pemilu. Tindakan lain yang bisa saja dilakukan adalah dikskresi. Namun sesuai UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membatasi diskresi itu pada pejabat tertentu dan ruang lingkup. Hanya oleh pejabat pemerintahan dan terbatas pada ruang lingkup pemerintahan pula.

UU pemilu tidak mengenal istilah diskresi. Permasalahan Pilkada lainnya adalah syarat pemilih. UU mengatur bahwa calon pemilih harus memiliki dan menunjukkan e-KTP. Namun dokumen pemerintah masih ada 4,2 juta penduduk belum punya e-KTP. Konsekuensinya, warga yang tidak memiliki e-KTP terancam tidak bisa mencoblos. Untuk menjaga menumpuknya gugatan hukum terhadap produk Pilkada 2020 akibat ketidakjelasan ini maka hal yang bisa dilakukan adalah perlu kesepakatan bersama dari semua kontestaan untuk tidak mempersoalkan legal standing kelembagan penyelenggara maupun kewenangannya.

Termasuk jika dimunginkannya warga yang tidak punya e KTP sebagai pemilih. Keputusan ini harus dilakukan sebab proses judicial review yang sudah diajukan ke MK belum memiliki tanda-tanda untuk dibahas padahal tahapan Pilkada 2020 terus berjalan termasuk penetapan daftar pemilih yang akan dimulai pada 17 April 2020. Keputusan bersama bisa dilakukan oleh semua parpol pengusung calon dan para calon perorangan. Produk hukumnya bisa saja dalam bentuk surat kesepakatan bersama sebagai political Will. Usulan ini memang akan jauh dari ideal, apalagi tidak ada dasar hukum yang menjadi pegangan. Namun jika juga tanpa ada satupun solusi maka hasil Pilkada 2020 berpotensi menimbulkan banyak gugatan terutama oleh pihak yang kalah. [**]

PILKADA, Adu Kuat Tito vs Titi

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Oleh : Ferry Daud Liando, pengamat politik

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD kini mendengung lagi. Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar proses Pilkada langsung oleh masyarakat perlu di evaluasi. Meski diawal statmennya, Tito tidak secara langsung menyebut mengusulkan kembali dipilih DPRD, namun reaksi publik menjadi pro dan kontra mewarnai diskusi pekan lalu.

Sebagian setuju agar Pilkada langsung tak sekedar dievaluasi sebagaimana usulan mantan Kapolri itu, namun lebih menginginkan kembali di pilih oleh DPRD. Usulan seperti ini memang patut dimaklumi. Sistim Pilkada selama ini belum sepenuhnya berjalan sesuai prosedur dan hasilnya belum sebagiamana yang diharapkan. KPK sudah berkali-kali menangkap kepala daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT).

Mereka yang ditangkap hanyalah sial belaka, sebab masih banyak kepala daerah yang diduga makin pinter dan ahli memperkaya diri tanpa sentuhan hukum. Sebagian tidak mampu mengoperasikan pemerintahan karena terbatasnya inovasi akibat miskin pengalaman kepemimpinan. UU yang digunakan sebagai landasan hukum Pilkada belum mengakomodasi persyaratan yang ketat. Buktinya UU Pilkada tidak pernah melarang mantan terpidana korupsi sebagi calon kepala daerah.

Bawaslu yang seharusnya sebagai lembaga mandiri, namun UU mengatur keputusan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam memutus perkara. Termasuk kendala mengadili ASN yang terbukti tidak netral karena harus menyerahkannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang kemudian eksekusinya diserahkan ke kepala daerah masing-masing. Tidak ada sangsi yang diberlakukan terhadap parpol jika calon yang diusungnya terbukti menyogok pemilih atau melibatkan ASN dalam kampanye. Partai politik yang ditugaskan oleh UU mempersiapkan calon pemimpin dan menyeleksi kader sebagai calon pejabat publik seakan hampa tak bernilai.

Parpol cenderung mengutamakan modal sang calon ketimbang reputasi kekaryaan. Lebih mengutamakan popularitas calon karena sensasional ketimbang popularitas karena pengabdian. Bakal calon harus bersedia menebus uang setoran (candidate buying) kepada parpol, sebab ketua parpol juga butuh uang tebusan karena keketuaanya itu direbut atas hasil menyogok para pemegang suara di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota atau menyuap pengurus DPP sebagai pihak penentu akhir.

Sebagian Penyelenggara pemilu hingga kini belum juga menunjukan performa yang bisa diandalakan. Ada yang terbukti menerima suap seperti kasus anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Jabar. Bukan tidak
mungkin tindakan ini berlaku juga tempat lain namun cukup lihai menutupinya. DKPP telah berkali-kali memutuskan pemecatan sejumlah komisioner karena melanggar etika.

Mengutip publikasi Indonesia Legal Roundtable (ILR) bahwa hingga Agustus 2019 bahwa terdapat 74 kasus tindak pidana pada masa pemungutan dan penghitungan suara. Ada 69 kasus saat rekapitulasi penghitungan suara. 56 kasus pengubahan perolehan suara. Sebagian divonis bersalah namun sangsinya rata-rata sangat ringan sehingga tidak akan mungkin melahirkan efek jera. Karakter pemilih menjadi salah satu pihak penyumbang Pilkada makin tidak berkualitas. Kecenderungan pemilih sering termotivasi oleh; 1. kepentingan sosiologis.

Karakter pemilih seperti ini tidak melihat calon pilihannya apakah memiliki kualitas atau tidak. Satu-satunya pertimbangan adalah karena kesamaan keimanan, kekeluargaan atau kedekatan emosial lainnya. Inilah sebabnya politik aliran kerap dimainkan oleh kekuatan politik tertentu untuk memenangi pertarungan. 2. Kepentingan pragamatis. Karakter pemilih seperti ini akan menentukan pilihannya berdasarkan apa yang telah diterimanya (vote buying).

Moralitas dan reputasi buruk sang calon di masa lampau bukanlah sebuah pantangan. Empat aspek diatas makin diperparah oleh makin merenggangnya kekerbatan sosial akibat ketidakdewasaan dalam menyikapi perbedaan pilihan. Beda pilihan seakan disejajarkan dengan permusuhan. Sehingga saling memusnahkan satu sama lain. Sifat kemanusiaan telah menyimpang jauh oleh beda pilihan. Fenomena ini dimanfaatkan para arsitek mendirikan industri kebohongan. Ironinya banyak calon memanfaatkan industri ini sebagai motif menghalalkan segala cara memenangi kompetisi.

Berita kebohongan atau Hoax telah menjadi salah satu kejahatan pilakda. Ia sejajar dengan politik aliran dan politik uang. Tak sedikit para politisi menjadi pemesan atas bisnis ini. Gejala post trust dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para politisi ini sehingga pemilih tidak menilai calonnya dari aspek kapasitas tapi menilai calon atas dasar kesukaan saja. Ketika para politisi ini berkuasa, konflik sosial belum juga reda.

Dendam dan kebencian masih terus membara, Sehingga Tersulut api kecil dalam peristiwa berbeda bisa berkobar bagai api neraka meski Pilkada telah usai. Baik kultur maupun struktur sosial jadi rusak karena ketidakmampuan mengendalikan perbedaan pilihan. Pembiayaan Pilkadapun harus diakui menjadi beban. Tertundanya penanda tanganan NPHD pilakda 2020 disejumlah daerah salah satunya dipicu oleh kesulitan Pemerintah daerah menggeser dan memotong anggaran publik untuk dialihkan pada pembiayaan Pilkada. Singkat cerita, akan banyak pembiayaan publik harus dipotong atau dibatalkan.

Pilakda 2020 nanti akan menyentuh pada sekitaran 10 triliun. Pada 2018 lalu anggarannya sampai 18,5 triliun. Pilkada tahun 2017 menghabiskan 4,2 triliun turun dari Pilkada 2015 yang menghabiskan anggaran 7,1 triliun. Pilkada Kota Makassar tahun 2018 tidak menghasilkan apa-apa meski anggaran Pilkada menelan 60 milyar. Pilakda harus diulang karena calonnya kalah dari kotak kosong. Biaya pemenangan masing-masing calon menjadi hal yang kerap tidak wajar. Ini menjadi salah satu alasan Mendagri mengevaluasi Pilkada.

Simak pernyataannya ”Bayangin dia mau jadi kepala daerah bupati modal Rp 30-50 miliar. Gaji (setelah terpilih) taruhlah Rp 200 juta, kali 12 bulan berarti Rp 2,4 miliar, dikali 5 tahun, Rp 12 miliar. Sedangkan keluar Rp 30 miliar. Mau rugi nggak? Apa benar saya ingin mengabdi untuk nusa dan bangsa tapi rugi, bullshit, saya nggak percaya,” lanjut Tito. Sebagiamana laporan rekan Eka Savitri dalam detik.com (6/11/2019) lalu.

Lantas, untuk apa uang sebanyak itu. Jika hanya sebatas untuk cost politic membiayai tim sukses tentu angkanya tak sefantastis itu. Pembiayaan Pilkada menjadi mahal karena ada distribusi calon untuk parpol pengusung (candidate buying) menyewa lembaga-lembaga Survey musiman untuk mendorong popularitas calon, pembiayaan pemasangan baliho, menyogok pihak-pihak yang berkepentingan, menyuap pemilih serta dalam kondisi tertentu membiayai perselisihan hasil di MK.

Pembiayaan yang mahal menjadi pemicu para calon mencari sponsor. Banyak pengusaha bersedia membiayai calon dengan kompensasi jika menang maka sumber daya alam di daerah itu bisa dikuasai sang sponsor tadi termasuk kemudahan Perijinan dan penguasaan proyek-proyek fisik. Namun demikian dengan suasana Pilkada sebagaimana diceritakan diatas tidak serta merta diselesaikan jika sistim pemilihnya digantikan oleh DPRD. Adakah yang bisa menjamin jika proses dan hasil dari pemilihan itu bisa maksimal. Siapa yang bisa menjamin jika DPRD tak akan menerima suap dari calon.

Laporan KPK tak pernah sepi dari tertangkapnya anggota DPRD karena menerima suap. Tahun 2018 sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang ditangkap KPK karena melakukan tindak pidana korupsi secara berjamaah. Kebanyakan mereka membutuhkan uang karena terpilihnya mereka sebagai anggota DPRD juga mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Kemudian adakah yang bisa menjamin bahwa parpol pengusung akan bebas melakukan mahar terhadap calonnya.

Persoalan Pilkada langsung atau tidak bukan ranah memperdebatkan apakah demokratis atau tidak. Sebab produk DPRD juga tetap disebut demokratis karena mereka juga adalah produk kedaulatan rakyat hasil pemilu walaupun prosesnya sebagian besar hasil vote buying. Pertanyaan utamanya adalah jaminan perubahan jika sistim pilkada berganti. Bagi saya, kualitas Pilkada bukan soal apakah dipilih langsung atau oleh DPRD.

Sesungguhnya ada satu sub sistim pilkada yang dianggap tetap bermasalah. Hambatan terbesar baik Pilkada maupun pemilu kita adalah kelembagaan partai politik. Meskipun akhirnya pilkada dilakukan oleh DPRD namun kelembagan parpol tidak dibenahi maka kekuatiran kita terhadap Pilkada hari ini tetap akan ada bahkan berpotensi akan makin parah. Parpol itu memiliki 3 tugas sekaligus.

Pertama merumuskan wacana kebijakan publik yang tentunya dikaji bersama para ahli untuk di tawarkan pada publik baik dalam pemilu maupun Pilkada (Ramlan Surbakti, 2019, dikutip dalam buku Konsolidasi Demokrasi, Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia, yang ditulis Hasyim Asy’ari).

Kedua mempersiapkan dan menyeleksi orang-orang (politisi) yang mampu memperjuangkan wacana kebijakan publik yang ditawarkan ke publik melalui Pilkada atau pemilu. Itulah sebabnya negara iklas membiayai sebagian kebutuhan parpol. Tahun 2023 nanti negara akan menyanggupi membantu parpol dengan Rp 6 triliun.

Ketiga memperjuangkan wacana kebijakan publik parpol melalui kader-kadernya di DPRD maupun eksekutif untuk menjadi kebijakan publik negara melalui dasar hukum dan penganggaran. Ketiga tugas ini belum lasim dilakukan oleh kebanyakan parpol selama ini. Belum banyak parpol yang mempersiapkan calon pemimpinya jauh-jauh sebelum kompetisi dimulai. Kebanyakan calon nanti dimunculkan baru menjelang kompetisi.

Mereka lahir atas hasil Survey, hasil pendafaran terbuka oleh parpol atau atas hasil tender, siapa setoran tertinggi maka itulah yang dicalonkan. Kartu tanda anggota (KTA) parpol baru diserahkan pada saat sehari sebelum pendaftaran. Lantas dimana peran parpol mempersiapkan calon-calon pemimpin itu. Karena calon tidak terkaderisasi dan terseleksi dengan sistematis maka para calon inilah yang kerap menghalalkan segala cara untuk memenangi kompetisi. Mulai dari menyuap (mahar) parpol pengusung, menyuap pemilih, menyebarkan berita bohong, mempolarisai pemilih dengan politik aliran (politik adu domba) dan cara-cara kejahatan lainnya.

Benar kata kawan saya Titi Anggraini Mashudi , Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Baginya banyak kepala daerah tersandung kasus korupsi disebabkan ketidakberdayaan partai politik mengawasi kadernya yang berkuasa dan fungsi inspektorat yang tidak berjalan. Calon kepala daerah tidak harus menanggung biaya politik yang besar jika partai politik tidak menerapkan mahar dan partai bisa mengajukan calon yang memiliki basis massa yang kuat.

Pendapat Titi yang selama ini merepresentasikan pihak yang tidak setuju jika pemilihan dilakukan oleh DPRD itu benar. Titi beranggapan, kemunculan wacana ini mengindikasi ketidakikhlasan kelompok elite dalam memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat. Titi menegaskan munculnya wacana ini jelas mengindikasi terdapatnya kemunduran dalam demokrasi di Indonesia.

Untuk benar-benar menuju demokrasi yang sempurna memang membutuhkan kesabaran. Indonesia sudah mengikrarkan diri sebagai negara demokrasi sejak 1945. Namun implementasinya baru terwujud pascta reformasi 1998. Butuh 53 tahun meski demokrasinya masih pontang panting hingga kini. Pilkada secara langsung baru dimulai tahun 2005. Masih membutuhkan waktu panjang hingga roh Pilkada langsung dapat benar-benar dinikmati. Namun tentunya perlu membenahi masalah-masalah utama yang masih membelenggu Pilkada selama ini. [*]

SARASATA Peringati Sumpah Pemuda dengan Bersih-Bersih Pantai

Para mahasiswa saat membersihkan sampah di pantai Manado (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda (HSP) yang ke-91, 28 Oktober Tahun 2019. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado yang tergabung dalam Komunitas SARASATA (Satu Rasa Sama Rata) melakukan Aksi sosial.

Kegiatan ini dalam bentuk, membersihkan Sampah Plastik di Area muara Jembatan Kuning Sario. Kegiatan ini melibatkan kurang lebih 37 anggota Sarasata. Menurut Ketua Panitia SARASATA CLEAN UP DAY, Prayer Abraham Paruntu, bahwa kegiatan ini di selenggarakan bertujuan untuk kampanye kebersihan lingkungan.

Suasana kebersamaan Komunitas SARASATA (FOTO Suluttoday.com)

”Tujuan kami adalah bagaimana mengkampanyekan pentingnya menjaga lingkungan. Terutama kaum muda yang ada di Sulawesi Utara untuk peduli dengan isu-isu lingkungan. Apalagi pada saat ini di Sulawesi Utara akan di selenggarakan Archipelagic & Island States Forum pada tgl 30 Oktober – 1 November 2019,” ujar Paruntu.

Penuh antusias para pemuda ini membersihkan pantai dari sampah (FOTO Suluttoday.com)

Lanjut ditambahkannya, bakti sosial ini mensosialisikan tentang pengurangan sampah di laut. Mendukung perlindungan Ekosistem pantai dan Laut, mendorong perekonomian lokal di tujuan tujuan wisata serta melindungi anak-anak dalam Perjalanan dan Pariwisata.

”Maka kami sebagai Generasi Muda Sulawesi Utara melakukan aksinyata guna mendukung program pemerintah Sulawesi Utara tersebut,” kata Paruntu, Senin (28/10/2019). (*/Redaksi)

Prof Welly Gantikan Ferry Liando Pimpin Senat FISIP Unsrat

Dekan FISIP Unsrat, Dr Novie Pioh dan Dr Ferry Daud Liando (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tepatnya, Jumat (21/12/2018) Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi Manado mengadakan pemilihan Ketua Senat yang baru. Pemilihan ini dilakukan karena Ketua Senat Dr Ferry Daud Liando mengundurkan diri sehubungan terpilihnya beliau sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat.

Anggota Senat yang hadir sebanyak 10 orang, kemudian Anggota Senat yang mencalonkan diri sebanyak 2 (dua) orang yakni Prof Dr William Areros dan Dra Merry Sondakh. Proses pemilihan secara tertutup akhirnya Prof Welly Areros mendapatkan 8 suara dan Dra Sondakh mendapat 2 suara. Liando yang memimpin sidang langsung mengetuk Palu sebagai tanda sahnya pemilihan. Pemilihan dihadiri langsung Dekan FISIP Unsrat Dr Novie Pioh, wakil dekan 1, 2 dan 3 serta para ketua jurusan.

”Proses pemilihan secara demokratis berjalan tertib, dan hasilnya Prof Welly terpilih sebagai Ketua Senat FISIP Unsrat. Saya berharap beliau lebih maksimal menjalankan program dan apa-apa yang positif telah dilakukan dapat beliau lanjutnya. Saya menyampaikan selamat kepada Prof Welly semoga selalu amanah,” ujar Dr Ferry.

Saat diwawancarai Prof Welly menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan tersebut. Dosen pengajar di jurusan Administrasi FISIP Unsrat ini berkomitmen mewujudkan sinergi dan singkronisasi dari semua stakeholder akademik di FISIP, selanjutnya Unsrat secara umum.

Kompak Senat FISIP Unsrat saat foto bersama (FOTO Suluttoday.com)

”Saya berterima kepada seluruh Anggota FISPOL Unsrat yang telah memilih saya untuk menjadi Ketua Senat. tugas yang mulia ini akang saya embang sebaik-sebaiknya demi kemajuan Dunia Pendidikan di Lingkungan Unversitas Sam Ratulangi, terlebih kemajuan Pendidikan di Fakultas saya. Membangun Kerja sama dengan Pemerintah untuk memajukan pembangunan di Sulwesi sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi Unsrat. Dan siap melanjutkan semua program yang sudah di rancang oleh Senat yang lama di bawah kepemimpinan Dr. Ferry Daud Liando. Yang terakhir tetap memohon pertolongan Tuhan dalam melaksanakan tugas yang mulia ini,” tutur Prof Welly pada Suluttoday.com. (*/Amas)

Sasar Pemilih Milenial, KPU Sulut Sosialisasi di FISIP Unsrat

KPU Sulut setelah melakukan sosialisasi di FISIP Unsrat (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk melahirkan Pemilu 2019 yang aman, damai dan berkualitas terus ditunjukkan dalam kerja-kerjanya. Buktinya, Kamis (27/7/2018) bertempat di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado dilaksanakan sosialisasi.

Dihadapan ribuan mahasiswa saat Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PK2MB), Ketua KPU Sulut, DR Ardiles Mewoh mengatakan bahwa KPU melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Agar partisipasi masyarakat dalam Pemilu meningkat.

“Iya targetnya begitu, kita menyasar kaum milenial atay pemilih pemula di kampus-kampus. Orientasi umumnya ialah menekan angka menurunnya partisipasi para pemilih dalam Pemilu 2019 nantinya,” tutur Ardiles.

Lanjut ditambahkan Ardiles, KPU Sulut telah bekerja sama dengan pihak kampus dan akan terus membina kerja lintas sektoral demi terwujudnya Pemilu 2019 yang memiliki bobot tinggi.

“Kita perkenalkan bahwa sekarang sementara proses pendaftaran pemilu. Disini banyak pemilih pemula, makanya fokus sosialisasi ini penting. Kita berupaya maksimal mendorong agar masyarakat¬†terdaftar di pemilu. Prinsipnya seperti itu,” ujar Ardiles.

Ketika ditemui Suluttoday.com, Dekan FISIP Unsrat Manado, DR Novi R Pioh mengatakan kalau Fakultas yang dipimpinnya itu menyambut baik kegiatan sosialisasi dari KPU Sulut.

“Pihak kampus FISIP Unsrat bersama KPU sudah sejak dulu menghendaki dilakukannya kerja sama seperti ini. Puji Tuhan sekarang telah berhasil kita laksanakan. Kiranya disaat PK2MB tahun 2018 ini lebih menambah khasanah pengetahuan bagi para mahasiswa baru yang masuk di kampus reformasi FISIP Unsrat Manado,” tutur Pioh.

Ditambahkannya lagi dengan menyentil terkait pentingnya sosialisasi yang dilakukan KPU tersebut. Menurut Pioh kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan partisipasi pemilih sangat perlu dilakukan ditengah ancaman adanya Golput dan bermunculannya paradoks demokrasi di Indonesia.

“KPU Sulut telah melakukan pendidikan politik, merajut kerja sama dengan kampus dan ini sangat singkron menguatkan mutu demokrasi kita. Bukan politik praktis, tapi substansinya bagaimana mengembangkan ilmu politik. Karena dasar fakultas kita teorinya di situ. Di FISIP memang juga ada mata kuliah sistem politik Indonesia, sistem Kepartaian dan Pemilu,” kata Pioh yang menambahkan bahwa sosialisasi ini begitu relevan.

Dekan pun menyebutkan kalau selama ini FISIP Unsrat belum melakukan kegiatan bersama dengan KPU seperti ini, sehingga momentum sosialisasi tersebut sangat disambut positif.

“Kegiatan ini sangat kami apresiasi, tandanya KPU Sulut memberi perhatian pada eksistensi Unsrat dan FISIP khususnya. Selain itu, apa yang kita lakukan dengan KPU merupakan suatu kemitraan yang strategia untuk mewujudkan partisipasi politik demi kualitas demokrasi yang lebih baik,” ujar mantan Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP Unsrat ini menutup.

Sekedar diketahui, kegiatan sosialisasi diikuti 625 mahasiswa baru dan para mahasiswa senior serta dosen. Bertepatan dengan PK2MB yang dipimpin langsung Dekan DR Novi Pioh ini, terpantau civitas akademika FISIP begitu bergembira menyambut kegiatan ini. Turut hadir Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi, Ketua KPU Kota Manado Sunday Rompas, Komisioner KPU Minahasa Lidya Malonda. Para mahasiswa begitu antusias mendengarkan pemaparan materi mulai dari tahapan pelaksanaa pemilu, nomor urut partai politik, data pemilih dan lainya. (*/Amas)

iklan1