Tag: gubernur olly dondokambey

Pengurus PERMATA Sulut Resmi Dilantik

Foto bersama usai pelantikan pengurus (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pengurus wilayah Perkumpulan Masyarakat Transmigrasi (Permata) Sulawesi Utara, Jumat (08/02/2019) sore resmi dilantik. Pelantikan yang dihelat di Ruang Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut dilakukan langsung oleh Ketua Umum Pusat Permata, Yana Achbarie.

Dalam penjelasan Yana bahwa organisasi yang dipimpinya siap menampung permasalahan daerah untuk kawasan transmigrasi dan kawasan pedesaan, termasuk lewat PERMATA Sulut yang baru dilantik.

Lebihb lanjut Yana mengatakan bahwa sudah ada kerjasama dengan badan layanan umum lingkungan hidup dan kehutanan, dimana permata menyiapkan lahan kelompok taninya dan kehutanan menyiapkan dana bergulir, dimana PERMATA siap membantu mendampingi.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulut Ir Erny B Tumundo, MSi yang mewakili Gubernur Sulut memberikan apresiasi dimana permata boleh ada dan hadir, sehingga diharapkan bisa bersinergi dalam menangani masalah dan pemberdayaan warga transmigrasi di Sulut.

Ditambahkan Tumundo, bahwa saat ini semua sektor transmigrasi diberdayakan sesuai potensi dan kearifan lokal. Bahkan di Sulut untuk kawasan transmigrasi ada 4 daerah yakni bolsel talaud minsel dan boltim dan daerah ini ada beberapa tahapan dan dokumen untuk kawasan yang perlu dilengkapi. (Cat)

Pemprov Sulut Gelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Sekprov memimpin kegiatan sosialisasi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemprov Sulut yang digelar di Ruang C.J. Rantung, Senin (03/09/2018) sore.

Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS menerangkan tujuan dilaksanakannya sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sosialisasi ini sebagai tindak lanjut dari rencana aksi yang menjadi komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi dengan tim supervisi KPK,” kata Silangen.

Lanjut Silangen, setiap gratifikasi kepada ASN dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK yang wajib dilakukan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Nantinya, KPK akan menentukan pemberian itu dapat diterima atau harus dikembalikan oleh penerima gratifikasi.

“Semua penerimaan baik berbentuk uang atau barang yang nilainya di atas satu juta rupiah harus segera dilaporkan,” tandas Silangen.

Lebih jauh, Silangen meminta kepada seluruh ASN Pemprov Sulut untuk mampu memahami sepenuhnya Pergub Nomor 22 Tahun 2018 yang ditandatangani Gubernur Olly Dondokambey, SE pada tanggal 15 Agustus 2018 itu. Silangen juga menginginkan keserasian sikap dan pola tindak semua jajaran Pemprov Sulut, sehingga pengendalian gratifikasi dapat berjalan secara efektif.

“Kita harus mampu mengimplementasikan seluruh pedoman pengendalian gratifikasi ini,” beber Silangen.

Untuk diketahui, pada Pergub Nomor 22 Tahun 2018 bagian kedua tentang Kewajiban Lapor Penerima Gratifikasi, pada Pasal 11 menyebutkan setiap ASN wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepada : KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berkedudukan di Kantor Inspektorat paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Selanjutnya, UPG wajib menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK atau melalui website KPK dengan alamat e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. paling lambat 14 hari kerja.

Karena itu, jika dilihat dari aspek strategi pemberantasan korupsi, ketentuan tentang gratifikasi sesungguhnya berada pada dua ranah sekaligus, yang tidak hanya dari aspek penindakan, akan tetapi memiliki dimensi pencegahan yang kuat. Pertemuan itu turut dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum yang juga Inspektur Daerah Sulut, Praseno Hadi. (Cat)

Toemanduk Terima Dukungan Alumni Lemhanas

Toemanduk bersama rekan Lemhanas (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Bertemu dengan sesama almamater Lemhanas, DR Ir Ricky Toemanduk MM langsung menerima dukungan untuk langkah ke depan memajukan daerah.

Hal tersebut tersirat saat Toemanduk bertemu dengan Komandan Sesko TNI Letjen TNI (Mar) RM Trusuno saat membawa rombongan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg XIV Sesko TNI TA 2018 yang dipusatkan di ruang C.J. Rantung, Senin (3/9/2018) pagi.

Bagi Toemanduk pertemuan serta dukungan sesama jebolan Lemhanas menambahkan kepercayaan diri untuk maju menjadi pemimpin daerah asal leluhur, Kabupaten Minahasa Selatan.(Cat)

Ruangan Kepala Disnakertrans Sulut Ada Penunggangnya

Ruangan Kadis yang sering terdengar suara aneh (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Ternyata ruangan kantor Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut ada penunggangnya alias ba spok.

Menurut staf TUP Kepala, Gerald Rogi dan Amelia Pandelaki kepada media ini Kamis (23/08/2018) bahwa diruangan yang kini ditempati Ir Erny Bhayangkarita Tumundo MSi sering terdengar suara aneh seperti benda dipindahkan padahal di tempat tersebut kosong. Pernyataan yang sama disampaikan THL yang bertugas membersihkan ruangan, Lexi.

Bahkan belum lama ini tercium bau busuk yang menyengat yang menyebabkan bulu kuduk Tumundo yang sementara bekerja, berdiri.(Cat)

Ratusan ASN Talaud Padati Kantor Gubernur, Demo SWM

Sri Wahyuni Manalip didemo ASN Talaud (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Lantaran tak puas dengan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip (SWM) yang diduga sewenang-wenang memberhentikan dan mengganti sedikitnya 326 pejabat usai Pilkada Serentak menyebabkan ratusan ASN Pemkab Talaud yang telah dicopot dari jabatannya itu beramai-ramai mendatangi Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (25/07/2018) pagi.

Kedatangan para ASN bersama Wakil Bupati Petrus Tuange ke gedung putih diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Edison Humiang. Mereka menyampaikan aspirasi bahwa penggantian pejabat yang dilakukan Bupati Manalip adalah ilegal karena melanggar Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

“Penggantian ini telah melanggar UU nomor 10 tahun 2016. Dimana dikatakan bahwa ketika petahana menjadi calon dan bertarung dalam pilkada, maka petahana dilarang melakukan mutasi pejabat sejak 6 bulan sebelum penetapan dan sampai akhir masa bakti, kecuali ada izin dari Menteri Dalam Negeri,” kata Tuange.

Lanjut Tuange, penggantian pejabat yang dilakukan Bupati Manalip adalah bentuk arogansi kekuasaan sehingga membutuhkan campur tangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

“Tidak benar ada stagnasi di Pemerintahan Kabupaten Talaud sehingga harus ada pengantian ratusan pejabat. Yang ada adalah arogansi dengan menggunakan kekuasaan yang ada. Ini harus segera diselesaikan,” bebernya.

Sementara itu, Toni Gagola yang dinonjobkan dari jabatan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Talaud menyampaikan uneg-uneg kepada pemerintah untuk bertindak tegas dengan memberhentikan jabatan Bupati Manalip.

“Kami minta Bupati Sri Wahyuni Manalip dapat diberhentikan dari jabatannya,” beber Toni.

Diketahui, dari ratusan pejabat yang telah diganti tersebut diantaranya meliputi 18 pejabat eselon 2, 9 camat. Juga 100 guru dipindahkan dari tempat mengajarnya. Selain itu pemberhentian dan penggantian juga dilakukan kepada 315 THL di lingkungan Pemkab Talaud.

Menanggapi aspirasi tersebut, Asisten I, Edison Humiang menyampaikan pesan dari Gubernur Olly Dondokambey, SE agar seluruh ASN Pemkab Talaud tetap menjaga suasana kondusif.

“Kami mengikuti setiap gejolak yang muncul. Bapak Gubernur mengimbau semuanya setelah kembali ke Talaud tetap ciptakan kondisi yang aman, nyaman dan tetap kondusif,” ungkap Humiang.

Lanjut Humiang, pelayanan terhadap masyarakat Talaud harus diutamakan meskipun terjadi penggantian pejabat. “Yang utama adalah pelayanan kepada masyarakat. Jauhkan ego pribadi dan fanatisme sempit,” ucapnya.

Terkait tuntutan sebagian pejabat Pemkab Talaud agar Bupati Manalip diberhentikan, Humiang meminta semua pihak tetap menghormati ketentuan yang berlaku.

“Kita harus melihat ketentuan yang mengatur semuanya. Yang pasti semua usulan diproses sesuai peraturan yang berlaku,” imbuhnya.

Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Meiki Onibala dan Kepala Biro Hukum Grubert T. Ughude. (Cat)

iklan1