Tag: GMNI

Soekarno dan Ontologi Marhaenisme

Arjuna Putra Aldino (Foto Istimewa)

Oleh : Arjuna Putra Aldino

(Penulis dan Peneliti Mahasiswa Pascasarjana, Prodi Pengkajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia, Ketua Umum DPP GMNI)

Karl Marx dalam Capital jilid III berkisah tentang pengaruh kapitalisme kolonial yang dibawa Inggris di dalam perkembangan corak produksi masyarakat India. Marx menyebut perkembangan pergaulan hidup sosial-ekonomi India ini dengan istilah “Corak produksi Asiatik”.

Marx memang mengatakan bahwa penetrasi kapitalisme kolonial Inggris berhasil menghancurkan pemintalan dan pertenunan, yang merupakan suatu bagian integral dan berusia tua dari kesatuan produksi industri dan agrikultur masyarakat India. Namun Marx tak lengkap dalam menjelaskan perkembangan corak produksi asiatik ini, terutama perkembangan corak produksi di negara-negara Timur jauh yang lain.

Di setiap negara-negara Asia mempunyai corak produksi lama yang berbeda-beda, ditambah adanya perbedaan pula pada corak kapitalisme kolonial yang menjajahnya. Walau memang kapitalisme yang ada tetap berwatak akumulasi, dengan hukum umumnya M-C-M2.

Namun perjumpaan antara corak produksi lama dengan kapitalisme kolonial yang berbeda-beda di berbagai belahan dunia Timur menghasilkan formasi sosial yang berbeda-beda pula di setiap negara itu, membuat analisa Marx terkadang tak bisa diberlakukan secara linear dan singular pada kondisi masyarakat di berbagai negara-negara Asia. Hal ini juga memberikan perbedaan pula pada mental atau kesadaran masyarakat yang terbentuk olehnya.

Hubungan sosial yang terbangun bahkan memberikan warna tersendiri pada bentuk dan sifat kekuasaan negara Asia itu setelah memperoleh kemerdekaan (pasca kolonial). Inilah yang terkadang membuat berberapa analisa Marx di berbagai sisi dan konteksnya tak menemukan relevansinya, terutama di Asia Tenggara, dan khususnya Indonesia. Indonesia, yang mempunyai corak produksi lama tersendiri yang khas dan ditempa dengan gaya kapitalisme kolonial Belanda yang khas pula, membuat proses analisa tak cukup hanya menduplikasi pemikiran Marx.

Dan hal ini pula yang dilakukan oleh Soekarno dalam menghadapi realitas ekonomi-politik Indonesia. Bagi Soekarno, di alam material negeri jajahan seperti Indonesia, tesis Marx tentang kontradiksi borjuis-proletar tak bisa ia jadikan pedoman secara kasar. Sehingga ia perlu mengadakan re-thinking terhadap tesis Marx untuk menghadapi realitas yang menimpa bangsanya. Soekarno berhasil menemukan bentuk masyarakat yang tertindas hasil dari modus operandi kapitalisme kolonial Belanda dan variasi corak produksi lama Indonesia. Ia menamakan entitas masyarakat tertindas itu dengan istilah “Marhaen”.

Sebuah nama yang ia ambil dari nama seorang petani miskin yang ia temui di Priangan, Jawa Barat. Marhaen yang ditemui Soekarno memiliki sejumlah alat produksi, seperti tanah sepetak, cangkul, dan alat-alat pertanian kecil yang lain. Yang berbeda dari proletar dalam pemikiran Marx, yang hanya mempunyai tenaga kerja untuk diperjual-belikan. Dan Marhaen inilah yang nantinya menjadi penanda etis bagi Soekarno dalam perjuangan politiknya yang anti segala bentuk penindasan manusia di atas manusia lainnya.

Dalam beberapa karyanya, Soekarno cukup teliti dan mendalam serta didasarkan data-data pula ketika ia menganalisis corak kapitalisme kolonial Belanda. Dalam Mencapai Indonesia Merdeka, misalnya, ia mengungkapkan bahwa modus operasi kapitalisme kolonial Belanda dijalankan dengan cara-cara kekerasan, bahkan pembasmian miliunan tanaman cengkeh yang membahayakan keuntungannya.

Ia melahirkan aturan Contingenten dan Leverantient yang terang-terangan memadamkan perdagangan Indonesia, ungkap Sukarno. Ia menyebutnya dengan istilah “Imperialisme Tua” yang dilahirkan oleh kapitalisme tua. Corak imperialisme ditentukan oleh perkembangan mode produksi kapitalisme yang ada di negara imperialis tersebut.

Dan kita tahu bahwa di saat pertama kali Belanda datang, ia melancarkan operasi yang disebut dengan pelayaran Hongi, di mana Belanda di bawah VOC membumihanguskan semua bentuk-bentuk perdagangan pribumi, terutama tanaman cengkeh dan pala, yang dulu berada di tangan kerajaan. Ia juga menerapkan beban pajak yang disebut Contingenten, yakni beban pajak yang dibayar dengan hasil bumi. Dan adanya sistem Leverantient di mana para petani hanya boleh menjual hasil buminya hanya pada VOC, yang harga dan banyaknya ditentukan oleh VOC.

Corak kapitalisme kolonial inilah yang menghambat para elite pribumi atau kaum priyayi untuk bertransformasi menjadi “kelas borjuis pemilik tanah” seperti yang terjadi di Eropa Barat dan Amerika Serikat (borjuis pemilik perkebunan yang memperbudak kaum negro). Bahkan kapitalisme kolonial Belanda hanya bercokol di atas sistem produksi kaum tani yang ada, yang akumulasi modalnya dijalankan dengan topangan piranti-piranti kekuasaan politik tradisional elite-elite pribumi yang ada.

Elite-elite pribumi ini justru diintegrasikan ke dalam mesin birokrasi kolonial dan menutup kemungkinan dirinya untuk memanfaatkan otoritas tradisional mereka untuk akumulasi kapital dan bermetamorfosa menjadi “kelas borjuis”. Mereka lebih memilih menikmati kedudukan sosial-politik mereka yang dijamin oleh pemerintah kolonial Belanda dibanding untuk memanfaatkan hak-hak tradisional mereka untuk akumulasi modal. Hal ini juga dipengaruhi oleh warisan dari sistem kepemilikan tanah Jawa pra-kolonial.

Di mana kepemilikan tanah lebih dipahami sebagai penguasaan politik, wilayah dan tenaga kerja dibanding sebagai upaya peningkatan produksi dan akumulasi modal. Sistem kepemilikan tanah Jawa pra-kolonial lebih berbentuk apanase (biasanya disebut lungguh) menjadi institusi kepemilikan pribadi yang relatif lemah dan tak dibakukan sebagaimana yang terjadi pada kaum aristokrat feodal Eropa.

Sehingga menghambat mereka untuk masuk ke dalam kegiatan produksi pertanian komersial. Tanah bagi kaum priyayi lebih dipahami sebagai instumen untuk mempertahankan kekuasaan politik mereka, dibanding sebagai instrumen pengembangan kegiatan produksi. Ketiadaan kaum borjuis di Indonesia juga dikatakan Soekarno dalam risalahnya yang berjudul Swadeshi dan Massa-Aksi di Indonesia. Ia memberikan perbedaan yang tegas antara corak kapitalisme kolonial Belanda yang berwatak monopolitstik dengan gaya kapitalisme kolonial Inggris yang memunculkan “borjuis nasional” atau kelas menengah sebagaimana yang terjadi di tanah Hindustan.

Sehingga ia menolak tesis swadeshi ala Gandhi untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Bagi Soekarno, perbedaan corak kapitalisme kolonial yang terjadi di Indonesia dan India, juga memberikan perbedaan pula pada strategi politik yang ditempuh guna menumbangkan sistem kolonial tersebut. Selain itu, cultur-stetsel yang dijalankan oleh Belanda yang mewajibkan petani menyerahkan sebagian besar tanahnya (tidak seluruhnya) kepada pemerintah kolonial Belanda, membuat transformasi dari petani pedalaman menjadi proletar terhambat.

Ditambah dengan adanya dominasi perusahaan perkebunan swasta yang hanya mendorong terbentuknya proletariat secara terpisah dan hanya skala kecil belaka. Politik pintu terbuka pun tak banyak merubah formasi sosial di akar rumput. Bahkan menurut Soekarno (dalam Swadeshi dan Massa-Aksi di Indonesia), kebijakan pintu terbuka Belanda hanya merubah formasi kapital saja. Ia hanya upaya dekomposisi modal semata, dengan dibukanya jalan finance capital. Sehingga ia tak banyak memunculkan transformasi proletariat (pekerja bebas) secara massal.

Masyarakat kelas bawah yang ada di Indonesia tak sepenuhnya bertumpu pada perekonomian kapitalis. Inilah alasan mengapa entitas kaum tertindas di Indonesia yang ditemukan Soekarno yang miliunan jumlahnya ialah kaum Marhaen. Memiliki alat produksi seadanya dan hidup papa sengsara. Di titik ini Sukarno, berhasil membedah realita Indonesia yang bersifat khas, hasil dari kapitalisme kolonial Belanda dan corak produksi lama yang khas pula.

Sehingga ia pun berhasil menemukan elemen revolusioner yang berbeda dari elemen revolusioner yang dipikirkan Marx. Untuk itu, tak memadai benar jika kondisi masyarakat dunia ketiga yang memiliki kekhususan corak produksi yang bersifat khas dan pernah mengenyam praktik kapitalisme kolonial yang partikular pula direduksi pada satu logika kapitalisme transnasional yang singular. Pereduksian realitas pada satu logika kapitalisme yang linear akan memunculkan problematika yang serius, baik dari segi teoritis maupun praktik politik. Namun hanya mengikuti begitu saja apa yang diungkapkan Soekarno pun jauh lebih menuai problematika.

Pandangan kita terhadap realitas yang ada juga menentukan posisi yang kita ambil, jarak yang kita bentangkan, bahkan ia menentukan sifat dan bentuk tindakan politik yang kita tempuh. Zaman pun bergerak, kita harus mau menganalisa corak penindasan kapital masa kini beserta watak dan relasi antagonistik yang ada di dalam negeri. Mengutip apa diungkapkan Mao Tse Tung, bahwa sebab-sebab luar adalah syarat bagi perubahan, namun sebab-sebab dalam adalah dasar bagi perubahan. Dengan suhu yang cocok, telur berubah menjadi anak ayam, tetapi suhu tak mungkin mengubah batu menjadi anak ayam.

Siap Bergerak, Bawaslu Sulut Siap Lakukan Hal Ini

Herwyn Malonda (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Posisi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) selalu siap sedia dalam melaksanakan ajang Pilkada Serentak yang sesuai Perppu 2 Nomor 2020 dilaksanakan 9 Desember 2020. Hal tersebut seperti disampaikan Ketua Bawaslu Sulut, Drs. Herwyn Malonda, M.Si, Rabu (6/5/2020).

Herwyn menuturkan pihaknya sedang menunggu dan menyiapkan personil Badan Adhoc untuk diaktifkan kembali. Bahkan yang belum dilantik di 11 Kabupaten/Kota yang ada di Sulut akan segera dilakukan proses pelantikan. Langkah tersebut, tambah Marwyn bergantung pada gerak KPU Sulut. Jebolan aktivis GMNI itu menilai Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu akan bergerak cepat bila KPU telah memulai bertugas.

‘’Kita akan aktifkan personil di Badan Adhoc, kalau hitungannya sampai di tiap Desa berarti jumlahnya dikisaran 1.507 (seribu lima ratusan tujuh) Desa/Kelurahan. Walau begitu, prinsipnya Bawaslu itu mengawasi kerja KPU. Jika KPU Sulut memulai dengan agenda atau tahapan, maka kami wajib bergerak cepat menyesuaikan semua agenda-agenda tersebut,’’ ujar Malonda.

Selanjutnya, Herwyn mengaku secara normatif pengaktifan kembali Badan Adhoc juga akan memperhatikan aspek ferivikasi kembali. Bagaimana pun, lanjutnya, tak boleh disangkal kalau kemudian akan perubahan personil di internal Badan Adhoc terjadi. Hal itu dikatakannya sesuai pengalaman sebelumnya. Herwyn menanti keputusan lanjutan akan disesuaikannya dengan arahan dan petunjuk Bawaslu Republik Indonesia (RI).

‘’Nah untuk mengaktifkan kembali Badan Adhoc, kita butuh waktu untuk verifikasi lagi. Jangan sampai ada personil kita disaat masa non-aktif, mereka terlibat hal-hal yang melanggar etika sebagai penyelenggara Pemilu, atau ada yang bisa saja tidak bersedia lagi melanjutkan tugasnya. Saya berharap, semua ketentuan kita jalankan, lalu mereka Badan Adhoc ini, masih tetap mau bekerja jangan ada yang mundur. Kemudian, kami akan menunggu putusan akhirnya dari Bawaslu RI, kapan waktunya Badan Adhoc diaktifkan kembali,’’ kata Malonda

(*/Bung Amas)

Soal Berantas Corona, Bupati James: Minahasa Tenggara Sangat Serius

Bupati James Sumendap (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Gubernur, Olly Dondokambey, SE, telah mengeluarkan instruksi terkait pencegahan penyebaran Virus Corona, mulai ditindaklanjuti pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulut. Seperti yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), James Sumendap, SH.

Menurut Sumendap saat diwawancarai Suluttoday.com, Senin (23/3/2020), pihaknya tengah melakukan aktivitas mencegah meluasnya Virus Corona melalui program yang berbasis mobilitas dan penyediaan fasilitas. James menyebut Pemkab Mitra serius memerangi Virus Corona.

“Pemkab Mitra punya 2 mobil Ruma Sakit keliling, mereka setiap hari bekerja dan bergerak mengantisipasi penyebaran Virus Corona. Kami di Minahasa Tenggara sangat serius dalam soal ini,” kata James yang juga Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (PA-GMNI) Provinsi Sulawesi Utara ini.

Lanjut Bung James menambahkan bahwa pemerintah daerah respon menanggapi setiap pergerakan di tengah masyarakat. Itu dilakukan semata-mata untuk memastikan masyarakat tetap aman, dan jauh dari bahaya wabah Virus Corona. Bahkan dikatakan Bupati Mitra 2 periode ini, 70% masyarakat Mitra telah di rumahkan.

“Semua lalu lintas orang masuk keluar di catat. Kemudian, 70% sudah di rumahkan kerja dari rumah. Saya juga menginstruksi jajaran untuk bekerja berikan edukasi pada masyarakat. Jangan sampai masyarakat panik, kita hidup dengan pola hidup bersih, dan tentu terus berdoa agar terhindar dari wabah Virus Corona,” ujar Bung James.

(*/Bung Amas)

Siap Bertarung di Manado, Ini Amunisi James Sumendap

Bupati James Sumendap, SH (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dikenal sebagai sosok petarung di Sulawesi Utara (Sulut) dialah James Sumendap, SH. Menjelang Pilkada Manado 2020, figur yang tergolong fenomenal ini menyampaikan kesiapannya bertarung di Manado.

Sosok pemimpin yang tegas, blak-blakan namun selalu punya hitungan matang dalam politik ini tidak tangan kosong bertarung di Pilkada Manado. Jebolan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini menyebutkan dengan siapapun kompetitornya di Manado akan dihadapi dengan penuh kesiapan.

”Selaku politisi, saya sudah siap bertarung di Manado. Apalagi, bila nanti diperintahkan pimpinan partai agar maju di Pilkada Manado. Saya punya rumus dan strategi yang tepat untuk bertarung. Dan dengan siapapun akan saya lawan. Saya tidak pernah sedikitpun menghitung, atau takut dengan suber daya lawan politik,” ujar Bung JS sapaan akrab James yang juga Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Provinsi Sulawesi Utara ini.

Bupati yang suksesnya menjalankan sejumlah program sosial dan memberikan bantuan santunan duka dengan nominal fantastis itu mengatakan ada jurus andalan yang akan dilakukannya di Manado. Bagi James kepekaan politisi, kepandaian membaca kondisi kebutuhan pemilih menjadi sangat penting. Dirinya akan perang total membawa sejumlah program populis untuk warga Manado.

Program Bung James for Manado (FOTO Ist)

”Amunisi politik saya ialah program unggulan. Ya, tentu program yang pro rakyat. Saya mengakui masyarakat Manado itu begitu realistis dan rasional. Mereka tak bisa dihargai dengan uang. Politik transaksional, tidak berlaku di Manado. Itu sebabnya, saya akan perang habis-habisan dengan program di Pilkada Manado 2020 mendatang. Sekuat apapun rival politik saya, pasti saya hadapi dengan adu program. Program ini sudah saya buktikan di Kabupaten Minahasa Tenggara,” tutur Bung James tegas. (*/BungAmas)

SULUT BERGERAK, Tolak RUU KPK, RUU KUHP, Tolak Kenaikan BPJS

Seruan aksi damai (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.comRencana pelaksanaan Aksi damai akan dilaksanakan Aliansi Cipayung Kota Manado dengan menyampaikan sejumlah tuntutan. Diantaranya, kata Muhammad Anshar Tadete Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Manado adalah menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kenaikan biaya Badan Penyenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan beberapa tuntutan lainnya.

“Aliansi Cipayung plus Manado yang terdiri dari KAMMI, PMII, GMNI, HMI MPO, GMKI, KMHDI, IMM, PMKRI, PEMBESAN, Mahasiwa Unsrat, mahasiswa UTSU, Mahasiswa STIKES, Mahasiswa Politeknik, mahasiswa STIE akan turun dijalan Rabu 25 September 2019 ini. Menuntut terkait penolakan RUU KPK, RKUHP, tolak RUU Pertanahan, kenaikan BPJS, hentikan Karhutla, hentikan militerisme dan konflik di Papua, wujudkan reformasi agraria, tuntaskan dan adili pelanggaran HAM,” ujar Anshar yang juga aktivis KAMMI Manado ini.

Massa aksi akan mulai berkumpul pukul : 09:30 Wita. Dengan titik kumpul Lapangan Tikala. Rute aksi dan tujuan yakni di Gedung DPRD Sulawesi Utara (Sulut). (*/Redaksi)

iklan1