Tag: gubernur DKI

Meski Salahi Pergub, Parade Kita Indonesia Tetap Dilakukan

Peserta parade yang langgar Pergub DKI Jakarta tetap merasa tak bersalah (Foto Ist)

Peserta parade yang langgar Pergub DKI Jakarta tetap merasa tak bersalah (Foto Ist)

JAKARTA – Parade “Kita Indonesia” yang akan dilaksanakan di area Car Free Day (CFD) pada Minggu 4 Desember 2016 hari ini menuai kritikan. Pengamat menilai kalau demo tersebut melanggar aturan Pergub No 12 Tahun 2016 soal Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang ditandatangi Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).

Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai, kegiatan yang digelar oleh beberapa kementerian dan empat partai politik pendukung Ahok sudah melanggar aturan.

“Kalau kita lihat sesuai Pergub No 12 Tahun 2016, kegiatan yang bernuansa politik dengan berbagai bungkus kegiatan seni budaya tentu melanggar peraturan. Karena itu kita harapkan Plt Gubernur DKI bertindak tegas, pemantauan langsung kegiatan esok hari,” kata Nirwono dilansir SINDOnews, Minggu (4/12/2016).

Berdasarkan Pergub DKI Nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), di pasal 7 ayat 2 disebutkan, HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.

“Jika ditemukan kegiatan bernuansa politik semestinya pemda sebagai penyelenggara CFD harus bertindak tegas. Cagub petahana yang menandatangani Pergub tersebut diharapkan juga memberi penegasan pelarangan kegiatan tersebut,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, empat partai politik pendukung Ahok bersama dengan kementerian terkait akan melakukan aksi 412 di lokasi CFD.(*/Red)

Tim 10 Top Destinasi Fokus Deregulasi dan Infrastruktur

Menpar Arief Yahya (Foto Ist)

Menpar Arief Yahya (Foto Ist)

JAKARTA – Terus mengalami peningkatan kinerja, Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya menegaskan pada Tim Percepatan 10 Top Destinasi agar focus pada deregulasi dan infrastruktur pariwisata. Dua tema itulah yang bisa membuat terobosan dan akselerasi dalam menciptakan 10 Bali-Bali baru di tanah air.

”Deregulasi adalah cara paling efektif mentransformasi bangsa ini, karena tantangan utama kita adalah birokrasi, yang kita perlukan adalah strategi kecepatan untuk melompat dan melakukan percepatan,” ujar Arief Yahya, Menteri Pariwisata RI, di Jakarta.

Dia mencontohkan deregulasi yang sudah dilakukan Kemenpar adalah kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang saat ini sudah 169 negara, per 2 Maret 2016. Negara Kanguru Australia, negara yang paling potensial, masuk di salah satu daftar BVK itu.

”Pertama 15 negara. Deregulasi pertama menjadi 45 megara, lalu deregulasi tahap kedua 90 negara. Kebijakan BVK ini diproyeksikan akan meningkatkan kunjungan wisman ke Idnonesia pada 2016 sebanyak 1 juta orang, dengan asumsi devisa USD 1,2 Miliar,” jelas Arief.

Lalu deregulasi kedua, soal penghapusan ketentuan CAIT – Clearance, Approval for Indonesia Territory. Perpres No 105 tahun 2015 tentang kunjungan Perahu Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia yang diundangkan tanggal 30 September 2015, menggantikan Perpres No 79 tahun 2011 dan Prepres No 180 tahun 2014.

”Deregulasi penghapusan CAIT ini diproyeksikan akan meningkatkan kunjungan yacht ke Indonesia dari 750 yacht di 2014, menjadi 5.000 yacht di 2019, dengan perolehan devisa sebesar USD 500 juta,” kata dia.

Deregulasi lain yang sudah dilakukan Kemenpar adalah Cabotage Cruise, atau kapal pesiar asing, yang boleh menaik-turunkan penumpang di lima pelabuhan di Indonesia. Yakni Belawan Medan, Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Benoa Bali dan Soekarno-Hatta Makassar.

”Nah, di sini diharapkan bisa meningkatkan jumlah cruise berbendera asing yang datang ke Indonesia, dari 400 cruise 2014, menjadi 1.000 cruise di 2019, dan meraup devisa USD 300 juta,” ucap Arief Yahya.

Infrastruktur dari dan menuju ke destinasi pariwisata biasanya, kecil, sempit dan penuh bottlenecking. Itulah yang harus disusun oleh Tim Percepatan 10 Top Destinasi, untuk memperoleh impact yang optimal. “Ini inline dengan spirit Presiden Joko Widodo untuk melakukan percepatan dengan infrastruktur dan penyederhanaan peraturan,” ungkap Arief.

Presiden Jokowi juga menyoroti pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat terlambat. Mantan Gubernur DKI itu mencontohkan panjang jalan tol saat ini di Tiongkok 60.000 km, setiap tahun dibangun 4.000-5.000 km.

“Kita baru punya 840 km. Oleh sebab itu saya beri target ke Menteri PU dan Perumahan Rakyat selama lima tahun minimal 1.000 km,” ucap Presiden saat Peresmian Pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IV (Krian-Mojokerto) di Mojokerto, Sabtu, (19/3/2016) kemarin.

Presiden juga menjelaskan ruas jalan tol yang diresmikan ini sebenarnya sudah sejak 21 tahun yang lalu dibangun tapi tidak selesai karena pembebasan lahan. “Meskipun ini baru separuh dan tahun depan harus sudah sambung,” ucap Presiden.

Ruas tol Batang-Semarang misalnya, sudah beberapa tahun berhenti, lalu diambil alih. “Baru minggu lalu diambil alih, BUMN masuk. Insya Allaih 2018 dari Merak-Surabaya sudah nyambung tanpa alasan apapun,” ucap Presiden.

Untuk mewujudkan hal ini, Presiden akan terus mengikuti perkembangan pembangunan jalan tol, sehingga proyek pembangunan jalan tol dikerjakan dalam 24 jam dan 3 shift. Dalam 6 tahun di Tiongkok dapat membangun jalur kereta api cepat sejauh 16.000 km. Sementara di Indonesia, ucap Presiden, baru mengerjakan kereta cepat yang hanya berjarak 150 km sudah “ramai”.

“Kita ini seneng ramai. Saya akan ubah ramainya menjadi ramai kerja kerja, bukan ramai debat, ramai saling bicara,” kata Mantan Walikota Solo itu.

Presiden menggarisbawahi bahwa manfaat dari terbangunnya infrastruktur transportasi maka biaya transportasi menjadi lebih murah. “Biaya logistik murah dan barang-barang kita lebih kompetitif. Keuntungan terakhir ada di masyarakat karena mendapatkan barang lebih murah,” ujar Presiden. Dua hal besar yang sedang dikerjakan dengan konsentrasi tinggi oleh Presiden, yakni deregulasi dan infrastruktur.

“Deregulasi agar ada kecepatan bertindak dalam melaksanakan pembangunan,” ujar Presiden.

Lanjut dipaparkan Presiden yang menyebutkan saat ini terdapat 42.000 peraturan, meliputi Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan peraturan lainnya.

“Itulah yang menjerat kita sehingga tidak punya kecepatan dalam memutuskan bertindak di lapangan. Tol Surabaya-Mojokerto Dilalui 12.600 kendaraan setiap hari. Tol Surabaya-Mojokerto atau disebut Tol Sumo sepanjang 36,27 km menghubungkan Kota Surabaya dan Mojokerto. Pembangunannya dibagi dalam empat seksi dengan total biaya sebesar Rp 3,2 triliun,” tukasnya. (**/Amas)

Yuddy Latif: Pemimpin yang Baik, Bukan Hanya Tegas pada Orang Miskin

Yuddy Latif

Yuddy Latif

JAKARTA – Luar biasa arus dukungan terhadap Adhyaksa Dault untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta, kian mengalir. Menurut Mantan Rektor Universitas Paramadina Yuddy Latif, menyebut Jakarta saat ini seperti Taman Safari Indonesia. Hal itu dimaksudkan sebagai sindiran dari Yuddy kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menurutnya kerap berbicara kurang santun.

Oleh karena itu, Yuddy mendukung Adhyaksa Dault untuk maju sebagai Gubernur DKI periode selanjutnya. Yuddy yakin, cara berkomunikasi Adhyaksa jauh lebih baik dari Ahok.

“Saya bukan emosional. Jakarta ini seperti Taman Safari Indonesia. Jangankan cari surga, cari neraka ada. Saya rasa Jakarta butuh Adhyaksa Dault untuk mengatasi itu,” kata Yuddy dalam acara deklarasi dukungan untuk Adhyaksa di Hotel Kartika Candra, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (20/9/2015).

Yuddy mengakui Ahok memang sosok pemimpin yang tegas. Namun menurutnya di Jakarta tak hanya tegas dan berani yang dibutuhkan, namun juga kesantunan dalam berkomunikasi.

“Di Indonesia, itu ada di Adhyaksa Dault (tokoh religius yang bisa menyatukan). Pemimpin yang tegas adalah pemimpin yang bukan marah-marah melulu,” katanya.

“Bukan hanya pemimpin yang tegas untuk orang miskin, tetapi juga orang kaya,” imbuhnya. (Kompas.com/Adi)

Joko Wajib Usut Tuntas Rekening Gendut Kepala Daerah

Usut Rekening Gendut milik pejabat Negara, ilustrasi

Usut Rekening Gendut milik pejabat Negara, ilustrasi

JAKARTA – Rekening gendut agaknya sudah menjadi fenomena di negeri ini. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa kali membuat laporan rekening gendut aparat pemerintah. Yang paling mutakhir 10 kepala daerah dan mantan kepala daerah dikabarkan memiliki rekening jumbo.

Jauh sebelumnya juga santer soal rekening gendut di lingkungan pegawai negeri sipil, baik pusat maupun daerah, perwira tinggi Polri, bahkan hingga perwira tinggi TNI. Bahkan, PPTAK juga pernah membuat analisis mengenai rekening gendut para wakil rakyat di Senayan.

Rekening gendut dipersoalkan karena jika dibandingkan dengan pendapatan sang pemilik rekening, jumlah duit yang tersimpan dalam rekening mereka menunjukkan ketidakwajaran. Kejaksaan Agung pernah menyebutkan total transaksi mencurigakan di rekening milik 10 kepala daerah dan mantan kepala daerah mencapai Rp1 triliun.

Modusnya bermacam-macam. Sejumlah kepala daerah yang memiliki rekening gendut kerap menyamarkan transaksi melalui rekening milik anak-istri, kerabat, dan perusahaan pribadi.

Di antara 10 kepala daerah yang dicurigai memiliki rekening gendut, yang sudah terkonfirmasi ialah Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam serta mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo. Di Kejaksaan Agung sendiri, ada delapan nama kepala daerah dan mantan kepala daerah yang sedang dikaji dan ditangani.

Rekening jumbo para kepala daerah jelas mengikis kepercayaan masyarakat di daerah kepada para pemimpin mereka. Fenomena rekening gendut kepala daerah mungkin malah meluluhlantakkan kepercayaan rakyat yang selama ini memang tinggal remah-remah. Alih-alih memperlihatkan keteladanan, kepala daerah pemilik rekening gendut justru mempertontonkan contoh buruk.

Tentu hal itu menjadi ironi. Ketika Presiden Joko Widodo tengah gencar mendorong pemerintahan bersih, sejumlah kepala daerah malah berlaku kotor. Ketika Presiden Jokowi ingin birokrasi di pemerintahan daerah juga menyongsong era pemerintahan yang melayani rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara yang sesungguhnya, para kepala daerah itu malah minta dilayani bak priayi atau raja kecil.

Kepemilikan rekening gendut jelas merupakan produk dari tindakan penyalahgunaan kewenangan. Mereka menukar kewenangan dengan pendapatan di luar gaji mereka dan ditumpuk dalam rekening mereka.

Rekening tidak wajar, bagaimanapun, melukai rasa keadilan rakyat karena ada fungsi kewenangan yang dijual. Juga ada hak-hak publik yang dicederai karena kuat dugaan uang negara yang dikorup.

Rakyat tidak sabar menanti Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Polri menuntaskan perkara itu. Rakyat bisa kehilangan kesabaran karena sejumlah kasus rekening gendut menguap begitu saja tak tentu rimbanya.

Tidak ada jalan lain kecuali pengusutan kasus rekening jumbo itu dikebut agar rakyat masih boleh menaruh kepercayaan kepada penegak hukum di negeri ini.

Bila isi rekening terbukti berasal dari praktik curang, penegak hukum jangan ragu menjatuhkan hukuman berat. Perlu langkah tegas aparat penegak hukum untuk meningkatkan efek jera para kepala daerah yang terbukti menimbun harta saat menjabat.

Lebih jauh lagi, penegakan hukum dan tertib birokrasi akan meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi, baik asing maupun domestik, untuk menanamkan modal di daerah. Pengusutan kasus rekening gendut yang menunjukkan masih tegaknya hukum dan tertibnya birokrasi akan memberi kontribusi besar bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi negeri ini. (MEDIAINDONESIA.COM/Am)

Hari Ini Jokowi Umumkan Nama-Nama Menteri

Joko Widodo, Presiden RI saat diwawancarai wartawan (Foto Ist)

Joko Widodo, Presiden RI saat diwawancarai wartawan (Foto Ist)

Jakarta/MANADO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan mengumumkan nama-nama Menteri di Kabinet pemerintahannya hari ini, Rabu (22/10/2014). Ia memberi petunjuk pengumuman itu bisa disampaikan di tiga tempat yang dipilihnya di Jakarta.

“Ini serius. Secepatnya (pengumuman Kabinet). Kalau tidak di Pluit, di Tanah Abang, atau mungkin di Tanjung Priok. Bisa sore, bisa siang,” ucap Jokowi di rumah Dinas Gubernur DKI, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat.
Jokowi tidak memberi petunjuk apakah Kabinet pemerintahannya akan terdiri dari 33 kementerian seperti di pemerintahan SBY-Boediono atau berbeda. Ia enggan menjelaskannya lebih lanjut.
Nanti diumumkan. – Joko Widodo, Presiden RI.
Sebelumnya, Jokowi berencana mengumumkan Kabinet pemerintahannya kemarin, Selasa 21 Oktober 2014. Namun kemudian tertunda setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan catatan kepada beberapa calon menteri Jokowi untuk dievaluasi. Kemarin, Jokowi pun sudah memanggil para calon menterinya di Istana Negara. (VN/Amas Mahmud)
iklan1