Tag: GTI

Bincang RUU Omnibus Law, GTI Sulut Hadirkan Ahli, Mahasiswa dan Politisi

Berlangsungnya dialog (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law sampai saat ini masih menjadi polemik bagi sebagian masyarakat Indonesia. Karena itu, Garda Tipikor Indonesia (GTI) Sulawesi Utara (Sulut) mengumpulkan beberapa pihak seperti mahasiswa, akademisi, pengacara, hingga seorang legislator Sulawesi Utara dalam satu Focus Group Discussion (FGD) membahas RUU Omnibus Law, yang diadakan di Hotel Gran Puri Manado, Selasa (10/3/2020).

Junaidy Maramis, salah satu peserta dari Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, mengatakan selama ini pembahasan RUU Omnibus Law tidak pernah melibatkan masyarakat.

”Apa pernah masyarakat dilibatkan? Jawabannya tidak pernah dilibatkan,” kata Junaidy tegas.

Junaidy melihat juga draft yang ada pada saat ini itu belum memperlihatkan aspirasi masyarakat itu sendiri.

”Makanya kami minta pemerintah dan DPR RI betul-betul memperhatikan aspirasi rakyat,” ungkap Junaidy.

Alfian, perwakilan PMII, menuturkan isi omnibus law itu untuk berbagai macam sektor termasuk lingkungan hidup. Hal ini yang perlu dicermati semua pihak terkait, karena ada potensi pencemaran lingkungan.

Pembicara yang hadir (Foto Suluttoday.com)

”Jangan sampai nantinya malahan populasi di laut malah semakin berkurang karena ombinus law itu,” sebut Alfian.

Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok mengapresiasi pembahasan omnibus law tersebut. Kata Billy dari pembahasan ini akan diteruskan ke pihaknya sebagai perwakilan rakyat.

”Dan setelah itu akan dibawa ke DPR RI,” ungkap Billy di depan puluhan peserta.

Sementara itu, Ketua GTI Sulut, Risat Sanger saat membuka kegiatan ini berpesan bahwa FGD ini untuk menyamakan persepsi mengenai Omnibus Law. (*/Amas)

GTI Kotamubagu Gelar Rapat Dukung Program Pemerintah

Haris Monoarfa (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pengurus Garda Tipikor Indonesia (GTI) Kotamubagu dibawah kepemimpinan Haris Monoarfa, Sabtu (31/12/2017) menggelar rapat pengurus. Menurut Bung Haris pihaknya merencanakan beberapa program untuk kepentingan sinergi bersama pemerintah Kota Kotamubagi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Model sinergitas yang dilakukan yakni bersifat menjadi mitra kritis pemerintah.

”Hari ini GTI Kotamubagu menggelar rapat bersama seluruh jajaran pengurus Garda Tipikor Kotamobagu, yang agenda rapatnya membahas soal rencana mendukung programa pemerintah Kotamobagu dalam meningkatkan pembangunan di wilayah Totabuan. Namun siap mengkritik pemerintah apabila terdapat dugaan penyalahgunaan, GTI Kotamobagu siap mengkritik dan mengawal setiap program pemerintah,” ujar Bung Haris tegas.

Disampaikannya pula bahwa tugas utama yang sedang dilakukannya saat ini ialah melakukan konsolidasi organisasi, sembaring merespons beragam kebijakan pemerintah. Hal itu disampaikannya sebagai bentuk dari perhatian aktivis Ormas terhadap kepentingan masyarakat. (*/Amas)

Libas Para Koruptor di Sulut, LMI bersama LAKRI, GTI dan Masyarakat Anti Korupsi Siap Lakukan Demo

Para pimpinan LSM di Sulut saat melakukan pertemuan belum lama ini (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Usai menggelar pertemuan, diskusi dan pemetaan masalah korupsi yang begitu kompleks di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), maka sejumlah aktivis LSM anti korupsi seperti Laskar Manguni Indonesia (LMI), Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), Garda Tipikor Indonesia (GTI), dan masyarakat anti korupsi Sulut bersepakat untuk memberantas praktek korupsi di daerah Nyiur Melambai ini.

Dikutip dari postingan Facebook milik Moning Mamengko, S.IP, yang adalah Ketua Umum DPP LAKRI Sulawesi Utara menegaskan sikap sejumlah LSM yang konsen terhadap pemberantasan korupsi megaku akan melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntaskan berbagai kasus korupsi di Sulut. Ini pernyataan yang dilansir tersebut:

TETAP BERTEKAD MENDESAK KAJATI AGAR MEMERIKSA DUGAAN AKTOR INTELEKTUAL DI BALIK KASUS KORUPSI PROYEK PEMECAH OMBAK LIKUPANG, DUGAAN KORUPSI PLN DAN BEBERAPA KASUS LAINNYA DI SEANTERO SULUT
-PERSIAPAN DEMO TELAH DI MATANGKAN PADA HARI RABU PEKAN DEPAN..
– KAMI AKAN LAPORKAN KASUS INI KE PRESIDEN, MABES POLRI, KEJAGUNG DAN KPK…

KEJATI HARUS TRANSPARAN DAN CERDAS.
JANGAN ADA DUGAAN BAHWA PIHAK-PIHAK PANGLIMA HUKUM DI KEJATI TELAH BERMAIN MATA DALAM KASUS INI. APALAGI BILA TERBUKTI.. HATI-HATI.

DIHIMBAU KEPADA PENGURUS/ ANGGOTA/SIMPATISAN LASKAR MANGUNI INDONESIA SE-SULUT, LAKRI SE-SULUT JUGA PARA “MASYARKAT” ANTI KORUPSI UNTUK BERGABUNG DALAM DEMO INI.

LIBAS HABIS PARA KORUPTOR
BERSAMA KITA BISA..
KORUPTOR MENANG RAKYAT MENANGIS.
– I YAYAT U SANTI.

Bahan yang turut menjadi referensi analisis kasus yang dikutip dari tulisan Samaluddin Daeng, pengamat ekonomi-politik seperti dilansri dari telegram.co.id, ikut disertakan Tonaas Moning Memangko dalam satus Facebooknya.

*PLN Jadi Bancakan Kartel Serakah dengan Menumpuk Utang Sebesar Rp. 500 Triliun*

Kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terus menunjukkan performa yang mengkhawatirkan, mengingat utang-utang BUMN listrik ini terus menumpuk bagaikan gunungan sampah di Bantar Gebang.

Padahal, kinerja PLN sendiri sebelumnya telah menaikan tarif dasar listrik (TDL) atau mencabut subsidi terutama untuk golongan 900 volt ampere (VA). Mestinya kebijakan berutangnya tak terlalu tinggi yang berdampak membebani rakyat.

“Tapi anehnya, kebijakan tersebu terus dilakukan, agar bisa punya kemampuan untuk berhutang. Seperti melakukan revaluasi aset. Itu dilakukan hanya untuk memperlebar ruang berhutang bagi PLN”.

Dengan melakukan revaluasi aset, maka aset PLN jadi memabengkak, nilai asset-nya menjadi Rp. 1.250 triliun. Tapi tujuan dari kebijakan itu hanya untuk mempermudah perseroan untuk berhutang saja. Makanya pihak PLN selalu berdalih rasio utangnya atau debt to equity ratio (DER)-nya selalu diklaim masih aman.

“Padahal dari sisi capaian laba PLN, mereka tidak mungkin membayar utang raksasa yang PLN menggunung itu. Bahkan yang ada, cepat atau lambat PLN akan habis dijarah dan jatuh ke tangan asing, oligarki politik dan kartel serakah.

Menurut catatan, total utang PLN telah mencapai Rp. 500,175 triliun. Belum termasuk rencana utang terbaru PLN yang bakal menerbitkan surat utang (obligasi dan sukuk) senilai Rp. 10 triliun.

“Ini merupakan perusahaan dengan rekor tertinggi dalam mengambil utang. Total utang PLN sebelum revaluasi asset itu telah lebih dari 100% dari total assetnya”.

Pertanyaannya, sampai kapan perusahaan ini dapat membayar utangnya? Meskipun seluruh keuntungan perseroan dialokasikan untuk bayar utang, namun dalam tempo 50 tahun belum tentu bisa lunas.

Makanya, itulah mengapa harga listrik terus digenjot naik tanpa memikirkan daya beli masyarakat. “Bahkan kenaikan listrik sendiri telah mengesampingkan kondisi penurunan harga batubara, gas dan minyak yang merupakan unsur biaya terbesar dalam PLN selama ini”.

Selama ini PLN telah dijadikan sandaran oleh penguasa kartel dan oligarki untuk menumpuk utang. “Asset PLN telah digelembungkan untuk menumpuk utang”.

Tahun 2014 asset PLN senilai Rp 539 triliun, tiba-tiba melonjak menjadi Rp. 1.227 Triliun. Akibatnya PLN merupakan perusahaan negara dengan utang menggunung.

Berikut daftar pinjaman luar negeri PLN dari berbagai lembaga keuangan:

1. World Bank sebesar USD 3,75 miliar dalam empat tahun;
2. Asian Development Bank (ADB) sebesar USD 4,05 miliar dalam lima tahun;
3. Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar USD 5 miliar dalam lima tahun;
4. KFW Bankengruppe sebesar EUR 655 juta, EUR 700 juta, EUR 300 juta;
5. AFD Perancis sebesar EUR 300 juta;
6. China Exim Bank sebesar USD 5 miliar;
7. China Development Bank sebesar USD 10 miliar;
8. Islamic Development Bank (IDB) sebesar USD 300 juta.

“Kas PLN hanya 23 triliun. Peringkat utang PLN sangat buruk versi fitch ratings”. (*/TimST)

Soal Penuntasan Dugaan Korupsi di Unsrat, GTI Sulut Datangi Mabes Polri

Ketua GTI Sulut saat berada di Baintelkam (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Belum selesai sampai saat ini penuntasan kasus dugaan korupsi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado berbandrol, Rp 18 Milliar diduga kuat melibatkan nama Rektor Unsrat, Prof. Dr. Ir. Ellen J Kumaat, MSc., DEA. Hal tersebut mendapat dorongan untuk dituntaskan dari aktivis Garda Tipikor Indonesia (GTI) Sulawesi Utara (Sulut).

Kamis (19/10/2017), Ketua GTI Sulawesi Utara, Risat Sanger, S.IP saat diwawancarai Suluttoday.com menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan pressure dan mengawal penanganan kasus tersebut ke Mabes Polri. Bung Icad, sapaan akrab Sanger mengatakan diduga Rektor Unsrat menerima dana sebesar, Rp 1,5 Milliar untuk meloloskan tender salah satu perusahan.

Dimana kasus ini, kata Bung Icad sementara ditangani Kepolisian Daerah (Polda) Sulut, tapi terkesan kabur. Lanjut mantan Ketua Bakorda Fokusmaker Sulut itu, akibat kaburnya penanganan kasus yang ditangani Polda Sulut membuat GTI Sulut harus menindaklanjuti ke Mabes Polri. Kiranya Mabes Polri turun tangan dan menangani langsung kasus yang diduga kuat merugikan Negara tersebut, tambah Icad.

”Yang namanya tindakan merugikan negara, itu wajib dituntaskan. Indikasinya sudah jelas, bahwa ada dugaan Miliaran rupiah raib dalam kasus dugaan korupsi di MIPA Unsrat Manado. Penyidik yang menangani kasus tersebut saat ini sudah menjadi Kapolresta Bolaang Mongondow. Untuk kasus berbandrol 18 Milliar Unsrat tinggal ditunggu saja diambil alih dan ditangani langsung oleh Mabes Polri,” papar Icat tegas.

Sementara itu, saat dikonfirmasi juru bicara Rektor Unsrat, Hesky S Kolibu mengaku belum mengetahui kasus yang mana. Dirinya juga mengatakan belum ada petunjuk yang harus disampaikan ke media massa. ”Belum tau kasus yang mana. Kita belum ada petunjuk mobilang apa,” kata Hesy melalui WhatsApp, Kamis (19/10/2017). (Amas)

Hebat, GTI Manado Endus Dugaan Legislator Jadi ‘Calo Proyek’

Rivan Kalalo (Foto Ist)

Rivan Kalalo (Foto Ist)

MANADO – Citra Legislator Sulawesi Utara (Sulut) kembali tercoreng, pasalnya beberapa oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut diduga nyambi ‘Calo Proyek’. Hal itu seperti disampaikan Ketua Garda Tipikor Indonesia (GTI) Manado, Setevi Mait melalui Wakil Ketuanya, Rivan Kalalo, Selasa (7/2/2017) kepada sejumlah wartawan.

”Kami melansir sejumlah informasi terpercaya dari sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bahwa sejumlah oknum Legislator Sulut tak meminta-minta proyek,” kata Kalalo.

Kalalo. Dirinya menerangkan, dugaan tersebut dilakukan mereka dengan sengaja mempersulit pembahasan alokasi anggaran SKPD terkait. ”Biasanya, kalau sudah dekat pembahasan anggaran, mereka mempersulit pembahasannya, tak jarang pula sengaja belum diketuk bila mereka belum kebagian proyek,” ujar Kalalo.

Saat ditanya, siapa saja mereka?, Kalalo masih merahasiakan sejumlah nama tersebut. ”Nama-nama terduga tersebut telah kami kantongi, GTI sementara mempersiapkan investigasi terkait kebenaran informasi tersebut,” papar Kalalo. (*/ST)

iklan1