Tag: fispol unsrat

Dr Burhan Niode: Isu Kesehatan dan Ekonomi Penting di Pilwako Manado

Dr. Burhan Niode, MA (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pengamat politik dan pemerintahan, Dr. Burhan Niode, MA menyodorkan kajian secara umum terkait isu-isu akan strategi yang layak diperjuangkan politisi. Disampaikannya bahwa para calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado yang bertarung dalam helatan Pilwako Manado, Rabu 9 Desember 2020 harus universal membaca kebutuhan masyarakat. Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu menyebut isu kesehatan dan ekonomi menjadi penting di era pandemi.

“Isu kesehatan dan isu ekonomi, khususnya isu lapangan kerja. Isu kesehatan yang akan disampaikan ke publik banyak berhubungan dengan bagaimana memperkuat basis kesehatan masyarakat. Khususnya bagi mereka yang tergolong masyarakat kelas bawah dan mereka yang terdampak Covid-19. Untuk isu ekonomi adalah bagaimana memberikan penguatan terhadap masyarakat yang berdampak langsung adanya Covid 19, terutama mereka yang kehilangan peluang ekonomi,” ujar Niode, Kamis (24/6/2020).

Pengajar di Jurusan Ilmu Politik FISPOL Unsrat itu menjabarkan dan membuat pemetaan juga soal kecenderungan pemilih di Kota Manado. Dikatakannya, kompetisi program akan menjadi indikator penting bagi konstituen untuk memilih kandidat Wali Kota atau Wakil Wali Kota Manado. Isu penting lainnya yang perlu dikembangkan ialah terkait pendidikan dan teknologi informasi yang menyentuh pada kebutuhan pemilih milenial.

“Sektor ini dari hitung hitungan kuantitatif pemilih termasuk segmen pemilih yang besar. Sehinngga para calon secara terbuka harus berani menawarkan program program pemulihan ekonomi bagi mereka yang berdampak. Isu lain menarik lkhususnya bagi pemilih pemula yaitu yaitu isu pendidikan yang berbasis IT atau dengan mengandakan kemajuan teknologi karena dirasakan bahwa di massa Covid-19. Ini transfer knowledge melaui media virtual menjadi sesuatu yang penting. Isu ini menarik bagi pemilih pemula karena mereka yang merasakan langsung dampak dari pemanfaatan IT untuk pendidikan mereka,” kata Niode.

Pengamat politik yang biasa dihadirkan sebagai narasumber dalam seminar dan dialog publik itu mengatakan isu lain lagi yang dapat ditawarkan adalah isu pemerintah yang bersih dan pemerintah yang memanfaatkan sumber sumber dana untuk kepentingan rakyat. Dikatakannya isu tersebut harus dikemas menjadi sesuatu yang mutlak harus dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa.

“Dengan kata lain bahwa isu ini menjadi sesuatu program yang bersifat compulsory bagi pemerintah berluasa. Untuk dapat meyakinkan pemilih maka calon harus mengemas berbagaii isu dan program tetsebut secara lugas agar mudah dipahami dan diterima oleh konstutuen. Serta dibutihksn kemampuan untuk untuk mengkomunikasikannya,” tutur Niode.

Selain itu, dosen yang dikenal murah senyum ini menambahkan bahwa Parpol pendukung juga harus benar-benar sejalan dengan program yang ditawarkan. Karena selama antara parpol pendukung dengan calon yang didukung tdk seirama.

“Calon yang diusung atau berasal dari kalangan internal parpol lebih diuntungkan dalam posisi tersebut,” ucap Niode.

(*/Bung Amas)

Akademisi Ingatkan Pemerintah Daerah Hindari Politisasi Bansos

Mahyudin Damis (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Marak terjadinya politisasi bantuan dari pemerintah di berbagai daerah juga menjadi tanda awas bagi warga Sulawesi Utara (Sulut). Bagaimanapun bantuan pemerintah yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah dana yang diambil dari kantong-kantong masyarakat. Artinya, anggaran dari masyarakat kemudian bermutasi lagi ke masyarakat. Sehingga diharamkan bagi siapapun yang memanfaat itu untuk kepentingan politiknya.

Menanggapi berbagai pertanyaan, dan juga bentuk antisipasi di Sulut, baik ditingkat pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Drs. Mahyudin Damis, M.Hum, pengamat sosial saat diwawancarai, Sabtu (25/4/2020) mengingatkan agar pemerintah dalam konteks penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) tidak melakukan politisasi. Menurutnya masyarakat layak mendapatkan apa yang menjadi haknya, tak perlu diselundupkan embel-embel kepentingan politik.

”Kalau terjadi Bansos dipolitisasi, atau disalurkan parpol tertentu, tentu tindakan tersebut sangat tidak etis dan bahkan bisa jadi kontra produktif bagi mereka sendiri. Sebab, di Sulut ini secara umum penyaluran Bansosnya agak terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah di Jawa Timur. Di sana terlihat justru perangkat Desa/Kelurahan dan organisasi keagamaan yang mengantarkan bantuan tersebut ke rumah-rumah warga,” kata Damis yang juga Dosen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) ini.

Damis menilai praktek politik terselubung dalam tiap kali penyaluran Bansos dari pemerintah harus dihentikan. Sehingga mata rantai intervensi dialihkan menjadi sebuah hubungan postifi antara pemerintah dan masyarakat. Bila pemerintah mau tegak lurus bekerja dan mengabdi bagi masyarakatnya, maka tidak perlu melakukan tindakan yang dilebih-kurangkan.

”Boleh juga itu dingingatkan kepada seluruh Kepala Daerah se-Sulut, agar jangan sampai terjadi politisasi Bansos seperti di daerah-daerah lain. Jika Pemda ingin produktif secara politik maka seyogyanya dibuka akses seluas-luasnya ke publik bahwa sebetulnya berapa Milyar sih dana Bansos dan penggunaannya secara rinci ke masyarakat. Kemudian dengan jumlah tersebut berapa banyak pula warga yang akan menerima, dan dimana saja mereka yang menerima tersebut,” ujar Damis, tegas.

Tambahnya lagi, warga Sulut sendiri sangat paham bahwa dana tersebut bersumber dari APBD dan APBN. Bukan berasal dari orang perorang atau kelompok. Artinya, hanya dengan cara transparansi dan akuntabilitas masing-masing Pemda, kemudian bergerak secara cepat dan tepat sasaran.

”Dengan demikian, cukup dengan sebatas amanah saja sudah sangat bagus. Toh jika ada yang coba-coba mengatasnamakan partai, pengurus dan atau Kepala Daerah atas Bansos tersebut, maka itu justru kontraproduktif bagi mereka,” tutur Damis.

Untuk diketahui, Bansos untuk masyarakat terdampak Virus Corona (Covid-19) di Sulawesi Utara sedang disalurkan dari tiap Kabupaten/Kota maupu Provinsi. Meski begitu, di tingkat masyarakat akar rumput belum semuanya tercover dalam penyaluran bantuan tersebut. Hasilya, pro kontra soal penerima bantuan pun mengemuka di masyarakat, apalagi di Media Sosial akhir-akhir ini.

Tak lupa, akademisi vokal ini mengingatkan tim penyalur bantuan agar selektif dalam melakukan pendataan dan pembagian. Masyarakat yang benar-benar terdampak dan membutuhkan yang perlu didahulukan, jauhkan praktek kolusi dan pemberian bantuan karena faktor relasi atau koneksi. Melainkan adil, dan menggunakan skala prioritas yang proporsional sesuai aturan main.

”Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerima bantuan nanti adalah benar-benar masyarakat terdampak Covid-19. Mereka yang layak dibantu. Harus selektif dalam pendataan dan penyalurannya, jangan sampai ada ASN, TNI, Polri juga disisip dan mendapatkan Bansos tersebut,” kata Damis yang selalu menjadi narasumber di sejumlah Televisi lokal di Sulut dan tampil sebagai pembicara dalam Dialog Publik maupun Seminar ini.

(*/Bung Amas)

Bicara COVID-19, Ketum LPK Khaira Ummah Ingatkan Masyarakat Sulut

Sahrir A Bafagih, SIP (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Ketua Umum (Ketum) Lembaga Pemberdayaan Keumatan (LPK) Khaira Ummah, Sahrir A Bafagih, SIP, diminta soal bicara terkait strategi mencegahan dan penanganan Virus Corona (COVID-19). Aktivis vokal itu menilai usaha pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi penyebaran COVID-19 harus disupport.

“Kita melihat Pak Presiden dan Wapres begitu total memerangi penyebaran COVID-19. Komponen rakyat harus ikutan mendukung ini. Apalagi penyebaran wabah ini begitu cepat, sehingga perlu kekompakan mengantisipasinya,” ujar Sahrir, Jumat (17/4/2020) saat diwawancarai wartawan Suluttoday.com.

Selain mengajak publik bersama perang melawan COVID-19, Ketum Sahrir juga menuturkan bahwa kondisi darurat COVID-19 tidak sertamerta membuat masyarakat saling memutus hubungan sosialnya. Silaturahmi dan kebersamaan juga perlu dirajut masyarakat.

“Kita diminta menjaga jarak sosial atau social distancing, terutama warga Sulawesi Utara mari kita patuhi. Selain itu, bukan lantas alasan itu kita memutuskan hubungan sosial. Bagi saya, silaturahmi teruslah dirajut. Ditengah situasi ini kita sangat butuh kekuatan kolektif,” kata aktivis muda NU ini.

Sahrir yang juga Ketua DPW HPN (Himpunan Pengusaha Nadhiyin) Sulawesi Utara menuturkan pula bahwa gerakan memutus mata rantai percepatan penyebaran COVID-19 perlu terus-menerus disosialisasikan ke masyarakat. Selain itu, para tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 untuk mewasdiri sambil tetap bekerja profesional. Sahrir juga memberi perhatiannya kepada para pekerja media.

“Memang virus ini mengalami mutasi yang cepat. Tapi juga kita meminta, mengajak dan mengingatkan para petugas medis untuk membuka data ke publik secara baik dan benar. Ini bermaksud menghindari kemanikan rakyat. Tidak hanya itu, menaruh hormat dan mendukung kerja para tenaga medis ini. Tetaplah waspada, bekerja profesional,” ujar Sahrir, jebolan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Manado ini.

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini mengharapkan semua eleman rakyat mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Sembari tidak ikut-ikutan menyebar informasi hoax ke masyarakat maupun melalui media sosial.

(*/Bung Ams)

Menakar Rencana Penundaan Pilkada, Ini Pandangan Dosen Ilmu Politik Unsrat

Burhanudin Niode (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Ekspektasi para praktisi politik, pemerhati demokrasi dan juga para ahli ilmuan politik terus disampaikan. Ragam pandangan yang multi perspektif soal rencana penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Diantaranya disampaikan, DR. Burhanudin Niode, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) ini menyarankan agar penundaan Pilkada dilakukan, dengan mengusulkan argumentasi dan pertimbangan.

“Sebaiknya pelaksanaan pilkada ditunda tetapi penundaannya tidak terlalu lama, antara Mater atau April 2021. Terlalu lama akan memberikan konsekuensi pendanaan baik bagi penyelenggara maupun para calon. Dari sisi pemilih juga akan bertambah sebagai konsekuensi dari mereka berumur 17 tahun,” kata Niode yang juga menilai gelombang penyebaran Virus Corona (Covid-19) mengharuskan publik mengutamakan keselamatan manusia.

Akademisi yang dikenal murah senyum itu menambahkan bahwa kalkulasi lintas dimensional amat diperlukan dalam kondisi saat ini. Termasuk rentang waktu dimana akan terjadi transisi kepemimpinan di daerah yang akan melakukan agenda Pilkada Serentak 2020.

“Konsekuensi lainnya, aspek pemerintahan. Akan adanya Pelaksana Tugas Kepala Daerah di beberapa daerah, karena masa jabatan Kepala Daerah yang akan berakhir sebelum Pilkada. Tentang calon, akan memberikan peluang untuk lebih mensosialisasikan sekaligus mengimplementasi program sosial-kemasyarakatan, khususnya bidang kesehatan,” tutur Niode, pengajar di Program Studi Ilmu Politik FISPOL Unsrat ini, Selasa (14/4/2020).

Melalui pertimbangan yang matang dari semua pihak yang berkepentingan untuk pelaksanaan Pilkada akan melahirkan garansi adanya kualitas Pilkada mendatang. Bagi para bakal Calon Kepala Daerah pun akan memiliki cukup waktu dalam berkampanye memperkenalkan narasi-narasi politiknya kepada masyarakat luas dengan memanfaatkan waktu yang dinilainya representatif dan mendadak.

“Sehinngga keberhasilan program dari para calon juga akan menjadi salah satu referensi dari pemilih. Disamping itu, memberikan kesempatan kepada memperkuat jaringan politik calon. Intinya bahwa, penundaan dapat mempengaruhi konstalasi politik lokal,” tukas Niode saat diwawancara di Manado.

(*/Bung Amas)

Seruan Aksi Tolak RUU Kontroversi dari Sulawesi Utara Menggema

Aksi unjuk rasa aktivis anti korupsi di Sulut beberapa waktu lalu (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Reaksi publik terutama dari aktivis mahasiswa dan kelompok pro demokrasi terus bergerak massif. Kali ini aksi terkait penolakan sejumlah pasal kontroversi dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Pembetarantasan Korupsi (KPK) dan RUU KUHP menyeruak di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Bahkan di Sulut, akan dirangkaikan dengan doa untuk Papua agar damai.

Hal tersebut disampaikan Risat Sanger selaku Koordinator Aksi. Sanger jebolan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat Manado yang kini menjabat sebagai Koordinator Jaringan Aktivis Sulut itu mengajak kepada seluruh Massa aksi diharapkan berkumpul di Taman Patung Wolter Monginsidi untuk menggelar aksi damai.

”Kita akan menggelar aksi damai konstitusional pada hari Kami, 26 Sept 2019. Pukul 16.00 hingga 18.30 Wita, dengan titik kumpul di Patung Wolter Monginsidi. Massa aksi diharapkan memakai Jaket Almamater masing-masing kampus bagi mahasiswa, dan bagi Masyarakat penggiat anti korupsi menggunakan baju Hitam. Diperkenankan membawa bendera Organisasi masing-masing,” ujar Risat didampingi sejumlah aktivis Gerakan Anti Korupsi Sulut.

Lanjut Risat mantan Korda FOKUSMAKER Sulut ini bahwa pihaknya menghimbau juga massa aksi supaya membawa Thumbler minuman masing-masing.(*/Redaksi)

Selanjutnya, ini sejumlah tuntutan aksi diantaranya;

Tuntutan :
1. Tolak UU KPK hasil revisi DPR, RUU KUHP dan usut tuntas kebakaran hutan Riau.

2. Mendoakan untuk kedamaian di Papua.

iklan1