Tag: Goenawan Muhammad

Demokrasi dan Narsisme Kita

Jusuf Sunya (Foto Istimewa)

Penulis : Jusuf Sunya

Menjelang hari-hari pesta demokrasi (pemilihan kepala daerah) tanggal 9 Desember mendatang, dinamika politik lokal nampak disekitar kita. Nuansa riuhan diwarung kopi, pojok jalan atau sudut ruang kota serta ruang publik seakan menjadi arena debat. Tema besar isu-isu global, mulai dari pendemi virus corona hingga kekalahan Donald Trump dalam mempertahankan kursi Presiden USA versus Jhoseph Biden, yang rencana aksi pemulihan ekonomi negara ASEAN plus lima negara pasifik dalam RCEP (regional comprehenship economic partner – kemitraan ekonomi komprehensip regional), terkait perdangan bebas serta isu Laut China Selatan.

Dilevel nasional masih berdelik dengan masalah Habib Rizieq Shihab, hingga ancaman pencopotan kepala daerah pasca Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran corona virus, dengan sejuta berita ikutan lainnya seperti soal pemanggilan Anies Baswedan serta mutasi rotasi di tubuh kepolisian. Ditingkat lokal justru lebih menarik, kelompok muda terjebak tema “bakumalawang”, dimulai soal politik (furikisasi) dan demokratisasi (demohasi), yang bahkan jika kita mengintip diranah virtual, khusus pada griup-grup media sosial mulai umbaran fitnah dan maraknya ujaran kebencian (hate speech).

Ini seperti representasi komunal masyarakat kita yang lebih doyan mendiskusikan sesuatu yang banyak menghabiskan energi bakumalawang dengan kepiawaian jari pada gawai, ketimbang membangun derajat rasionalitas dan edukasi politik yang sehat dan santun. Tidaklah berlebihan jika pemaknaan simbolik politik dewasa ini oleh sebagian kalangan dimaknai sempit dan provokatif. Demokrasi dan politik, dua kata yang seharusnya liner, sejalan dan seirama. Teori klasik Aristoteles menyatakan politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Politika adalah media menuju kuasa secara konstitusi maupun non-konstitusional. Makanya, politik itu diibaratkan seperti belati. Tajam dan menusuk jika dilakukan orang tidak memahami posisinya. Tetpai bagi yang memahami, poilitik adalah jalan pengabdian. Seperti halnya demokrasi, diksi yang digunakan lebih pada tataran utopis, diadopsi sebagai sistem sosial dan politik pemerintahan pada kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak publik.

Demorasi seharusnya menjadi sarana menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Banyak pandangan menyatakan demokrasi kita saat ini belum baik. Demokrasi mengalami deviasi. Selalu bersebrangan dengan etika politik. Kita mengharapkan kebebasan sipil (civil liberty) yang lebih, seperti dalam jargon-jargon retorika semata. Istilah Rocky Gerung, kita surplus demokrasi, tetapi juga mengalami defisit etika. Kondisi inilah yang oleh Guillermo O’Donell – sebagai the absence of anything more – tidak ada apa-apanya lagi. Demokrasi tak bermakna, hanya mengikuti perkembangan sejarah.

Demagogi Elit Beberapa waktu lalu saya dikirimi beberapa buku oleh Bang Syaiful Bahri Ruray. Dari sekian buku tersebut, ada 4 buku menarik yang cocok dengan kondisi saat ini. Buku pertama How Democracies Die (bagaimana demokrasi mati, karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblait, yang ramai diperbincangkan saat Anies Baswedan memposting dijagad media sosial. Buku kedua Politik Lokal di Indonesia (editor Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, Buku setebal 700 halaman dengan kata pengantar Anies Baswedan. Buku ketiga, Demokrasi dan Kekecewaan, yang merupakan orasi ilmiah Goenawan Muhamad (GM) yang kemudian ditanggapi bersama oleh R. William Liddle, Rocky Gerung, dkk.

Buku ini mengulas mengenai demokrasi dan disilusi (kekecewaan) – bagaimana mendudukan demokrasi versus politik dalam menjaga keseimbangan sebagai alat perjuangan atau sebagai tujuan mencapai kekuasaan. Dan ke-empat, Democracy For Sale, Election, Clientelism and The State in Indonesia (2019), karya Edward Aspinall dan Ward Berenschot. Ada korelasi penting ke-empat buku tersebut dengan konstelasi politik nasional dan lokal saat ini.

Menariknya bahwa kondisi kita seperti terjebak pada pertarungan semu – bukan pada tataran pertarungan visi dan program para calon kepala daerah, tetapi mainstreamnya pada gesekan akar rumput yang berimbas pada potensi konflik dilevel masyarakat. Dalam pergolakan politik daerah – selalu saja ada distribusi dan desentralisasi kepentingan pusat yang dimainkan oleh elit serta partai politik dengan kecenderungan berperan sebagai oligargi dalam menuju mencapai kuasa.

Gejala yang mengkhawatirkan adanya demogogi politik. Sebagai aktor politik, mereka menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan dan kepentingan. Demagog adalah tokoh atau elit yang suka mempengaruhi masyarakat untuk mencapai tujuan kuasa dengan cara menghasut, mengumbar serta membuat citra baik dengan bahasa – bahasanya hebat dan menyentuh, kadang bombastis namun hakikatnya mereka sedang berbohong. Mereka juga menjadi sangat narsis padahal sebetulnya mereka melakukan kamuflase. Profesor Mahfud MD menyatakan bahwa demagog adalah agitator – penipu ulung yang seakan-akan memperjuangkan rakyat padahal semua itu dilakukan demi kepentingan dirinya.

Demagog biasa menipu, dengan janji-janji manis untuk mengeruk keuntungan, (baca Dominasi Politik Kaum Demagog). Narsisme Politik Saat ini, dunia politik tidak bisa dipisahkan dengan narsisme. Lintasan globalisasi serta kemajuan teknologi semakin mempermudah elit politik melakukan kamusflase dengan pencitraan. Masyarakat kita mudah diperdaya dengan mantra narsistik, dimana pencitraan diri lebih utama dari pada realitas yang sebenarnya.

Secara faktual ada kandidat yang bermasalah, tetapi dipoles oleh media sehingga merubah citra dirinya. Kesenangan pada citra dirinya yang menggiring kearah narsisme politik. Oleh Christopher Lach dalam The Culture of Narcissism, bahwa narsisme ini sangat berbahaya karena masyarakat diperdaya dengan rasionalitas semu dan kepalsuan, seperti polesan wajah, ketenaran semu, dan tampilan sesaat, yang menyebabkan esensi demokrasi yang sebenarya subtansial berupa kesejahteraan, serta keadilan sulit dijangkau. Tidak berlebihan di sudut kota terpajang foto, baliho serta jargon narsisme.

Kesetiaan publik kadang terjerembab dalam kubangan kepalsuan, dimana terjadi distorsi yang nyata. Dalam konteks political marketing, bisa dipahami sebagai upaya menjual diri kepada khalayak kolektif (konstituen). Kebanyakan elit dan politisi kita memilih konstruksi ini menjadi pilihan. Kita berharap bahwa dalam setiap momen politik apalagi penjelang pemilihan kepala daerah ini, harus lebih mengutamakan keterbukaan dan kejujuran. Jangan sampai polesan narsistik tersebut dijadikan bualan retorika semata. Publik tentu tidak mengharapkan pemimpin yang doyan menjual kepalsuan diri.

Masyarakat merindukan pemimpin yang jujur, yang tidak bersembunyi dibalik jargon-jargon kepalsuan. Seorang pemimpin ketika berbicara tata kelola pemerintahan yang bersih harus mulai dari diri sendiri – sehingga citra diri benar-benar nyata bukan sekedar retorika, kebohongan dan polesan narsistik belaka. Kita tidak mengharapkan pemimpin yang merasa paling benar dan paling bersih, tetapi sesungguhnya dia sangat bermasalah. Semoga harapan masyarakat atas pemimpin yang baik daerah ini benar-benar terwujud. Wallahu A’lam bisawab.

 

*Penulis merupakan Pengurus KAHMI Wilayah Maluku Utara

iklan1