Tag: frans mawitjere

RUNTUWENE: Bantuan Bencana Tahap Dua Pemkot Manado Bergerak Hari Ini

Steven Runtuwene (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Peduli antar sesama, menjadi motivasi pemerintah Kota Manado untuk menggalang dana demi membantu para korban bencana di Palu, Sigi dan Donggala. Pemerintah Kota Manado secara sukarela mengumpulkan sumbangan.

Menurut Kepala Bagian Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah Kota Manado, Steven PDA Runtuwene, SSos di Pos Komando Peduli Bencana Palu dan Donggala Pemkot Manado, dan diterima Asisten Administrasi Umum Frans Mawitjere SH, di Pendopo Kantor Walikota Manado, Jumat (05/10/2018).

Setelah menyerahkan bantuan, kepada sejumlah wartawan, Runtuwene mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di instansinya dan dikumpulkan secara sukarela.

”Iya, ini spontanitas kita sebagai wujud kepedulian bersama. Saya salut dengan rekan-rekan kerja, para ASN dan THL di Bagian Pemerintahan dan Humas yang mau dengan sukarela dan sukacita menyisihkan sebagian berkat mereka, tergerak hati memberikan bantuan kepada korban gempa Palu, Sigi dan Donggala, karena duka mereka adalah duka kita juga, semoga pemberian ini dapat menjadi berkat buat para korban,” ujar Runtuwene.

Untuk diketahui, terkait pengiriman bantuan yang terkumpul di Posko Peduli Bencana Palu dan Donggala tahap dua di Kantor Walikota Manado, Runtuwene menjelaskan akan diantar langsung dengan menggunakan kendaraan Sabtu (06/10/2018) pagi.

”Selanjutnya, bantuan tahap dua ini akan diantar besok ke Palu melalui jalur darat. Beberapa pejabat dan relawan bersama rekan-rekan media Pos Pemkot Manado akan ke sana. Pak Wali Kota Vicky Lumentut juga akan ikut menyerahkan bantuan ini, sekaligus memberikan arahan-arahan dan motivasi kepada para tim relawan yang akan pergi karena ini visi kemanusiaan bukan pasiar atau wisata,” tutur Kabag Steven. (*/Redaksi)

Peduli Palu dan Donggala, Pemkot Manado Buka Posko

Suasana rapat di Pemkot Manado (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoda.com – Senin (1/10/2018), Wakil Wali Kota Manado Mor Dominus Bastiaan SE mewakili Walikota DR GS Vicky Lumentut memimpin rapat koordinasi terkait pembukaan Pos Komando (Posko) Peduli Palu dan Donggala di Kantor Walikota Manado, di ruang Toar Lumimuut Kantor Walikota Manado.

Wawali Mor Bastiaan menegaskan untuk membantu warga Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, atas musibah bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda daerah tersebut, Pemkot Manado membuka Posko berlokasi di Pendopo Kantor Walikota Manado. Bagi warga Kota Manado, baik secara pribadi maupun organisasi dan kelompok masyarakat, bisa menyerahkan bantuannya melalui Posko yang dibentuk Pemkot Manado.

”Kami membuka Posko Peduli Palu dan Donggala di Kantor Walikota. Karena banyak yang bertanya ingin memberikan bantuan, tapi tidak tahu mau salurkan ke mana. Dan ingin tepat sasaran, jangan nanti bantuan tak sampai kepada warga korban bencana yang membutuhkan. Juga jika ada rekan-rekan wartawan termasuk Komunitas Pers yang ingin berikan bantuan, bisa bersama dengan Pemkot Manado,” kata Wawali Mor Bastiaan.

Mor juga tidak melarang aksi pengumpulan dana Peduli Palu dan Donggala yang dilakukan beberapa komponen masyarakat. Namun, diharapkan dana yang terkumpul disalurkan secara tepat, dan bisa dengan bantuan yang disalurkan melalui Posko yang dibuka Pemkot Manado.

”Kami mengimbau kepada komponen masyarakat, yang menggelar aksi peduli di jalanan. Kiranya bisa datang mengumpulkan bersama Pemkot Manado, agar bisa terkontrol penyalurannya secara jelas,” tukasnya.

Wawali Mor Bastian Berharap, setiap bantuan dari pihak manapun yang masuk ke Posko Pemkot Manado, bisa didokumentasi dan dipublikasikan agar diketahui masyarakat serta bisa terkontrol dengan baik. Disamping itu, Kota Manado terbuka bagi warga Palu dan Donggala yang datang mengungsi di Manado. Apalagi, banyak warga Palu yang berasal dari Manado.

”Bagi warga korban di Palu dan Donggala khususnya Warga Kawanua, yang ingin pertolongan mengungsi dulu ke Manado. Kita Pemkot Manado juga ingin peduli dengan memikirkan bisa mendatangkan warga kawanua yang ingin mengungsi pada keluarga mereka di Manado,” tuturnya.

Pemkot Manado juga prihatin dengan nasib atlet paralayang Manado yang mengikuti hajatan Palu Nomoni 2018. Karena, hingga kini nasib mereka belum diketahui keberadaanya.

”Jadi perhatian dan prihatin kita, ada atlet Paralayang Manado yang mengikuti hajatan Palu Nomoni 2018. Masih terjebak maupun dinyatakan hilang, semoga kita juga mendoakan mereka agar mendapat pertolongan,” ujar Wawali Mor Bastiaan.

Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado, Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Manado diminta untuk menjalin komunikasi dengan aparat terkait di Palu dan Donggala jika ingin menyalurkan bantuan tenaga maupun bantuan natura.

Yang hadir dalam Rakor tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado Peter KB Assa ST MSc PhD Assa, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan dr Robby Mottoh, Asisten III bidang Adminitrasi Umum Frans Mawitjere SH, serta para kepala Perangkat Daerah lainnya, termasuk kepala bagian dan Camat se-Kota Manado. (*/Redaksi)

Sekdakot Manado Ajak Perangkat Daerah Optimalkan Pengelolaan Aset

Sekdakot Peter Assa saat membuka kegiatan sosialisasi (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Upaya pemerintah Kota Manado untuk melakukan perbaikan pembangunan dalam seluruh dimensi makin intens dilakukan. Rabu (12/9/2018), melalui Pejabat Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Manado, DR Peter KB Assa, Wali Kota Manado, DR GS Vicky Lumentut membuka acara Sosialisasi Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Tetap pemerintah Kota Manado.

Assa menyampaikan agar para pimpinan Perangkat Daerah (PD) memaksimalkan kerjanya, karena visi Manado sebagai Kota Cerdas harus dapat diaktualisasikan dalam semangat yang konkrit. Hal demikian perlu mengilhami PD untuk memperhatikan pengelolaan aset.

“Sebagai salah satu indikator kota Cerdas adalah tertib administrasi, dalam hal ini penatausahaan aset Daerah dan pengelolaan aset tetap yang harus memahami dasar hukum,” kata Vicky Lumentut sebagaimana disampaikan Assa, di ruang Toar Lumimuut (Tolu), Kantor Walikota Manado.

Wali Kota juga menambahkan bahwa sosialisasi yang digagas Inspektorat Kota Manado tersebut sangat penting untuk diikuti, agar Perangkat Daerah terhindar dari temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Sosialisasi ini penting untuk mempermudah, memberikan petunjuk teknis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak akan ada temuan untuk pemeriksaan BPK tahun depan,” tandas Walikota Vicky Lumentut.

Lanjutnya lagi, yang bertanggungjawab terhadap aset adalah Perangkat Daerah masing-masing-masing dan harus berkoordinasi dengan Inspektorat. Pemerintah Kota Manado dalam hal ini punya target yang harus direalisasikan secara bersama atas kerja kolektif semua stakeholder terkait.

“Wali Kota dan Wakil Wali Kota meminta bantuan pihak ketiga dalam penataan aset tetap Pemerintah Kota Manado pada Tim teknis yang hadir saat ini. Sehingga ditargetkan pengelolaan aset dapat dilakukan dengan baik dan benar, mempercepat temuan BPK RI tahun 2017 sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Tim akan menjelaskan secara singkat dan berkunjung ke Perangkat Daerah untuk memonitoring,” ujar Sekda Assa.

Pimpinan Perangkat Daerah ketika menghadiri sosialisasi (FOTO Ist)

Hadir pula Asisten III bidang Administrasi Umum Frans Mawitjere SH dan Inspektur Kota Manado Drs Musa Hans Tinangon MSc serta pimpinan Tim Teknis Sulkarnain Sebaia. Hadir dalam acara tersebut para Kepala Perangkat Daerah serta pengurus barang yang ada di jajaran Pemkot Manado.

Untuk menciptakan pemerintahan Cerdas, good governance and clean government, kata Wali Kota, maka penatausahaan aset Daerah dan pengelolaan aset tetap harus sesuai dengan dasar hukum. (*/Redaksi)

Ada Kepala PD ‘Gagal Paham’, WAWALI MOR Berikan Ketegasan Pahami Program

Wawali MOR ketika memberikan sambutan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Senin (28/5/2018), Wakil Wali Kota Manado Mor Dominus Bastiaan SE mewakili Wali Kota DR Ir GS Vicky Lumentut  membuka kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) 2018 triwulan I Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, di ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado, Senin (28/05) pagi hingga siang tadi.

Dalam sambutannya, Wawali Mor Bastiaan menegaskan Kepala Perangkat Daerah (PD) harus memahami dan menguasai program kerja di instansinya. Agar tidak terjadi kesalahan berulangkali dalam penginputan data realisasi fisik dan keuangan.

“Sampai hari ini masih banyak kepala Perangkat Daerah yang kurang paham dengan program kerjanya. Harusnya kepala perangkat daerah itu mampu menguasai program serta pelaksanaan kegiatan dan penginputan data harus dikontrol. Jangan ada kesalahan yang terjadi berulang-ulang setiap tahun. Ini harus menjadi perhatian khusus kita bersama,” ujar Wawali Mor.

Menurutnya, dirinya dan Wali Kota Vicky Lumentut selalu melakukan monitoring terhadap kinerja aparatur pemerintah khususnya penyerapan anggaran. Apalagi, tahun 2018 ini Pemkot Manado telah bertekad melakukan perubahan dengan akan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kita sudah tekadkan bersama untuk meraih opini WTP dari BPK. Makanya, kami dorong setiap Perangkat Daerah untuk bekerja optimal. Meski sibuk, seorang kepala Perangkat Daerah harus menjadikan capaian realisasi fisik dan keuangan sebagai top prioritas. Karena, data yang diinput para operator itu tidak dapat dirubah dan menjadi data akurat di Badan Keuangan,” tukas Wawali Mor Bastiaan.

Johnli Tamaka SE ketika memberikan sambutan (FOTO Ist)

Selain itu, menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Ketua Tim EPRA Kota Manado Johnli Tamaka SE, membeberkan data target anggaran, realisasi fisik maupun keuangan masing-masing perangkat daerah dilingkup Pemkot Manado.

“Apa yang kami tampilkan ini merupakan hasil input dari masing-masing operator dari masing-masing perangkat daerah. Antara target dan realisasi harua realistis,” kata Tamaka dalam sambutannya.

Dari hasil evaluasi tersebut terdapat lima Perangkat Daerah yang realisasi keuangannya tertinggi maupun terendah berdasarkan klasifikasi mulai dari dinas/badan, bagian sampai kecamatan.

“Rata-rata realisasi anggaran Perangkat Daerah sampai dengan 31 Maret 2018 baru mencapai 8,83 persen dari target anggaran sebesar Rp1.887.244.812.000. Saya akan sampaikan lima Perangkat Daerah yang realisasi anggarannya tertinggi dan terendah untuk menjadi bahan evaluasi pada triwulan kedua nanti,” ujar Tamaka.

Peserta EPRA ketika mengikuti kegiatan di aula kantor Walikota Manado (FOTO Ist)

Berdasarkan paparan Ketua TEPRA, pada realisasi anggaran triwulan I Dinas Pangan berada pada posisi tertinggi yakni 20,79 persen. Perangkat Daerah terendah adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) yang hanya mencapai 0,99 persen.

Sementara itu, dilingkup Sekretariat Daerah Kota Manado, Bagian Keuangan menempati posisi tertinggi realisasi keuangannya yakni 24,04 persen, dan posisi terendah Bagian Kesejahteraan Rakyat 2,83 persen. Ditingkat kecamatan, terdapat Kecamatan Mapanget realisasi keuangannya tertinggi yakni 24,97 persen, posisi terendah ditempati Kecamatan Bunaken 11,59 persen.

“Triwulan satu untuk kedepan harus diperhitungkan targetnya, jangan sampai pasang tinggi-tinggi padahal biasanya pada triwulan satu masih pada tahap pelelangan sehingga tidak tercapai,” tutur Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado Drs Rum Usulu.

Rapim EPRA triwulan I dipimpin Wawali Mor Bastiaan didampingi Plt Sekda Rum Usulu, Asisten III bidang Administrasi Umum Frans Mawitjere SH, Kepala BPKAD Johnly Tamaka, Kabag Pembangunan Sterry Akay ST dan diikuti kepala Perangkat Daerah dilingkup Pemkot Manado.

Kemudian, sekedar diketahui, sejumlah Kepala PD yang tidak hadir dalam Rapim EPRA mendapat perhatian serius Wawali Mor. Hadir pula Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Micler CS Lakat SH.,MH. (*/Redaksi)

OD GSVL Berdekatan, Pemkot Manado Siap Perbaiki Pengelolaan Keuangan

Gubernur OD dan Wali Kota GSVL saat berdekatan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Di aula Kantor BPK-RI Perwakilan Sulut, Jalan 17 Agustus Manado, Senin (24/2018), Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE (OD) dan Wali Kota Manado DR GS Vicky Lumentut (GSVL) terlihat begitu akrab.

Bersama sejumlah Kepala Daerah lainnya, Wali Kota Manado menyerahkan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 kepada Kepala Badan Pemeriksa Kauangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulut Drs Tangga Muliaman Purba MM.

Penyerahan dokumen tersebut diawali dengan penandatanganan Berita Acara Penyerahan antara Wali Kota Manado dan Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut. Hal yang sama juga dilakukan Gubernur Sulut serta Bupati dan Wali Kota se-Sulut.

Meski baru dalam bentuk laporan keuangan unaudited atau baru tahap awal yang akan dilakukan BPK-RI terhadap keuangan Pemerintah Daerah, namun LKPD tersebut akan menjadi tolak ukur dalam pemeriksaan lembaga pemeriksa Negara itu.

”BPK-RI sesuai kewenangannya melakukan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah (LKPP/LKPD) yang bertujuan untuk memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah,” tutur Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Drs Tangga Mulaiman Purba MM.

Penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan, kata Purba, didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, efektifitas sistem pengendalian intern.

”Penyerahan LKPD merupakan pelaksanaan mandat Undang-Undang Nomor I tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 yang menyatakan bahwa gubenur, Bupati atau Wali Kota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK-Rl paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” katanya seraya menambahkan, LKPD tersebut akan diperiksa oleh BPK dalam rangka memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disahkan dalam laporan keuangan.

Sebab hakekat pemberian opini merupakan pencerminan hasil penyajian atas LKPD dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi atas seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah. Dimana, LKPD merupakan salah satu perwujudan pertanggungiawaban kepala daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD,” ucap Purba.

Wali Kota Manado menyerahkan dokumen laporan (FOTO Ist)

Terkait penyerahan LKPD itu, Wali Kota Vicky Lumentut menegaskan komitmen dirinya bersama Wakil Walikota Mor Bastiaan untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam LKPD tahun 2017. Sehingga, seluruh perangkat daerah dilingkup Pemkot Manado telah diinstruksikan untuk serius memberikan data yang diminta dalam pemeriksaan BPK-RI.

”Menjadi tekad kami di jajaran pemerintah Kota Manado untuk mewujudkan pengelolaan keuangan kita menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, saya selalu memberikan arahan kepada para kepala perangkat daerah agar melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai aturan yang ada. Seluruh perangkat daerah telah saya instruksikan untuk memberikan data-data yang diminta BPK saat pemeriksaan LKPD yang telah kami serahkan,” kata Wali Kota Vicky Lumentut, didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Manado Drs Rum Usulu, Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Micler Lakat SH MH, Asisten III bidang Administrasi Umum Frans Mawitjere SH serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jonhli Tamaka SE.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE mengaku Pemerintah Provinsi Sulut dan Kabupaten/Kota se-Sulut sangat kekurangan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional pada kantor Inspektorat. (*/Redaksi)

iklan1