Tag: gubernur olly

Humiang Sindir Kabupaten dan Kota yang Acuhkan Jaminan Sosial

Penyerahan penghargaan kepada kabupaten dan kota (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan apresiasi kepada kabupaten dan kota yang peduli terhadap aparatur daerah dan pegawai non aparatur sipil negara alias honorer. Seperti yang dirangkum media ini untuk kepesertaan jaminan sosial melalui BPJS TK kepada aparatur daerah baru 6 kabupaten/kota.

Sedangkan untuk kepesertaan kabupaten dan kota dalam program perlindungan sosial kepada pegawai non ASN atau kerab disebut tenaga harian lepas masih minim karena baru Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan saja yang sudah tercatat di BPJS TK.

Untuk itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov, Edisson Humiang yang mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey Senin (15/07/2019) di salah satu hotel di Kota Manado mempertanyakan komitmen kabupaten dan kota dalam mensejahterakan rakyat. Dan bagi pemerintah daerah yang peduli tentu ditegaskan Humiang berhak mendapatkan penghargaan.

Humiang pun didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, Erny B Tumundo, Perwakilan BKD Sulut, Andra Mawuntu bersama pihak BPJS Tenaga Kerja menyerahkan penghargaan kepada kabupaten dan kota yang telah ambil bagian mendukung program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan dengan keikutsertaan pada perlindungan sosial terhadap aparatur daerah dan tenaga harian lepas. (Cat)

Dewan Vokasi Nasional Beri Angin Segar bagi Pencaker Sulut

Tumundo saat melakukan kegiatan pencaker (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dewan vokasi nasional nampaknya siap berjalan seiring berjalannya program ODSK, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara, Erny Tumundo kepada media Kamis (11/07/2019).

“Pak Anton J Supit selaku Ketua Dewan Vokasi Nasional memberikan angin segar bagi pencari kerja (Pencaker) Indonesia terlebih khusus Sulawesi Utara untuk bisa bekerja di Jepang, dan ini sangat mendukung program pemerintah Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) yang dijalankan oleh, Olly Dondokambey dan Steven Kandouw selaku pemimpin daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Supit memberikan penjelasan bahwa proses pengiriman skill labor/tenaga kerja trampil ke Jepang atau SSW/Specified Skilled Worker masih dalam proses.

"SSW Agreement baru di tandatangani 25 Juni lalu dengan Jepang. Tapi kalau Sulut ingin memanfaatkan kesempatan ini, so bisa mulai pikirkan dengan kursus bahasa Jepang," jelas Supit. 

Lebih lanjut Supit mengatakan bahwa pengirim tenaga kerja ke jepang bisa melakui Magang seperti yang sudah berjalan saat ini tapi ada SKIM baru melalui SSW.

“Mudah-mudahan ada anak-anak muda dari Sulut yang bisa bekerja di Jepang, karena saat ini so bisa sampe 5 tahun tapi persyaratan dan test kompetensi. Di Jepang ada peluang untuk 14 jenis pekerjaan dan ratusan ribu lowongan,” tandas Supit.

Tumundo pun menambahkan bahwa saat ini di Sulut ada 5 LPK yang mendapatkan ijin dari  Kemnaker untuk mengirim tenaga kerja ke Negeri Sakura  dan masih menggunakan mekanisme magang.

“Sampai saat ini di Sulawesi Utara melakukab pengiriman tenaga kerja ke Jepang melalui 5 LPK yang diakui pemerintah dan berjalan lancar, hampir setiap minggu ada pengiriman walaupun tidak dalam jumlah banyak,” tambah Tumundo sembari berharap adanya agreement pemerintah Ind dan Jepang, akan semakin banyak pencaker Sulut yang bisa bekerja  di Jepang. (Cat)

Presiden JOKOWI Puji Kehebatan OLLY DONDOKAMBEY

Jokowi dan Olly (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kembali berkunjung ke Sulawesi Utara dan disela-sela kunjungannya, sosok Olly Dondokambey terus dipujinya. Salah satu pujian yang diungkapkan Jokowi sapaan akrabnya adalah kejelian Dondokambey sebagai Gubernur Sulawesi Utara dalam membangun sektor pariwisata Sulut.

”Ekonomi disini mengarah ke pariwisata. Feeling Pak Gubernur (Olly Dondokambey) bagus sekali,” kata Jokowi di Manado, Kamis (04/07/2019).

Jokowi juga memuji kebijakan Gubernur Olly yang membebaskan seluruh biaya administrasi pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat Sulut. Dan dengan lantang Jokowi menyebutkan bahwa masyarakat Sulawesi Utara beruntung punya sosok sehebat Olly Dondokambey.

Dalam kunjungan kali ini, Jokowi selain membagikan sertifikat tanah untuk ribuan masyarakat di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Kota Manado bersama istri tercinta, Iriana Joko Widodo, melihat perkembangan pembangunan infrastruktur pariwisata yang dikerjakan di Sulut diantaranya perluasan terminal Bandara Sam Ratulangi Manado.

Sebagai dukungan pada perkembangan pembangunan di Sulawesi Utara, Jokowi tak lupa membawa sejumlah pejabat teras negara diantaranya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sementara itu, Gubernur Olly Dondokambey mengapresiasi Jokowi yang sudah berkali-kali mengunjungi Sulut, terlebih atas perhatiannya pada  pembangunan sektor pariwisata Sulut. Olly pun berjanji akan selalu mendukung kepemimpinan Jokowi demi Sulut dan Indonesia yang lebih hebat ke depan.(cat)

Hari ini Terakhir Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemberitahuan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pelayanan pembayaran administrasi kendaraan bermotor akan menyesuaikan dengan cuti bersama libur lebaran, sehingga Jumat (31/05/2019) merupakan batas akhir pembayaran pajak. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara, Olvie Atteng kepada media ini.

Menurut Atteng, bagi masyarakat yang administrasi kendaraan bermotor pada saat cuti bersama dan libur lebaran, dapat melakukan pembayaran pada tanggal 10 Juni nanti. Dan pembayaran tersebut tidak dikenakan biaya tambahan akibat keterlambatan alias denda.

Bagi yang memiliki fasilitas dari Bank SulutGo, Atteng menegaskan bisa melakukan transaksi di anjungan tunai mandiri dan bukti pembayaran dapat ditukarkan pada saat pelayanan kembali di buka pekan kedua bulan Juni.(cat)

Penerimaan PAD Sulut Terhambat Aksi Blokir Petugas

Kepala UPTD Tomohon (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Sejumlah wajib pajak di wilayah Kota Tomohon mengeluhkan pemblokiran data kendaraan bermotor milik mereka yang baru diketahui saat akan membayar pajak.

“Saya akan membayar secara online dengan berdasarkan kode bayar di aplikasi Bapenda Sulut, tapi tidak bisa dilakukan saat sudah di Bank SulutGo, katanya kendaraan bermotor saya sedang diblokir polisi,” ujar seorang wajib pajak yang tidak mau dipublikasikan namanya kepada media ini Selasa (02/04/2019).

Wajib pajak tersebut mengungkapkan bahwa semua persyaratan sebagai pemilik kendaraan sudah dipenuhi dan hal tersebut sudah kedua kalinya dirasakan.

“Tahun ini so kedua kalinya diblokir, saya tidak tahu apa kesalahan saya. Tahun lalu waktu mau bayar juga harus melapor ke petugas polisi di UPTD Tomohon untuk buka blokir sebelum membayar, kenapa setelah bayar kok di blokir?,” ungkapnya.

Saat disinggung apakah menyerahkan uang untuk membuka blokir ke petugas, wajib pajak hanya tersenyum dan mengisyaratkan bahwa ada transaksi diluar biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk melakukan kewajiban selaku pemilik kendaraan bermotor.

Hal yang sama dibeberkan seorang wajib pajak yang kebetulan hampir bersamaan saat akan membayar pajak di salah satu kantor kas Bank SulutGo di Kota Manado. Informasi dari Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara bahwa sudah ada 524 laporan terkait blokir kendaraan bermotor dengan nomor polisi area Kota Tomohon.

Hal ini tentunya berdampak buruk bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Tomohon. Dan menjadi modus mempertebal kantong pribadi oleh oknum petugas yang ditugaskan di UPTD PPD Tomohon, namun secara jelas menghambat masuknya dana bagi kas daerah yang harus segera di atasi.

Kepala UPTD PPD Tomohon, Selvie Paat saat dikonfirmasi Kamis (04/04/2019) membenarkan adanya aksi blokir  kendaraan bermotor oleh oknum tertentu di wilayah kerjanya. Paat pun secara tegas menyatakan bahwa hal-hal yang menghambat penerimaan negara bisa diproses hukum. “Hambat pembayaran pajak bisa diproses hukum,” tegasnya.(cat)

iklan1