Tag: FJ Tumbelaka

E-Commerce Tingkatkan Daya Saing Hadapi MEA

Karo Ekonomi saat memberikan sambutan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri membantu pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan e-commerce. Hal tersebut diungkapkan melalui kegiatan forum penyampaian saran kebijakan mengenai optimalisasi pemanfaatan e-commerce di tengah tantangan era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Sulawesi Utara Kamis (29/11/2018) di ruang FJ Tumbelaka.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Victoria Simanaungkalit mengatakan forum ini merupakan kerja sama antara Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN bersama Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan menghadirkan pembicara Duta Besar Foster Gultom dari Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Deputi bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Sulawesi Utara, dan CEO Galago (UKM Sulawesi Utara yang telah memanfaatkan e-commerce dalam usahanya).

Kegiatan ini juga menghadirkan fasilitator dari Google Indonesia untuk memberikan bimbingan teknis mengenai Google Bisnis bagi peserta UMKM yang hadir. Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi dan SDA, F Manumpil menegaskan bahwa melalui kegiatan seperti ini dapat mendorong perkembangan UMKM yang ada di Sulawesi Utara untuk dapat mengoptimalkan e-commerce untuk bersaing dan mengambil manfaatnya.(Cat)

ANRI Serahkan E-Arsip ke Pemprov Sulut

Penyerahan aplikasi elektronik arsip (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan, Rabu (03/10/2018) menyerahkan aplikasi yang mempermudah dalam pengarsipan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penyerahan E-Arsip tersebut dilaksanakan di ruang FJ Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut dan diterima oleh Kepala Perpustakaan Arsip Daerah, Jani Lukas.

Lukas usai menerima E-Arsip mengatakan kepada media ini, bahwa aplikasi ini sudah semestinya diterapkan di Sulawesi Utara seiring perkembangan teknologi informasi digital.

“Kamis sangat berterima kasih kepada ANRI, karena Aplikasi ini sangat bermanfaat untuk kinerja hebat yang dilakukan instansi pemerintah, terutama ketersediaan bukti-bukti keputusan sampai kegiatan, serta mengurangi resiko yang kerap terjadi pada arsip kertas,” ujar Lukas.

Lebih lanjut Lukas menekankan bahwa aplikasi elektronik ini menjadikan terselenggaranya kinerja kearsipan yang efisien, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.(Cat)

Wagub Ajak Masyarakat Lawan Sikap Permisif Terhadap Pekerjaan Wanita Malam

Wagub mengajak budayakan budaya malu (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Human trafficking khususnya perdagangan wanita menjadi isu penting yang diangkat dalam agenda Rapat Koordinasi Perlindungan Wanita yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Ruang F.J Tumbelaka, Selasa (14/08/2018).

Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam sambutannya saat membuka rapat mengungkapkan fakta bahwa 60% pekerja seks komersial di daerah Papua adalah perempuan asal Sulut. Selain sebagai korban trafficking, namun banyak pula diantaranya yang dengan sadar dan atas kemauan sendiri melakoni pekerjaan itu. Ironisnya keluarga dan orang tua ‘tutup mata’ dengan alasan ekonomi.

“Lantaran anak penghasilan besar, bisa beli mobil, bisa belikan kebun, orang tua mensupport ‘biar jo jadi penari striptease tapi banya doi’ Ini memalukan, mari lawan sikap permisif terhadap pekerjaan wanita malam,” kata dia.

Untuk itu dirinya berharap agar rapat ini mampu menghasilkan koordinasi antar instansi terkait guna mencari solusi masalah perdagangan wanita dan menekan populasi PSK Sulut. Dimulai dari pengusutan sindikat, pencarian dan penjemputan korban, serta pencegahan berupa edukasi kepada masyarakat.

“Mari segenap pemangku kepentingan, dari instansi terkait hingga LSM kita bekerja sama memberi perhatian terhadap isu human trafficking ini. Tak kalah penting menyampaikan edukasi kepada masyarakat agar memiliki ‘budaya malu’ terhadap pekerjaan wanita malam tersebut,” ajak Wagub Kandouw.

Turut hadir dalam rakor Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat selaku penyelenggara sekaligus narasumber Dr Kartika Devi Tanos MARS, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ir Mieke Pangkong MSi, Ketua Studi Gender Universitas Sam Ratulangi DR Grace Jenny Soputan, MSi, Pejabat SKPD terkait Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara, LSM dan para undangan.(Cat)

KPK dan Pemprov Ajak Pengusaha Sulut Cegah Korupsi

Silangen memuji aksi nyata KPK (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Sulawesi Utara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Sulawesi Utara, Edwin Silangen membuka pertemuan Pencegahan Korupsi Sektor Swasta yang dirangkaikan dengan Pembentukan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi di ruang F.J. Tumbelaka (05/07/2018).

Guna mengakselerasi pencegahan korupsi khususnya di sektor bisnis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Komite Advokasi Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. KPK berupaya mengajak pemerintah daerah dan pengusaha swasta duduk bersama mencari solusi terhadap permasalahan permasalahan utama yang di Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, Sekda mengapresiasi kepada komisi pemberantasan korupsi karena memiliki rencana aksi yang nyata sejak dua tahun lalu. Sejalan dengan itu, bagi pelaku usaha yang dibentuk dari Komite Advokasi Daerah Antikorupsi, Sekda menghimbau agar pembentukan ini bisa menjadi titik tolak bagi pencegahan korupsi.

“Pengalaman dimana-mana kejahatan ini tidak bisa berdiri sendiri selalu melibatkan lebih dari satu pihak” sahutnya.

Karena itu dalam kesempatan tersebut, Sekda mengingatkan bahwa ada dua titik rawan sebagaimana yang menjadi himbauan dari KPK yang harus diperhatikan.

“Titik rawan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkaitan dengan proses perijinan dan proses pengadaan barang dan jasa,” tambahnya.

Sementara itu Satuan Satgas Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Wilayah VIII, Tri Gamarefa dalam sambutanya menjelaskan bahwa kehadiran kali ini untuk mengundang kepada seluruh pelaku usaha serta mencegah dugaan-dugaan korupsi, melakukan supervisi serta monitoring.

“Pertemuan ini bertujuan melancarkan apa yang menjadi kesulitan bapak ibu di bidang dunia usaha, perijinan serta kesulitan di bagian eksekutif yudikatif” katanya.

Dalam kegiatan itu pula dilaksanakan penyerahan modul integritas bisnis dan board game dari pihak KPK kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulut. (Cat)

Likupang dan Pulau Lembe Siap Jadi Destinasi Pariwisata Kelas Dunia

Kepala Bapenda saat membacakan sambutan Gubernur Sulut (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com РPemprov Sulawesi Utara terus dorong pariwisata sebagai sektor unggulan baru pemacu pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal ini diungkapkan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dalam sambutannya  yang dibacakan Kepala Bappeda, Ricky Toemanduk pada seremoni pembukaan acara Focus Grup Discussion Lembeh Island Low Carbon and Smart Infrastructure Development di Ruang F.J Tumbelaka, Kantor Gubernur Sulut, Selasa (26/06/18).

“Untuk menunjang perkembangan kepariwisataan di Sulut, pemerintah berupaya keras menyiapkan sarana dan sarana penunjang pendukung sektor pariwisata diantaranya mempersiapkan proyek strategis mencanangkan Wilayah Likupang hingga Pulau Lembeh menjadi destinasi wisata kelas dunia,” papar Toemanduk Diketahui dalam 3 tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan terkait jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara.

Tahun 2015, jumlah wisatawan mancanegara berjumlah 27.059 orang, meningkat menjadi 48.288 pada 2016. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah wisatawan mancanegara mencapai angka 86.976.

Hal ini berkat adanya sejumlah penerbangan langsung ke kota-kota besar di Tiongkok dari Manado, sehingga wisatawan asal Tiongkok mendominasi kunjungan wisata ke Sulut. Sementara untuk wisatawan domestik, tahun 2016 menunjukkan jumlah 1.484.402 orang, meningkat menjadi 1.698.523 orang di tahun 2017.

Berkenaan dengan hal itu, Pemprov Sulut membuka jalinan kerjasama dengan berbagai pihak dan investor dalam upaya membangun infrastuktur penunjang konektivitas, yakni jembatan Bitung – Lembeh serta Bandara Internasional di Pulau Lembeh, disamping pembangunan KEK Bitung dan pengembangan International Hub Port (IHP) Bitung.

“Saya mengajak Bapak/Ibu untuk terus bahu-membahu bekerja bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan rakyat di Bumi Nyiur Melambai ini,” ujar Toemanduk.

Turut hadir dalam forum tersebut Walikota Bitung Max J. Lomban, Perwakilan Duta Besar Cina untuk Indonesia Mr.Xie Cheng Suo, President of APSEC Prof. Zhu Li, delegasi dari Negara China di bawah oganisasi APEC Sustainable Development Center (APECSEC), APEC Marine Sustainable Development Center (AMSDC), China Renewable Energy Engineering Institute (CREII), China Electronic Energy Group (CETC), CGCOC Group Asia, Rainbow Fish Shanghai.(Cat)

iklan1