Tag: HMI MPO

Simpul Indonesia Resmi Dideklarasi di Bogor

Resmi proses Deklarasi Simpul Indonesia (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Alhamdulillah, Simpul Indonesia (SI) sebagai wadah yang digagas kaum intelektual muda Indonesia akhirnya resmi dideklarasi, Sabtu (6/6/2020). Menurut Syahrul Efendi Dasopan, salah satu deklarator saat dimintai tanggapan Suluttoday.com menyebutkan bahwa pentingnya SI hadir guna berkontribusi terhadap Indonesia.

‘’Jika Indonesia stabil secara politik dan tingkat pertumbuhannya tetap terjaga, satu dekade ke depan, Indonesia akan menjadi negara favorit investasi dan negara yang paling diperhitungkan. Asal kepemimpinan nasional baik-baik terus,” ujar Efendi yang juga Direktur The Indonesia Reform Institute ini, Senin (8/6/2020).

Lanjut ditambahkannya, generasi muda Indonesia sudah harus ambil bagian dan peranan yang proporsional dari peluang ekonomi nasional yang tersedia. Kami ingin setiap peluang dapat kami nikmati.

Sementara itu, menurut Azwar Muhammad, penggagas Simpul Indonesia lainnya mengatakan sebuah perkumpulan yang mengusung kemandirian ekonomi politik dan hukum. Deklarasi ini dilakukan di Gunung Geulis, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Sabtu (6/6/2020).

“Titik awal kami bersepakat mendirikan Simpul Indonesia dilandasi semangat bersama para mantan Demonstran Mahasiswa yang kini menjadi penggerak ekonomi di berbagai sektor kehidupan, panggung politik dan hukum untuk berkontribusi positif dalam melakukan perbaikan kondisi kehidupan bangsa,” kata salah satu presidium Simpul IndonesiaAzwar Muhammad kepada wartawan.

Nurul Atiq Tadjudin, yang juga presidium SI juga menegaskan bahwa para pelaku dan penggerak nadi kehidupan baik ekonomi, politik dan hukum yang telah memiliki simpul tersebut kini disimpulkan menjadi satu simpul yakni Simpul Indonesia.

Suasana jelang Deklarasi Simpul Indonesia (Foto Istimewa)

“Simpul-simpul tersebut selama ini berserakan meski tetap menjaga jalinan silaturahmi baik secara pribadi maupun lewat organisasi profesi dan asosiasi usaha. Untuk itulah kami merajut simpul-simpul tersebut menjadi Simpul Indonesia dengan motto berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, jaya bersama-sama,” tutur Atiq tegas.

Selain itu, Muzakkir Djabir, jebolan aktivis mahasiswa asal Makassar menambahkan, didirikannya SI diterjemahkan untuk merespon permintaan dari para penggerak ekonomi, politik dan hukum untuk melakukan percepatan Indonesia menuju Indonesia Maju 2045.

“Percepatan Indonesia menjadi negara maju di 2045 harus didukung seluruh elemen bangsa dan SI sangat akomodatif pada misi tersebut. Makanya SI mengusung gerakan konstruktif dan akomodatif menuju Indonesia maju 2045,” ujar Muzakkir.

Untuk diketahui, para inisiator yang kebanyakan aktifis HMI (MPO) yang dikenal anti Orde Baru itu terdiri dari Muzakkir Djabir, Azwar Muhammad, Atiq Tajuddin, Ma’ruf Asli Bhakti, Syahrul Efendi Dasopang, dan Adib Amrullah.

(*/Bung Amas)

Catatan Buat Najwa Shihab

Syahrul Efendi Dasopang (Foto Istimewa)

Oleh : Syahrul Efendi Dasopang

Aku sudah melihat tayanganmu. Inti persoalannya, bagaimanakah fungsi agama dalam situasi histeria massa dan kekalutan akibat wabah corona sekarang ini. Jelas tayangan itu esensinya, meletakkan agama sebagai instrumen, dan nyata terlihat cara pandang intrumentalisme. Salahkah itu? Nggak tahu. Tapi aku tidak sependapat.

Soalnya seakan-akan agama tiba-tiba dihadirkan jika manusia berkepentingan untuk keselamatan dirinya. Tapi ketika manusia senang dan aman, agama diumpetin di balik konde dan rambut mereka yang acak-acakan.

Seolah agama, bagaikan tebu saja: habis manis sepah dibuang. Seolah agama bagaikan masker saja: jika ada penyakit menular, pakelah masker. Jika aman buang masker.

Agama tidak seperti itu. Agama adalah warisan berharga para Nabi dari Khalik mereka yang berguna bagi pembimbing bagi manusia kepada kehidupan yang tenang, adil, harmonis dan permai. Itu gak bisa kalau cara pandangnya instrumentalisme.

___________________

Penulis adalah mantan Ketum PB HMI (MPO)

Pengurus HMI Manado Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bolmong dan Bolmut

Relawan HMI MPO Cabang Manado saat berada di lokasi bencana (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Manado, sejak, Rabu (11/3/2020) turun ke lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsong di Kabupaten Bolaang Mongondow serta Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Tim relawan HMI, dipimpin Fanli Mandalika, selaku Korlap menyusuri satu Desa ke Desa berikutnya untuk memberi bantuan.

Menurut Fanli, pihaknya turun ke lokasi bencana alam di Bolmong dan Bolmut guna melakukan penyaluran bantuan kepada para korban bencana alam. Fanli menyampaikan bahwa tim yang turun dengan penuh semangat kemanusiaan yang melibatkan pengurus Komisariat HMI MPO Cabang Manado. Kemudian, penyaluran dilakukan secara tertib sesuai rencana.

”Kami yang turun terdiri dari perwakilan pengurus-pengurus Komisariat, HMI-MPO Cabang Manado. Selain itu, ada perwakilan pengurus Cabang, juga purna Cabang, dan simpatisan yang ikut membantu dalam penyaluran bantuan. Tim relawan turun langsung menyapa, menemui masyarakat, luar biasa warga di lokasi bencana membutuhkan uluran tangan kita semua,” ujar Fanli saat diwawancarai Suluttoday.com, Kamis (12/3/2020).

Penyaluran bantuan (Foto Suluttoday.com)

Tambahnya lagi, tim yang berada di lapangan mulai Rabu 11 Maret 2020, hingga Kamis 12 Maret 2020 mereka melanjutkan penyaluran bantuan. Rute yang mereka tetapkan yaitu dari daerah Bolmut setelah itu Bolmong. Selanjutnya, bantuan barang yang diberikan bermacam-macam, sesuai kebutuhan masyarakat korban bencana.

”Yang kami salurkan diantaranya, air mineral, beras, gula, minyak kelapa, peralatan mandi, kebutuhan bayi, anak-anak, pakaian layak pakai, dan bantuan lain yang memang sangat di butuhkan oleh korban bencana. Giat yang kami lakukan merupakan lanjutan dari hasil penggalangan dana yang dilakukan Aliansi Komisariat Peduli (ALISARIATI) HMI MPO Cabang Manado pada tanggal 7-8 maret 2020 lalu,” kata Fanly sambil berharap kiranya bantuan atas keikhlasan tersebut dapat membantu para korban bencana. (*/Adm)

HMI MPO Under Cover Yang Perlu Anda Tahu

Syahrul Efendi Dasopang (Foto Istimewa)

Oleh : Syahrul Efendi Dasopang
(Ketua Umum PB HMI periode 2007-2009)

HMI MPO sebagaimana yang menjelma sebagai realitas politik saat ini, memiliki kisah dan dinamika yang rumit, getir dan tidak mudah. Banyak di antara pelakunya saat itu, mengalami cobaan, tekanan, teror dan intimidasi, namun mereka tetap maju untuk mempertahankan eksistensi HMI dengan asas Islam sebagaimana sejak HMI didirikan pada 1947.

Bila saja rezim Orde Baru tidak menerapkan politik pemaksaan asas tunggal Pancasila bagi setiap organisasi masyarakat, cerita HMI yang terbelah mungkin tidak akan terjadi menjadi sebuah sejarah yang getir.

Namun rezim Orde Baru yang sangat otoriter dengan nafsu untuk berkuasa mutlak, bertindak mengonsentrasikan setiap kekuatan sosial politik agar berada penuh dalam kontrolnya. Politik asas tunggal Pancasila, sebenarnya dalih saja agar tidak satu pun kekuatan sosial politik berada di luar orbit dan kendali mutlak rezim Soeharto.

Wacana agar setiap organisasi politik dan organisasi masyarakat supaya menyeragamkan asasnya dengan asas Pancasila seperti kehendak Orde Baru, sudah bergulir sejak akhir 1970 – an. Yang paling monumental ialah pernyataan Soeharto dalam rapat pimpinan ABRI di Pekanbaru, 27 Maret 1980, dimana dia berkehendak agar asas tunggal Pancasila diterapkan. Dia kembali mengulangi himbauannya, saat merayakan ulang tahun Kopashanda – sekarang Kopassus – pada 16 April 1980.

Masa itu orang semua mafhum dengan gaya autokratik rezim. Bilamana Soeharto berkehendak suatu hal, apalagi sudah dilontarkan ke publik, laiknya sirene, cepat atau alot, itu pasti akan dilakukan dengan akibat apapun oleh rezim otoriter Soeharto.

Pendiri paling terkemuka HMI MPO, yaitu Mohammad Chaeron AR, mahasiswa Fakultas Hukum UGM dan juga Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta saat itu, menuturkan kepada penulis, suasana, riak dan gelombang yang terjadi menimpa HMI akibat tirani rezim Soeharto yang memaksakan kehendak politiknya.

“Bahwa akan terjadinya “perang” melawan kebijakan rezim Orba terkait asas tunggal Pancasila atau astung itu, sudah diperkirakan oleh banyak pihak, khususnya kader HMI, sejak dilontarkannya rencana pemerintah melalui pidato Presiden Soeharto dalam rapat pimpinan ABRI, 27 Maret 1980 di Pekanbaru dan Kongres ke – 15 HMI 1983 di Medan,” ujar Chaeron, sembari mengenang peristiwa yang membawanya vis a via dengan rezim Orde Baru itu.

Dia kemudian melanjutkan penuturannya terhadap peristiwa yang membelah HMI itu. “Kenapa perang? Karena publik sudah mafhum akan watak rezim yang suka memaksakan kehendak (otoriter totaliter, dan militeristik), sedangkan sikap HMI pada Kongres Medan 1983 telah menolak kehendak rezim. Sehingga, bakal seperti apa nasib HMI, sudah dapat diprediksi. Maka pilihan sikap HMI pun sudah dapat diperkirakan, yaitu satu di antara tiga kemungkinan: menyerah kalah/menerima astung tanpa syarat; melarikan diri alias bubar (walk out); atau bertahan/melawan/menyerang.”

Saat itu, dia baru saja terpilih sebagai formatur HMI Cabang Yogyakarta. Cabang ini merupakan basis dari HMI sejak awal didirikan. Dia melanjutkan penuturannya.

“HMI Cabang Yogyakarta melalui konferensinya ke 37 memutuskan: tetap mempertahankan Islam sebagai asas organisasi, dan memberi mandat kepada formatur terpilih, Mohammad Chaeron AR, agar memperjuangkannya dalam kongres HMI ke-16 yang akan datang.
Hal ini berarti jelas, memilih alternatif ketiga di atas, yaitu: bertahan,” sebutnya.

Pada saat itu suasana eksplosif pertentangan antara rezim Soeharto dan HMI sudah makin terasa membara. Aktivis-aktivis HMI yang konsisten, menunjukkan keberanian untuk konfrontasi. Tapi tidak sedikit juga yang cenderung melemah akibat tekanan. Chaeron melanjutkan ceritanya.

“Pagi hari ba’da subuh, seusai penutupan konferensi HMI cabang Yogyakarta ke – 37, datanglah seorang anggota Majelis Pekerja Kongres (MPK), yaitu almarhum Muchtar Efendi Harahap (MEH) di kantor HMI Jl. Dagen 16 Yogyakarta, menemui formatur cabang terpilih, Mohammad Chaeron AR. Dia menerangkan hal-hal sebagai berikut : pertama, bahwa dirinya (MEH) baru tiba pagi itu dari Jakarta usai mengikuti Pleno II (kalau tak salah) MPK HMI, yang sedang membahas masalah astung, dan dia (MEH) terpaksa walk out dari forum tersebut karena melihat kecenderungan forum yang hendak menerima astung Pancasila sebagai asas organisasi, sedangkan MEH – sesuai aspirasi HMI Cabang Yogya – menolak astung tersebut.

Kedua, bahwa pada saat hendak meninggalkan forum pleno tersebut (walkout), MEH mengaku sempat memberi ultimatum kepada PB HMI melalui forum tersebut, bahwa apabila PB HMI meneruskan niatnya menerima astung Pancasila sebagai asas HMI, maka dia berjanji akan membubarkan HMI Yogya (mengajak HMI Yogya untuk membubarkan diri). Maka pada saat itu juga dia pulang ke Yogya dengan maksud menyampaikan perihalnya di forum Konferca mengajak HMI Yogya membubarkan diri, tetapi rupa-rupanya Konferca telah usai, maka ditemuilah Mohammad Chaeron AR selaku formatur terpilih, dan meminta kepada formatur agar membubarkan HMI Yogya saat itu juga dengan alasan: karena PB HMI melalui pleno MPK telah menyerah (menerima astung), maka percuma bertahan (tidak mungkin Yogya bisa bertahan); atau akan berhadapan langsung dan akan mati konyol melawan kekuatan rezim yang sangat kokoh,” demikian yang diungkapkan oleh MEH kepada Chaeron yang baru saja terpilih sebagai Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta saat itu.

Mohammad Chaeron AR, tidak sependapat dengan sikap dan usulan MEH, dan secara khusu dan eksplisit dia menyesalkan tindakan walk out yang diambil oleh MEH dari forum pleno MPK PB HMI. Bagi Chaeron, walk out adalah sama dengan lari dari medan juang sebelum pertempuran dinyatakan selesai (padahal daya tempur masih ada), dan itu berarti meninggalkan peluang menang walaupun kecil, dan sama saja dengan pesimis atau mendahului takdir. Itu memang tidak sesuai dengan prinsip hidupnya.

Chaeron mengilustrasikan sikap walkout itu seperti perihal perkelahian. “Dalam teknik perkelahian, dikenal prinsip “bertahan adalah menyerang”, maka hendaknya begitulah sikap seorang kader pejuang, tidak berhenti berjuang kecuali pingsan atau mati,” ujarnya. Dan sikap itulah yang diterapkan oleh Chaeron dalam menghadapi tekanan politik astung.

Chaeron menambahkan, bahwa harusnya pimpinan nasional HMI, tidak sepatutnya terburu-buru mengubah asas HMI atau membubarkan organisasi, hanya karena menyerah terhadap tekanan politik.

“Dalam konteks menghadapi astung, masih tersedia peluang untuk bertahan/melawan, karena masih ada tenggang waktu yang diberikan undang-undang dan masih ada kesempatan bertempur atau bermusyawarah di forum kongres HMI ke – 16 mendatang. Jadi, mengapa harus membubarkan diri?” ungkap Chaeron saat berbicara dengan MEH saat itu. “Sekali lagi, bertahan adalah menyerang! Itu strategi tempurnya. Itulah pilihan kita”, katanya.

Menyusul MEH, dua hari kemudian, Rohmiyati pulang dari pleno II MPK/pleno III PBbHMI. Rochmiyati saat itu merupakan Ketua Umum HMI Badan Koordinasi Jawa Bagian Tengah. Secara struktural merupakan bagian dari aparat PB HMI yang dipimpin oleh Harry Azhar Azis kala itu.

Rochmiyati mengabarkan bahwa pleno telah selesai dengan keputusan menerima astung sebagai asas HMI dan akan dikukuhkan dalam Kongres HMI ke -16 yang akan datang, dengan catatan bahwa keputusan tersebut tidak akan dipublikasikan, hanya bersifat internal untuk memenuhi persyaratan izin kongres.

Ternyata kesepakatan itu tidak diindahkan, malahan oleh Harry Azhar Azis melalui pertemuan dengan pers di kediaman Lafran Pane, pemrakarsa pendiri HMI, di Yogyakarta, keputusan pleno itu diumumkan.

Para kader HMI Cabang Yogyakarta sebenarnya sudah tahu perihal tersebut, setidaknya menduga bahwa PB HMI akan kewalahan menghadapi tekanan rezim sendirian. Untuk hal itu, maka perlu dukungan dan perlu sebuah siasat untuk menghadapi tekanan eksternal sebagaimana pernah dilakukan PB HMI periode sebelumnya. Mereka sudah siap mendukung dan membantu PB HMI mencari jalan untuk mempertahankan isi dan wadah organisasi.

Namun mereka tidak mengira bahwa pada ahirnya yang akan dihadapi adalah PB HMI sendiri. PB HMI tidak mengajak mereka bersama menghadapi tantangan eksternal, tetapi sebaliknya “berselingkuh” dengan rezim orba. Bersama kekuatan eksternal itu, PB HMI menekan pimpinan cabang, “main kayu”, memaksa cabang mengikuti apa yg disebut sebagai kebijakan politis PB HMI. PBHMI pun menjadi rezim kecil di dalam HMI yang sama otoriternya dengan Orde Baru pada saat itu. Dari latar inilah awal perpecahan itu dimulai. Demikian menurut Chaeron dinamika HMI saat itu.

Suatu ketika, akibat dari sikap pantang mundur terhadap astung, mereka harus berurusan dengan Laksus (Pelaksana Khusus, instrumen kekuasaan inteljen militer Orde Baru). Sesuai pembicaraan dengan kawan-kawan di kantor Laksus, maka begitu keluar dari Laksus, Mohammad Chaeron AR dan Mastur Thoyib Kesi langsung ke Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menemui Abdul Hakim Garuda Nusantara, Direktur YLBHI. Abdul Hakim Garuda Nusantara kebetulan merupakan alumni PII dan kakak kelas Chaeron di SMP M Pekajangan. Mereka meminta bantuan pembebasan Eggi dan Ka’ban dari tahanan Laksusda.

Usai dari YLBHI, mereka menemui kawan-kawan pimpinan cabang lainnya guna membagi tugas: sebagian ke Padang untuk menggagalkan pengesahan astung Pancasila atau menggagalkan Kongres; sedangkan teman-teman lain yang berada di kantor PB HMI Jalan Diponegoro 16 Jakarta Pusat, tetap harus bertahan sambil menunggu perkembangan dan kabar dari Padang.

Mereka yang ke Padang membawa misi tunggal, menolak astung Pancasila, dengan skenario: membuat forum deadlock dan kongres bubar, melalui/menggunakan teman-teman peserta kongres yang masih seaspirasi dengan HMI asas Islam.

“Sebenarnya kami tidak begitu yakin akan hasilnya, karena sebelumnya kami telah menvonis, bahwa siapapun yang ikut/mendukung kongres Padang adalah rombongan/pihak mereka (PB HMI penerima astung). Tetepi apa boleh buat, ini satu-satunya peluang pada “detik-detik akhir” perlawanan terhadap astung Pancasila di kongres Padang. Dan mereka (teman-teman yang mengaku seaspirasi dengan kita), itulah satu-satunya “alat” yang bisa kita gunakan untuk melawan dari dalam kongres. Mudah-mudahan saja mereka bisa diandalkan,” kata Chaeron.

Team yang berangkat ke Padang berenam (Chaeron, Erwin, Yasin Ardi, Hasanudin, Iskandar dan Rafles) menggunakan mobil CJ7 milik keluarga Erwin Moeslimin di Tanjungkarang. “Di perjalanan kami mengalami sedikitnya tiga kali razia/operasi gabungan dengan barikade kawat berduri (sekali di siang hari dan dua kali di malam hari), namun alhamdulillah lolos hingga masuk kota Padang disambut sdr Yanzi Sofyan (Kabid Kader HMI Cabang Jakarta) dan kawan-kawan dari Pengurus PII Wilayah Kota Padang yang kemudian menjadi tuan rumah yang menampung dan “melindungi” kami selama di kota Padang. Dari mereka itulah kami tahu bahwa sebagian peserta Kongres ada di Masjid Jami Attqwa kota Padang saat break sholat fardlu,” kenang Erwin Moeslimin yang saat itu merupakan mahasiswa fakultas hukum UII dan merupakan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Aparatur dan Organisasi (PAO) HMI Cabang Yogyakarta.

Mereka memilih Masjid Attaqwa Padang sebagai “posko” tempat pertemuan-pertemuan antara mereka dengan para peserta kongres dalam setiap break sholat fardlu guna mengoordinasikan langkah-langkah menyikapi kongres dengan skenario/strategi taktik persidangan yang akan digunakan. Strategi dan taktik itu mencakup, pertama, meminta forum kongres menuntut pertanggungjawaban sikap politis PB HMI terkait perubahan asas Islam dengan asas Pancasila di luar kongres; kedua, meminta kongres memutuskan menolak perubahan pasal 4 AD HMI (menggantikan asas Islam dengan asas Pancasila); ketiga, mengupayakan agar perdebatan berlarut dan tidak berujung, sehingga kongres deadlock dan bubar tanpa menghasilkan apapun. Dengan kalkulasi hasil dari stratak itu, diharapkan HMI akan tetap eksis berdasarkan keputusan kongres sebelumnya/kongres ke – 15 di Medan.

Semua rencana itu, penerapan/pelaksanaannya bergantung kepada situasi dan kawan-kawan yang berada di dalam forum kongres. “Kami hanya “menggerilya” mereka di luar kongres,” tukas Erwin.

Namun, ternyata forum kongres tidak membuka peluang untuk terjadinya pembahasan. “Boleh jadi rencana kami bocor sehingga mereka melalui pimpinan sidang sengaja tidak memberikan kesempatan untuk terjadinya pembahasan,” ungkap Chaeron.

Sidang pleno pertama ditutup dengan keputusan menerima laporan pertanggungjawaban PB HMI secara aklamasi, nyaris tanpa perdebatan. Berarti include menerima rekomendasi pleno MK/PB HMI yang menetapkan Pancasila sebagai asas organisasi di dalam pasal 4 AD dan Islam sebagai sumber inspirasi di pasal 5 AD.

Begitulah yang mereka dengar dari luar kongres. Karena sejak awal mereka tidak leluasa mempengaruhi jalannya kongres.

“Kami kecewa karena usaha kami sia-sia. Tidak terdengar gegap-gempitanya teman-teman mempertahankan asas Islam di dalam forum kongres. Tetapi kembali ke hipotesa awal, soal ini, bertarung melawan astung, memang berkaitan dengan nyali. Soal nyali tidak bisa dipaksakan,” kata Chaeron.

Meskipun demikian, tim mereka tidak menyerah. Masih tersedia bagi mereka kesempatan berikutnya untuk “dipergunakan”, yaitu pemilihan ketua umum. “Bagi kami sejatinya perjuangan melalui kongres Padang sudah selesai, karena yang prinsip sudah jebol, gawang sudah kebobolan, asas Pancasila sudah diterima/disahkan di kongres Padang. Lantas agenda lainnya sudah tidak penting lagi. Tapi kalau ajang pemilihan Ketua Formatur bisa bikin deadlock hingga kongres bubar, kenapa tidak? Itu satu-satunya harapan dalam taktik mempertahankan asas Islam di tubuh HMI,” tambahnya.

Lalu mereka maju menerapkan strategi yang lain. “Strategi berikutnya adalah mengusulkan calon ketua umum yang dipastikan akan ditolak oleh kubu astung Pancasila, sehingga kongres deadlock, dan bubar. Jadi, kami bukan mengincar posisi ketua umum, tapi menggunakan momentum pemilihan formatur untuk membubarkan kongres. Itu rencananya. Pilihannya jatuh kepada Zulfan B. Lindan, Bendahara Umum PB HMI. Karena dialah salah satu unsur PB HMI yang diketahui/ditengarai saat itu bersikap pro asas Islam, dan punya tingkat kepopuleran skala nasional. Maka, jika orang ini diusulkan sebagai calon ketua umum/formatur, dipastikan akan mengundang perlawanan yang sengit dari kubu astung Pancasila. Ternyata benar. Lawannya, Abdullah Puteh, tidak serta merta bisa menundukkan Zulfan. Posisi berimbang 50:50, sehingga forum deadlock hingga dua hari dua malam, tapi “finishingnya” tidak sesuai rencana. Seharusnya mereka bubar, tapi entah kenapa mereka malah tidak bisa kami temui lagi,” ungkap Chaeron dengan nada heran. Chaeron saat ini bermukim di Pekalongan.

Dalam situasi layaknya gerilya itu, mereka terpaksa berpindah-pindah. “Kami harus berpindah-pindah tempat tinggal karena ada kabar dari kawan-kawan “inteljen” PII bahwa kami sedang diuber/dicari-cari aparat kepolisian,” ujar Chaeron.

“Pada pagi hari kedua saat deadlock itu, kami dipanggil Sahar L. Hasan (Ketua MPK) ke Hotel Machudum, tempat dia dkk menginap. Sahar merupakan unsur Pimpinan HMI yang ditengarai bersimpati dengan cabang-cabang HMI pro asas Islam. Maka kamipun menemuinya di Hotel Machudum Kota Padang,” kata Chaeron.

Setelah berkomunikasi dan saling berinformasi dan membahas konstelasi kongres, Sahar L. Hasan melontarkan pertanyaan kepada Mohammad Chaeron AR, Ketua Umum Cabang Yogyakarta, “Bagaimana kalau Chaeron saja yang maju sebagai calon formatur di Kongres? Kan semua cabang sudah kenal siapa Chaeron, jadi pastilah banyak yang mendukung. Sebab, kalau suasananya seperti ini bisa dipastikan tidak ada yang mau mengalah, nanti ujung-ujungnya Bang Akbar (Akbar Tandjung) yang turun tangan. Dan kita tahu kalau senior yang satu ini sudah turun tangan, biasanya tidak ada yang bisa menghalangi. Maka sia-sialah perjuangan kalian,” begitu kata Sahar yang diingatnya. Sahar L Hasan, saat ini dikenal sebagai tokoh penting Partai Bulan Bintang (PBB).

Chaeron menolak usulan Sahar tersebut. Karena bukan itu misi mereka datang ke kongres Padang. Mereka tidak sedikit pun terpikir usulan tersebut. Yang terpikir hanyalah bagaimana mempertahankan kelangsungan Islam sebagai asas HMI. Mereka datang ke Padang untuk menolak/menggagalkan astung pada HMI dengan cara gerilya, disebabkannya mereka tidak diberi kesempatan yang fair dan sama untuk bertarung secara terbuka. Tidak terlintas sama sekali bagi Chaeron soal jabatan, apalagi Ketua Umum”. “Tidak Bang. Tapi kalau memang diperlukan, nanti saya coba cari figur lain,” jawab Chaeron untuk menghargai tawaran Sahar. Bahkan waktu itu sempat meminta Erwin Moeslimin guna menghubungi Fauzi Kadir di Yogya, barangkali mau. Tapi Fauzi tidak mau. Menurut Sahar, posisi Ketua Umum sangat strategis, kalau bisa “kepegang” maka yang lain-lain bisa diatur kemudian. Kira-kira begitu pertimbangan dia.

Ternyata benar perkiraan Sahar. Sore hari kemudian Akbar Tandjung turun ke Padang dengan menggandeng Saleh Khalid. Secara psikologis – sosiologis, kehadiran Saleh Khalid seolah dipandang sebagai solusi atas kebuntuan dalam kongres beberapa hari ini, maka terpilihlah dia sebagai formatur kongres secara aklamasi. Kawan-kawan yang selama ini menunjukkan semangatnya setiap bertemu dengan kami, saat itu tampak lunglai. Beberapa kawan peserta kongres yang pro asas Islam masih sibuk di Padang menyoal status kemahasiswaan Saleh Khalid yang konon kuliah S1-nya sudah selesai lebih dari dua tahun berlalu, sehingga sudah berstatus alumni. “Sementara kami bergegas balik ke Jakarta, karena masih ada agenda yang tertangguhkan gara-gara berurusan dengan Kramat Lima (Kantor Laksus) yaitu risiko Kongres Istimewa Yogyakarta,” urai Chaeron.

Mastur Thoyib Kesi, yang saat itu sebagai mahasiswa IKIP Yogyakarta dan juga Sekretaris Umum Hanya Badko Jawa Bagian Tengah, menuturkan ingatannya tentang dinamika yang terjadi saat itu.

“Pra Kongres Padang, terjadi beberapa kali pertemuan yang saya ikuti: pertama, pertemuan beberapa perwakilan pengurus cabang, yang dipimpin oleh Mohammad Chaeron AR yang menemui Harry Azhar Azis (HAA), Ketua Umum PB HMI saat itu, di Villa milik Departemen Keuangan, Puncak Bogor, sekitar pertigaan Gadog di suatu sore/malam.

Mulanya di beberapa forum internal HMI selalu berdalih ditekan dengan kuat oleh rezim yang jumowo, agar HMI menerima astung Pancasila. Maka dalam pertemuan itu kita katakan pada HAA, ‘Kalau merasa tak mampu menjalankan amanah kongres Medan (mempertahankan asas Islam), ya lebih elegan menyerahkan mandat saja. Toh masih banyak kader yang siap memikul amanah,'”kenang Mastur Thoyib Kesi yang kini bermukim di Bogor.

Menurut Mastur, saat itu terjadi perdebatan sengit antara mereka dengan Harry Azhar Aziz. Harry Azhar Aziz saat ini dikenal sebagai tokoh Partai Golkar dan duduk sebagai pejabat BPK.

Lalu terjadilah perdebatan panjang dan alot. Kesimpulannya, menurut Mastur, HAA tidak bersedia menyerahkan mandat. Tapi setiap bicara di publik, uniknya HAA/Pengurus PB yang lain, dengan gagah selalu menyatakan bahwa penerimaan asas adalah tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun. Intinya – menurut mereka – karena kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan mereka membuat tulisan sebagai penjelasan sikap bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. “Siapa pula yang mengatakan Pancasila bertentangan dengan Islam,” gumam Mastur yang kini sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi.

“Pertemuan kedua yang saya ikuti, konsolidasi di Asrama Haji Cempaka Putih. Saat itu tuan rumah, Bung Lukman Hakim, wartawan majalah Kiblat dan mantan Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta. Terdapat tiga usulan yang muncul dari pertemuan ini: satu, bertahan dengan asas Islam secara terbuka. Dua, bertahan dengan asas Islam secara underground movement. Tiga, bubarkan HMI, segera deklarasikan Organisasi Baru.

Yang masih sangat saya ingat – di samping Chaeron dll, terdapat Yasin Ardhi, sekarang tokoh Partai Bulan Bintang. Ini ada sebabnya. Soalnya saya sempat berdebat seru dengan dia,” kisahnya.

Mastur kemudian menyampaikan kisah pertemuan ketiga yang cukup keras dan panas. “Pertemuan ketiga terjadi di kantor PB HMI, Jalan Diponegoro yang saya perkirakan yang hadir lebih dari 100 orang. Saya yang “ngepos” di rumah Mama Chia –seorang alumni Kohati yang sangat concern dengan HMI — saja, terdapat sekitar 60 orang. Pada saat demo di depan kantor PB HMI itu, saya sempat berorasi dan membaca puisi. Dalam acara “Pendudukan Kantor PB HMI” ini , Chaeron, dengan didampingi Eggi Sudjana (ES) dan Malem Sambat Ka’ban (MSK), membacakan deklarasi (kalau tak salah membacakan SKB terbentuknya Majelis Penyelamat Organisasi),” ujarnya.

“Semalam suntuk, praktis Kantor PB HMI, sampai hari berikutnya (hari pertama Kongres Padang), diduduki. Kami jaga ketat ruang PB, agar HAA tidak bisa keluar dari ruangannya.

Di sana masa berbaur dengan intel/aparat dan wartawan. Ada seorang wartawati Tempo. Kami sempat berdialog, tepatnya berdebat dengan HAA, terutama HAA dengan ES. Dialog deadlock. Saya langsung tanya sama ES, apakah Anda punya Al-Qur’an? ES langsung mengeluarkan mushaf Al-Qur’an dari sakunya.

Saya menawarkan mubahalah (sumpah dengan akibat fatal) pada keduanya. HAA diam saja, tetapi ES menyatakan kesiapannya. Lantas menjelang adzan kami siap-siap sholat subuh.
Begitu pintu terbuka, HAA keluar, langsung datang aparat, yang bilang, “Harri, saya mau bicara,” sambil menggandeng HAA dan mengajaknya, entah kemana.

Saya kemudian menjadi Imam sholat Subuh di ruang utama/tamu. Saya pakai do’a witir “hymne Jihad”. Usai sholat, saya dan yang lain mencari HAA, tetapi sudah “hilang”. Baru siangnya saya dapat kabar bahwa Harry selamat sampai di Padang untuk mengikuti kongres HMI,” kisah Mastur tentang momen kelam itu.

Mastur juga menceritakan pertemuan keempat yang diikutinya. “Pertemuan keempat yang saya ikuti, yaitu acara menyikapi Kongres Padang, dengan utusan cabang terbagi tiga: satu, datang ke Padang dan ikut kongres; dua, datang ke Kongres untuk bergaining dan lobi-lobi, atau mempengaruhi/memberi penjelasan kepada mereka; tiga, tidak ikut datang ke Padang,” ungkap Mastur.

***

Seperti yang sudah diketahui khalayak, Kongres HMI ke – 16 di Padang mengambil keputusan blunder dan dramatis terkait asas organisasi HMI. Selama puluhan tahun HMI berdiri dengan asas Islam, diganti menjadi asas Pancasila berdasarkan kehendak rezim Soeharto. Tentu saja hal ini menimbulkan reaksi radikal. Karena hal ini sama saja dengan mengubah jati diri HMI. Berbagai cabang HMI akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah penyelamatan. Mereka bertahan dengan asas Islam walaupun keputusan Kongres Padang telah memerintahkan pengubahan asas dalam Aggaran Dasar dari Islam ke Pancasila.

Selain Yogyakarta, cabang-cabang tersebut antara lain, Jakarta, Semarang, Purwokerto, Pekalongan, Krabek (Krawang – Bekasi), Bandung, Bogor, Tanjungkarang, Palembang, Medan, Ujungpandang, Pinrang, Kendari, dan Parepare.

Semakin lama semakin mengkristal menjadi kubu yang siap berhadapan secara institusional dengan PB HMI hasil Kongres Padang. Kelak kubu ini dikenal dengan nama HMI MPO.

HMI MPO secara formal lahir dari Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh 9 (sembilan) Cabang Penandatangan, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Purwokerto, Pekalongan, Bandung, Semarang, Bogor, Tanjungkarang, dan Ujung Pandang.

Chaeron, pemrakarsa MPO HMI, menuturkan ingatannya. “Sebagaimana yang saya ingat, pertama, MPO dibentuk berdasarkan SKB Pimpinan HMI Cabang No.02/KPTS/DRT/A/07/1406 tgl 4 Rajab 1406/15 Maret 1986 tetang Penyelamat OrganisasI (dengan alasan dan kronologi yg sudah diketahui umum),” ungkap Chaeron.

“Kedua, berdasarkan SK pembentukannya (tersebut di atas), masa berlaku/usia MPO adalah sejak ditetapkannya tgl 15 Maret 1986 s/d terbentuknya kepengurusan PB HMI yang definitif hasil Kongres XVI yg diselenggarakan oleh MPO tersebut. Jadi, penyebutan HMI yg bertahan dengan asas Islam (cabang-cabang maupun nasional) dengan nama MPO, sebelum dan sesudah masa itu, adalah tidak tepat/tidak benar.

Ketiga, kongres XVI HMI di Yogyakarta yang diselenggarkan oleh MPO adalah kelanjutan Kongres HMI berazaskan Islam yang didirikan oleh Lafran Pane di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 1947. Jadi pengertiannya adalah kongres tersebut bukan Kongres Pertama MPO sebagaimana yang sering disebut-sebut selama ini. Karena MPO memang hanya menyelenggarakan satu kongres. Kongres di Yogyakarta tersebut dapat dipandang/dimaknai sebagai kongres istimewa karena alasan keadaan/kondisi saat itu yang memang istimewa, sehingga syarat-syarat sebagaimana berlaku dalam kondisi normal tidak berlaku di sini,” urainya.

Dia menyampaikan alasan keniscayaan terbentuknya MPO HMI. “Di antara alasan kondisionalnya adalah: ketiadaan kepemimpinan PB HMI yang legitimate, sehingga organisasi tidak berjalan dengan semestinya,” ujarnya.

Adapun istilah HMI MPO menurut Chaeron merupakan istilah yang datang kemudian sesuai narasi para wartawan untuk mengidentifikasi dua HMI.

“Penyebutan HMI MPO menjelang/seputar Kongres XVI adalah istilah/identifikasi yang dipakai oleh insan pers/wartawan/media massa untuk mengidentifikasi dan membedakan antara HMI yang tetap/mempertahankan asas islam (1947) dengan HMI Dipo (yang berkantor di Jalan Diponegoro) yang telah mengubah asasnya dengan asas Pancasila (1986),” ujar Chaeron.

Dengan adanya MPO HMI tersebut, Dengan HMI dapat diselamatkan eksistensi dan estafet perjuangannya sejak 1947 tanpa terputus. Istilah dan akronim MPO dan Dipo sudah menjadi kenyataan sejarah yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi dari keragaman keanggotaan HMI. Dan itu bukanlah hal baru dalam HMI. Hanya saja sebelumnya tidak sampai manifest menjadi dua kepemimpinan/kepengurusan.

Menurut Chaeron, MPO atau suatu majlis cabang-cabang yang bertugas menyelamatkan organisasi HMI, sebenarnya eksistensinya terbatas sejak tanggal dibentuknya (15 maret 1986) hingga terbentuknya PB HMI hasil kongres 16 versi MPO di Yogyakarta. Dengan demikian, keberadaan MPO hanya bersifat adhoc dan memiliki limit waktu.

Bahwa kemudian, HMI MPO bermetamorfosis menjadi satu institusi yang berdiri sendiri dan terpisah dari HMI yang berkantor di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat, hal itu hanyalah konsekuensi sejarah yang tak terelakan.

Dualisme HMI

Ketika ditanya soal realitas dualisme HMI yang eksis hingga hari ini, Chaeron punya pandangannya sendiri.

“Dualisme HMI ini tidak direncanakan sama sekali. Tetapi dalam perjalanan historis HMI selanjutnya, dualisme HMI ini lahir tak terelakkan akibat beberapa faktor,” katanya. Beberapa faktor tersebut menurut Mohammad Chaeron AR yaitu antara lain: pertama, lemahnya kepemimpinan yang tidak mampu mengakomodir aspirasi anggotanya yang bervariasi. Kedua, gagalnya kepemimpinan mengkonsolidir potensi/kekuatan dalam masyarakat (anggota) yang sangat majemuk. Ketiga, pengelolaan kepemimpinan yang tidak demokratik–(meminjam istilah sekarang). Dan keempat, kepemimpinan yang tidak punya integritas, takut dan gamang mengambil risiko,” ujarnya.

Dia juga melanjutkan pendapatnya. “Memilih dan menentukan sikap terhadap tekanan kekuasaan negara tentu ada risikonya. Bahkan tidak memilih dan menentukan sikap pun pasti ada risiko yang akan ditanggung,” ungkapnya.

Dalam konteks perjuangan eksistensi HMI saat itu, memurutny tidak hanya Harry Azhar Aziz (HAA) seorang yang menangguung risiko berupa terancam studinya. “Saya pun mengambil risiko dengan menangguhkan penelitian skripsi/kelulusan saya,” kayanya. Chaeron sadar mengambil risiko karena oleh terdapat alasan yang kuat yang dia yakini kebenarannya. Dia menguraikan alasannya dengan panjang lebar.

“Alasan pertama, bahwa kita yakin islam adalah azas hidup, baik bagi pribadi, golongan maupun masyarakat. Itu artinya, prinsip. Bahwa kemudian di tingkat kenegaraan dipergunakan asas lain, itu soal lain.

Prinsip di tingkat negara berbeda dengan prinsip di tingkat individu danmasyarakat, karena beberapa alasan. Pertama, kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua warga negara Indonesia beragama Islam. Dengan kenyataan tersebut, maka harus dibuat pedoman yang dapat diterima semua pihak namun tidak bertentangan dengan Islam (maka pandai-pandailah memperjuangkan nilai-nilai/ajaran Islam agar diterima semua warga negari. Perihal ini masuk wilayah strategis, (strategi taktik perjuangan)

Alasan kedua, pancasila diklaim sebagai ideologi negara saat itu adalah klaim politis belaka agar indonesia tidak diisi/diduduki ideologi lain. Artinya bagaimana menjelaskan tentang ideologi Pancasila itu, masih debatable. Saya teringat dosen saya yang mengatakan, bahwa Pancasila sebagai ideologi yang berisi hal-hal yang baik-baik di antara kapitalisme dan marxisme. Apa benar begitu, dosen itu yang tahu. Hal itu berarti, bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka (terbuka untuk diisi/ditafsirkan dengan/secara Islam atau non Islam). Oleh karena itu, masih tersedia kesempatan mengisi/menafsirkan Pancasila dengan ajaran Islam.

Akan tetapi menjadi soal ketika Pancasila diberlakukan sebagai asas tunggal kehidupan organisasi kemasyarakatan. Pertanyaannya, Pancasila model mana yang akan diberlakukan sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan sosial/keagamaan di Indonesia?

Ini tentunya sangat debatable, dus sekali lagi, ini wilayah strategis dalam perjuangan keyakinan. Oleh karena itu, maka harus diisi dengan langkah perjuangan. Lalu apakah kita akan menyerah sebelum berjuang?

Waktu itu, saya meyakini bahwa mayoritas anggota HMI (periksa: kongres XV Medan) atau setidaknya anggota HMI cabang Yogyakarta, berpandangan sama seperti yang saya sebut di atas, sehingga wajarlah mereka memberi mandat kepada saya agar memperjuangkan Islam tetap sebagai asas organisasi HMI pada kongres mendatang. (Periksa: Konferca ke- 37HMI Cabang Yogyakarta). Itulah sebabnya saya dan teman-teman pengurus cabang tidak ragu-ragu untuk melangkah, karena itulah yang kami yakini dan diyakini segenap anggota HMI, khususnya Cabang Yogyakarta.

Lagi pula, pada kepengurusan HMI periode Kongres XV Medan, kedudukan RUU Keormaasan masih bersifat rancangan yang akan diundangkan pada tahun 1985 dan pemberlakuannya pun secara efektif masih menunggu masa tenggang/transisi 2 (dua) tahun sejak diundangkannya. Jadi sebenarnya masih tahap wacana,” urainya.

Dia tambahkan pula, “Dalam pandangan saya sebagai mahasiswa hukum, tidaklah serta merta bubar bagi organisasi yang belum mengubah asasnya dengan asas Pancasila, karena UU belum berlaku efektif, melainkan masih ada proses yang mesti dilalui. Lagi pula waktu itu, belum ada aturan pelaksanaannya. Jadi saya berpendirian, masalahnya, berani atau tidak kita bersikap? Menawar/melawan/menghadapi situasi ini (notabene: saat itu suasananya intimidatif dan provokatif).”

Dia juga melihat hal itu tidak lepas dengan karakter pribadi pimpinan.
“Memang hal itu kembali pada soal nyali dan alasan prinsip/strategis apa/mana yang mau dikedepankan. Bagi saya waktu itu, berpendapat: setiap argumentasi rasional syah hukumnya dibantah dengan argumentasi rasional lainnya.

Cabang-cabang besar HMI yang punya nyali dan alat penjelasan (argumen rasional, kemampuan intelektual) relatif bisa bertahan menghadapi kebijakan represif pemerintah Orde Baru. Sedangkan cabang yang tidak punya nyali, meskipun punya penjelasan, atau punya nyali tapi tidak punya alat penjelasan, belum diapakan sudah tiarap atau menunggu perkembangan situasi dalam menghadapi pemerintah Ode Baru yang sangat otoriter dan represif.

Dalam hal ini, sebenarnya kalau PB HMI mau mengambil sikap independen dan kritis terhadap pemerintah Orde Baru, mereka bisa melancarkan konsolidasi ke bawah/cabang hingga komisariat dan ke samping/horizontal /pimpinan-pimpinan Badan Koordinasi (Badko). Bukan malah sibuk mencari alasan pembenar atau justifikasi untuk menuruti keinginan regim.

Di luar itu, tentu ada pertimbangan lain yang mengintervensi independensi kader/fungsionaris HMI. Begitu pula PB HMI.

Walhasil, tidak ada yang layak sejatinya untuk menilai, melainkan Allah, apakah keyakinan sebagaimana diuraikan di atas itu salah atau benar (waktu itu ya kami yakin benar). Tetapi pernyataan HAA di Dagen 16, terkait sikap HMI terhadap asas tunggal Pancasila saat itu, “siapa yang benar di antara kita (yang menolak atau yang menerima astung), ayo kita buktikan, kita lihat pada 5 – 10 tahun mendatang”. Nah sekarang siapa yang terbukti salah? Kenyataannya HMI Dipo kembali ke asas Islam pada 1999 setelah Orde Baru tumbang,” tukasnya.

Chaeron melihat relevansi HMI MPO tetap penting. Dan itu ada alasannya. “Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana relevansi MPO HMI yang dibentuk saat itu? Secara normatif, MPO sebagai instrumen, sudah tidak ada, bubar. Karena tugasnya sudah selesai. Tetapi eksistensi MPO secara eksplisit kelembagaan memang tidak ada, karena hanya kumpulan cabang-cabang seaspirasi. Namanya saja majelis. Jadi lebih semacam forum komunikasi. Maka kalau mau dilanggengkan pun tak salah amat, tergantung alasannya/urgensinya apa? Tetapi MPO dalam arti yang dibentuk SKB, ya sudah tidak ada,” pungkasnya.

Pada sisi lain, secara riil sosiologis, MPO HMI sebagai induk formal HMI MPO, telah bubar dengan sendirinya. Namun di luar yang disangka, HMI MPO telah berkembang secara simultan dan meyakinkan sebagai salah satu varian dari HMI saat ini. Dan kenyataannya berkembang besar dengan watak yang sedikit berbeda dengan HMI Dipo.

Namun tidak menutup kemungkinan, di masa mendatang, jika sistem perkaderannya tidak dijaga dan antisipasi, problem laten sebagai organisasi politik yang menjadi pragmatis, akan merasuki HMI MPO. Apalagi dengan situasi politik nasional yang liberal dan pragmatis, kebutuhan legitimasi dan dukungan organisasi semi politik seperti HMI, amat diperlukan. Di sini tantangan itu menyilang di hadapan HMI MPO.

Tentu inilah tantangan dan harapan bagi komunitas HMI khususnya dan umat dan bangsa pada umumnya.
.
Akhir kalam dari tulisan ini, semoga menjadi iktibar.

* Tulisan ini didedikasikan untuk salah satu isi dari buku tentang HMI MPO yang akan launching pada April 2020 yang bertepatan ulang tahun Kongres XVI HMI di Yogyakarta (April 1986).

Berharap HMI Lahirkan Pemimpin Kembali

Yogie Maharesi (Foto Istimewa)

Oleh : Yogie Maharesi, Alumni HMI

Waktu saya menjadi Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta tahun 2002-2003, saya sering iseng bertanya kepada kader peserta seleksi Latihan Kader (LK II) atau Senior Course (SC) yang diwawancarai oleh tim seleksi di sekretariat HMI Cabang Yogyakarta, Karangkajen: “Anda kader HMI? Atau HMI MPO?” Biasanya kader yang ditanya tak perlu pikir panjang untuk mantap menjawab: “HMI MPO.”

Pertanyaan lanjutan dari saya: “Dari mana anda tahu bahwa anda kader HMI MPO? Apa ada di konstitusi organisasi ini bahwa kita adalah kader HMI dengan label MPO? Anda coba buka juga dokumen susunan Pengurus HMI Cabang Yogyakarta sejak didirikan tahun 1947 sampai sekarang, mengapa kita tetap terus mendokumentasikan diri sebagai kelanjutan HMI dari tahun 1947 sampai sekarang? Mengapa tidak kita tanggalkan saja dari diri kita sejarah HMI sejak 1947 sampai HMI pecah tahun 1986, lalu kita buat sejarah HMI MPO sendiri mulai 1986 sampai sekarang dan seterusnya?”

Beberapa pertanyaan ini memang tidak saya maksudkan untuk langsung dijawab, karena pertanyaan simpanan berikutnya yang saya ingin langsung mereka jawab adalah: “Kalau anda kader HMI MPO, sejak kapan organisasi HMI MPO anda ini berdiri?” Semua yang ditanya sekali lagi mantap menjawab: “1986.” Pertanyaan akhir dari keisengan saya: “Jadi, anda kader HMI yang didirikan sejak tahun 1947, atau kader HMI MPO yang menurut anda didirikan sejak tahun 1986?” Saya ingat betul, pertanyaan terakhir ini hampir selalu gamang dijawab. Semua tetap kekeuh menyatakan diri sebagai kader HMI MPO, tapi sulit -untuk tidak mengatakan tidak bisa- menempatkan diri secara utuh dan mantap, apakah dia merupakan penerus HMI sejak 1947 atau penerus HMI MPO sejak 1986.

Jawabannya lalu kalau menurut saya sendiri bagaimana? Bagi saya, saya adalah kader HMI, bukan HMI MPO. Saya adalah penerus HMI yang berdiri sejak 1947 sampai sekarang. Adapun terjadinya perpecahan HMI pada tahun 1986 karena penerapan Asas Tunggal Pancasila yang kemudian HMI menjadi HMI MPO dan HMI Dipo, yang keduanya sama-sama mngklaim sebagai HMI yang “sah”, itu terserah masing-masing HMI saja. Itu dinamika dan kenyataan yang memberi banyak pelajaran bagi HMI MPO dan HMI Dipo, serta umat Islam secara luas. Nah, karena HMI tempat saya dikader sejatinya merasa benar sebagai penerus “HMI yang haq” dan berdiri sejak 1947, maka justru karena itu saya menempatkan diri sebagai kader HMI, bukan HMI MPO.

Penempatan diri itu sejak awal saya lakukan dalam hati dengan tetap menaruh hormat yang tinggi pada para pendahulu saya di garis MPO. Mereka semua pejuang di zamannya dan masih istiqomah sampai saat ini mengawal perkaderan, menjaga kultur dan memberi contoh keteladanan dalam banyak bentuk. Apa yang pernah saya lakukan selama di HMI, kerap terpikir tak seberapa dibandingkan pengorbanan mereka bagi organisasi ini.

Mengapa penting bagi saya menempatkan diri sebagai kader HMI, dan bukan HMI MPO? Alasanya agar saya tidak terputus menjadi bagian dari perjalanan panjang HMI yang berdiri pada tahun 1947, dan tidak terputus dari interaksi dengan para pendahulu HMI di semua era baik sebelum maupun setelah perpecahan, bahkan tidak terputus silaturahmi dengan saudara-saudara saya di HMI Dipo.

Dengan segala tantangan yang kadang tidak mudah sebagai kader dari rahim MPO yang membuka pergaulan dengan dunia luar dan jejaring HMI dari semua era, saya mendapati langkah itu sebagai pilihan yang tidak salah. Banyak alumni HMI dari semua era yang saya temui tidak hirau pada soal MPO atau Dipo, karena yang mereka lihat adalah kualitas diri, kesamaan visi, sopan santun, kesan kuat ingin belajar, dan kemampuan komunikasi kita untuk membangun hubungan baik. Menempatkan diri sebagai kader HMI berarti menempatkan diri sebagai bagian dari sejarah HMI yang panjang dan tak terputus silaturahmi dan etos perjuangannya.

* * * * *

Lulus SMA tahun 1998 di Curup, Bengkulu, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), sebuah kampus yang bergolak saat reformasi dan menjadi salah satu barometer pergerakan mahasiswa di Yogyakarta. Euforia reformasi pekat sekali. Kajian, diskusi dan seminar kritis dimana-mana, yang diselenggarakan oleh bermacam organisasi mahasiswa, NGO, kelompok studi, dan banyak lagi.

Sebagai orang yang sejak SMP dan SMA memang sudah aktif berorganisasi, saya segera melibatkan diri menjadi peserta berbagai aktifitas kemahasiswaan di kampus. Saya ikut banyak kajian, diskusi, seminar, training, kepanitiaan, dengan bersemangat. Saya bukan partisipan pasif, melainkan aktif bertanya dan berkomentar di beberapa kesempatan. Perkara jiwa mahasiswa baru yang ingin eksis juga ada dalam diri.

Perlahan saya mengenal tokoh-tokoh mahasiswa di kampus kami. Terdengar di telinga ini: Ketua Senat Mahasiswa FE itu kader HMI. Ketua BEM FE itu juga HMI. Ketua Senat Mahasiswa UMY, itu senior HMI. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa UMY, dia mahasiswa berprestasi dan dari HMI. Ternyata yang saya dengar tidak sampai di situ: Rektor UMY itu HMI. Pembantu Rektor UMY itu HMI. Dekan dan dosen yang ini dan yang itu, HMI.

Tambah lagi lebih jauh pendengaran saya: Rektor UGM itu HMI, Rektor UII, Rektor UNY juga HMI, tokoh reformasi Prof. Amien Rais, Ketum PP Muhammadiyah Prof. Syafii Maarif, sederet Guru Besar, Doktor hingga dosen-dosen muda yang energik dari berbagai kampus yang menjadi pembicara di acara-acara mahasiswa, juga HMI. Ketua Senat Mahasiswa UGM, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa UII, Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII, Sekretaris Jenderal Senat Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, dan banyak lagi tokoh mahasiswa Yogyakarta kala itu, semuanya HMI.

Dalam hati saya berujar, luar biasa ini organisasi HMI. Begitu banyak tokoh lahir dari HMI. Seiring waktu tak berapa lama, saya juga jadi tahu kebesaran HMI belum cukup sampai di lingkup Yogyakarta, melainkan di level nasional yang ditampilkan oleh tak terbilang jumlah tokoh-tokohnya baik sebagai cendikiawan, pejabat pemerintah, politisi, pengusaha, penggerak NGO, pemimpin ormas, dan nampak pula di semua lini yang lain. Saya terkesima.

Suatu hari saya diminta oleh seorang kakak tingkat untuk datang ke sebuah rumah kontrakan. Ternyata itu sekretariat HMI Komisariat UMY di Wirobrajan. Saya bertemu beberapa senior di kampus, yang baru saat itu saya tahu bahwa mereka kader HMI. “Yogie, kamu mau kita ikutkan mewakili kampus kita, jadi peserta training HMI selama empat hari. Pesertanya utusan mahasiswa pilihan dari kampus-kampus di Jogja. Pembicaranya tokoh-tokoh gerakan mahasiswa,” langsung demikian kira-kira sang senior membuka pembicaraan.

Saya mengiyakan, apalagi ada kata-kata “mewakili kampus kita” dan “mahasiswa pilihan”, yang bikin saya bangga. Meski di kemudian hari saya baru sadar, kata-kata itu tak lebih hanya bagian dari bujuk rayu saja supaya saya mau ikut menjadi peserta. Maka berlangsunglah selama empat hari saya menjadi peserta Latihan Kader (LK) I/Basic Training HMI yang diselenggarakan oleh HMI Komisariat Fisipol UGM di sebuah panti asuhan.

Selama training, bangun dini hari untuk sholat tahajud, lanjut sholat subuh berjamaah, istirahat sebentar, sarapan, lalu dari pagi sampai malam mengikuti rangkaian materi sambil terkantuk-kantuk. Materi-materi tentang keislaman, wawasan sosial, wawasan ilmu, etos perjuangan, dan sebagainya seketika membuka kesadaran intelektual baru, sikap kritis dan sekaligus kebutuhan untuk belajar lebih dan lebih banyak lagi untuk menjadi mahasiswa penggerak di kampus.

Para senior HMI yang menjadi pemateri itu telah berhasil mengingatkan bahwa saya ternyata belum tahu apa-apa tentang banyak sekali soal, hingga untuk beberapa bulan sempat membuat saya “stress” sendiri memikirkan: Bagaimana caranya supaya bisa cerdas seperti senior-senior HMI itu? Mulai dari mana?

Pasca LK I HMI, saya menemukan keberuntungan. Sebagai kader HMI, saya punya akses untuk bertemu dan berdiskusi informal dengan para senior HMI. Dalam arti, mereka semua ternyata benar-benar low profile, senang dikunjungi, dan semangat berbagi ilmu, informasi dan pengalaman. Jadilah hari-hari saya dipenuhi dengan kunjungan ke kost-kost para senior HMI, yang selama ini hanya saya pandang mereka sebagai tokoh mahasiswa dari kejauhan, kini saya bisa akrab dan dididik langsung oleh mereka.

Dari lepas maghrib sampai lewat tengah malam, saya bisa habiskan waktu bertanya di kost seorang senior HMI. Malam berikutnya juga begitu, bersama senior yang lain. Dan itu saya lakukan sendiri karena saya percaya pada satu prinsip, bahwa kader yang akan berhasil adalah kader yang mandiri dalam berproses. Jadi tidak perlu diajak, diminta, diundang, diarahkan, apalagi dibujuk untuk aktif atau melakukan sesuatu yang baik untuk diri kita. Mandiri, lakukan sendiri, jangan menunggu.

Tak jarang saya sebagai junior dibawa ikut serta ke pertemuan atau diskusi yang isinya para aktivis HMI lintas kampus, tentu semuanya senior saya. Paling sering berkumpul di sekretariat HMI Korkom UGM di Jetis, kampus UII di Cik Ditiro dan Taman Siswa, serta Marakom di Sapen. Dari situ pula saya mengenal Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta (LMMY), sebuah organ mantel legendaris yang dibentuk oleh para aktivis HMI Cabang Yogyakarta, isinya para tokoh HMI lintas kampus yang menjadi think tank sekaligus petarung politik mahasiswa dan penggerak aksi-aksi demonstrasi HMI di Yogyakarta. Pada waktunya tahun 2001-2002, ternyata saya diamanahi untuk menjadi Sekretaris Jenderal LMMY.

Interaksi dengan para senior dan teman-teman HMI lintas kampus di Yogyakarta, mempercepat proses belajar saya di dunia gerakan mahasiswa. Saya beruntung dan bersyukur sekali merasakan kesempatan belajar dan menimba ilmu yang berlimpah ruah dan gratis di dalam keluarga besar HMI Cabang Yogyakarta. Kepada mereka saya bisa bertanya tentang apa saja mulai dari filsafat, ekonomi, politik, pendidikan, pemerintahan, dan sebagainya untuk memperoleh bekal diskusi di forum-forum mahasiswa umum.

Saya sering “tricky” apabila tahu besok atau lusa akan berdiskusi di forum dengan teman-teman mahasiswa di kampus, terutama yang berasal dari organisasi selain HMI, maka di hari sebelumnya saya main ke kost atau rumah senior HMI yang kompeten untuk topik yang akan dibahas. Saya gali sebanyak-banyaknya perspektif, informasi, kritik, referensi dan seterusnya, untuk saya tumpahkan kemudian di diskusi saya dengan teman-teman mahasiswa di kampus. Jadilah saya seolah nampak lebih tahu dan lebih intelek dibanding yang lain, padahal baru belajar kemarin.

Namun dari semua proses meeting of mind, diskusi, bahkan perdebatan di HMI, dengan sendirinya telah membentuk cara, pola, dan sistem berpikir di kepala saya sendiri yang tersusun sedemikian rupa berdasarkan analisis, informasi, data, minat, dan tentu saja batas kemampuan intelektual yang saya miliki. Para aktivis HMI berbeda-beda type satu sama lain karena memang di wadah ini semua memiliki kebebasan intelektual dalam membedah berbagai masalah keislaman dan kebangsaan. Para aktivis HMI itu kritis, dan pada saat yang sama tidak anti kritik. Berbagai perbedaan dengan mudah dikesampingkan di HMI, karena ada visi besar yang membuat para aktivisnya selalu memilih menjaga kebersamaan di tengah perbedaan, yaitu visi keumatan.

Dan rupanya, saya lebih tertarik dan melibatkan diri pada soal gerakan mahasiswa dan pengembangan jaringan. Saya ambil peran lebih operasional, manajerial dan struktural di HMI. Bisa jadi itu juga karena keterbatasan saya secara intelektual untuk mendalami wacana-wacana pemikiran dan keilmuan yang berkembang dalam dinamika dan dialektika di HMI.

Maka, setelah saya mengikuti jenjang Latihan Kader II yang diselenggarakan oleh HMI Komisariat Fakultas Kehutanan UGM, saya dipercaya menjadi Ketum HMI Korkom UMY di tahun kedua kuliah. Kemudian ikut Senior Course (SC) untuk menjadi Pengader yang sebagian tugasnya adalah sebagai Pemandu dan/atau Pemateri di training-training HMI. Secara jenjang struktural selanjutnya saya di cabang menjadi Ketua Bidang Perguran Tinggi dan Kemahasiswaan, lalu periode berikutnya diamanahi sebagai Ketum HMI Cabang Yogyakarta.

Masih berlanjut, saya menjalani amanah di jenjang berikutnya sebagai Ketum HMI Badan Koordinasi (Badko) Indonesia Bagian Tengah, dan terakhir menjadi Ketua Komisi Politik Pengurus Besar HMI. Suatu perjalanan panjang ber-HMI yang secara sadar dan sengaja saya lalui. Perjalanan yang berat, penuh pelajaran akan arti pengorbanan dan perjuangan, sekaligus juga bertaruh untuk masa depan. Mengapa demikian? Karena bagi saya, HMI memberi beberapa makna mendalam.

Pertama, HMI memberi basis ideologi Islam yang berpihak pada kaum lemah dan tertindas. Sebagian besar kader HMI bisa dibilang tidak menunjukkan simbolisasi sebagai muslim yang fanatik. Tapi jangan tanya kalau perkara keberpihakan, mereka telah melalui proses ideologisasi untuk selalu membela kaum lemah dan tertindas. Warisan ideologi ini mahal dan makin langka di tengah era informasi dan demokrasi liberal saat ini, sehingga peran HMI sebagai kawah ideologisasi bagi para calon pemimpin harus terus bertahan sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Kedua, HMI memberi basis intelektual dengan medan jelajah yang luas bagi saya. HMI membentuk kader-kadernya untuk memiliki pemahaman multidimensional, karena itu penalarannya terhadap masalah keumatan dan kebangsaan tidak parsial, melainkan komprehensif. Tradisi intelektual di HMI merupakan kayu bakar yang terus memanasi kader untuk mengembangkan pemikiran dan mencari solusi atas masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat. Kader HMI lazimnya selalu memiliki ketertarikan dan rasa haus akan ilmu pengetahuan meski kadang tak sebidang dengan basis akademisnya. Kesadaran akan pentingnya memiliki wawasan dengan horison membentang luas, adalah satu dari sekian ciri para kader HMI.

Ketiga, HMI memberi inspirasi, motivasi dan visi sejak pertama saya mengenalnya, untuk menyiapkan dan membentuk diri sebagai calon pemimpin. Bagi saya, HMI adalah organisasi para calon pemimpin Indonesia masa depan. Secara ekstrim dalam berbagai kesempatan saya sampaikan pada kader-kader HMI di bawah saya: Mestinya tidak ada tempat di HMI bagi mahasiswa yang tidak punya visi untuk menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Fokus HMI adalah mencetak pemimpin-pemimpin baru, yang itu berarti benar-benar mendorong, mendukung dan mengarahkan perkaderannya untuk melahirkan para pemimpin.

Keempat, HMI memberi kesempatan untuk melakukan mobilitas sosial vertikal melalui luasnya jaringan. Jejaring dan interaksi dengan para pendahulu HMI yang menjadi tokoh dan orang penting di berbagai sektor, merupakan modal bagi para kader untuk tumbuh dan membuka jalan pengembangan diri ke depan, hingga meraih kesuksesan. Nama-nama besar alumni HMI, cenderung tidak sulit diakses oleh para pengurus HMI di semua level. Dengan berbekal basis ideologi, intelektual dan kepemimpinan yang kuat, maka luasnya jaringan akan melengkapi kapasitas dan kemampuan para kader HMI untuk tampil di medan pengabdian yang lebih luas, hingga ia tak lagi sebatas diidentifikasi sebagai kader HMI, melainkan sudah menjadi kader umat dan kader bangsa yang siap menjadi pemimpin semua golongan.

HMI sudah terbukti kuat basis ideologi dan intelektualnya, tapi belum didorong untuk sungguh-sungguh mencetak calon pemimpin dan memiliki jaringan luas untuk pengembangan diri kader-kadernya. Tidak sedikit alumni HMI dari rahim MPO yang berhasil dan punya jaringan luas tapi bukan karena rekayasa perkaderan, melainkan karena usaha sendiri tanpa didukung oleh organisasi. Ini penting untuk menjadi perhatian serius.

Menjadi ideologis dan intelek tidaklah cukup untuk bisa turut mempengaruhi perjalanan bangsa. Kita butuh kader-kader pemimpin masa depan yang mampu diterima dan berdiri di atas semua golongan. []

Jakarta, 1 Maret 2020

iklan1