Tag: ICMI

Sah, Pengurus ICMI Sulut Resmi Dilantik

Suasana pelantikan ICMI Sulut (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Jumat (14/2/2020), Ketua Umum MPP ICMI Prof DR Jimly Asshiddiqie meminta ICMI Sulawesi Utara segera bergerak dengan program program yang bisa langsung dirasakan publik.

“Jangan hanya sampai di tataran retorika. Sebisa mungkin langsung dirasakan masyarakat,” kata Jimly dalam arahannya usai mengukuhkan Pengurus MPW-ICMI (Majelis Pengurus Wilayah- Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) Sulut yang dipimpin duet Prof Dr ir Sangkertadi DEA sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Ir Hamzah Latief.

Acara pengukuhan berlangaung di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Jumat kemarin.

Program dimaksud antara lain, pengembangan iptek bernuansa inovatif, dan disinergikan dengan program pemerintah Sulawesi Utara.

“Kampus kampus perlu dilibatkan untuk melahirkan inovasi inovasi baru yang dibutuhkan. ICMI perlu mendorong lebih inovatif,” tambahnya.

Jimly merasakan pemerintah Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey sangat respek terhadap eksistensi ICMI. Kesan ini bisa dirasakan melalui penyelenggaraan acaranya yang berlangsung di Graha Gubernuran Bumi Beringin.

“Saya sudah tiga kali hadir di sini,” ungkapnya.

Dia meminta sinergitas dengan pemerintah perlu dikedepankan dalam menghasilkan produk iptek yang bisa langsung dirasakan masyarakatnya.

Gubernur sendiri berhalangan hadir, karena ada kegiatan yang tak bisa ditinggalkan. Namun, dalam sambutan yang diwakilkan kepada Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Praseno Hadi, apa yang diungkapkan Jimly searah dengan harapan gubernur

Menurut gubernur, organisasi kumpulan orang orang dengan sumber daya para cendekiawan ini, perannya sangat dibutuhkan dalam percepatan pembangunan di Sulut.

“Gubernur berharap ICMI bisa mengambil peran untuk menilai apa apa saja yang sudah dicapai dan apa yang belum. Kalaupun ada kelemahan, bagaimana solusi solusi yang bisa dipikirkan bersama,” ungkap Praseno Hadi.

Di sisi lain, Jimly yang mantan Ketua MK, mengingatkan pula, ICMI Sulut perlu ikut memikitkan untuk menbenuk Asosiasi Muslimah Pengusaha Indonesia atau sering disingkat Alisa, dan Ikatan Saudagar Muslim indonesia (ISMI). “Dilihat dari sisi kwantitasnya, umat muslim didunia capai 23 persen. Tapi sisi kualitasnya hanya 2 persen,” ujarnya.

ICMI harus berperan dan ikut menanamkan nilai nilai Imtaq dan menguasai pengembangan Iptek.

“Maju mundurnya peradaban banyak ditentukan dua faktor ini. Dengan penguasaan iptelk, secata kualitatif, ekonomi juga akan meningkat,” katanya. (*/Am)

Pengurus ICMI Sulawesi Utara Resmi Dilantik Jumat Ini

Spanduk pelantikan MPW ICMI Sulut (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Akan dilangsungkannya proses pelantikan Pengurus Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (MPW ICMI) Sulawesi Utara (Sulut). Organisasi kaum cendekiawan yang belum lama terbentuk di bawah kepemimpinan ketua terpilih, Prof DR Ir Sangkertadi DEA, segera dilantik Jumat (14/2/2020) pekan ini, di Graha Gubernuran Kelurahan Bumi Beringin Kota Manado.

Pelantikan yang akan berlangsung di Graha Gubernuran Bumi Beringin ini, akan dihadiri langsung Ketua Umum ICMI Prof DR Jimly Asshiddiqie dan Sekjen MPP Dr Ir Jafar Hafsah.

Sebagaimana diketahui, ICMI Sulut yang sempat vakum dalam periodesasi sebelumnya, diminta untuk dihidupkan lagi. Dan, amanat itu dipercayakan kepada cendekiawan muslim Sulut, Dr Jailani Husein dan Ir Hamzah Latief untuk mengaktifkan lagi lembaga  bentukan mendiang mantan wakil presiden Prof Dr BJ Habibie.

Untuk diketahui, dalam rapat perdana di Masjid Ulil Albab, Prof Sangkertadi dan Hamzah Latief ST didapuk menjadi Ketua dan Sekretaris ICMI Sulut.

Saat diwawancarai, Ketua Panitia pelaksana pelantikan yang juga Sekretaris ICMI Sulut terpilih, mengatakan bahwa usai pelantikan akan dilanjutkan dengan rapat koordinasi pengurus MPW ICMI Sulut dengan pengurus MPP ICMI yang dipimpin langsung Jimly Ashidiqi.

“Oh iya, kami juga sedang berkoordinasi dengan bada ta’mir Masjid Raya Ahmad Yani untuk waktu Pak Ketua (Jimly) bisa tampil khotbah Jumat di Ahmad Yani,” kata Hamzah, Selasa (11/2/2020). (*/Am)

Silaturahmi ICMI Sulut, Puluhan Ahli Berkumpul Perkuat Sinergitas

Berlangsungnya silaturahmi ICMI Sulut (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Silaturahmi pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Sulawesi Utara (Sulut), Senin (23/12/2019) di hotel Grand Whiz MTC berjalan penuh keakraban. Setelah penetapan pengurus inti dan pengisian komposisi struktur ICMI Sulut, yang dipimpin Prof DR Sangkertadi selaku Ketua, Dr Hamzah Latief sebagai Sekretaris dan Ir Iskandar A. Modjo, Bendahara mulai melakukan konsolidasi kepengurusan.

Selain saling memperkenalkan diri dalam silaturahmi tersebut. Terdapat banyak masukan dan saran yang berkembang yang menjadikan temu muka para cendekia muslim tersebut berjalan dinamis. Misalnya, ada masukan agar ICMI Sulut tidak saja berkutat dalam tataran gagasan dan program. Tapi bagaimana kumpulan orang-orang hebat tersebut melakukan penguatan pada aspek aktualisasi.

“Kalau berani ICMI Sulut langsung menetapkan program bangun Universitas. Saya siap sumbang 10.000 ribu buku,” kata Reiner Oentoe, memberi usulan.

Tidak hanya itu, ada juga usulan seputar menghadirkan halal center Sulut yang diprakarsai ICMI, karena disamping urgensi keumatan, juga para ahli yang tergabung di ICMI Sulut sangat mumpuni. Banyak program yang sudah berkembang sebagai bahan diskusi. Namun sebagian besar menyepakati perlunya penggarapan database sebagai dasar dalam menjalankan program.

Selanjutnya, menurut Suhendro Boroma bahwa soal kekuatan data bisa dijadikan sumber pendapatan baru dari sinergitas beragam program yang bisa menjadikan ICMI Sulut maju, berkembang dan membumi. DR Jaelani Husein, wakil ketua yang bertindak sebagai moderator langsung menggiring wacana ini untuk selanjutnya dimasukkan dalam bahasan program kerja secepatnya.

Para ahli yang hadir dalam pertemuan (Foto Ist)

Untuk diketahui, Silahturahmi yang dihadiri sekitar 50 ahli baik dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Universitas Negeri Manado (Unima), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, dari unsur perbankan, kalangan profesional pers, dan peneliti dari berbagai lembaga pemerintah itu berlangsung hampir 5 jam. Acara itu juga adalah bagian dari persiapan pemantapan formasi kepengurusan untuk segera diserahkan ke pengurus ICMI pusat dalam kaitan percepatan legitimasi organisasi melalui pelantikan yang kemungkinan berlangsung Januari.

Tambahnya lagi, pengurus pun perlu memantapkan dan mempersiap diri untuk persiapan penyusunan program kerja, termasuk jadwal audensi dengan Gubernur Sulut sebelum waktu pelantikan tersebut. Ketua ICMI Sulut Prof DR Sangkertadi mengaku sangat mengapresiasi kehadiran, sambutan dan masukan yang ada.

“Saya sangat optimis, ICMI Sulut banyak melahirkan hal hal besar ke depan,” ujar Sangkertadi yang juga Wakil Rertor Unsrat ini optimis. (*/Redaksi)

ICMI dan Kuburan Intelektualisme

Reiner Emyot Ointoe (Foto Ist)

Oleh : Reiner Emyot Ointoe, Budayawan dan tokoh ICMI Sulut

Menjelang datangnya ajal rezim Orde Baru (1998), aktivis kampus Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang di paruh tengah tahun 90-an menggelar hajat diskusi soal peranan intelektual kampus vis a vis intelektual muslim — ketika itu pengaruh gerakan intelektual pelecut Revolusi Islam di Iran dgn tokohnya Ali Shariati (1933-1977) lagi gencar dengan gerakannya “raushanfikr” — sedang dilanda malaise yang beredar di sekitar pusat-pusat kegiatan intelektual: Kampus Perguruan Tinggi Negeri.

Terutama, berlakunya kontrol ketat dan keras rezim Orde Baru pada “kebebasan mimbar akademis” dan berlakunya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kehidupan Kampus) era Mendikbud Daud Jusuf dan berlanjut pada Nugroho Notosusanto dengan “Wawasan Almamater”. Walhasil, kampus sebagai pusat aktivitas kecendekiawanan dipaku dlm kotak birokrasi kampus. Karna itu, inisiatif aktivis cendekiawan kampus Unibraw mengundang Menristek Prof. Dr. Ir. B.J. Habibie (kelak, Presiden RI ketiga) ke kampus untuk bicara “kebebasan kaum cendekiawan.”

Ringkas cerita, sejak itu tercetus pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia(ICMI) yg kelak akan memberi ruang “formal” bagi ide-ide cendekiawan untuk bisa diwujudnyatakan. Akhirnya, ICMI awal setelah memilih BJ. Habibie menjadi ketuanya yg pertama, justru mempercepat runtuhnya rezim pengendali cendekiawan. Dengan demikian, refleksi atas bangkitnya kembali ICMI secara organisasional seperti merehabilitasi “kuburan intelektual” yg nyaris lebih dari 20 tahun tenggelam dlm gempita politik sejak Ketuanya menjadi Presiden RI ketiga tidak lebih dari 543 hari kekuasaannya.

Meski dia telah meletakkan fondasi bagi kebebasan cendekiawan dan demokrasi, ICMI sebagai organ yg pernah dipimpinnya tenggelam bersama “kejatuhannya.” Karna itu, membangkitkan kembali gerakan cendekiawan muslim seperti ICMI bisa dianggap sebagai klenengan yang mengenaskan. Meski demikian, saya masih menaruh harapan agar “kuburan” ini yg harus diaktifkan adalah spiritnya, ruh intelektualnya yg tidak fana.

Sejatinya, organ intelektual ini menghidupkan kembali cadangan imunnya: ide-ide/gagasan dan daya kritis. Tanpa ini, kebangkitan kaum cendekiawan apapun dan dari manapun hanya akan dipandang sebagai artefak kencana atau pualam bagi semangatnya yg luput dari jatiwahananya: rasionalitas. [**]

Peran Ormas Mewujudkan Gerakan Cerdas, Role Model dan Agenda Pembangunan

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Sejarah adalah sejenis drama di mana setiap babak diikuti oleh paduan suara ketawa. – Mikhail Bakhtin

Ormas dalam Perspektif Pembangunan Masyarakat Cerdas

Begitu beragamnya kehadiran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia yang menyumbangkan ‘warna’ tersendiri bagi percepatan pembangunan. Itu sebabnya, bila tidak dikelola dengan baik, konsekuensi logis yang dilahirkan yakni adanya ketidaktertiban sosial (sosial disorder), muncul kekacawan missal.

Nah, kondisi tersebut perlu menjadi ikhtiar bersama. Harus ada scenario dari pemerintah dalam menarik relasi dan perannya dalam mengakomodasi kehadiran Ormas ini, apapun problemnya inilah tanggungjawab pemerintah. Peran strategis Ormas perlu dioptimalkan agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Walau peran Ormas juga sering melahirkan miskonsepsi pada konteks metodologi.

Sekedar menyegarkan ingatan, Ormas itu merupakan komponen penting dan elemen kunci dalam pembangunan. Demi penguatan peran, kita membutuhkan bagian yang namanya role model (panutan). Kini, potret ‘buramnya’ gerakan Ormas telah kita temukan, misalkan adanya gerakan radikal, atau Ormas yang dilahirkan hanya karena kepentngan politik sesaat.

Di Sulawesi Utara sendiri pernah muncul organisasi seperti GAFATAR, madzhab atau sekte Ormas yang pergerakannya disetting untuk kepentingan tertentu. Apalagi jelang hajatan demokrasi yakni Pemilu 2019, maka penting pemerintah daerah bersama Ormas melakukan edukasi, konsolidasi, ‘rekonsiliasi’, pemetaan terhadap seberapa efektifnya agenda yang diperjuangkan dirasakan masyarakat.

Tak hanya itu, usaha identifikasi peran Ormas ini bertujuan melancarkan ruang komunikasi yang tersumbat antara pemerintah, Ormas, dan masyarakat. Usaha serupa tidak lantas mendistorsi gerakan Ormas yang berorientasi melakukan pembaharuan, edukasi, kreatifitas, kemandirian serta kebebasan, tidak sama sekali.

Melainkan sebagai strategi pendekatan untuk melahirkan sinergi, singkronisasi dan kemitraan yang lebih bersifat partisiparif. Antara pemerintah di daerah dengan elemen Ormas wajib bersatu padu dalam melahirkan masyarakat yang cerdas, Ormas sebagai ‘nafas kehidupan’ pemerintah harus juga diberdayakan dan diberi peran yang proporsional.

Artinya, Ormas yang adalah representasi masyakarat punya peran sebagai agen kontrol, kelompok penekan, menjadi juga penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Peran posisi Ormas itu sebagai ‘kelas menengah’, bukan dieksploitasi untuk mengkonfrontasikan kepentingan antar satu pihak dan pihak lainnya yang lebih bersifat kepentingan parsial.

Pentingnya Gerakan Cerdas dan Ormas Menjadi Kontributor Gagasan Konstruktif

Korelasi gerakan Ormas dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, tak boleh sama sekali disandera pada kepentingan-kepentingan politik sepihak. Melainkan, Ormas menjadi wahana atau instrument yang mengakomodasi seluruh kepentingan publik agar diperjuangkan kepada pemerintah tanpa adanya diskriminasi dalam wujud apapun.

Urgennya gerakan Ormas, seperti di Kota Manado guna ‘membumikan’ visi MANADO KOTA CERDAS, artinya perlu kita melahirkan duta-duta pemuda teladan, aktivis Ormas yang punya gagasan mencerahkan. Jangan pula, Ormas dijadikan sekedar elemen sekunder (kedua) atau juga lebih ekstrim Ormas hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan tertentu pada perspektif pembangunan holistik.

Lagi pula peran pemerintah dan Ormas tidak boleh didikotomikan. Bila masih ada Ormas yang ‘memelihara’ sikap oportunisme berarti peran pemerintah juga bisa dibilang kurang maksimal. Atau bila masih ada aktivis Ormas yang apatis terhadap dinamika pembangunan di daerah ini, maka dapat pula dipertanyakan peran pemerintah dalam mengedukasi publik. Itu berarti, kedepannya perlu lagi dioptimalkan.

Bagaimana pun mewujudkan Ormas yang professional adalah bagian dari peran penting pemerintah. Sehingga penting menjadi perhatian bersama, lahirnya peran aktif Ormas dalam arus pembangunan menjadi sebuah kehendak dan harapan publik. Itu sebabnya, jangan sedikit pun ada ‘gagal paham’ atau ‘salah kapra’ baik dari pemerintah maupun Ormas terhadap semangat merawat gerakan kemitraan yang sifatnya kolektif.

Perlunya peran kita semua mengeliminir semangat kelompok avonturir (petualang) demokrasi yang umumnya diasosiasikan pada mereka yang menghendaki amannya kepentingan individualistik. Mengabaikan kepentingan publik telah menjadi cara pandang bahkan prinsip mereka, aspek semacam ini juga boleh disebut ‘kekeliruan’ dalam menangkap semangat kebebasan berdemokrasi.

Dilain pihak, tantangan kita ialah masih ada pula aktivis Ormas yang alergi bicara dan tak mau sama sekali melakukan perubahan bersama-sama dengan pemerintah karena ‘kekhawatiran’ dicap (distigma) sebagai kelompok yang pragmatis, tidak independen dan menjadi organisasi ‘pelat merah’, padahal persepsi semacam ini juga keliru. Alasannya yang klasik kita temui yaitu merawat idealisme, tidak rela bila disebut-sebut masuk pada jejaring pemerintah yang kemudian merusak citras Ormas mereka.

Ormas harus menjadi semacam kanal dalam meluruskan dan melanjutkan keberlanjutan pembangunan, baik pembangunan Nasional maupun di daerah. ‘Bersekutu’ dalam tugas-tugas mewujudkan kepentingan publik berupa kesejahteraan, keadilan, egaliter dan seterusnya gerakan pembaharuan yang bernuansa kemanusiaan itu tidak haram hukumnya.

Kemudian, posisi pemerintah jangan dijadikan musuh bersama (common enemy) bagi Ormas, yang selanjutnya dijauhi atau dilawan. Begitu pula sebaliknya, Ormas harus dirangkul tidak etis dan diluar koridor manakala pemerintah membuat sekat dengan Ormas, bagaimana harmonisasi pembangunan terwujud bila tidak saling berpadu kekuatan, berkolaborasi, dan pemberdayaan tidak dilakukan.

Pada akhir pembahasan, kita perlu mengaktualisasikan isi dari Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Begitu pula saat membaca diskursus dan fakta saat ini, dimana belum lama kita dicekoki dengan adanya pemberitaan media massa soal perubahan Undang-Undang (UU) Ormas yang dirubah dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perrpu) Nomor 2 tahun 2017, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Dengan alasan melindungi kedaulatan Negara, pemerintah akhirnya melahirkan prodak ‘hukum baru’ yakni Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2017. Menurut Ketua Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshidiqie, yang direvisi dari UU ada dua poin penting, pertama mengenai sanksi pidana yang tidak terlalu penting dan kedua proses pengambilan keputusan. [***]

 

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

__________________________________________________

*Catatan: Tulisan ini disampaikan, Jumat (13/4/2018) dalam Forum Diskusi Ormas, LSM dan OKP

iklan1