Tag: Glady Kawatu

Permenpan-RB Nomor 19 dan 20 Tahun 2018 Disosialisasikan di Sulut

Sekdaprov Sulut saat memberikan sambutan dan membuka sosialisasi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematik dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang baik, serta untuk menjadikan aparatur sipil negara yang lebih profesional.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE MS mewakili Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Pendahyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dan nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah, di Hotel Novotel Manado, Kamis (2/8/2018) siang.

Efektifitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome, secara substansi peraturan menteri pendahyagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 19 tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah, dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis dilingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi.

Lanjut Silangen dalam sambutan bahwa peraturan menteri pendahyagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah, di maksudkan untuk dijadikan landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementrian PAN-RB, Drs Edy Syahputra, Assisten Deputi bidang Perumusan Kebijakan Drs Yanwar Ahmad  MPA, Karo Organisasi sulut Glady Kawatu SH, MSi dan para kepala biro/bagian organisasi se-Sulawesi, Maluku dan Papua. (Cat)

Sekprov Buka Pameran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Sulut

Pemukulan Tetengkoreng oleh Sekdaprov (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen,  membuka Gelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik ke 2 Tahun 2018 Provinsi Sulut, yang digelar di pusat perbelanjaan Manado Town Square (Mantos) II, Rabu (04/07/2018).

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutan yang dibacakan Sekprov  mengatakan gelar kompetisi inovasi pelayanan publik saat ini, dipahami bersama merupakan upaya yang strategis untuk mewarnai progres penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan inovasi -inovasi konstruktif, serta terobosan- terobosan kerja yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dinamika perkembangan saat ini.

“Kegiatan inovasi ini salah satu program dari bapak Gubernur dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Disampaikannya, program ini  harus lebih lebih ditingkatkan lagi agar pelayanan kepada kepada masyarakat yang diutamakan dan  inovasi dan terobosan kepala SKPD ini merupakan penilaian untuk melakukan  penyegaran di lingkup Pemprov Sulut.

”Saya apresiasi kepada panitia penyelenggara khususnya Biro Organisasi atas terlaksananya agenda ini, kedepan kegiatan ini harus  bekerjasama dengan instansi vertikal supaya ada sinkronisasi dan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal. Mari kita ciptakan pelayanan yang uniform cepat murah tanpa ikhtiar kita bersama semua itu tidak akan maksimal karena pelyanan kepada masyarakat itu yang paling utama,” terang Sekprov.

Silangen saat meninjau salah satu inovasi pelayanan publik (FOTO Suluttoday.com)

Sekprov berharap, pemenang dari lomba pameran kompetisi inovasi publik tingkat daerah  ini dapat diikutsertakan dalam top 99 bahkan top 40 inovasi pelayanan publik terbaik se-Indonesia yang nantinya akan dilombakan pada tingkat nasional nanti.

Kepala Biro Organisasi Setda Provnsi Sulut Glady Kawatu menyatakan kegiatan ini bisa menjadi ajang sosialisasi bagi masyarakat mengenai standar pelayanan publik yang dilakukan instansi terkait. Karena itu diharapnya, semua unit layanan, badan serta lembaga bisa mengambil bagian.

“Biasanya seperti perizinan terpadu, mereka memiliki inovasi mengurus izin online atau bayar pajak online. Ini adalah inovasi terbaru yang akan diperlombakan serta menjadi kriteria penilaian. Pokoknya inovasi apa yang mempercepat pelayanan publik itu yang menjadi fokus utama,” jelas Kawatu.

Lanjutnya, inovasi pelayanan publik ini adalah tuntutan dari pemerintah atas pelayanan publik kepada masyarakat. Dan itu sebenarnya menurut Kawatu diwajibkan untuk ikut. Apalagi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Inovasi ini kan sudah banyak. Baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Karena itu kita mendorong agar inovasi ini tersosialisasi kepada masyarakat lewat pameran yang kita gelar nanti,” terangnya.

Untuk pameran kali ini diikuti oleh 24 peserta baik dari SKPD Pemprov Sulut dan Kabupaten Kota, Kabupaten yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah Pemkab Minsel dan Talaud. Tim penilai diambil dari akademisi, unsur pers serta Ombudsman, Turut hadir dalam acara tersebut para pejatab eselon II lingkup pemprov sulut.(Cat)

Kawatu Beri Waktu 10 Hari Bagi OPD Pelayanan Publik

Pertemuan Pemprov Sulut dan Ombudsman Perwakilan Sulut (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kepala Biro Organisasi Setdaprop Sulawesi Utara, Glady Kawatu memberi waktu kurang dari 2 minggu untuk pembenahan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan pelayanan publik.

Bahkan seperti ditegaskan Kawatu saat rapat koordinasi di ruang WOC kantor gubernur, Selasa (20/03/2018) Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Utara, Edwin Silangen sudah minta dijadwalkan untuk melakukan inspeksi mendadak guna persiapan pemeriksaan dari Ombudsman Republik Indonesia terkait pelayanan publik.

Komponen pelayanan dasar dan maklumat terus diingatkan Kawatu dalam rapat koordinasi pendampingan Ombudsman. Hal lain yang harus diperhatikan oleh OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah menyediakan ruang laktasi dan ruang bermain anak.

Tak lupa mantan juru bicara Pemerintah Kabupaten Minahasa ini mengungkapkan kebersihan toilet, lingkungan tempat pelayanan publik serta parkiran bakal menjadi perhatian tim Ombudsman dalam penilaian nanti. Kawatu menegaskan bahwa lewat tanggal 31 Maret, pihak Ombudsman siap melakukan aksinya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulut, Hilda Tirayoh OPD Sulawesi Utara mampu memberikan yang terbaik.(Cat)

Soal Gugatan Hasil Pilwako Manado, Pemprov Sulut Usul Ganti Kuasa Hukum

Gubernur Olly dan Wakil Steven Kandouw (Foto Ist)

Gubernur Olly dan Wakil Steven Kandouw (Foto Ist)

MANADO – Mulai mengkerucut terkait adanya dugaan keterlibatan mafia peradilan dari salah satu oknum pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) berinsial ”CT” dalam kasus gugatan hasil Pilkada Manado, ditanggapi serius Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut).

Kasus yang sementara berproses di PTUN Manado, boleh jadi membawa dampak buruk terhadap keharmonisan hubungan Guberur, Wakil Gubernur Sulut dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado (GSVL-MOR).

Belum lama ini, setelah kasus tersebut diperintahkan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw (ODSK), Pemprov bakal mengganti kuasa hukum untuk sidang di PTUN Manado, hal itu seperti disampaikan Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulut Glady Kawatu SH.

Kawatu kemudian langsung mengusulkan nama pengganti kuasa hukum kepada gubernur Sulut. ”Usulan nama pengganti Kuasa Hukum sudah disampaikan ke Pak Gubernur. Mudah-mudahan diterima,” ucap Kawatu, usai di hearing Komisi I DPRD Sulut, Kamis (4/6/2016).

Dikatakan, terkait keberatan yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat, pihaknya sementara menelusurinya. Sekadar diketahui, sebelumnya, kuasa hukum Pemprov Sulut sebagai tergugat 3 adalah Jemmy Tumigolung SH dan David Sondakh SH yang juga merupakan staf Biro Hukum Setdaprov Sulut.

Kawatu menjelaskan, dari hasil koordinasi dan konsolidasi yang dilakukan selama 2 hari ini, setelah ia memanggil semua staf, terutama membaca jawaban dari pihak Kuasa Hukum Pemprov, tidak ada penjelasan kalau Pemprov itu memihak pada penggugat.

”Status kita dengan Pak Wali Kota GSVL yang diusung Demokrat sama. Karena Pemprov itu sebagai tergugat 3. Jadi Pemprov tetap membela keputusan yang telah dikeluarkan. Namun kami menghargai pendapat dari Fraksi Demokrat,” ujar Kawatu.

Lanjut dijelaskannya terkait pengakuan salah satu Kuasa Hukum Pemprov Sulut dalam persidangan, Jemmy Tomigolung bahwa 2016 tidak ada agenda Pilkada. Kawatu menjelaskan, mengacu dari aturan memang agenda Pilkada ada di tahun 2015 dan 2017.

”Mengapa Pilwako Manado dilaksanakan 2016 itu ada alasannya, kita semua sudah mengetahuinya. Tetapi mekanisme tahapan Pilkada di Kota Manado sudah dilakukan sejak 2015 bukan nanti tahun 2016,” tutur Kawatu menutup. (*/Amas)

iklan1