Tag: golkar

Golkar Sulut Ingatkan Golkar Tomohon Segera Buka Pendaftaran

Pintu Sekretariat DPD Partai Golkar Tomohon yang masih terkunci (FOTO Ist)

TOMOHON, Suluttoday.com – Sesuai dengan informasi dari beberapa kader dan pengurus partai, dimana tidak ada aktivitas pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota di Sekretariat Partai Golkar Kota Tomohon.

Padahal melalui surat edaran dari DPD I bernomor : B-258/DPD-PG/SULUT/2019 yang ditandatangani oleh Ketua Christiany Eugenia Paruntu dan Sekretaris Tonny Lasut menerangkan bahwa Partai Golkar Kabupaten/Kota harus membuka pendaftaran calon dari tgl 11 November – 16 November 2019.

Jadi berdasarkan surat DPP Golkar bernomor : SE-28/GOLKAR/VI/2019 maka diadakanlah rapat pleno DPD I yang diperluas, dimana rapat tersebut dihadiri oleh pengurus pleno DPD PG Sulut serta Ketua dan Sekretaris Partai Golkar Kabupaten/Kota.

Hasil keputusan rapat tersebut salah satunya mengenai mekanisme rekrutmen Calon Gubernur/Wakil Gubernur, sedangkan di DPD PG Kabupaten/Kota membuka pendaftaran untuk Calon Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota.

Dan itu terbuka bagi siapa saja yang ingin mendaftar di Partai Golkar. Artinya, orang diluar partai Golkar pun bisa mendaftar, apalagi kader atau pengurus partai. Karna kita ketahui bersama bahwa Partai Golkar partai yang besar dan terbuka bagi siapa saja.

”Jikalau memang Pimpinan Partai Golkar Kabupaten/Kota dalam hal ini Golkar Tomohon tidak menjalankan Hasil Rapat Pleno diperluas, itu berarti mereka tidak menjalankan hasil keputusan partai yang mereka hadiri dan itu melanggar aturan. Dan pasti sebagai pengurus satu tingkat di atas kita akan mengambil langkah-langkah konkrit untuk menyelamatkan Partai,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sulut Arther Wuwung. (*/Redaksi)

KPU Sulut Umumkan 11 Parpol Lolos Verifikasi Faktual, Satu Diberi Kesempatan

Sekretaris DPD Partai Hanura Sulawesi Utara terpantau saat mengambil hasil verifikasi faktual (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (31/1/2018) resmi melakukan pengumuman hasil verifikasi faktual terhadap 12 partai politik yang akan mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Menurut Ardiles Mewoh, Divisi Hukum KPU Sulut, menyampaikan bahwa hasil pengumuman verifikasi belum semua yang dinyatakan lolos sebab ada parpol yang belum memenuhi syarat.

“Untuk sementara memang baru 11 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi dan memenuhi syarat. Yang satunya masih kita kasih kesempatan untuk perbaikan karena belum memenuhi syarat,”  ujar Mewoh yang juga Dosen FISIP Unsrat Manado ini saat diwawancarai wartawan, Rabu (31/1/2018).

Lanjut dikatakannya, hasil verifikasi faktual tersebut masuk dalam agenda tahapan Pilkada yang di mulai sejak tanggal 28-31 Januari 2018.

“Begitu bahwa tahapannya itu sejak Minggu – Selasa untuk tahapan verifikasi faktual,  sedangkan untuk hari ini adalah tahapan pengumuman hasil verifikasi dimana tahapannya mencakup 3  verifikasi yakni,  domisili kantor,  keterkaitan perempuan,  dan kepengurusan ketua, sekretaris dan bendahara partai,” ucap Mewoh.

Kemudian, untuk diketahui dalam pengumuman yang dilaksanakan di kantor KPU Sulut itu, yang dinyatakan memenuhi syarat adalah PAN,  Nasdem,  PKS, Demokrat, PPP, Hanura, PDIP, GOLKAR, PKB, Nasdem dan PKPI, untuk Gerindra masih diberikan kesempatan perbaikan. (*/Amas)

Politik Pasca 411 dan 212, SBY Seperti Sendiri Dikeroyok

Demo 212 belum lama ini (Foto Ist)

Demo 212 belum lama ini (Foto Ist)

Oleh: Erizal

Peta politik berubah cepat. Pasca demo 411, Presiden Jokowi dibuat kalang kabut. Organ-organ negara, dibuat siaga satu dan harus dipastikan. Seperti ada musuh yang hendak menyerang. Siapa itu? Itulah yang tidak terjawab. Demo 411 berlanjut ke 212, dan nyatanya, jauh lebih besar.

Hubungan Jokowi dan Prabowo, semakin mesra. Sebelum dan sesudah demo 411, terjalin komunikasi dan kesepakatan, untuk saling menjaga. Sinyal koalisikah? Bukan mustahil! Tak ada yang abadi dalam politik, kecuali kepentingan. Kubu-kubuan pasca pilpres, benar-benar berakhir.

Hitung-hitungan kursi DPR, belum cukup. Hitung-hitungan massa juga diperlukan. Siapa yang punya massa, juga perlu diidentifikasi. Bila massa, bertemu dengan tokoh yang kharismatik dan kuat, itu bahaya. Apapun bisa terjadi. Sudah betul, Jokowi merapat ke Prabowo dan Prabowo buka peluang. Apapun, Prabowo masih menjadi antitesis Jokowi. Belum ada yang menggantikan.

Apalagi Prabowo masih satu mata uang dengan PKS. PKS, tercatat punya jaringan massa yang besar dan solid. Belum ada yang menandingi. PKS juga masih terikat dengan Prabowo. Tak salah, PKS yang paling pertama dihubungi setelah bertemu Jokowi. Dan PKS, manut-manut saja.

Pasca pergantian rezim, PKS sebetulnya sudah mau mengubah haluan. Tapi, seperti malu-malu kucing. Istilah oposisi loyal adalah sinyal. Termasuk, pemecatan Fahri Hamzah. PKS ingin lebih soft. Mantan pejabat dari PKS, juga ingin tenang. Tidak mau diuber-uber, karena ulah Fahri. Fahri melawan. Ini juga memusingkan. Memenangkannya paling efektif pakai kekuasaan, belajar dari konflik Golkar dan PPP. Malah, PPP makin rumit kini, sudah diaduk-aduk kayak buat tempe.

Tapi, sayang, Jokowi tak menangkap sinyal itu. Semua dapat jatah, kecuali PKS-Gerindra. Seolah-olah memang sengaja ditempatkan di luar. Keduanya paling getol dan fundamental waktu pilpres. Mengakomodir semuanya juga mustahil. Demo 411 dan 212 seperti mengubah segalanya.

Demo 411 dan 212, benar-benar di luar perkiraan. Puluhan ribu, ternyata mencapai jutaan. Orang-orang kayak hendak tawaf dan wukuf di Istana dan Monas. Belum termasuk yang demo di daerah-daerah dan berhalangan hadir. Kebayang bila bergabung? Prabowo termasuk PKS, secara resmi tak turun demo 411. Kebayang jika mengatakan ikut demo? Sendi-sendi pemerintahan bisa ngilu-ngilu dan goyang. Demo 411 dan 212 ditunggangi, bukan isapan jempol. Ini PR tak selesai.

Koalisi Prabowo, Jokowi, dan PKS, sangat menjanjikan. Apakah hanya tentatif, atau akan permanen? Tentu, harus dibuktikan, dengan masuk ke kabinet. Artinya, harus ada reshuffle. Tapi, dalam waktu dekat, rasanya belum. Masih terlalu telanjang, dan bisa memunculkan masalah baru.

Selain itu, bisa menjadi sekoci baru buat Jokowi, di pilkada DKI Jakarta, jika Ahok benar-benar karam. Mustahil, Jokowi memihak Agus-Sylvi. Dugaan Anies-Sandi sebagai calon titipan Istana sejak awal, makin terang. Itu ancaman serius buat Agus-Sylvi. Perang bubat, tak terhindari.

Sejak awal, tembakannya ke SBY. Tak hanya demo 411, tapi apapun, seolah-olah, terkait khusus dengan SBY. Kematian Munir, SBY juga. Listrik mangkrak, SBY juga. Malah, bebasnya Antasari, SBY juga. Malangnya SBY, semuanya mengarah ke dia. Dia seperti sendiri, dikeroyok, dari berbagai arah. Tak salah SBY emosional dan seperti curhat. Awalnya memang, pilkada DKI.

Kemunculan Agus Harimurti Yudhoyono, diluar perkiraan. SBY, seperti bangkit kembali. Sambutannya luar biasa. Dielu-elukan kaum muda sebagai pemilih terbesar. Tak hanya PDIP dan Jokowi, termasuk Prabowo pun, mungkin kecolongan. Ternyata, SBY tak sekadar mencari lawan buat gubernur DKI, tapi sekaligus mencari lawan buat pilpres. Puzzle politik mesti disusun ulang.

Mestinya tak harus berkaitan dengan pilkada DKI. Tapi, karena terkait dengan Ahok, dan Ahok salah seorang calon gubernur di pilkada DKI, dan demo 411 dan 212 itu merupakan reaksi dari ulah Ahok, sehingga semua kait-mengkait. Ahok telah menyentuh, hal paling sensitif dalam bernegara. Kata Ratna Sarumpaet saat 411, Ahok ini ketelingsut karena kesombongannya sendiri.

Bagaimana PAN, PPP, dan PKB sebagai mitra koalisi Demokrat di pilkada DKI? Apakah juga akan ikut membayar utang? Artinya, dikeluarkan dari barisan parpol pendukung pemerintah. Masih terlalu panjang. Tapi, bagaimanapun, ketiga parpol ini, juga pernah bermitra dengan SBY. Malah, dua periode. Artinya, politik pasca 411 dan 212, makin seru. Ketua DPR RI saja berganti.

Sementara PDIP, Golkar, Hanura, dan NasDem, bersepakat tak akan mencabut dukungan terhadap Ahok, apapun yang akan terjadi. Ahok tidak bakal dibiarkan sendirian. Artinya, tuahnya belum habis. Mungkin dia masih memegang, beberapa kunci. Jika tidak, sudah lama dikarungkan. Tapi, tetap saja, politik tidak linier. Mustahil, partai mau menumpang biduk yang mau tenggelam.

Kayaknya parpol-parpol belum khawatir kehilangan basis massa pasca demo 411 dan 212. Malah Gerindra dan PKS pun kayak berani bermanuver buat memberi sinyal-sinyal masuk dalam koalisi pemerintahan. Jadi siapa yang paling menuai laba secara politik, pasca demo 411 dan 212, bisa dilihat ke depan? Bisa saja umat yang bersuara, politisi yang meraup untung besar. Ter-la-lu. (***)

Salah Langkah, Selain Dikepung Ahok Diprediksi Bakal ”Tamat”

Gubernur Ahok (Foto Ist)

Gubernur Ahok (Foto Ist)

JAKARTA – Patut diperhitungkan Ahok, dimana kali ini tujuh partai politik memutuskan untuk membentuk koalisi kekeluargaan mencari sosok yang tepat melawan bakal calon incumbent Basuki T Purnama (Ahok) di Pilgub DKI 2017. Mereka adalah PDIP, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS dan PPP.

Pelaksana tugas ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Bambang Dwi Hartono memiliki pandangan, Ahok sebagai bakal calon incumbent belum tentu bisa maju Pilgub DKI. Menurut dia, bisa saja partai pendukung Ahok seperti Golkar, NasDem dan Hanura berubah pikiran.

“Maju enggak? Sudah ada kepastian belum? Ini nanti tergantung sama tiga partai politik yang sudah dukung,” ujar Bambang usai menghadiri deklarasi koalisi di Pilgub DKI 2017, Jakarta, Senin (8/8/2016) yang dilansir dari Merdeka.com.

Bambang mengatakan, bisa saja tiga partai pendukung Ahok merubah haluan ikut koalisi kebersamaan. Dengan demikian kursi minimal ikut Pilgub DKI buat Ahok tidak memenuhi syarat di KPUD DKI. Sementara pendaftaran melalui jalur independen sudah ditutup.

“Kalau satu partai ikut kami, bagaimana? Untuk DKI Jakarta ini kan butuh 22 kursi,” ucapnya. (*/Ikhy)

Konflik Parpol di Era Jokowi, SBY Angkat Bicara

SBY (Foto Ist)

SBY (Foto Ist)

JAKARTA – Susilo Bambang Yudhoyono (SBy), Ketua Umum Partai Demokrat akhirnya ikut angkat bicara soal konflik internal Partai Golongan Karya (PG) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Presiden RI ke-6 itu menyebut pemerintah terlalu ikut campur sehingga membuat permasalahan berlarut-larut.

“Andai kata seperti pemerintahan saya dulu, 10 tahun saya pastikan bahwa pemerintahan yang saya pimpin, memastikan menteri-menteri tidak boleh take side di kubu manapun,” kata SBY dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com dari DPP Demokrat, Sabtu (12/3/2016).

SBY melihat masalah saat ini ada pada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, yang kerap mengambil keputusan tidak sesuai dengan azas hukum yang ada.

Padahal, kata dia, masalah dualisme kepengurusan ini harusnya bisa diselesaikan dengan cukup simpel, yakni mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

Jika ada sengketa di parpol, maka Menkumham cukup merujuk pada Undang-undang tentang Partai Politik. Sementara, jika sengketa itu berlanjut ke ranah hukum, Menkumham cukup mengambil sikap berdasarkan putusan hukum yang sudah dikeluarkan pengadilan.

“Tapi saya melihat karena pemerintah involve, melibatkan diri, bukan sekadar mengesahkan apa yang telah dilakukan oleh parpol tapi ikut dalam proses, sebutlah sah atau tidak sah, benar atau tidak benar. Ada unsur keberpihakan. Ini yang menjadi masalah,” ujarnya.

SBY mengingatkan bahwa kekuasaan ada batasnya. Ada aturan yang jelas, kapan pihak penguasa harus berhenti dan tidak boleh mencampuri ranah atau wilayah pihak lain.

SBY mengaku ikut bicara mengenai konflik Golkar dan PPP ini karena tidak mau permasalahan berlarut-larut. Sebagai mantan presiden dan ketua umum parpol, SBY merasa bertanggung jawab untuk mendorong pemerintahan Jokowi segera menyelesaikan masalah yang ada.

“Kalau saya egois saya memimpin Partai Demokrat, PD di 2014 menurun drastis, saya bisa senang-senang saja kalau ada partai yang sulit konsolidasi. Tapi sebagai orang yang mencintai demokrasi dan pernah memimpin, sebenarnya itu tidak patut terjadi. Negara harus bertanggung jawab,” ujar Jenderal Purnawirawan TNI ini.

“Saya punya keyakinan pemimpin kita, presiden Jokowi juga mestinya menghendaki demokrasinya hidup, kedaulatan partai dihormati. Kalau ada sengketa bisa diselesaikan dengan baik, pemerintah jadi fasilitator,” papar SBY menutup. (ST/Kompas.com)

iklan1