Tag: halmahera barat

Fraksi Demokrat: Bentuk Pansus, Usut Penggunaan Anggaran di Halbar

Frangki Luang (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam postur anggaran pembangunan daerah yang universal, kadang kala melahirkan problem dalam realisasinya. Hal itu, yang kini ditidaklanjuti secara seris anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Provinsi Maluku Utara (Malut).

Menurut Frangki Luang Ketua Fraksi Partai, Frangki Luang SH, Selasa (19/11/2019) saat diwawancarai redaksi Suluttoday.com, menyebutkan bahwa Fraksi Demokrat DPRD Halbar menyarankan agar dilakukannya pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Tujuannya untuk menelusuri adanya dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan daerah.

‘’Kami Fraksi Demokrat DPRD Halmahera Barat mendorong dibentuknya Pansus terkait penggunaan anggaran daerah. Agar betul-betul kita memastikan APBD itu digunakan sesuai peruntukannya. Sudah cukup beralasan hal ini sesuai ketentuan UU No 2 thn 2018 perubahan kedua atas UU No 17 thn 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3),’’ ujar Frangki yang juga jebolan aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ini.

Politisi muda vocal ini menegaskan, salah satu ketentuan bahwa pembentukan Pansus di DPRD apabila telah terjadi kondisi akibat kebijakan pemerintah daerah yang berdampak luas meresahkan masyarakat. Dicontohkannya, seperti kondisi pengelolaan Keuangan daerah sekarang ini misalnya.

‘’Sudah berdampak meresahkan masyarakat. Misalnya, tidak bisa direalisasikan hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN), soal rapel kenaikan gaji 5 persen. Begitu pun menyangkut tunggakan kinerja ASN dalam lingkup Pemda Halmahera Barat,’’ tegas Alumnus Muhammadiyah Maluku Utara tesebut.

Tidak hanya itu, Frangki yang juga mantan Ketua GMKI Cabang Ternate ini menyentil soal tunggakan tungjangan dari utang Pemda kepada pihak ketiga yang diduga telah mencapai angka 70 Miliar. Tambahnya lagi, operasional Pemerintah Desa.

‘’Penghasilan tetap (Siltap) dan tunjungan Pemdes kemudian serapan Anggaran dana desa yang hingga kini baru mencapai 40 persen 60 persen blm tersalurkan. Pada hal tinggal sebulan lagi akan berakhir thn anggaran 2019. Ada juga klaim BPJS yang sdh masuk di Kas daerag kurang lebih 8 Milar, namun hingga kini belum di salurkan ke Rumah Sakit Umum daerah,’’ kata Angky sapaan akrap politisi yang murah senyum ini.

Ragam polemik yang perlu diusut lainnya berupa pengelolaan anggaran Bansos yang diduga ada perlakuan diskriminasi terutama antara lain anggaran Widia Rohani. Karena itu DPRD harus meminta data pengguna Anggaran dari Dinas Keuangan dan dinas Sosial demi menjamin aspek transparansi dan akuntabilitas terhadap program tersebut.

‘’Menelusuri penggunaan pinjaman Pemda 159. 5 Miliar Tahun 2017 yang membiayai 13 item program infrastruktur Jalan dan jembatan yang hingga blm juga selesai. Termasuk ruas goin Kedi yang hingga kini belum juga dituntaskan. Jadi pertanyaan bahwa semua item-item Anggaran tersebut telah di tetapkan dalam APBD thn 2019. Tapi kenapa sulit direalisasikan?,’’ tukas Bung Angky. (*/Redaksi)

Dinilai Lakukan Distorsi Sejarah, Kaukus Muda Halbar Warning Pemerintahan Danny-Zakir

Kordinator Kaukus Muda Halbar, Fahmi Albaar saat memberikan materi ke kader-kader HMI (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Daerah Halmahera (Halbar) telah berfikir ahistory terhadap penetapan Hari Lahir Kabupaten Halmahera Barat. Bahwa penetapan Hari Lahir (Harlah) Kabupaten Halbar pada tanggal 25 Februari 2003 adalah proses destruksi terhadap sejarah panjang Kabupaten Maluku Utara yang selanjutnya berganti nama menjadi Halmahera Barat pada tahun 2003, sesuai Undang-Undang No 1 Tahun 2003 Tentang Pemekaran Daerah.

Kalaupun demikian Pemda Halbar dibawah kepemimpinan Bupati Danny Missy dan Wakil Bupati Zakir Mando, sengaja menguburkan etape perjuangan panjang dan Tapak Tilas Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat diantara Tahun 1950-2003. Pembentukan Kabupaten Maluku Utara adalah eks kolonial Belanda Molucas Noorte Residence sejak abad 19, terdiri dari 4 HPB (Hoofd van Plaat Bestuur), Jailolo, Tobelo, Batjan dan Sanana..yng membawahi district dibawah district ada Onder District.

Setelah merdeka jadi Rseiden MU dengan 4 KPS dan distrik uang dipimpin wedana dan Onder Distrik dipimpin Asisten Wedana, residen Malut dipimpin para sultan bergantian M. Djabir Sjah, Zainal Abidin Sjah dan Dede Oesman Sjah, lalu caretaker Soselisa pemimpin peralihan dari residen ke kabupaten pada akhir 1950an. Ternate pun jadi Kotapraja dengan Wali Kota Rustam Hafid dan Jan Westplat.

Bahwa idealnya pertimbangan Kesejarahan menjadi penting tanpa harus memisahkan bahkan mengamputasi Dasar Sejarah Kabupaten Maluku Utara Yang merupakan induk dari Kabupaten Pemekaran Sebagaimana UU No. 1 Tahun 2003.

Bahwa Halmahera Barat sebagai Kabupaten Pemindahan yang hanya berubah nama dari Kabupaten Maluku Utara ke Halmahera Barat yang tertuang pada Pasal 9 UU Nomor 1 tersebut, maka segala bentuk kesejarahan Pembentukan Kabupaten Maluku Utara menjadi sejarah yang tidak terpisahkan di tahun 1950.

Kami KAUKUS MUDA Halmahera Barat menegaskan bahwa Hari Lahir Kabupaten Halmahera Barat adalah bersamaan dengan tonggak awal kelahiran Kabupaten Maluku Utara di tahun 1950. [***]

Jailolo, 21 Februari 2018

_____________________________

FAHMI ALBAAR

KAUKUS MUDA HALMAHERA BARAT

Kembali Gempa Guncang Maluku Utara dengan Kekuatan 6,2 Skala Richter

Ilustrasi kekuatan gempa (Foto Ist)

Ilustrasi kekuatan gempa (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,2 skala Richter di Barat Laut Halmahera Barat (Halbar), Provinsi Maluku Utara, Rabu (18/3/2015) pukul 05.12 WIB.

Menurut BMKG, seperti disampaikan Kepala Stasiun Geofisika Kotabumi Lampung Yuharman, pusat gempa itu berada pada koordinat Lintang 1.71 derajat Lintang Utara (LU) dan Bujur 126.57 derajat Bujur Timur (BT), dengan kedalaman 10 km.

Lokasi gempa di utara Laut Maluku; 115 km barat laut Halmahera Barat; 131 km barat laut Ternate; 144 km barat laut Halmahera Utara; 156 km barat laut Sofifi Maluku Utara; dan 2.362 km timur laut Jakarta.

BMKG menegaskan bahwa gempa ini tidak berpotensi menimbulkan ancaman tsunami. (Merdeka.com/Amas)

iklan1