Tag: gp ansor

Terkait Kekerasan Polisi di Manado, PP GMKI dan PP GP Ansor Konsolidasi di Jakarta

Ketua Umum GMKI saat menyerahkan laporan pelanggaran HAM di Manado kepada Komnas HAM RI (Foto Ist)

Ketua Umum GMKI saat menyerahkan laporan pelanggaran HAM di Manado kepada Komnas HAM RI (Foto Ist)

JAKARTA – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) dan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menggelar pertemuan, Sabtu, 4 Juni 2016 di Bekasi untuk membahas persoalan yang melibatkan kedua organisasi tersebut dengan kepolisian di Manado.

Pertemuan dihadiri Franciscus Enoch, Ketua Bidang Organisasi, Vernando Siahaan, Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan dan Grace Silaban, Sekretaris Fungsi Penguatan Kapasitas Perempuan mewakili PP GMKI. Sementara itu, GP Ansor diwakili oleh Wakil Ketua Umum, Benny Rhamdani. Pertemuan yang berlangsung beberapa jam tersebut menyepakati beberapa hal.

Diantaranya, mengutuk kekerasan oleh aparat kepolisian dalam menangani aksi damai yang digelar oleh GMKI dan GP Ansor di Manado. Sebagaimana diketahui, aksi damai yang digelar oleh GMKI Manado pada tanggal 1 Juni berakhir dengan pembubaran paksa oleh kepolisian.

Akibatnya, sebanyak 7 kader GMKI Manado luka-luka serius dan harus dirawat di rumah sakit. Sehari berselang, GP Ansor yang melakukan aksi damai juga dibubarkan secara paksa. Akibat pembubaran paksa, Ketua GP Ansor Manado babak belur karena dipukuli polisi. Penanganan dengan pendekatan kekerasan oleh kepolisianyang mengakibatkan jatuhnya korban dari massa aksi tidak boleh dibiarkan.

”Kekerasan yang dipertontonkan kepolisian adalah bentuk premanisme dan brutalisme yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM),” tegas Wakil Ketua Umum GP Ansor, Benny Rhamdani.

Benny mengatakan, Kapolres Manado tidak paham sosiokultur dalam menghadapi masyarakat setempat. Tindakan kapolres, menurutnya, justru bertentangan dengan kebijakan Polda Sulawesi Utara yang selama ini lebih memakai pendekatan humanis saat menghadapi aksi massa. Oleh karena itu, pertemuan kedua organisasi menyepakati untuk mendesak pencopotan Kapolres Manado, AKBP Suprayitno dari jabatannya.

GMKI dan Ansor juga meminta Kabag Ops Polres Manado dicopot karena kapasitasya sebagai penanggung jawab di lapangan. Tidak hanya itu, kasus brutalitas polisi ini harus selesai secara hukum dan pelaku kekerasan diberi sanksi tegas.

”Kami akan mengawal proses ini hingga tuntas dan pelaku kekerasan diberi ganjaran yang setimpal,” tambah Ketua Umum PP GMKI, Ayub Manuel Pongrekun saat dikonfirmasi secara terpisah.

Dalam waktu dekat, PP GMKI dan PP GP Ansor akan menemui Kapolri, Jendral Badrodin Haiti untuk meminta beliau mengawal kasus kekerasan oleh kepolisian di Manado kepada kedua organisasi tersebut. Kedua organisasi bakal menyerahkan laporan resmi yang melampirkan bukti berupa foto dan video beserta kronologis kedua kejadian. Sebelum bertemu dengan Kapolri, Selasa, 7 Juni 2016, PP GMKI dan PP GP Ansor akan menggelar konferensi pers bertempat di Sekretariat PP GP Ansor, Jakarta Pusat. (*/Amas)

Senator Rhamdani Pertanyakan Pernyataan Moratorium DOB ke Mendagri

Mendagri dan Benny Rhamdani (Foto Ist)

Tjahjo Kumolo dan Benny Rhamdani (Foto Ist)

JAKARTA – Patut terus diberikan dukungan terhadap kinerja DPD RI untuk mewujudkan Daerah Otonomi Baru (DOB), khususnya Komite 1 DPD RI semangat mereka terus berkobar. Granat moratorium DOB yang dilempar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, berubah jadi bumerang. Kebijakan ini terus digoyang Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Senator Bumi Nyiur Melambai, Benny Rhamdani membuktikan janjinya. Dalam Rapat Kerja Komite I DPD dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Brani menunjukkan taringnya di hadapan Tjahjo. Ia pun tegas meminta penjelasan terkait pernyataan moratorium itu.

“Saya ingin tanyakan soal pernyataan Pak Menteri berkaitan dengan Moratorium DOB, kalau tidak salah dua minggu lalu. Ini cukup mengganggu, dan ini juga yang hampir mendorong kemarahan saya sebagai orang wakil daerah,” ucap Rhamdani di ruang rapat Komite I DPD RI, Rabu (2/3/2016) kemarin.

Pertanyaan ini sempat disinggung dalam rapat tripartit Komite I DPD dan Komisi 2 DPR bersama Kemendagri, pekan lalu. Tapi Kemendagri hanya diwakili oleh Dirjen otda pada saat itu. Brani merasa tidak puas. Karena tamparan itu ingin dilayangkan langsung ke wajah Mendagri.

“Saya sampaikan, mohon maaf pernyataan menteri dalam negeri soal moratorium, saya ibaratkan Menteri melemparkan granat ke daerah. Meski granat ini low explosive, bukan high explosive, tapi pernyataan Mendagri dalam tafsir publik, tafsir awam, tafsir kan beda, Moratorium itu adalah penghentian dalam kaitan pembahasan DOB atau pemekaran,” ujar Brani kepada Legislatif.co (GoNews Group), Kamis (03/03/2016).

Pernyataan ini diakui sempat menghasilkan kegaduhan di daerah. Langkah offside Mendagri ini sempat menyebabkan gejolak politik di tingkat lokal. Granat low explosive yang dilempar ini diyakini, satu saat akan menjadi bom.

“Jika tafsir publik ini dibenarkan secara sepihak oleh masyarakat awam, maka ini akan jadi bom yang berkekuatan high explosive. Dan itu akan dilemparkan kembali ke Jakarta. Walaupun saya tidak menginginkan itu terjadi. Tapi saya sangat meyakini itu,” tegas Wakil Ketua Umum GP Ansor itu.

Kesimpulan raker pun diharuskan menyatakan, Komite I dan Kemendagri sepakat melanjutkan pembahasan DOB. Mendagri pun “kibarkan bendera putih”.

“Saya rasa pasti didukung oleh seluruh anggota Komite satu. Jadi tidak ada pemberhentian,” katanya disambut tepuk tangan dari seluruh anggota Komite I yang hadir saat rapat kemarin.

Salah satu poin kesimpulan Raker adalah, Komite I DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri menyepakati untuk tetap melakukan pembahasan daerah persiapan (Daerah Otonomi Baru) dengan terlebih dahulu melakukan pembahasan terhadap RPP Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) dalam Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri atau Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. (ST/Legislatif.co)

Rhamdani Paparkan Kiprah Ansor dan Sebut SHS Tokoh Rekonsiliasi

S

Suasana pembukaan Muswil GP Ansor Sulut di MCC (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Dengan mengusung tema ‘Mengawal Pluralisme, Melawan Radikalisme dan Menumbuhkan Nasionalisme’, Musyawarah Wilayah (Muswil) XI Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulawesi Utara (Sulut) yang dilaksanakan di Manado Convention Center (MCC), Rabu (23/12/2015) kemarin begitu ‘menggelegar’ dan menghadirkan ribuan kader Ansor serta Banser Sulut.

Selaku Ketua GP Ansor Sulut, Benny Rhamdani tak hanya menyentil terkait tema Muswil, namun lebihnya juga pria yang akrab disapa Brani ini menyampaikan rasa kagumnya kepada sosok Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS), mantan Gubernur Sulut yang pada kesempatan itu hadir bersama para pejabat daerah lainnya. Brani memaparkan bahwa GP Ansor sejauh itu terus mengambil bagian dalam proses menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa.

”Selama kurang lebih 10 tahun atau 2 periode saya memimpin GP Ansor Sulut, termasuk kami tidak diam dengan segala dinamika yang ada di daerah ini. GP Ansor merupakan Ormas yang sangat dialektis, sangat dinamik dan bahkan romantik. Itu yang menjadi catatan penting kami. Dalam kesempatan ini hadir banyak tokoh hebat, termasuk diantaranya Pak Dr SH Sarundajang yang merupakan pemimpin berhasil di daerah ini,” ujar Brani dalam sambutannya.

Lanjut ditambahkan Brani memuji bahwa kontribusi seorang Sarundajang terhadap generasi dan politisi yang telah terorbitkan di Sulawesi Utara tidaklah sendikit. Diakuinya, selama 10 tahun itu juga terjalin persahabatan pertemanan bahkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulut yang saat itu di pimpin seseorang yang berasal dari Kawangkoan, seorang guru kerukunan, bapak kedisiplinan dan tokoh kemajukan yaitu Dr Sarundajang.

”Banyak nasehat, pendidikan, pengetahuan yang di ajarkan pada kami. Pak SBY pernah turun untuk menanganinya, Pak Jusuf Kalla juga pernah ditugaskan negara untuk menanganinya. Tapi mereka berdua kembali ke Jakarta dengan tangan kosong dan kegagalan, hanya seorang SH Sarundajang yang mampu mewujudkan rekonsiliasi seperti ini,” ujar Brani. (Amas)

GP Ansor dan Banser Siap Amankan Perayaan Natal di Sulut

GP Ansor Sulut saat melakukan Konfrensi Pers (Foto Suluttoday.com)

GP Ansor Sulut saat melakukan Konfrensi Pers (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Bertempat di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tikala, Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Banser menggelar jumpa pers terkait pengamanan perayaan hari besar Umat Nasrani di Sulawesi Utara (Sulut).

Ketua Wilayah GP Ansor – Banser Sulut Benny Rhamdani dalam keterangan persnya pada, Jumat (18/12/2015), Rhamdani menyampaikan jumlah personil yang akan diturunkan sedikitnya 8 ribu orang untuk semua titik tempat ibadah, perkantoran dan fasilitas umum.

“Khusus untuk kota Manado, akan diturunkan 2 ribu personil, ini bertujuan memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi sahabat kami umat Nasrani dalam menjalankan ibadah Natal,” kata Benny Rhamdani yang juga merupakan wakil ketua umum DPP GP Ansor.

Lebih lanjut, Rhamdani mengatakan bagi personil yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan nanti adalah personil yang telah dilatih dan memiliki kemampuan khusus, selain itu nantinya para personil ini membawa surat penugasan dari Korwil Ansor-Banser ke tempat yang akan dilakukan pengamanan.

Untuk pengamanan tersebut akan dilakukan dari 23 desember sampai dengan menjelang malam tahun baru 2016.(Jimmy Lumingkewas)

GP Ansor Sulut Dimata Seorang Aktivis Nasrani

Jim Robert Tindi (Foto Suluttoday.com)

Jim Robert Tindi (Foto Suluttoday.com)

GERAKAN Pemuda (GP) Ansor sebagai OKP yang selama ini aktif dalam kegiatan pemberdayaan Kepemudaan serta garda terdepan pada pembelaan hak-hak rakyat Tertindas di sulawesi Utara, kembali menggelar hajatan 5 Tahun sekali yaitu Konfrensi Wilayah, sebuah ajang suksesi kepemimpinan dalam menentukan arah Gerak ANSOR 5 Tahun kedepan.

Benny Rhamdani sebagai Ketua Wilayah harus meletakkan Jabatannya untuk sebuah alasan re-generasi. Merefleksi 10 Tahun Kepemimpinan Mantan Anggota DPRD SULUT 3 Periode dan kini Anggota DPD RI, saya melihat Ansor bergerak efektif menjadi pelopor keadilan, penyejuk Demokrasi di daerah. ANSOR menjadi pilar dari proses demokrasi di daerah bahkan kadang menjadi ‘guru’ buat OKP lainnya.

10 Tahun Brani berhasil membawa ANSOR dengan standar yang sangat tinggi. Jujur sampai saat ini saya ragu kalau kemudian dia Berniat mundur dalam suksesi ini, saya sebagai sahabat secara objektif meminta para grass-root GP Ansor agar tetap mempertahan 5 tahun lagi kepemimpinan Brani, alasan saya saat ini situasi Bangsa lagi kritis, ditengah-tengah krisis kepercayaan Rakyat terhadap Kepemimpinan Nasional, sampai saat ini saya belum melihat siapa kader ANSOR Sulut yang berani memikul tanggung jawab ini, Rhamdani sdh menjadikan ANSOR Sulut bukan hanya milik umat muslim, tapi telah menjadi bagian dari perjuangan Rakyat, petani… Buruh… Nelayan dengan tanpa memandang suku..agama maupun RAS. Konferwil akan dilaksanakan 23 Desember 2015 mendatang…..akankah catatan saya ini dapat dibaca para sahabat muda Ansor……

Walahualam…. Salam JRT.

Catatan Jim R Tindi Jelang Konferwil GP Ansor Sulawesi Utar

iklan1