Tag: fispol unsrat

Gelar Seminar Nasional, FISPOL Unsrat Hadirkan Wakil Ketua MPR RI

E.E Mangindaan saat melakukan kegiatan seminar di FISPOL Unsrat (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) kepada warga Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Letjen (Purn) E.E Mangindaan, S.IP yang merupakan anggota DPR RI dari Dapil Sulut menggelar seminar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Selasa (24/4/2018).

Dalam kesempatan tersebut Mangindaan yang juga mantan Gubernur Sulut itu  mengungkapkan bahwa jika ingin menjadi seorang pemimpin masa depan yang berkualitas harus di bekali dengan energi dan kepekaan sosial terhadap beragam persoalan kebangsaan.

”Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kita harus memiliki energi dan kepekaan sosial terhadap berbagai kompleksitas persoalan kebangsaan sehingga menghasilkan ouput yang kredibel dan terukur,” ujar Mangindaan yang adalah Wakil Ketua MPR RI ini.

Mantan panglima TNI tersebut juga mengingatkan sebagai seorang pemimpin, harus tertanam dalam dirinya jiwa kepemimpinan, kejuangan, profesionalisme dan kemampuan manejerial yang mumpuni. ”Apalagi kalian yang berada di forum inimerupakangenrasipemimpin masa depanbangsa yang kelakmenggantikantokoh-tokohsaatini,” Om Lape sapaan akrab Mangindaan.

Novie Pioh dan Alfons Kimbal (FOTO Suluttoday.com)

Sementara itu, Dekan FISPOL Unsrat, Dr Novie Revli Pioh menegaskan bahwa Mangindaan layak menjadi suriteladan bagi generasi hari ini. Selaku akademisi, Pioh juga membenarkan apa yang di sampaikan oleh mantan Gubernur tersebut. Dekan juga berharap kerjasama yang terjalin antara MPR RI dan FISPOL Unsrat akan terjalin harmonis sampai pada masa-masa yang akandatang.

Selain itum apresiasi pun disampaikan Dr Alfon Kimbal selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat, menurut Kimbal kemampuan sumber daya manusia serta pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perlu terus ditingkatkan.

”Di era globalisasi saat ini dibutuhkan bekal yang cukup untuk kita ikut dalam arus kompetisi. Hal berupa kemampuan terhadap teknologi informasi jangan sampai kita ketinggalan, terutama mahasiswa FISPOL Unsrat yang hari ini mengikuti seminar bersama Pak E.E Mangindaan tentu mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat untuk kemudian diterapkan. Sharing beliau tentang kepemimpinan dan pengalaman yang begitu luar biasa harus menjadi inspirasi buat kita semua,” tutur Kimbal. (*/Sahrudin Tukuboya)

 

Prof. Dr Grace Kandou: Saya Tidak Melakukan Plagiat

Prof Grace Kandou saat melakukan jumpa pers (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Beredarnya informasi simpang siur terkait dugaan melakukan plagiat yang diduga dilakukan Prof. Dr Grace Kandou, M.Kes yang adalah Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Selasa (27/2/2018) terjawab sudah.

Sebelumnya, tudingan yang dialamatkan kepada Prof Grace berdasarkan atas Surat Keputusan (SK) Rektor 1132 yang isinya menyebutkan Prof Grace melakukan otoplagiat karena dianggap mempublikasikan karya ilmiah sebagai syarat Guru besar secara ganda. Tuduhan itu dibantah Prof Grace, bahkan dirinya mengaku tidak melakukan otoplagiat maupun plagiat.

”Sedang berkembang kencang ke publik, bahwa saya yang sudah Guru Besar ini melakukan otoplagiat. Padahal tidak sama sekali, penerbitan jurnal dan bahan materi saat menjadi narasumber itu dua hal yang berbeda. Kemudian, dalam menyikapi itu saya disebut melakukan otoplagiat,” ujar Prof Grace di lantai 4 gedung FKM Unsrat.

Selain itu, Prof Grace secara tegas mengungkapkan bahwa dirinya juga tidak melakukan praktek-praktek culas untuk mendapatkan gelar Guru Besar. Bahkan, berbagai tudingan miring dan hoax itu dinilainya sebagai cara-cara brutal yang merusak nama baiknya.

”Saya tidak melakukan plagiat, tidak sama sekali. Begitu pula dengan otoplagiat, dan kesempatan kali ini saya mau menyampaikan yang benar. Karena informasi akhir-akhir ini merugikan saya, keluarga dan nama baik FKM Unsrat tentunya,” kata Prof Grace.

Sementara itu, menurut Maxi Egetanan dosen FISPOL Unsrat Manado ada kejanggalan dalam proses seleksi bakal calon Rektor Unsrat. Apalagi soal interpretasi antara plagiat dan otoplagiat, hal itulah yang membuat salah satu bakal calon Rektor dianulir pencalonannya.

”Ada calon yang diputuskan tidak memenuhi syarat bagi saya hanya karena soal tafsiran plagiat dan otoplagiat, saya pikir ini hal terminologi saja. Kemudian, menyangkut sanksi yang diberikan kepada salah satu bakal calon Rektor yang tidak diloloskan hanya mengacu pada SK Rektor ini sangat ranci. Semestinya putusan PTUN menjadi pertimbangan Senat,” ujar Egetan.

Untuk diketahui, plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan / pendapat sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. (*/Redaksi)

Surat Terbuka LMND Sulut untuk WD 3 FISPOL Unsrat

Ketua EN LMND ketika melakukan orasi (Foto Suluttoday.com)

Mahasiswa, kau ingin jadi apa?
Pengacara, untuk mempertahankan hukum kaum kaya, yang secara inheren tidak adil?. Dokter, untuk menjaga kesehatan kaum kaya, menganjurkan makanan yang sehat, udara yang baik, dan waktu istirahat kepada mereka yang memangsa kaum miskin?. Arsitek, untuk membangun rumah nyaman untuk tuan tanah?. Lihatlah kesekelilingmu dan periksa hati nuranimu.

Apakah kau tak mengerti bahwa tugasmu adalah sangat berbeda ; untuk bersekutu dengan kaum tertindas, dan bekerja untuk menghancurkan system yang kejam ini ?
(Victor Serge, Bolhshevisk)

Terkait dengan pernyataan yang keluar dari Wakil Dekan (WD) III FISPOL UNSRAT yang dimuat di http://persmactadiurna.blogspot.co.id Rabu, (11/10/2017), maka dengan ini kami dari Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) EK Manado merasa perlu untuk menanggapi secara kritis pernyataan dari bapak WD III, yang menurut kami statmen tersebut tidak menunjukan kewibawaan sebagai seorang Akademisi yang seharusnya mengetahui dengan betul bahwa pada dasarnya salah satu esensi dari universitas adalah upaya menciptakan keadaban, lewat menjunjung tinggi pengetahuan sebagai disiplin ilmu yang harus mengabdi pada persoalan sosial masyarakat, kampus untuk memanusiakan manusia, seperti yang diajarkan Samratulangi dan kini menjadi filosofi Universiatas Samratulangi.

Sebelumnya, mungkin Mener tak tahu kalau kami melakukan aksi turun kejalan untuk maksud mulia, yaitu mengingatkan kepada pemerintah hari ini, sebagai bangsa yang telah merdeka sejak tahun 1945 sudah seharusnya kita berdaulat di tanah kita sendiri. Ingat, sebagai bangsa yang merdeka tapi kemudian hidup dibawah neokolonialisme itu artinya, kita tak akan pernah menciptakan Negara yang benar-benar berdaulat, dan bisa mensejahtakan seluruh masyarakat. Kalau kita kembali pada akar sejarah perjuangan bangsa indonesai, Negara ini terbentuk lewat semangat gerakan mahasiswa, dari tahun 1908,1928,1945,sampai 1998, ini menunjukan bahwa secara historis gerakan mahasiswa-pemuda adalah gerakan pembebasan nasional, dan benih kesadaran itu salah satunya di dapat dalam kehidupan kampus.

Sukarno, Hatta, Syahrir, termasuk Samratulangi mengajarkan kepada kami, kampus berdiri bukan hanya menciptakan sarjana. Kampus diselenggarakan bukan untuk kegiatan kuliah semata, sedari awal kampus adalah taman pengetahuan dan pergerakan. Kami percaya, kampus adalah wadah untuk merangsang keberanian untuk mengungkap nilai kemanusiaan.

Kampus merupakan dunia yang melatih kita untuk melawan apa yang sepatutnya dilawan, memusuhi korupsi, pelanggaran hak asasi manusia hingga membela mereka yang tertindas. Kampus seharusnya melatih kita memimpin, peduli dan pelindung. Kampus membuat kita tersesat dijalan yang benar. Meminjam istilah Gramsci, menjadi intelektual organik, intelektual yang punya fungsi social.

Dalam surat ini kami pun perlu mengklarifikasi klaim Mener bahwa aksi kami menyikapi persoalan PT Freeport dengan ketidaktahuan perlu kami klarifikasi. Aksi yang kami lakukan dilandasi pengkajian, dari aspek historis, ekonomi, politik, hukum. Disini kami akan menjelaskan secara sigkat kajian kami sehingga berkesimpulan Freeport merupakan wujud baru dari penjajahan gaya baru yang hari ini sedang dihadapi bangsa Indonesia, dan harus kita Lawan.

PT Freeport Indonesai merupakan sebuah perusahaan taambang emas terbesar di dunia. Perusahaan ini mulai melakukan eksploitasi di bumi papua tak lepas dari lahirnya UUPMA 1967 yang membuka keran bagi perusahaan-perusaaan kapitalis menanamkan sahamnya untuk menjarah bangsa Indonesia, sebagai perusaahan tambang asing pertama di indonesai tak ayal bagi kami Freeport merupakan symbol penjajahan gaya baru yang dihadapi republic pasca indonesia merdeka pada tahun 1945.

Sejak Freeport memulai kegiatan pertambanganya pada tahun 1967 posisi Freeport selalu menekan Negara dan berlagak sebagai tuan dengan diberikan kemudahan yang begitu besar dalam menjalankan niat untuk menggeruk kekayaan sebesar-besarnya dengan kerugian sekecil mungkin. Rasa berkuasannya Freeport terus berlanjut saat berlakunya UU No 04 tahun 2009, yang mengamanatkan tidak adalagi yang namanya pertambangan berstatus Kontrak Karya, dan harus beralih menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK), serta kewajiban setiap perusahaan membangun smelter dengan memperhatikan tenaga kerja local serta barang dan jasa dalam negeri, tetapi apa yang terjadi freeport tidak perna menjalankan amanat UU tersebut.

Kemudian pada pertengahan januari lalu pemerintah menerbitkan PP No 1 thn 2017 mengenai perubahan atas PP no. 23 thn 2010 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Beberapa poin penting dalam PP tersebut adalah terkait kewajiban divestasi 51% pembangunan pabrik pengelolahan dan pemurnian (smelter) didalam negeri. Dan perubahan kontrak karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Pemerintah beralasan bahwa dengan adanya divestasi saham dan membangun smelter tersebut dipastikan akan berdampak secara ekonomi tentu saja hal ini sangat di mungkinkan terutama bagi penerimaan Negara, bahkan dengan saham mayoritas pun pemerintah berharap mendapatkan kendali dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, tetapi sampai hari ini PT. Freeport tidak pernah patuh dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Inilah alasan kenapa kemudian Kami merasa terpanggil untuk menyuarakan semangat perlawanan untuk mengganyang Freeport sebagai simbol neokolonialisme bangsa Indonesia.

Sejarah Freeport adalah sejarah penjarahan, pelanggaran HAM, sejarah perusakan Lingkungan, dan ancaman terhadap keutuhan persaudaraan Bangsa. Alhasil sudah seharusnya sebagai mahasiswa, dan universitas pada umumnya, kita tidak diam, skeptis, berbangku tanggan dalam mempertahankan kedaulatan, demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Menangkan Pancasila!.

Melalui surat terbuka ini, kami menyayangkan pernyataan dari WD III, yang terkesan tidak peduli dengan persoalan bangsa, dan inggin menjauhkan tanggung jawab kampus dalam kehidupan social dari warga Negara Indonesia yang kita cintai ini. Dengan semua uraian diatas maka kami EK LMND Manado siap bertanggung jawab :
1. Meninta berdiskusi atau berdebat untuk menyikapi persoalan Freeport
2. Meminta agar dapat menarik kembali statmen WD III FISPOL UNSRAT soal kecaman aksi kami

Demikian surat terbuka yang dapat kami layangkan kepada WD III FISPOL UNSRAT Drs. Jefry Paat, M.Si atas perhatiannya kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. (***)

Bangun Persatuan Nasional Hentikan Imperialisme…!!!

Berwatak Orde Baru, Jim Tindi: Kami Kutuk Pernyataan WD 3 FISPOL Unsrat

Jim Tindi saat sambutan (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pernyataan yang kurang elok dan dinilai anti demokrasi disampaikan Wakil Dekan (WD) 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado terkait kecaman terhadap aksi yang dilakukan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Utara dan telah dimuat di http://persmaactadiurna.blogspot.co.id, Rabu (11/10/2017) mendapat sorotan keras dari Ketua KPW PRD Sulawesi Utara (Sulut), Jim R Tindi.

Kamis (12/10/2017), Tindi dihadapan puluhan mahasiswa dan  wartawan, di kantor DPD RI Tikala Kota Manado menyesalkan komentar yang disampaikan Drs. Jefry Paat, M.Si, selaku Wakil Dekan 3 FISPOL Unsrat tersebut. Menurut Tindi, tidak patut dicontoh seorang akademisi menanggapi dinamika penyampaian aspirasi yang dilakukan warga kampus dengan cara pandang yang sempit dan tendensius seperti itu.

”Tidak etis warga akademis malah menanggapi demo dan penyamapaian aspirasi dari mahasiswa dengan mengatakan ‘melarang aksi yang dilakukan mahasiswa’. Ini era reformasi, saya kira cara-cara Orde Baru (Orba) yang doyan membungkan penyampaian aspirasi Rakyat didepan publik tidak relevan diterapkan saat ini, harusnya para mahasiswa yang kritis dan menyampaikan aspirasi melalui demo tidak dibungkam ruangnya seperti itu, model dosen otoriter seperti ini menjadi ancaman bagi demokrasi kita, dan kami mengutuk pernyataan WD 3 FISPOL Unsrat ini,” tutur Tindi tegas.

Tidak hanya itu, Tindi juga menyampaikan bahwa pernyataan yang mengganggu iklim demokrasi tersebut sedang ditindaklanjuti KPP PRD. Tindi menegaskan dan meminta Rektor Unsrat, Prof Ellen Kumaat untuk bertindak memberikan teguran keras kepada WD 3 FISIP tersebut karena dinilai mengganggu proses demokratisasi yang lahir ditengah mahasiswa.

Berita terkait kecaman aksi yang dilakukan LMND Sulut (Foto Suluttoday.com)

”Kita berjuang di era Orde Baru untuk lahirnya Reformasi, berdarah-darah. Bukan dengan begini caranya, mahasiswa progresif malah direpresif, mahasiswa bukanlah musuh dari dosen, pernyataan yang tidak mengenakkan ini telah diproses KPP PRD, ini insiden buruk. Kami mendesak Rektor Unsrat Manado akan memberikan sanksi tegas, dan membina WD 3 FISPOL Unsrat Manado agar lebih mengerti dan paham lagi tentang tugasnya, bukan se-enaknya melarang mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa,” kata Tindi.

Sekedar diketahui, berita yang dimuat di blog http://persmaactadiurna.blogspot.co.id/ tersebut berjudul ‘WD 3 Kecam Aksi Solidaritas LMND di FISPOL’. Padahal LMND Sulut dalam demo damai tersebut tidak melakukan tindakan anarkis, dan hanya melakukan orasi di FISPOL sebagai titik kumpul aksi saja. (Amas)

Jelang Natal, Rektor Unsrat Diminta Berantas Suap dan Pungli

Massa aksi saat berada di kantor Rektorat Unsrat Manado (Foto Suluttoday.com)

Mahasiswa saat melakukan demo di kantor Rektorat Unsrat Manado belum lama ini (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Diakui masih berjalannya praktek bejat Pungli dan Suap yang dilakukan oknum dosen di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado mengharuskan pimpinan Unsrat, Prof. Ellen Kumaat selaku Rektor tidak berdiam diri. Hal itu disampaikan mahasiswa yang mengaku dirugikan akibat praktek curang tersebut.

”Biasanya juga dekat-dekat Natal, para oknum dosen yang selalu bermain nilai (jual beli nilai), suka menerima Suap dan melegalkan Pungli mulai merajalela. Dengan banyak modus, yang keseluruhannya menjadikan mahasiswa sebagai korbannya. Bahkan, ada juga oknum dosen yang minta parsel natal, sasaran empung mereka adalah pada mahasiswa akhir studi, kami berharap Rektor Unsrat jangan pasif merespon gejala-gejala seperti ini,” ujar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Unsrat Manado yang meminta namanya tidak disebutkan, Kamis (8/12/2016).

Ditempat terpisah, aktivis AMTI (Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia) angkat bicara. Langsung melalui Ketua AMTI, Tommy Turangan, SH menyampaikan pernyataan tegasnya bahwa institusi kampus harus dibebaskan dari praktek Pungli dan Suap yang mendorong kampus pada ruang kehancuran.

”Rektor Unsrat jangan tinggal diam, pas momentum hari raya pun, dosen nakal sering beroperasi. Silahkan diawasi di FEB, FISPOL, FH, FK, dan beberapa Fakultas lain di Unsrat untuk lakukan pengawasan karena banyak oknum dosen nakal serta tidak main-main diduga kuat sering memeras mahasiswa dengan alasan tertentu. Ingat, kami wajib menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat luas, bukan mentradisikan praktek buruk melanggar aturan yang kemudian memberi ruang pada KKN, Pungli dan Suap. Jangan hanya bermodalkan telah mengeluarkan surat edaran, tapi bagaimana Rektor mengontrol ini agar dijalankan Dekan di tiap Fakultas,” tutur Tommy tegas. (*/Amas)

iklan1