Tag: GMKI

Menakar Komitmen Bung Richard, dari Aktivis Sampai Politisi

Bung Richard Sualang (Foto Ist)

Saya hanya seorang jebolan aktivis organisasi Cipayung, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manado. Jauh jaraknya bergaul di dunia pergerakan kemahasiswaan dengan senior Bung Richard Sualang, yang kini menjabat anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Meski berjarak waktu, paling tidak saya tertarik membaca dan mau mengikuti jejak beliau sebagai politisi. Tujuannya untuk literasi.

Bung Richard, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini seorang eksponen aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Ia menjadi kader Benang Biru sebutan untuk keluarga besar GSKI, GMKI dan GAMKI, beliau begitu diunggulkan. Sebagai figur yang besar di rahim organisasi kader, organ Cipayung tentu beliau memahami kultur sebagai aktivis menjaga reputasi dan marwah gerbong. Dedikasi dan proses sebagai aktivis mahasiswa ekstra kampus dilaluinya dengan baik.

Dari aspek memelihara dan mengembangkan relasi, Bung Richard relatif tuntas memahami. Seluk-beluk, plus minus dari memperkuat barisan perjuangan, ia mahfum dalam soal itu. Tak perlu diajarkan lagi. Hal tersebut yang membuat dirinya bertahan sebagai politisi yang karirnya kian menanjak. Dipercayakan menjadi wakil rakyat (DPRD Kota, dan kemudian DPRD Provinsi), bukanlah hal mudah. Cara mempertahankan eksistensi sebagai politisi mampu dibuktikan Bung Richard.

Jalan terjal dilaluinya, bukan tanpa problem. Tidak mudah, sebagai aktivis mahasiswa lalu setelahnya memilih menjadi politisi. Bertalar belakang S1 Kedokteran Umum, namun bisa melakukan akselerasi di politik. Bung Richard tidak kaku dan gagap berpolitik. Ia memutuskan masuk bergabung di dunia politik, sebagai kader parpol loyalis (bukan politisi ‘kutu loncat’). Ragam tantangan membuat Bung Richard tekun belajar. Berhasil melakukan adaptasi terhadap lingkungan baru saat menjadi politisi. Penyesuaian tak membuat dirinya merasa tersisih. Bahkan sosok politisi yang murah senyum itu begitu menikmati proses. Akrab dan akhirnya mendapatkan ‘kenyamanan’ berinteraksi di PDI Perjuangan.

Tahapan panjang yang dilaluinya dengan kegembiraan dan mau belajar. Riang gembira, sampai ia tak terasa telah dapat melakukan akselerasi politik dalam aktivitas politik. Seiring berjalannya waktu, Bung Richard dipercayakan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Manado. Mencapai puncak karir di partai politik berskala Kota/Kabupaten. Tentu ia memenuhi kualifikasi seperti yang ditetapkan layaknya seorang pemimpin parpol kebanyakan. Politisi visioner, namun rendah hati.

Standar kepemimpinan dan kepantasan telah dibuktikannya. Ia punya standar sendiri. Melalui kemampuannya mengelola kekuatan tim, sehingga berhasil membawa PDI Perjuangan menjadi Fraksi yang mencetak banyak anggota DPRD di Kota Manado. Atas prestasi itulah, PDI Perjuangan Kota Manado berhasil menjabat Ketua DPRD Manado periode 2019-2024. Tidak mudah meraih capaian tersebut, dari yang sebelumnya PDI Perjuangan hanya menyasar dan berada diposisi Wakil Ketua DPRD Manado, akhirnya mendapat posisi puncak di lembaga DPRD Kota Manado.

Mendrive kekuatan politik, tentu harus terlebih dahulu memahami langkah dan punya peta atas hal tersebut. Puji Tuhan, Bung Richard tidak pernah sedikit pun mengabaikan bacaannya terhadap kekuatan politik. Kelihaiannya ia lihai mengakomodir, merangkul dan menentukan line up dalam perjuangan politik. Politisi yang ulet, meski terlahir dalam keluarga yang ekonominya mapan. Terungkap dari sejumlah rekan-rekannya tentang kesederhanaan politisi PDI Perjuangan ini, Bung Richard menghargai semua kalangan. Dengan para jurnalis, ia dicintai dan disayangi.

Pendekatan politiknya dalam meraih kemenangan, ia tak mau memanfaatkan konflik sebagai trigger. Kelihatannya politisi yang satu ini tak pernah ikhlas kalau memanfaatkan kesempatan untuk kemenangan politik. Ia tak mau mengail di air keruh. Atau seperti peribahasa Bung Richard tidak mau menari di atas gendang yang ditabuh orang lain. Tipikal politisi handal yang bekerja keras. Ia tak mau ujuk-ujuk. Dipikirannya jalan politik harus diawali dengan proses yang benar. Dalam keyakinan politiknya, dari rute yang benar itulah, maka akan melahirkan hasil yang benar pula.

Menghidangkan pemikiran yang bersifat solutif, itu juga menjadi model dan identitas dari sosok Bung Richard. Sangat tidak disukainya, kalau kehadirannya di tengah masyarakat tidak memberi arti apa-apa. Menurutnya politisi harus bermanfaat, mandiri dan berbuat bagi masyarakat. Kalau tidak berbuat, apalagi mengacaukan kepentingan masyarakat, sebetulnya politisi semacam itu disebutnya bukan politisi. Melainkan penambah beban bagi masyarakat.

Berpolitik baginya bukan berarti harus running. Melainkan berjalan teguh pada tujuan, meluruskan kiblat pergerakan. Sudah barang tentu dengan langkah berkemajuan. Mereka yang berlari umumnya berpotensi terpeleset dan jatuh. Seorang politisi perlu punya perhitungan, kemudian ia mau menyederhanakan dalam tindakan. Bukan dengan cara berlari, yang akhirnya menyebabkan politisi tersebut terjatuh. Blunder, hilang keseimbangan, over, tergelincir karena kecepatannya sendiri. Sulit mengendalikan dirinya sendiri.

Bagi Bung Richard, politisi perlu memiliki pendirian, teguh dan mandiri. Untuk konteks menyelamatkan visi misi parpol dan perintah atasan, maka politisi harus loyal. Dalam beberapa pesannya, Bung Richard berusaha mengevakuasi dirinya dari sikap tamak dan rakus kekuasaan. Tak mau dinilai sebagai politisi yang berlebihan, hal prioritas baginya hanyalah berkontribusi kepada masyarakat. Proses menjadi politisi yang matang intens dijalaninya, baginya tidak mudah, tapi digelitunya dengan kemauan belajar yang tinggi. Tambahnya, politisi harus memberi ruang dalam dirinya untuk menumbuhkan belajar, ia memposisikan dirinya bahwa dia masih punya banyak kekurangan dan ketidaktahuan. Sehingga ia akan selalu belajar.

Disampaikannya pula, politisi layaknya menjadi agen pembelajar. Mereka yang menghargai dirinya akan menghargai orang lain. Seperti itu punya dengan kesadaran mengerti bahwa politisi masih punya banyak kekurangan dan kelemahan, agar dapat diperbaiki. Maka mengejar ketertinggalan, belajar dan menambah pengalaman adalah cara-cara yang harus ditempuh politisi. Guna meningkatkan kualitas diri, mengokohkan integritas dan keberanian berjuang membela kepentingan masyarakat tentunya.

Dari aktivis mahasiswa bertransformasi ke politisi merupakan alternatif pilihan yang diyakininya benar. Karena ia menggemari kerja sosial sejak di kampus, hal tersebut melatih dan mendidik dirinya bermental tidak hanya mau memikirkan diri sendiri. Melainkan lebih dari itu, berpikir dan berbuat bagi banyak orang. Kalau ditelisik, memang tidak semua jebolan aktivis parlemen jalanan sukses dalam membangun karir politiknya. Bung Richard tergolong, berhasil dalam membangun karir politik.

Tentu karena ketekunan, kesabaran dan niat baiknya berbuat bagi masyarakat. Politisi Nasionalis ini mengatakan rencana mulia manusia akan disempurnakan Tuhan, jika manusia menekuninya dengan kerja keras dan berdoa. Tidak perlu menjadi politisi yang takabur. Optimis dalam meraih suatu cita-cita politik baginya memang diperlukan. Yang tidak perlu adalah mendahului atau melampaui takdir Tuhan, seperti bersikap takabur dalam politik.

Politik Gotong Royong, Kunci Membangun Masyarakat

Keras apapun kompetisi politik, bagi Bung Richard harus diletakkan persaingan itu pada keberpihakan kepentingan wong cilik (masyarakat jelata). Trik menyentuh atau menyasar dan menyelamatkan kepentingan tersebut yaitu dengan menerapkan politik gotong royong. Politik harus berkembang serta dipacu dari semangat bersama. Tidak majunya tatanan politik, karena kesadaran gotong royong dari para politisi memudar.

Berbagai penyebab macetnya perjuangan kepentingan masyarakat itulah, maka Bung Richard menyarankan perlu memaksimalkan kembali semangat gotong royong. Dari gotong royong itulah akan terbangunan peradaban demokrasi yang kuat, dan berpihak pada masyarakat. Dari gotong royong pula kepentingan masyarakat yang sejak awal untuh, yang sengaja dibuat terpotong-topotong dapat disatukan kembali. Lebih lengkap politisi mewujudkan kepentingan masyarakat tersebut.

Gotong royong menjadi kerangka perjuangan yang penting. Menjadi kunci dari bagaimana politisi menjawab keresahan masyarakat tentang ketidakadilan, belum terdistribusinya kesejahteraan masyarakat secara merata. Banyak problem yang dialami masyarakat satu per satu akan terjawab, bila semangat politisi dibangun melalui fondasi spirit gotong royong. Sejak mahasiswa Bung Richard dikenal memiliki komitmen bekerja untuk masyarakat. Komitmen itulah yang dilanjutkan, dikonkritkan melalui perjuangan sebagai politisi saat ini.

Konteksnya saat ini, kenapa harapan dan cita-cita masyarakat masih saja tersendat dalam mewujudkannya? Menurut Bung Richard disebabkan masih adanya politisi yang bias tafsir terhadap pemahaman gotong royong atau kerja kolektif. PDI Perjuangan disebutkan menjadi pelopor dalam soal ini. Berada di depan mengajak politisi lain ikut bersama dalam suasana gotong royong bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Ketidakseriusan dan belum sepenuhnya politisi mengerti akan politik gotong royong, membuat orientasi politisi menjati tidak satu. Dari sanalah target meningkatkan derajat masyarakat menjadi tidak berkekuatan. Semua menjadi tidak maksimal. Politisi yang belum menmahami sepenuhnya gerakan gotong royong malah bertindak berlawanan dengan semangat tersebut. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan tambahan bagi politisi yang tengah menjalankan visi gotong royong. Alhasil, waktu politisi menjadi tersita.

Mulai saat ini, hingga kedepannya politisi perlu terus menularkan pemahaman berpolitik dengan standar gotong royong. Suara progresif yang pernah ditunjukkan Bung Karno harus menjadi api yang diwariskan politisi di era modern ini. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bung Richard meyakini, jikalau politisi menjadi mengerti dan patuh terhadap gerakan politik gotong royong, maka semua misi pembangunan dengan mudah dapat diwujudkan. Tidak ada lagi penyesalan tentang kegagalan. Tak ada lagi saling menyalahkan, yang ada adalah kesuksesan dan keberhasilan bersama membangun masyarakat.

 

Oleh : Amas Mahmud
(Jurnalis dan Sekretaris DPD KNPI Manado)

Fraksi Demokrat: Bentuk Pansus, Usut Penggunaan Anggaran di Halbar

Frangki Luang (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam postur anggaran pembangunan daerah yang universal, kadang kala melahirkan problem dalam realisasinya. Hal itu, yang kini ditidaklanjuti secara seris anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Provinsi Maluku Utara (Malut).

Menurut Frangki Luang Ketua Fraksi Partai, Frangki Luang SH, Selasa (19/11/2019) saat diwawancarai redaksi Suluttoday.com, menyebutkan bahwa Fraksi Demokrat DPRD Halbar menyarankan agar dilakukannya pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Tujuannya untuk menelusuri adanya dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan daerah.

‘’Kami Fraksi Demokrat DPRD Halmahera Barat mendorong dibentuknya Pansus terkait penggunaan anggaran daerah. Agar betul-betul kita memastikan APBD itu digunakan sesuai peruntukannya. Sudah cukup beralasan hal ini sesuai ketentuan UU No 2 thn 2018 perubahan kedua atas UU No 17 thn 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3),’’ ujar Frangki yang juga jebolan aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ini.

Politisi muda vocal ini menegaskan, salah satu ketentuan bahwa pembentukan Pansus di DPRD apabila telah terjadi kondisi akibat kebijakan pemerintah daerah yang berdampak luas meresahkan masyarakat. Dicontohkannya, seperti kondisi pengelolaan Keuangan daerah sekarang ini misalnya.

‘’Sudah berdampak meresahkan masyarakat. Misalnya, tidak bisa direalisasikan hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN), soal rapel kenaikan gaji 5 persen. Begitu pun menyangkut tunggakan kinerja ASN dalam lingkup Pemda Halmahera Barat,’’ tegas Alumnus Muhammadiyah Maluku Utara tesebut.

Tidak hanya itu, Frangki yang juga mantan Ketua GMKI Cabang Ternate ini menyentil soal tunggakan tungjangan dari utang Pemda kepada pihak ketiga yang diduga telah mencapai angka 70 Miliar. Tambahnya lagi, operasional Pemerintah Desa.

‘’Penghasilan tetap (Siltap) dan tunjungan Pemdes kemudian serapan Anggaran dana desa yang hingga kini baru mencapai 40 persen 60 persen blm tersalurkan. Pada hal tinggal sebulan lagi akan berakhir thn anggaran 2019. Ada juga klaim BPJS yang sdh masuk di Kas daerag kurang lebih 8 Milar, namun hingga kini belum di salurkan ke Rumah Sakit Umum daerah,’’ kata Angky sapaan akrap politisi yang murah senyum ini.

Ragam polemik yang perlu diusut lainnya berupa pengelolaan anggaran Bansos yang diduga ada perlakuan diskriminasi terutama antara lain anggaran Widia Rohani. Karena itu DPRD harus meminta data pengguna Anggaran dari Dinas Keuangan dan dinas Sosial demi menjamin aspek transparansi dan akuntabilitas terhadap program tersebut.

‘’Menelusuri penggunaan pinjaman Pemda 159. 5 Miliar Tahun 2017 yang membiayai 13 item program infrastruktur Jalan dan jembatan yang hingga blm juga selesai. Termasuk ruas goin Kedi yang hingga kini belum juga dituntaskan. Jadi pertanyaan bahwa semua item-item Anggaran tersebut telah di tetapkan dalam APBD thn 2019. Tapi kenapa sulit direalisasikan?,’’ tukas Bung Angky. (*/Redaksi)

Pernyataan Sikap Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan Nasional

Solid, organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan Nasional bersatu (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Organisasi Kemahasiswaan Dan Kepemudaan Nasional, yang terdiri dari HMI, PMII, GMNI, PMKRI, IMM, HIKMAHBUDHI, KMHDI, KAMMI, HIMA PERSIS, Pemuda Muslimin Indonesia, SEMMI, Gema Mathla’ul Anwar, GPII, IPTI, HIMMAH, GMKI.

Beberapa waktu belakangan ini, telah terjadi serangkaian peristiwa berupa intimidasi kepada para tokoh agama dan teror terhadap rumah ibadah yang memilukan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Beberapa kejadian ini antara lain, kepada 1) ulama, tokoh NU, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah, Cicalengka, Bandung, KH. Umar Basri pada tanggal 27 Januari 2018, 2) ulama sekaligus Pimpinan Pusat Persis, H. R. Prawoto, dianiaya hingga meninggal oleh orang tak dikenal pada tanggal 1 Februari 2018, 3) persekusi terhadap Biksu Mulyanto Nurhalim dan pengikutnya di Desa Caringin, Kec. Legok, Kab. Tangerang pada tanggal 7 Februari 2018, 4) serangan terhadap peribadatan di Gereja St. Ludwina, Desa Trihanggo, Kec. Gamping, Kab. Sleman pada tanggal 11 Februari 2018, yang menyebabkan Romo Prier dan pengikutnya mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam. 5) Perusakan masjid di Tuban, Jawa Timur, 6) pelecehan terhadap rumah ibadah umat beragama Hindu di Bima, NTB, pada tanggal 12 Februari 2018, dan 7) berbagai kejadian lainnya yang belum terekspos oleh media.

Dampak dari beberapa peristiwa ini adalah terganggunya stabilitas keamanan daerah dan nasional yang dapat memicu konflik horizontal yang lebih besar. Oleh karena itu, persoalan-persoalan intoleransi dan radikal ini harus segera ditangani sehingga konflik sekecil apapun dapat segera diselesaikan dengan serius dan tuntas.

Sayangnya, kami melihat belum ada penanganan yang sistematis dan efektif dari berbagai lembaga terkait. Setiap lembaga masih bergerak sendiri tanpa ada koordinasi yang sinergis. Tindakan pencegahan yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan masih belum terlaksana dengan baik.

Menyikapi hal ini, sebagai bentuk tanggung jawab kita bersama, disaksikan Monumen Gong Perdamaian Dunia di kota Ambon yang menjadi simbol pentingnya menjaga perdamaian antar sesama saudara sebangsa dan se-tanah air, kami dari Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan Nasional dengan ini menyatakan:

1. Mendesak Presiden untuk menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan agar bekerjasama dengan solid, sinergis, dan responsif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan dan intoleran.

2. Mendesak Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI untuk berkoordinasi dalam mengungkap aktor intelektual dari rangkaian kasus yang telah terjadi serta mengoptimalkan tindakan preventif agar kejadian yang sama tidak terulang lagi.

3. Mengajak segenap elemen bangsa antara lain pejabat publik, tokoh agama, tokoh masyarakat, elit partai politik, pimpinan ormas, dan lainnya untuk turut mengkondusifkan keadaan serta tidak mengeluarkan pernyataan yang provokatif.

4. Menginstruksikan seluruh anggota dari organisasi HMI, PMII, GMNI, PMKRI, IMM, HIKMAHBUDHI, KMHDI, KAMMI, HIMA PERSIS, Pemuda Muslimin Indonesia, SEMMI, Gema Mathla’ul Anwar, GPII, IPTI, HIMMAH, dan GMKI, untuk menjaga ikatan persaudaraan serta berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang harmoni kebangsaan berdasarkan Pancasila, UUD 1945.

5. Menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan isu yang dapat memecah-belah kerukunan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Demikian pernyataan sikap bersama Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan Nasional.

_Ambon, 14 Februari 2018_
*Atas nama Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan Nasional*
Ahmad Nawawi (Ketua Umum DPP GEMA Mathla’ul Anwar)
Juventus Prima Yoris Kago (Ketua Presidium PP PMKRI)
M. Muhtadin Sabily (Ketua Umum PB Pemuda Muslimin Indonesia)
Mulyadi P. Tamsir (Ketua Umum PB HMI)
Putu Wiratnaya (Presidium PP KMHDI)
Ali Muthohirin (Ketua Umum DPP IMM)
Nizar Ahmad Saputra (Ketua Umum PP HIMA PERSIS)
M. Azizi Rois (Ketua Umum DPP SEMMI)
Agus Mulyono Herlambang (Ketua Umum PB PMII)
Irfan Ahmad Fauzi (Ketua Umum PP KAMMI)
Sugiartana (Ketua Presidium HIKMAHBUDHI)
Robaytullah Kusumajaya (Ketua Umum DPP GMNI)
Aminullah Siagian (Ketua Umum PP HIMMAH)
Masri Ikoni (Ketua Umum PB GPII)
Sahat Martin Philip Sinurat (Ketua Umum PP GMKI)
Ardy Susanto (Ketua Umum DPP IPTI). (*/Redaksi)

Ferry Liando Ingatkan Bawaslu Sulut, Perlu Penguatan dan Persepsi yang Sama

DR Ferry Liando (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) telah mengumumkan 3 nama Bawaslu Sulut. Atas hal tersebut, DR Ferry Liando saat dimintai tanggapan Suluttoday.com, Senin (18/9/2017), menyampaikan bahwa Bawaslu Sulut perlu melakukan pemantapan dalam hal memahami berbagai peraturan Pemilu yang baru ditetapkan DPR RI, agar dalam kerjanya Bawaslu Sulut kompak dan berhasil.

”Tantangan Bawaslu Sulut kedepan adalah penyelenggaran Pemilu akan menggunakan UU Pemilu baru yaitu UU Nomor 7 tahun 2017. Perlu persepsi yang sama bagi penyelengara dalam memahami setiap norma dalam UU ini. Perbedaan persepsi akan mempengaruhi kinerja mereka,” kata Liando yang juga dosen aktif di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini.

Selain itu, Liando yang juga pernah berkecimpun di GMKI Cabang Manado itu memberikan pemaparannya menyangkut dengan komposisi jumlah personil Bawaslu yang akan mengalami perubahan, menurutnya sesama anggota Bawaslu harus pro aktif memacu potensi dalam menjangkau wilayah kerjanya masing-masing. Karena Liando menyebutkan Pemilu kali ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya.

”Personil Bawaslu mengalami perubahan. Ada dua anggota yang baru, dengan demikian adapatasi karakter masing-masing anggota perlu butuh waktu panjang. Sementara itu, lembaga pengawas di Kabupaten/Kota baru juga terbentuk sehingga perlu penguatan konsolidasi kelembagaan. Sebab, Pemilu 2019 akan berbeda dengan Pemilu 2014. Pemilu nanti akan dilaksanakan secara serentak anatar pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif, sehingga perlu pengaduan pedoman teknis dalam pelaksanaannya,” ujar Liando yang juga menambahkan kalau harga sebuah kursi DPRD akan menjadi mahal sehubungan dengan adanya PP 18 tahun 2017 tentang kenaikan tunjangan anggota DPRD.

Dikatannya lagi, kelihaian, kecurangan dan manipulasi bisa saja dilakukan oleh berbagai pihak dalam mendaptkan kursi di DPRD nanti. Sehingga perlu pengawasan ketat dari Bawaslu. Kewenangan Bawaslu, telah mengalami perubahan dengan adanya UU pemilu yang baru yaitu adanya kewenangan eksekusi terhadap pasangan calon yang melakukan pelanggaran.

”Dalam UU terdahulu yaitu UU nomor 15 tentang penyelahgat Bawaslu hanya diberi kewenangan memberi rekomendasi atas temuan pelanggaran baik kepada KPU maupun ke pengak hukum. UU baru mengamankan Bawaslu bisa membatalkan pasangan calon jika terbukti melakukan pelanggaran terutama pelanggaran money politik yang terbukti dilakuakan secara masif, sistimatis dan terstruktur. Kewenangan baru ini tentu jadi tantangan bagi Bawaslu baru,” urai Liando menutup. (Amas)

Lolowang Wakili Eman Pada Pekan Kerukunan Nasional 2017

Harold Lolowang saat menghadiri Pekan.Kerukunan Nasional di Peninsula Manado (Foto Suluttoday.com)

TOMOHON – Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir Harold V Lolowang MSc menghadiri Pekan Kerukunan Nasional 2017 mewakili Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak yang dilaksanakan pada 23 April 2017 di Hotel Sintesa Peninsula Manado. Pekan Kerukunan Nasional 2017 yang mengambil tema “Torang Samua Ciptaan Tuhan” dan Sub Tema “Merajut Toleransi Menuju Indonesia Damai dan Sejahtera”.

Dilaksanakan dalam rangka Perayaan Paskah Nasional 2017 di Propinsi Sulawesi Utara dan dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Haji Jusuf Kalla dan dihadiri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna Laoly, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw, walikota/ bupati maupun wakil walikota/wakil bupati se- Sulawesi Utara, Pengurus KNPI dan GMKI se- Indonesia.

Forum Kerukunan Umat Beragama se- Indonesia, Para utusan Dewan Gereja Sedunia (Word Council of Churches) serta Forkopimda se- Sulawesi Utara. Menurut Lolowang, momentum pekan kerukunan nasional menjadi bagian penting terhadap komitmen pemerintah dalam menciptakan dan meningkatkan nilai-nilai persatuan bangsa dalam kebhinekaan, sehingga semangat nasionalis terus berkumandang sebagai wujud keutuhan Bangsa Indonesia. (Stevy)

iklan1