Tag: Herwyn Malonda

Besok, Ketua DKPP, Bawaslu Sulut, KPU dan Akademisi Gelar Seminar di Unsrat

Sukseskan Seminar Nasional di Unsrat (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tak henti melakukan berbagai kegiatan yang bersifat meningkatkan kesadaran akademis dan edukasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Selasa (6/8/2019) akan menggelar Seminar Nasional. Bertempat di Aula FISPOL Unsrat Seminar ini mengambil tema ”Evaluasi Pemilu 2019, Menuju Pilkada 2020”.

Selaku penyelenggara Seminar Nasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat akan menghadirkan pembicara utama yaitu Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Dr Harjono. Hal itu disampaikan Ketua Himaju Pemerintahan Aldi Sumangando, selaku pelaksana kegiatan Seminar. Aldi mengatakan bahwa Seminar dilaksanakan secara terbuka.

”Seminar Nasional ini berkaitan dengan Evaluasi Pemilu dan memberi penguatan untuk Pilkada 2020 kedepan. Agar kiranya berjalan berkualitas Pilkada Serentak, sesuai regulasi yang ada. Iya, pelaksanaan Seminar bertempat di FISPOL Unsrat. Kami menghadirkan para narasumber berkompeten, silahkan masyarakat hadir ini Seminar terbuka,” ujar Aldi.

Lanjut disampaikannya soal materi yang akan dibahas 3 pembicara yakni Dr Ferry Daud Liando (Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL) Unsrat), Dr Ardiles Mewoh (Ketua KPU Sulut) dan Dr Herwyn Malonda (Ketua Bawaslu Sulut). Panitia sekali lagi mengundang kepada semua elemen masyarakat yang memiliki kepedulian pada perbaikan Pemilu yang berkualitas untuk hadir.

Seninar akan di mulai pada pukul 08.30 WITA sampai selesai. Untuk diketahui, kegiatan ini bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado. (*/Amas)

Gubernur OLLY, Ketua KPU Sulut dan Bawaslu Duduk Bersama

Gubernur Olly diapit Ketua KPU Sulut dan Ketua Bawaslu Sulut (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, SE hadir dalam Forum Pemilu Damai, Kamis (7/2/2019). Selain Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut dan pengurus partai peserta pemilu yang ikut hadir diantaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara dan Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Utara.

Kegiatan yang bertempat di Hotel Sintesa Peninsula Manado ini menurut Gubernur Olly ketika diwawancarai memberikan apresiasi atas diselenggarahkanya kegitan ini. Disamping itu juga, kegiatan ini dapat dijadikan wadah untuk mempertemukan semua stakeholders yang terlibat dalam pemilu.

“Forum ini menjadi begitu penting untuk mempertemukan semua peserta pemilu bersama dengan penyelenggara dan pengawas. Dan tentunya juga dengan pihak keamanan (polisi),” ujar Gubernur Olly.

Gubernur juga mengharapkan kegiatan ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk saling suport dan saling mengingatkan agar Pemilu dan Pilpres nanti bisa berjalan dengan aman.

“Ini satu hal yang sangat baik sehingga kita saling kenal, sehingga kalo ada masalah apa-apa bisa saling berkoordinasi secara cepat,” kata Gubernur.

Untuk diketahui KPU Sulut sendiri dihadiri hampir seluruh Komisioner yang dipimpin Ketua KPU Sulut, DR Ardiles Mewoh, sedangkan Bawaslu Sulut juga hadir Ketua Bawaslu Herwyn Malonda bersama Komisioner Bawaslu Sulut lainnya. (*/Redaksi)

Dari Jarod Manado, Para Ahli Mengungkap Tabir Kenapa ‘Orang Gila Memilih’

Suasana berlangsungnya diskusi sore (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Diskusi Sore, Jumat (23/11/2018) yang diselenggarakan Semesta Otak Indonesia bertempat di Jalan Roda (Jarod) berlangsung alot. Pasalnya, tidak hanya tema ‘Orang Gila Memilih?’, atau umumnya dibahas soal ‘Dinamika Pemilih dan Persoalan DPT Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019’, melainkan sejumlah narasumber yang dihadirkan sangat berkompeten.

Dalam pemaparan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), DR Ardiles Mewoh menjelaskan secara normatif bahwa pihaknya akan menjalankan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan terkait pendataan orang dengan gangguan mental. KPU, kata Ardiles bertekat mendorong masyarakat agar meningkatkan hak pilihnya, pihaknya menekan angka Golput dengan cara diantaranya tidak secara gegabah menghilangkan hak pilih masyarakat dalam Pemilu 2019 mendatang.

”Terkait sikap KPU berkaitan dengan hak orang yang mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa, kami tetap teguh pada ketentuan yang berlaku diantaranya rekomendasi Bawaslu bahwa mereka harus didata dalam DPT. Prinsipnya, kami mengacu dan berlandaskan pada Undang-Undang Pemilu serta PKPU, sehingga segala tantangan tugas yang berkaitan dengan kewenangan kami akan tetap kami sanggupi, meski dengan konsekuensi tertentu. Sebab, ada ketentuan lanjutan mengenai ‘orang gila’ yang akan diberikan hak memilih, teknisnya nanti akan ada rekomendasi dari pihak dan instansi berkompeten untuk menjadi legitimasi atau pengantar bagi mereka untuk memilih, kita tidak menghendaki adanya penghapusan hak pilih warga Negara secara spontan tanpa proses,” ujar Ardiles yang juga pengajar di FISPOL Unsrat Manado ini.

Menurut DR Ferry Daud Liando sebagai pakar politik keterlibatan aktif ‘orang gangguan jiwa’ kedalam DPT disisi lain juga menjadi tantangan bagi demokrasi Indonesia saat ini. Lebih lanjut, ada sentilan dan semacam analisis kritis yang diuraikan Liando soal apakah ‘orang gila’ yang telah diberi hak memilih merupakan bagian dari manuver politik atau by desain, skenario kelompok tertentu ataukah tidak?.

”Siapa yang bisa memberikan akses soal mereka waras atau tidak?. Pada bagian lain, kita juga akan terancam aspek Pemilu yang JURDIL (Jujur dan Adil), kemudian asas LUBER (Langsung Umum Bebas Rahasia). Karena biasanya ‘orang gila’ saat memilih pasti dituntun, apalagi ada jenis-jenisnya, ‘orang gila’ ada yang permanen ada yang tidak, ini juga akan memberi pengaruh pada hasil Pemilu nantinya. Saya prediksikan bila tidak diatur baik akan rawan mobilisasi pemilih, pengkondisian, konsekuensi logisnya memang bersentuhan dengan penambahan anggaran. Kita mengidentifikasi ‘orang gila’ masuk kategori pemilih apa agak sulit?, padahal waktu pencermatan dan perbaikan DPT sampai pelaksanaan Pemilu sudah tidak lama lagi. Maka menurut saya perlu dikaji secara komprehensif dari berbagai dimensi pendekatan keilmuan,” kata Liando seraya menambahkan ada dilema, karena penyelenggara pemilu tak boleh menghilangkan hak pilih masyarakat, hal itu berdampak pidana.

Ketua KPU Sulawesi Utara ketika memaparkan materi (FOTO Suluttoday.com)

Selain itu, dipenghujung acara DR Taufiq Pasiak selaku pengarah diskusi menerangkan beberapa konklusi dari diskusi yang melibatkan penyelenggara Pemilu, para pakar, ahli kejiwaan, psikolog, aktivis pro-demokrasi, praktisi politik, jurnalis dan tokoh masyarakat tersebut.

”Kesimpulan diskusi ini, diantaranya; 1) DPT belum tentu membawa kepada hak memilih. Karena untuk itu dibutuhkan peraturan yang lengkap perihal defenisi disability. KPU RI dan Bawaslu diminta menuntaskan ini. 2) soal Disabilitas dan gangguan jiwa itu tidak sesederhana aturan Bawaslu dan KPU. Tanpa keterlibatan para ahli, maka akan berujung pada masalah. 3) ke depan para penyelenggara pemilu harus lebih komprehensif membahas pelbagai peraturan pemilu,” ujar Pasiak tegas.

DR Taufiq Pasiak saat memberikan pengantar diskusi (FOTO Suluttoday.com)

Para narasumber lain juga ikut memberikan pandangan dalam diskusi tersebut, diantaranya Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda, pakar hukum DR Toar Palilingan, dr Anita Dundu, Hanna Monareh. Kegiatan ini diselingi dengan pembacaan puisi (sajak) ‘Orang Gila’ yang dibacakan Fiksiwan Drs Reiner Emyot Ointoe, pandangan juga disampaikan DR Alex Ulaen selaku sejarawan dan budayawan Sulut, juga tanggapan dari dosen Fakultas Hukum Unsrat Stefan Voges, SH.,MH.

Hadir pula Komisioner KPU Sulut, Salman Sailani, Lanny Ointoe dan Komisioner KPU Kota Manado, Moch Syahrul Setiawan, Abdul Gafur Subaer, serta sejumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ada di Kota Manado.

Sekedar diketahui, rekomendasi yang dikeluarkan dokter juga mendapat respon tegas, hal mana berdasarkan pengetahuan yang disampaikan DR dr Taufiq bahwa rekom ‘orang gila’ dapat memilih dikeluarkan psikolog hendaknya ditinjau kembali. Seharusnya, yang mengeluarkan rekomendasi adalah dokter ahli jiwa, bukan psikolog. (*/Redaksi)

Bawaslu Umumkan Nama Anggota Panwas se-Sulut

Herwyn Malonda (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Relatif lama pengumuman hasil tes seleksi calon anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), akhirnya Selasa (22/8/2017) ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang seperti diketahui saat ini tengah diseleksi ‘kocok ulang’ menyampaikan pengumuman hasil untuk Panwas Kabupaten/Kota.

Berikut nama-nama anggota Panwas yang berhasil dirangkum Suluttoday.com.

Hasil pengumuman Bawaslu Sulut (Foto Ist)

Nama-nama yang lolos (Foto Ist)

Penguman resmi yang ditandatangani Ketua Bawaslu Sulut dan Kepala Sekretariat (Foto Ist)

Menjaga Persatuan dan Tidak Terpengaruh Isu Negatif di Media Sosial

 Herwyn Malonda (Foto Ist)

Herwyn Malonda (Foto Ist)

Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam beberapa waktu kebelakang, banyak hal yang terjadi di Indonesia yang telah mengguncang toleransi antar umat beragama, khususnya antara umat Kristiani dan umat Muslim. Hal ini terus bermunculan dimulai dengan dugaan penistaan agama oleh Gubernur Non-aktif DKI Jakarta hingga masalah taman wisata religi di Kampung Texas.

Yang perlu kita sadari, bahwa sesungguhnya hal ini seharusnya tidak boleh mempengaruhi kita, karena banyak hal yang sebenarnya terjadi dibelakang layar yang menginginkan perpecahan Indonesia. Hal ini perlu kita tanggapi secara bijaksana, bagaimana kita sebagai umat Krisiani yang diajarkan untuk saling mengasihi, tidak terpancing amarahnya dan malah ikut-ikutan memperkeruh keadaan. Tuhan Yesus dalam pengajaranNya tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci, apalagi sampai mebeda-bedakan mana yang merupakan saudara kita dan mana yang bukan.

Dalam hukum kasih yang terdapat pada Markus 12:31, Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi “sesamamu manusia”, bukan “sesamamu umat Kristiani”, ataupun “sesamamu yang baik pada dirimu”. Yesus memerintahkan kita sebagai umatnya untuk mengasihi semua manusia yang ada dimuka bumi ini sebagai mana kita mengasihi diri kita sendiri. Begitu juga yang terdapat di Imamat 19:18, bagaimana dalam ayat tersebut kita diminta untuk tidak menaruh dendam terhadap orang-orang yang sebangsa dengan kita.

Yang perlu kita pahami juga adalah kita tidak bisa hidup sendiri. Kemajemukan atau keberagaman yang ada di Indonesia membuat negara ini menjadi lebih indah. Coba anda bayangkan jika negara ini hanya memiliki satu agama saja, maka kita tidak akan ada hari libur yang banyak dalam kalender kita setiap tahunnya. Namun, hal tersebut ternyata juga menjadi tantangan kita untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Ketika banyak orang yang ingin merusak persatuan Indonesia, kita seharusnya tidak tinggal diam dan justru ikut berkontribusi untuk menjaga keutuhan negara yang kita cintai ini.

Sekarang ini, di zaman yang serba canggih, yang mana orang lebih berani menyuarakan pendapatnya di dunia maya daripada di dunia nyata, menjadikan orang-orang yang disekelilingnya juga menjadi lebih responsif. Khususnya dalam beredarnya isu-isu yang ada di media sosial. Para Netizen, sebutan untuk mereka yang menjadi penduduk dunia internet atau maya, sangat mudah terprovokasi dan memprovokasi dengan memposting berita atau opini yang mereka dapatkan di dunia maya. Hal ini seharusnya dihindari oleh kita sebagai umat yang belajar tentang Kasih.

Dalam Efesus 4:26-27, kita diajarkan bahwa dalam amarah kita, iblis hadir mencari kesempatan akan tubuh dan perbuatan kita. Jika kita terprovokasi, maka otomatis kita akan menjadi marah dan berusaha untuk melawan kembali, namun Tuhan ajarkan bahwa dalam kemarahan kita yang paling dalam sekalipun, jangan sampai kita lengah dan membiarkan iblis mempengaruhi diri kita.

Jadi, ketika kita telah mengetahui bahwa provokasi adalah salah satu langkah iblis dalam mencari kesempatan menguasai kita, kita seharusnya menjadi lebih bijaksana dalam melihat isu-isu yang beredar dan bijaksana dalam membagikan tautan isu di media sosial. Dalam Mazmur 34:14-15 memberikan arahan kepada kita untuk menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya! Khusus masalah proses hukum di Jakarta kita harus menerima dan mengawal proses selanjutnya serta tetap mendorong Polri bertindak profesional, independent, tanpa ada intervensi dari kekuasaan dan komponen bangsa tertentu.

 

Penulis : Pnt. Herwyn Malonda, Sekretaris Komisi P/KB Sinode GMIM

iklan1