Tag: herson mayulu

Sah Tandatangani Prasasti Pisew, Bukti Herson Mayulu Membangun dari BMR

H. Herson Mayulu menandatangani prasasti (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Berjuang di Senayan mewakili masyarakat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memang tidak mudah. Pasalnya, hal itu mengharuskan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) harus benar-benar komitmen dan mengabdi untuk masyarakat, seperti yang ditunjukkan H. Herson Mayulu, S.IP. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu selalu mengutamakan kepentingan masyarakat Sulut, terlebih warga Bolaang Mangondouw Raya (BMR).

Kamis (22/10/2020), H2M begitu politisi senior ini akrab disapa menghadiri kegiatan serah terima insfratruktur dan penandatanganan Prasasti Pisew tahun 2020 yang dilaksanakan di Desa Bombanon kecamatan Lolayan. Program Pisew di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan kerja sama antara 2 desa yakni Desa Bombanon dan Desa Anak dengan anggaran 600 Juta.

”Tentunya proyek atau program besar seperti ini akan sukses jika kita saling kompak bekerja sama. Ayo, support terus saya, doakan agar sehat selalu dan bekerja demi kepentingan warga Sulawesi Utara. Saya berharap, sebagai Anggota DPR RI akan aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kita juga sama-sama mengawal, ikut menjaga agar program Pisew Tahun 2020 berjalan lancar,” ujar Herson, mantan Bupati Bolaang Mangonduw Selatan itu dalam sambutannya.

Hadir juga dalam acara tersebut diantaranya Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulut Rus’an M Nur Taip, juga Camat Lolayan Faisal Manoppo. Camat menyebut bahwa kegiatan tersebut terlaksana karena bantuan dan perjuangan dari Herson Mayulu yang merupakan anggota DPR RI komisi V. Dirinya juga berharap agar hasil pengerjaan program ini benar-benar baik, dan terutama menggunakan tenaga kerja dari 2 desa ini, dan ini merupakan program padat karya yang benar-benar menyentuh masyarakat.

Sambutan dari H2M yang dihadiri masyarakat (Foto Istimewa)

”Terima kasih Pak Haji Herson Mayulu, S.IP yang selalu mendukung kami. Memberikan bantuan dan arahan, kegiatan ini terlaksana karena bantuan Pak Herson selaku Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Utara yang begitu peduli pada masyarakatnya. Semoga program seperti ini terus berlanjut,” kata Camat Faisal dalam sambutannya.

Lanjutnya, untuk desa Bombanon sendiri bukan hanya mendapat program pisew namun juga ada program P3TGAI dan BSPS yang juga merupakan bantuan dari Herson Mayulu yang sudah melobi kementrian terkait.

Selain itu, menurut Kepala BPPW Sulut mengatakan kegiatan ini tidak terlepas dari kontribusi penuh Herson. Rus’an mengurai juga ada beberapa program berbasis masyarakat yang tidak terlepas dari peran Herson Mayulu yang berada sebagai Anggota Komisi yang mengurusi tentang Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian Pertolongan tersebut.

H2M bersama Kepala BPPW Sulut (Foto Istimewa)

”Kami berharap pembangunan dan semua program ini dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat. Kedapan mudah-mudahan program-program berbasis masyarakat di BMR akan terus berlanjut,” tutur Rus’an.

Tak hanya itu, H2M menyebutkan bahwa program Pisew ini ada 15 Kecamatan di Bolaang Mangondouw Raya yang dapat untuk tahun ini, salah satunya Kecamatan Lolayan. Lanjut H2M, karena program ini sudah diserahkan dari pemerintah ke masyarakat maka bisa memelihara dengan baik program ini supaya bisa berkelanjutan dalam upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(*/Amas)

Haji Herson Anggota DPR RI, Beri Support Sejumlah Balai di Sulut

H. Herson Mayulu, S.IP ketika memberi pemaparan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Mengawal pembangunan di daerah terus ditunjukkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Hi. Herson Mayulu, S.IP. Penghuni gedung Senayan dari Dapil Sulawesi Utara (Sulut) itu, Senin (10/8/2020) berkunjung ke sejumlah Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI yang ada di Provinsi Sulut.

Dalam kunjungan tersebut, H2M begitu politisi PDI Perjuangan ini akrab disapa mendapat sambutan hangat dari Kepala BPJN Sulut Ir. Agung Hari Prabowo, M.T. Hadiri pula Kepala Balai Prasarana Pemukiman Sulut Rusan M. Taib, Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sulawesi I, Hujarat dan mewakili Kepala Balai Sungai Ir. Bestari, M.Eng. H2M menyebut pentingnya silaturahmi dilakukan guna memastikan pembangunan di daerah terlaksana dengan baik.

‘’Sudah tentu agenda hari ini adalah langkah awal kita semua untuk menyamakan persepsi, merumuskan skala prioritas dan tujuan Program Padat Karya oleh Pemerintah secara Berjenjang di era New normal ini,’’ kata H2M.

Tak lupa H2M menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas bantuan dan kerja sama dari semua Balai atas bencana yang terjadi di Bolmong dan Bolsel yang luar biasa cepat respon dan tanggapannya. Politisi santun yang vokal itu berharap diwaktu waktu mendatang, koordinasi dan kerja sama dari para Kepala Balai atas program dan kegiatan makin intens dilakukan.

H2M yang didampingi Kepala Dinas PUPR Bolsel Ir. Teddy Manika, sukses menggelar pertemuan silahturahmi dan harmonisasi Program Kegiatan dengan 4 (Empat) Balai Kementerian PUPR di Provinsi Sulawesi Utara.

Selain itu, tambah H2M bahwa pertemuan ini merupakan upaya konkret yang ditempuhnya sebagai komitmen pengabdian atas tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komisi V di DPR RI, untuk bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Mendorong pemerataan pelaksanaan pembangunan fisik dan insfrastruktur di Sulawesi Utara sesuai dengan mandat dan amanat yang diberikan masyarakat dipundaknya.

Berlangsungnya pertemuan di BPJN Sulawesi Utara (Foto Istimewa)

Pertemuan yang bertempat di Aula Rapat Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, juga membahas terkait pekerjaan Boulevard II. Program pengaspalan jalan Esang – Rainis, pembangunan jalan Manado Outer Ring Road (MORR) dan dukungan akses jalan ke KSPN Likupang.

Sementara itu, Balai mengeluhkan kondisi dan keadaan program kegiatan pembangunan ditengah pandemi Covid 19. Mendengarkan penyampaian Kepala-kepala Balai tentang kondisi pelaksanaan program, politisi nasionalis religius itu menuturkan bahwa refocussing anggaran memang menjadi perhatian serius bagi pemerintah di setiap Kementrian. Sehingga diharapkan di Era New Normal, penetapan dan prioritas anggaran benar-benar rasional.

‘’Kami sangat berterima kasih dan bersyukur di sela-sela kesibukan, Pak Herson masih menyempatkan datang dan hadir bersama dalam pertemuan ini. Harapan kami Program di tiap-tiap Balai dapat dikawal oleh Pak Herson dalam Rapat-Rapat dan Pembahasan Lanjut dengan Kementrian di Komisi V,’’ tutur Keoala. BPJN Sulut.

(*/Bung Amas)

BOLSEL: JASMERAH

Reiner Emyot Ointoe (Foto Istimewa)

Oleh : Reiner Emyot Ointoe, Fiksiwan

Salah satu wilayah swapraja yang juga dimekarkan pada 2008 dari induknya Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) termasuk yang agak unik dan khas. Selain karna konstruk budayanya lebih diakibatkan oleh fertilisasi (penyerbukan) budaya, daerah eks-swapraja kerajaan Bolango ini pada kolonial abad-18 dimasukkan sebagai ‘korte verklarring’ Bone (kini, Kabupaten Bone Bolango). Fakta ini mudah dirujuk dengan ‘tolobalango’ (baca: migrasi) Raja Hubulo (dieja: Gobel) ke Bolsel kini (Haga,1930). Rujukan lain dengan dijadikan bahasa Bolango sebagai lingua franca ketika itu.

Sejak dihapuskannya Swapraja Kerajaan Bolango dengan Raja Terakhir Hasan van Gobel — diabadikan sebagai pada Rumah Sakit Daerah dan saya terlibat dalam pembuatan Perdanya — praktis daerah ini hanya menjadi salah satu kecamatan (Molibagu) dengan luas hari ini mencapai 1601,38 km2 dan populasi terkini 65.000 jiwa.

Pemekaran daerah ini tak lepas dari perjuangan para elit yang berasal dari sana, di antaranya almarhum Syamsudin Kuji Moha (SKM), Om Diko, Om Saleh Gobel, Rekso Ointu, mendiang Abdulah Ointu, Paman Yanta, Herson Mayulu (Bupati satu periode lebih), Buyung (Ketua DPRD setelah definitif), Iskandar Kamaru (kini Bupati), Abdi Gobel, almarhum Deddy Gobel (suami Tutty Gobel-Gonibala), Om Lamusu (ayah kandung Rita Lamusu, mantan anggota DPRD Sulut) dan banyak lagi tokoh dan elit di sana yang terlibat.

Ketika terbentuk Panitia Pemekaran Bolsel diketuai mendiang Syamsudin Kuji Moha (SKM), seorang arsitek dan pengorganisasi yang handal , Sekretaris (Saleh Gobel, Papa Yogi) dan Bendahara (Buyung Abdul Latif), Penasehat Utama (Om Diko Mohune, mantan anggota DPRD Bolmong) dan saya merangkap anggota panitia merangkap konsultan kebudayaan, mobilitas Panitia tergolong gencar dengan menguatkan partisipasi publik yang setiap bulan harus menyetor kontribusi bulanan sebesar Rp. 10.000.

Profil budaya Bolsel (Foto Istimewa)

Sumberdaya keuangan untuk memperjuangkan pemekaran daerah harus bersumber dari kemampuan masyarakatnya sendiri. Seingat saya, bantuan resmi Kabupaten induk resmi hanya sekitar 1 miliar. Karna itu mobilitas partisipasi publik — dari Lion sampai Deaga — harus ditagih dari kerelasn publik sendiri. Akhirnya, di penghujung penetapan pemekaran kabupaten ini bisa terkumpul lebih dari 300 juta sebagai partisipasi masyarakat yang dimanfaatkan untuk mobilitas dan lobi-lobi dengan Panja Komisi Pemekaran yang di antaranya duduk di komisi itu Letjen(Purn.) E.E. Mangindaan dan juga Drs. Djelantik Mokodompit. Apa yang hendak dipesankan oleh sejarah pemekaran Kabupaten Bolsel ada 2 hal: Partisipasi Masyarakat dan Tanggung Jawab elit/tokoh dalam proses itu.

Tentu saja, sebagian elit dan tokoh-tokoh itu seperti Herson Mayulu, Buyung Abdul Latif, Abdi Gobel, Abadi Gobel dan Iskandar Kamaru (kini Bupati) telah menunaikan amat itu dengan menjadi Bupati, Ketua Dewan, Sekda dan jabatan-jabatan resmi di pemerintahan sejak mekar hingga hari ini. Usul saya: kepada elit dan tokoh-tokoh yang berjasa itu oleh Pemda bersama DPRD bisa diberikan Lencana Penghargaan. Sebagaimana saya pribadi, meski hanya kecil telah menyumbang literasi budaya.

Di antaranya: oleh Bupati Herson Mayulu ditunjuk sebagai tim penilai lagu Mars Bolsel, Handbook Tourism & Culture Bolsel, Profil Budaya Bolsel dan oleh DPRD (masa Ketua Buyung AL) menjadi narasumber Perda Nama Rumah Sakit Daerah (kini RSD Hasan van Gobel). Catatan: Hasan van Gobel, ayah kandung Iskandar Lexi Gobel (mantan Sekda Bitung dan Asisten I Pemprov Sulut), almarhum Deddy Gobel (ayah Beggy Gobel, mantan Aleg Kotamobagu), Memi Gobel (camat terakhir Molibagu).

Dengan alasan dan rangkaian sedikit sejarah Kabupaten Bolsel ini, bisa disimpulkan bahwa daerah ini hanya akan tumbuh dengan baik jika dua prasyarat itu, partisipasi dan tanggungjawab, menjadi modal sosial dan kultural bagi masa depan daerah yang menjadi tumpuan kiprah sejarah leluhur dan regenerasi kami. Atau, mereka yang memiliki genealogi dan “hak historis” baik secara bio-genetik di dalam urusan kemashlahatan artefak (material), mentifak (mentalitas) serta sosiofak (pranata) yang telah menghidupkan kabupaten ini, ‘hit et nunc’ (kini dan nanti). Terutama, bagi regenerasi.

Dirgahayu BOLSEL. JASMERAH, Jangan Lupa Sejarahmu.

Dirgahayu Bolsel ke-12 Tahun, Ini Harapan H2M untuk Pemda

Hi. Herson Mayulu, S.IP (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Ungkapan kemajuan merupakan kata yang merdu. Tetapi perubahanlah penggeraknya dan perubahan mempunyai banyak musuh, seperti kata Robert Kennedy ternyata begitu terlihat dalam realitas interaksi sosial kita. Diusia 12 Tahun Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan (Bolsel), tepatnya Selasa (21/7/2020) ragam harapan disampaikan masyarakat. Sejak lahir,  21 Juli 2018 sampai saat ini Bolsel mengalami kemajuan yang cukup yang menjanjikan.

Mantan Bupati Bolsel dua periode, Hi. Herson Mayulu, S.IP (H2M) menyampaikan harapan dan mengkontemplasikan sejarah Bolsel. Menurut H2M yang kini menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Dapil Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) itu bahwa kemajuan menjadi keniscayaan. Sehingga penting semua elemen masyarakat bahu-membahu mendorong roda pembangunan di Bolsel tercinta.

”Dua belas tahun tiada terasa, ketika waktu berlari seakan tiada berhenti, memacuh setiap langkahmu mengisi nafas negerimu. Amarahmu, kesalmu, lelahmu senyumu, ketawamu, karyamu, itulah nuansa perjuanganmu. Sudah selesaikah?. Belum wahai saudara, engkau baru mengawalinya dan pasti langkahmu kedepan akan banyak tersandung dalam begitu banyaknya batu batu sandungan, aral dan rintang yang kadang membawa bahaya, menguras energimu dalam mengatasinya. Saat usia negeri telah 12 tahun berlalu, tak banyak kata-kataku, tapi aku hanya ingin berpesan,” kata H2M.

Tidak hanya itu, politisi senior yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) itu mengungkapkan pentingnya semangat membangun daerah. Jangan ada kata menyerah, kata H2M. Menurut politisi senior yang dikenal memiliki kontribusi besar membangun Bolsel itu pentingnya membangun pandangan berkemajuan, dimana kehidupan akan terus berkembang.

”Ketika kalian mulai merasa lelah dan putus asa serta seakan ingin menyerah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah Tuhan Yang Maha Kasih hanya berjarak antara kening dan sajadahmu,” ujar H2M.

(*/Bung Amas)

Legislator Senayan Asal Sulut Perjuangkan Nasib Masyarakat Berpenghasilan Rendah

H. Herson Mayulu, S.IP saat mengikuti rapat dengar pendapat (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Dirjen Perumahan Kementerian PUPR , Kamis (9/7/2020), H. Herson Mayulu, S.IP menyampaikan beberapa usulan penting. Politisi Senayan asal Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengatakan pentingnya pembatasan atau tafsir tentang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mewujudkan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).

”Perlu diperjelas dan diketahui, apa definisi MBR dalam implementasi TAPERA. Sebab ada beberapa kerancuan batasan di dalamnya. Contohnya target sasaran ASN yang pendapatan Rp 4 juta – Rp 8 juta dari ASN ini belum jelas ditarik dari gaji pokok atau bukan. Sebab jika rujukannya gaji pokok, pendapatan Rp.4 juta-Rp 8 juta itu hanya dimiliki ASN Golongan IV, dan biasanya mereka sudah memiliki rumah sendiri,” kata H2M sapaan akrab Haji Herson, di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Tambahnya lagi, Keberadaan ASN Golongan I, II dan III yang notabene pendapatannya dibawah 4 juta, di dalam TAPERA juga perlu diperjelas ungkap anggota DPR RI asal Sulawesi Utara ini. Sebab sebenarnya mereka inilah yang seharusnya menjadi sasaran pokok pengadaan perumahan. Begitu juga ASN yang memasuki masa pensiun, perlu diatur dalam implementasi TAPERA ini, lanjutnya.

Suasana rapat Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR (Foto Istimewa)

”Belum lagi nasib pekerja lepas, buruh dan karyawan yang pendapatannya dibawah UMR. Dimana posisi mereka dalam implementasi TAPERA ini. Padahal mereka inilah yang sangat membutuhkan perumahan,” ujar H2M, mantan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Sulut yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI ini.

H2M juga meminta agar transparansi dalam pengelolaan TAPERA bukan hanya sekedar retorika. Pasti semua peserta membutuhkan akses informasi kepersertaan, oleh sebab itu BP TAPERA harus mampu menerapkan transparansi disetiap proses pelaksanaannya. Tak hanya itu, H2M pun menyorot tentang struktur kelembagaan BP TAPERA yang dinilainya tidak tergambar secara utuh dalam dokumen penjelasan tentang TAPERA.

(*/Bung Amas)

iklan1