Tag: icw

Poros Koalisi, Polarisasi Politik dan Keistimewaan Demokrasi

Pentingnya politik (FOTO Ist)

BERAGAM perilaku aneh terlihat diruang politik memang, apalagi tensi politik jelang Pemilu 2019 yang relatif panas. Dalam konteks politik Nasional poros politik dan petanya mulai terlihat, meski buram serta masih sulit untuk dijadikan rujukan tetap. Sebab alur politik itu dinamis.

Itu sebabnya praktek politik punya power yang mumpuni, lihat saja penegakan hukum nyaris disandra dan bahkan mampu didikte elit politik. Prodak hukum dirumuskan dan didesain para politisi di parlemen. Begitu superiornya politik, padahal hukum itu panglima. Namun, prakteknya berbeda, hukum sebatas menjadi subordinat dari politik karena dikendalikan kekuasaan dan para politisi.

Bisa kita bedah dari kasus-kasus yang mendera para politisi, masyarakat kecil, aktivis pro demokrasi, aktivis lingkungan yang jauh dari akses kekuasaan. Penerapan hukum juga masih banyak yang menyisahkan masalah, tambal sulam dan tebang pilih masih saja kita temukan. Para koruptor dan masyarakat awam berbeda pemberlakuannya dimata hukum, itulah Indonesia.

Belum lagi kelompok penekan seperti LSM atau Ormas yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah. Tentu mereka menjadi spesial, bagi kelompok masyarakat yang doyan mengkritik pemerintah pasti dianggap oposan dan anti pemerintah, dianggap lawan politik, sehingga mudah diberi label buruk.

Sepeti ICW yang begitu hebat sebelumnya, kini rupanya menjadi jinak. Bisa dilihat, saat Nazarudin berkicau di KPK soal dugaan keterlibatan Fahri Hamzah di kasus e-KTP, ICW begitu beringas menghantam Fahri.

Berbeda dengan itu, ICW malah menjadi impoten ketika merespon pengakuan Setnov yang menyebut keterlibatan Puan Maharani dipusaran kasus e-KTP. ICW bungkam dan terkesan inkonsisten dalam pemberantasan korupsi.

Begitukah Indonesia di era Jokowi?. Hanya rakyat yang dapat merasakan kondisi bangsa saat ini, baik dari aspek ekonomi, stabilitas keamanan, kebebasan beragama, dan seterusnya. Rakyat yang notabenenya sebagai ‘penerima’ kebijakan pemerintah tentu merasakan langsung efek dari kebijakan pemerintah saat ini.

Rakyat yang merupakan pelaksana aturan (yudikatif) terlibat langsung dalam urusan kepentingan publik. Dari konstruksi sosial yang ada, para politisi harus bergerak cepat menyebar, berbaur bersama rakyat. Bukan malah sibuk dengan poros koalisi jelang Pemilu 2019. Karena untuk menggapai harapan publik, para politisi layaknya menjadi pelayan rakyat.

Kini poros koalisi mulai melahirkan bermacam-macam isu. Irisan politik pun tak dapat dibendung, baik partai politik yang baru muncul maupun yang telah lama mengikuti kontestasi Pemilu, tidak mau kehilangan momentum. Lantas, apa yang telah mereka perbuat untuk rakyat?.

Disaat rakyat menghendaki harga BBM diturunkan atau subsidi BBM tetap diberikan, saat Sembako melambung tinggi, harga daging mahal, siapa yang membela rakyat?. Tapi, giliran Pemilu semua mengklaim paling berhak bicara atas nama rakyat. Para politisi memang tak perlu diajarkan soal cara melakukan pembenaran atas sikapnya, mereka lebih lihai.

Dilain pihak, kini ramai juga hastag dan komentar-komentar di Medsos tentang GANTI PRESIDEN 2019, iya makin menarik demokrasi kita. Meski begitu, rakyatlah penentu dan pemilik otoritas dalam urusan memilih pemimpin di Indonesia.

Silahkan berkoalisi, mencari sekutu politik, dan posisikan kepentingan rakyat diatas segalanya. Berhetilah berkoalisi dengan para ‘drakula’ kelompok pengusaha asing yang berkompromi untuk menguasai aset di Indonesia.¬†Berkoalisilah dengan rakyat, tunjukkan keberanian bahwa kedepan pemimpin Indonesia itu mau menolak takluk kepada investor asing yang berdampak membelakangi kepentingan rakyat.

Poros koalisi dalam politik adalah bagian dari sikap berbeda partai politik dalam kontestasi politik. Dalam perspektif demokrasi memang diperlukan poros atau blok politik dengan tren bahasa populer dikenal dengan koalisi atau oposisi.

Dilain pihak, poros koalisi merupakan keistimewaan demokrasi. Lahirnya blok politik diperlukan demi adanya kekuatan dan keseimbangan dalam pemerintahan. Namun, yang perlu dikoreksi ialah cara-cara politik yang diskriminatif dan kotor yang merugikan tatanan kepentingan masyarakat.

Idealnya bukan poros koalisi bukanlah larangan dalam berdemokrasi, bukan pula jalan menuju polarisasi politik. Melainkan bagian dari keistimewaan demokrasi, itu sebabnya postur poros demokrasi harus benar-benar berpihak dan memabawa komitmen untuk membela kepentingan rakyat, tidak pada segelintir orang. Kini, fakta yang ada poros koalisi lebih bertendensi pada kepentingan mengutamakan kelompok tertentu serta mencederai kepentingan publik.[***]

 

 

Redaksi Suluttoday.com

Dugaan Korupsi Pengadaan e-KTP ‘Mengendap’, Ini Data ICW

Ilustrasi perilaku korupsi (Foto Ist)

Ilustrasi perilaku korupsi (Foto Ist)

JAKARTA – Terhimpun, sejak 30 Juni 2016, tercatat ada 755 kasus dugaan korupsi yang masih dalam tahap penyidikan di 3 institusi penegak hukum. Terbanyak yakni sedang ditangani oleh kejaksaan dengan total 527 kasus.

“Pada semester II 2015, aparat penegak hukum memiliki 911 kasus korupsi yang masih ada di tahap penyidikan,” kata Peneliti ICW Wana Alamsyah dalam jumpa pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (28/8/2016).

“Hasil pemantauan atas perkembangan penanganan kasus tersebut pada semester I 2016 ditemukan hanya 156 kasus yang naik ke tahap penuntutan. Sedangkan sisanya masih di tahap penyidikan. Tunggakan terbesar adalah kejaksaan 527 kasus, kepolisian 211 kasus, dan KPK 17 kasus,” imbuhnya.

Wana selanjutnya menjelaskan beberapa contoh kasus yang masih dalam tahap penyidikan. Pertama adalah kasus dugaan korupsi pengadaan UPS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang menimbulkan kerugian negara Rp 50 miliar.

Selanjutnya ada dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2012. Kerugian negara yang ditimbulkan ditaksir mencapai Rp 1,12 triliun.

“Ada juga kasus dugaan pengadaan mobil pusat layanan internet kecamatan di Kemenkominfo yang melibatkan Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo Doddy Nasiruddin,” jelas Wana.

Kasus lainnya ada pula dugaan korupsi penanaman pohon di Pertamina Foundation, pembangunan stadiun Gelora Bandung Lautan Api, hingga dugaan korupsi pengadaan buffer stock yang menyeret mantan Menkes Siti Fadilah.

ICW berkesimpulan, penindakan kasus korupsi pada semester I 2016 mengalami penurunan. Inpres no 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional diduga ikut berkontribusi terhadap penurunan ini.

“Diduga Inpres ini menjadi penyebab menurunnya kinerja penyelidikan aparat penegak hukum (APH). Hal ini karena APH mulai menunda mengungkap status kasus atau status tersangka kepada publik,” tutur Wana.

“Pimpinan KPK yang baru nampaknya sudah mulai memulihkan kinerja penindakan KPK. Presiden harus cepat tanggap dalam isu yang kaitannya dengan KPK. Hal tersebut terbukti dalam kasus cicak vs buaya jilid 3,” lanjutnya yang dilansir Detik.com, Minggu (28/8/2016). (*/Ghopal)

Warga Pulau Bangka, Ammalta, ICW dan YSNM Desak PT MMP Segera Ditutup

Pertemuan antara warga Pulau Bangka, Ammalta, ICW, YSNM bersama wartawan

Pertemuan antara warga Pulau Bangka, Ammalta, ICW, YSNM bersama wartawan

MANADO – Menegaskan sikap terus mengawal kasus lahan warga Pulau Bangka Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), terus ditunjukkan Ammalta danYayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM), hal itu seperti disampaikan Revaldy Koleangan Ketua Ammalta Sulut dalam Konfrensi Pers, Minggu (23/11/2014) siang tadi.

Dalam ulasan rilis yang mengusung tema besar Stop Pelanggaran Hukum di Pulau Bangka, Operasi MMP Harus Ditutup dijelaskan bahwa sebagaimana diketahui, Mahkama Agung (MA) tekah menjatuhkan putusan Nomor: 291 K/TUN/2013 tanggal 24 september 2013 yang menyatakan batal atau tidak sah Izin Usaha Pembangunan (IUP) Eksplorasi PT Mikgro Metal Perdana (MMP) yang diterbitkan Bupati Minahasa Utara (Minut) Sompie Singal.

Persoalnya, Bupati Minut tidak mengubris putusan Mahkama Agung (MA) tersebut, dan perusahaan pemegang IUP eksplorasi biji besi malah meningkatkan intensitas penambangan di Pulau Bangka, justru setelah terunnya putusan Mahkama Agung tersebut, lebih aneh lagi, pada tanggal 15 Juli 2014, Mentri ESDM (Jero Wacik) meningkatkan IUP Eksplorasi yang sudah di nyatakan batal atau tidak sah, menjadi IUP Operasi Produksi (OP). Kareana itu, warga Pulau Bangka telah menggugat Mentri ESDM di Jakarta terkait IUP OP PT MMP yaitu perkara Nomor: 211/G/2014/PTUN.Jkt, dan saat ini disidangkan di PTUN Jakarta.

Peta wilayah Ijin Usaha Pertambangan di Pulau Bangka

Peta wilayah Izin Usaha Pertambangan di Pulau Bangka

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, maka dari itu kami menuntut:

  1. PT Mikgro Metal Perdana (MMP) segera tutup dan segerah menghentikan aktivitas pertambangan di Pulau Bangka.
  2. Mentri ESDM segera mencut Keputusan Mentri ESDM Nomor: 3109/K/MEM/2014tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT Mikgro Metal Perdana (MMP).
  3. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara harus membela dan memproteksi hak Rakyat, jangan menjadi centeng yang membela kepentingan Pengusaha (MMP) yang sudah jelas-jelas melanggar hukum.
  4. Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) dan Bupati Minahasa Utara (Minut) berhenti mendukung dan membela kepentingan pengusaha (MMP), jika di teruskan segala bentuk dugaan perbuatan melawan hukum yang berpotensi kerugian Negara dalam bentuk sumber daya alam akan segera kita laporkan ke Kabareskrim Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penggas atas nama Warga Pulau Bangka, Yayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM), Ammalta, dan Indonesia Corrption Watch (ICW). (M. Isnain Umasangaji/Am)

Takaliuang: Bebaskan Pulau Bangka Dari Cengkraman Asing

Aksi protes warga Pulau Bangka Minut

Aksi protes warga Pulau Bangka Minut

MANADO – Dalam rangka menyikapi kasus Pulau Bangka Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Ammalta Sulut dan Yayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM) berencana menggelar konfrensi pers. Minggu (23/11/2014), Jull Takaliuang menyampaikan hal tersebut pada Suluttoday.Com.

”Pelanggaran hukum yang terjadi di Pulau Bangka patut mendapat perhatian masyarakat, mari kita berikan hak-hak masyarakat pada mereka yang berhak. Bukan pada para investor yang mengganggu kenyamanan masyarakat serta hak milik mereka atas tanah,” ujar Yull.

Lanjut Yull masuknya perusahaan PT. MMP di Minut secara sporadis membuat masyarakat sekitar tidak lagi hidup nyaman, pihaknya meminta pemerintah daerah mengambil langkah tegas pro pada masyarakat dan menjalankan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

”Yang mengakibatkan Pulau Bangka hancur karena aktivitas MMP secara sporadis dalama mengeksplorasi lingkungan, kami minta Pulau Bangka dibebaskan dari cengkraman Asing, Minggu (23/11/2014) sore ini bersama ICW, Ammalta dan YSNM sendiri menggelar konfrensi pers di Cafe The Blitz, jalan korengkeng nomor 2 Manado. Tepatnya didepan Sekretariat AJI Manado, kami berharap partisipasi kita semua guna membantu masyarakat Pulau Bangka,” ujar Yull yang juga Ketua YSNM menutup. (Amas Mahmud)

 

iklan1