Tag: fraksi demokrat dprd halbar

Fraksi Demokrat: Bentuk Pansus, Usut Penggunaan Anggaran di Halbar

Frangki Luang (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam postur anggaran pembangunan daerah yang universal, kadang kala melahirkan problem dalam realisasinya. Hal itu, yang kini ditidaklanjuti secara seris anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Provinsi Maluku Utara (Malut).

Menurut Frangki Luang Ketua Fraksi Partai, Frangki Luang SH, Selasa (19/11/2019) saat diwawancarai redaksi Suluttoday.com, menyebutkan bahwa Fraksi Demokrat DPRD Halbar menyarankan agar dilakukannya pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Tujuannya untuk menelusuri adanya dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan daerah.

‘’Kami Fraksi Demokrat DPRD Halmahera Barat mendorong dibentuknya Pansus terkait penggunaan anggaran daerah. Agar betul-betul kita memastikan APBD itu digunakan sesuai peruntukannya. Sudah cukup beralasan hal ini sesuai ketentuan UU No 2 thn 2018 perubahan kedua atas UU No 17 thn 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3),’’ ujar Frangki yang juga jebolan aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ini.

Politisi muda vocal ini menegaskan, salah satu ketentuan bahwa pembentukan Pansus di DPRD apabila telah terjadi kondisi akibat kebijakan pemerintah daerah yang berdampak luas meresahkan masyarakat. Dicontohkannya, seperti kondisi pengelolaan Keuangan daerah sekarang ini misalnya.

‘’Sudah berdampak meresahkan masyarakat. Misalnya, tidak bisa direalisasikan hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN), soal rapel kenaikan gaji 5 persen. Begitu pun menyangkut tunggakan kinerja ASN dalam lingkup Pemda Halmahera Barat,’’ tegas Alumnus Muhammadiyah Maluku Utara tesebut.

Tidak hanya itu, Frangki yang juga mantan Ketua GMKI Cabang Ternate ini menyentil soal tunggakan tungjangan dari utang Pemda kepada pihak ketiga yang diduga telah mencapai angka 70 Miliar. Tambahnya lagi, operasional Pemerintah Desa.

‘’Penghasilan tetap (Siltap) dan tunjungan Pemdes kemudian serapan Anggaran dana desa yang hingga kini baru mencapai 40 persen 60 persen blm tersalurkan. Pada hal tinggal sebulan lagi akan berakhir thn anggaran 2019. Ada juga klaim BPJS yang sdh masuk di Kas daerag kurang lebih 8 Milar, namun hingga kini belum di salurkan ke Rumah Sakit Umum daerah,’’ kata Angky sapaan akrap politisi yang murah senyum ini.

Ragam polemik yang perlu diusut lainnya berupa pengelolaan anggaran Bansos yang diduga ada perlakuan diskriminasi terutama antara lain anggaran Widia Rohani. Karena itu DPRD harus meminta data pengguna Anggaran dari Dinas Keuangan dan dinas Sosial demi menjamin aspek transparansi dan akuntabilitas terhadap program tersebut.

‘’Menelusuri penggunaan pinjaman Pemda 159. 5 Miliar Tahun 2017 yang membiayai 13 item program infrastruktur Jalan dan jembatan yang hingga blm juga selesai. Termasuk ruas goin Kedi yang hingga kini belum juga dituntaskan. Jadi pertanyaan bahwa semua item-item Anggaran tersebut telah di tetapkan dalam APBD thn 2019. Tapi kenapa sulit direalisasikan?,’’ tukas Bung Angky. (*/Redaksi)

iklan1