Tag: gubernur sulut olly

SMK Job Fair Rangkul 197 Pencaker

Pencaker memadati lokasi job fair (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Selama dua hari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membuka kesempatan pencari kerja (Pencaker) untuk bertemu langsung dengan pemberi kerja melalui iven SMK Job Fair atau Job Matching.

Kegiatan yang dihelat di SMK Negeri 1 Manado ini berhasil mempertemukan 197 pencari kerja dengan 20 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor.

Dan terangkum bahwa pencaker yang hadir didominasi oleh perempuan dengan data Pria 46.19 % Wanita 53.81 %. Kabarnya iven serupa masih akan digelar sebelum akhir tahun.(cat)

Dishub Sulut Siap Tindak ODOL

Weldie Poli (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Sulut menyatakan pihaknya akan mengawasi dan menindak kendaraan yang ODOL (Over Dimension Over Loading). Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dishub Sulut, Weldi Poli kepada media ini Senin (04/11/2019).

“Kami menindaklanjuti Surat Edaran Nomor SE 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension) yang telah ditetapkan pada 11 Oktober 2019 lalu oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini, dijelaskan bahwa pengawasan serta penindakan sebagai langkah mengantisipasi mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan korban fatalitas akibat kecelakaan tersebut,” ujarnya.

Poli pun mengatakan langkah pengawasan dan penindakan ini juga adalah menjaga infrastruktur jalan dari kerusakan. Lebih lanjut dalam siaran pers Kementrian Perhubungan RI, Budi Setiyadi selaku Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) bahwa pihak Ditjen Hubdat serius untuk memberantas ODOL.

Maka pengawasan terhadap pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih akan dilakukan dengan penerbitan rancang bangun kendaraan bermotor dan penindakan mobil barang yang melakukan muatan lebih dan/atau ukuran lebih. Dan bantuan dari Dinas Perhubungan Provinsi maupun kabupaten/kota amat dibutuhkan untuk pengawasan dan penindakan tegas.(cat)

Dewan Pengupahan Serahkan Rekomendasi UMP 2020

Gubernur dan Dewan Pengupahan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Jelang penetapan dan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara tahun 2020, Dewan Pengupahan menyerahkan rekomendasi besaran UMP kepada Gubernur, Olly Dondokambey Rabu (30/10/2019).

Dewan Pengupahan yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengupahan Sulut, Ronny Maramis menyatakan  rekomendasi UMP nantinya menjadi bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan dan diumumkan secara serentak tanggal 1 November 2019.

Formula angka kenaikan UMP adalah persentase angka pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi dan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dari informasi yang dirangkum media ini, untuk inflasi nasional sesuai dengan data Bank Indonesia September 2019 adalah 3.39 persen.

Sementara Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata nasional dari BPS adalah 5.12 persen. Bila dimasukkan pada formula PP 78 tahun 2015 adalah UMP tahun berjalan + ( UMP tahun berjalan Ă— (inflasi nasional + PDB)) menghasilkan besaran UMP tahun depan dengan UMP tahun 2019 sebesar Rp 3.051.076.

Maka upah minimum yang harus diterima pekerja/buruh adalah Rp 3.310.722. Patut diketahui, penetapan besaran UMP yang tidak sama dengan hasil perhitungan formula yang ada, bisa berdampak pada teguran keras kepada kepala daerah dari Menteri Dalam Negeri.

Hal tersebut pernah dialami Penjabat Gubernur Sulut, Sonny Sumarsono yang menetapkan UMP diatas perhitungan yang diformulasikan pada peraturan pemerintah dan diberikan teguran oleh Menteri Dalam Negeri.(cat)

Pemerintah Sulut Berikan Keringanan sampai Pembebasan Pajak

Operasi Daerah Selesaikan Kewajiban (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI ke 74 dan menyongsong HUT Provinsi Sulawesi Utara yang ke 55, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey mengeluarkan Kebijakan khusus bagi pemilik kendaraan bermotor. Melalui Bapenda, Pemerintah Provinsi Sulut memberikan Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah kepada seluruh masyarakat selaku pemilik kendaraan bermotor.

Dijelaskan Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng belum lama ini kepada media bahwa kebijakan ini diberlakukan mulai tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 kepada seluruh Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Utara, yang tertuang dalam Pergub 33 Tahun 2019.

Atteng pun menuturkan bahwa tujuan pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak dalam rangka meningkatkan PAD.

Seperti dirangkum media ini untuk memperoleh keringanan, pembebasan dan insentif daerah tersebut, wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur (formulir diambil di UPTD PPD setempat) melalui Kepala Bapenda Sulut dengan melampirkan persyaratan formal berupa: Fotocopy KTP pemilik; Fotocopy STNK; Fotocopy SKPD (notice); Fotocopy BPKB; Kwitansi jual beli kendaraan untuk proses balik nama; Fotocopy akte/dokumen bagi perusahaan; Fotocopy izin usaha.

Dan besar pemberian keringanan adalah sebagai berikut, bagi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tahun berjalan dibayar seluruhnya; untuk tahun ke 2 (dua) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 50% dari pokok PKB, untuk tahun ke 3 (tiga) sebesar 60% dari pokok PKB. Pengurangan bertambah 10 persen untuk tahun selanjutnya hingga diberikan pembebasan pokok PKB 100%.

Sementara untuk denda keterlambatan PKB diberikan pembebasan 100% Bagi masyarakat yang melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk tahun pembuatan 5 (lima) tahun terakhir diberikan keringanan dan pengurangan pokok BBNKB sebesar 50%.

Dan penyerahan kedua dan seterusnya dan pembebasan denda 100% Kendaraan Bermotor untuk tahun pembuatan 6 (enam) tahun dan seterusnya diberikan keringaanan dan pengurangan pokok BBNKB sebesar 100% dan penyerahan kedua dan seterusnya dan pembebasan denda 100% Atteng pun mengajak masyarakat Sulawesi Utara untuk segera manfaatkan kesempatan ini. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Samsat setempat. (Cat)

Bapenda Sulut Layani Pembayaran Pajak Malam Hari

Pelayanan pembayaran pajak di malam hari (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Demi peningkatan kualitas pelayanan publik terlebih khusus bagi wajib pajak, Bapenda Sulawesi Utara membuka pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor malam hari.

Hal ini dapat ditemui di stan Bapenda Sulawesi Utara di area Sulut Fair Kayuwatu Manado, seperti yang diungkapkan Kepala Bapenda, Olvie Atteng kepada media ini Senin (17/09/2018) malam. Menurut Atteng wajib pajak dapat membayar secara tunai atau menggunakan fasilitas Anjungan Tunai Mandiri Bank SulutGo yang berada di depan stand Bapenda.

Jika pemilik kendaraan bermotor membayar melalui online dan Anjungan Tunai Mandiri Bank SulutGo, wajib pajak bisa menukar tanda pembayaran dengan notice di stand tersebut. Lebih lanjut Atteng bahwa layanan ini akan dibuka selama Sulut Fair 2018 berlangsung. Pelayanan ini ditambahkan Atteng juga melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor dari 15 kabupaten dan kota.(Cat)

iklan1