Tag: Idam Malewa

KAHMI Manado Kupas Soal Relasi Agama dan Sentimen Identitas

Narasumber dan moderator saat memulai pengajian (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menggundang Ketua PRIMA Sulut, Dr Mardhan Umar dan Ketua Walubi Manado, Andiwanto Wiratna, Rabu (8/1/2020), Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Manado menggelar pengajian. Sesi diskusi tematik kali ini membahas soal Efektifkah Agama Mendisrupsi Sentimen Identitas?.

Menurut Doktor Mardhan yang juga dosen IAIN Manado ini bahwa beragama harus didasarkan atas pengetahuan. Ada semangat beragama dan pengetahuan beragama yang tidak boleh disatukan. Namun, kadang kala tidak cermat sehingga dipisah, lalu terjadilah generalisasi. Beragama, disampaikan harus dikuatkan dengan pengetahuan atau keilmuan.

“Ketika semangat beragama tidak sejalan dengan kualitas pengetahuan beragama, maka yang terjadi adalah keserampangan. Hal urusan agama yang substansi dan teknis urusan sosial tak mampu dibedakan. Sehingga bagi saya pengetahuan beragama ini perlu dikembangkan. Saat ini memang suasana yang kita rindukan soal interaksi beragama yang penuh keakraban dan pluralis mulai redup. Ya, poin saya itu karena kesadaran, kemudian pengetahuan beragama kita yang masih minin. Alhasil terjadilah degradasi nilai kehidupan kita secara universal,” kata Mardhan.

Penegasan pula disampaikan Adiwanto yang mengkontruksi dan merefleksikan agama dalam interaksi umat manusia. Dipaparkannya, nilai-nilai agama akan terlaksana dan diaktualisasikan bila pemeluk-pemeluk agama memahami esensi beragama. Kemudian, tidak membenturkan kepercayaan masing-masing pemeluk agama.

Berlangsungnya dialog (Foto Suluttoday.com)

“Kalau nilai agama diimplementasikan dari diri kita secara konsisten, kita akan beradab mengalami kemajuan. Melalui hal-hal kecil kita amalkan, saya rasa seluruh dunia akan aman terkendali. Kita tidak lagi berkonflik dengan sesama. Dasar beragama inilah yang sering terkontaminasi dengan urusan-urusan duniawi, akhirnya kita pun terkendala dalam urusan kepentingan sesaat. Sehingga memberi dampak terjadinya disrupsi. Kita beragama sebetulnya bukan untuk dibenturkan,” ujar Andiwanto.

Sekedar diketahui, Pengajian Inklusive KAHMI Manado yang digelar secara berkala itu dilaksanakan di Kedai Shaad Wenang Kota Manado. Dengan moderator Baso Affandi, kemudian hadir penyelenggara kegiatan dari Majelis Daerah KAHMI Manado. Diantaranya, Idam Malewa, Zaenal Ginsu, Madzhabullah Ali, Agus Abdullah, Fadila Polontalo, juga sejumlah aktivis.

Idam Malewa saat memberikan pandangan (Foto Suluttoday.com)

Para tokoh masyarakat dan jurnalis yang hadir juga mengambil kesempatan dalam dialog interaktif tersebut. Beberapa pikiran yang disampaikan juga terkait kritik terhadap tubuh politik kita yang dijangkiti sentimen politik identitas.

Agama yang harmoni dan paripurna diaduk-aduk dengan isu dan diskursus politik yang menghancurkan persatuan. Belum lagi adanya kapitalisasi serta eksploitasi mimbar-mimbar agama untuk kepentingan politik tertentu, sehingga politisasi agama mulai berjalan secara liberal dan massif. (*/Am)

Jelang Muswil KAHMI Sulut, Sejumlah Nama Calon Ketua Presidium Mengkristal

Panitia Muswil sedang menyiapkan atribut (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) IX Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Utara (Sulut) dipastikan memanas. Pasalnya, agenda akbar pemilihan Ketua dan Presiden Kahmi secara keseluruhan akan digelar dalam forum Muswil. Muswil sesuai jadwal dilaksanakan di Molibagu, Kabupaten Bolaang Mangondouw Selatan (Bolsel) Provinsi Sulut.

Dimulai Sabtu sampai Minggu, 13-24 November 2019, kini dinamikanya mulai terasa. Dimana sejumlah nama telah mencuat, dinilai sangat berpeluang menjadi Ketua Presidum.

Menurut Ketua Sterring Committee, Suardi Hamzah bahwa agenda Muswil di Kabupaten Bolsel kali ini cukup berbeda. Walau digelar di ujung selatan Sulut, namun kompetisi dan pertarungan begitu terasa antara sesama Alumni HMI.

”Amanat ini tidak mudah, dimana kita berusaha keras mewujudkan tuntutan ribuan alumni HMI Manado, Minahasa dan Bolmong raya supaya pengurus Presidium melahirkan kepengurusan yang lebih kuat integritasnya. Ini tergolong tantangan yang perlu kita seriusi menjawabnya satu per satu,” ujar Suardi.

Kanda Idun, sapaan akrab Suardi yang juga Sekretaris Presidium Kahmi Sulut juga membocorkan nama-nama calon Ketua Presidium Kahmi Sulut. Dari group media sosial alumni HMI, beberapa nama dinilai layak bertarung dalam Muswil kali ini. Ada yang telah menyampaikan kesiapan memberi diri membangun Kahmi.

Diantara nama-nama yang santer adalah Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, pakar otak Dr Taufiq Pasiaak, cendekiawan dan jurnalis ternama Suhendro Boroma, incumbent ketua presidium dan akademisi Fakultas Hukum Unsrat Dr Abdurrahman Konoras, Sekretaris Kahmi Sulut Suardi Hamzah.
Ada pula politisi dan pengusaha kapal ekspedisi antar pulau Gunawan Pontoh, Sekda Bolmong Utara Asripan Nani, Ketua Presidum Kahmi Kotamobagu Lucky Makalalag, Ketua Kahmi Boltim Robbi Mamonto dan tiga presidium Kahmi Manado Baso Affandi, Fadillah Polontalo dan Idam Malewa.
Berdasarkan AD/ART, kata Suardi Hamzah jumlah presidium Kahmi wilayah yang dipilih hanya tujuh orang. Mereka akan dipilih oleh masing-masing majelis daerah (MD). Satu MD mengutus tiga delegasi. Namun, hak suara hanya satu orang.
”Mekanisme sesuai ketentuan yakni satu voters akan memilih tujuh nama dalam satu paket. Dari forum Muswil ini akan menentukan tujuh Presidium berdasarkan rangking suara tertinggi pertama sampai ketuju. Seperti inilah ketentuan pemilihannya,” ujar Kanda menutup.

Ucapan selamat dan sukses Muswil Kahmi Sulut (FOTO Ist)

Di tepat terpisah, Sekretaris Majelis Daerah (MD) Kahmi Manado, Mazhabullah Ali saat diwawancarai Suluttoday.com terkait siapa yang dijagokan MD Kahmi Manado, kata Ichal sapaan akrab Mazhabullah pihaknya tengah melakukan konsolidasi. Bagi Ichal kemajuan Kahmi Sulut akan ditentukan oleh sosok Ketua Presidium yang komit melakukan perubahan.

”Sampai saat ini kami sudah beberapa kali berkomunikasi dengan majelis daerah Kahmi lain. Tentunya, kita mau menyamakan visi. Ada beberapa figur yang kita nilai layak diperjuangkan di Muswil Kahmi Sulut tentunya. Kriteria mengusung Presidium Kahmi Sulut bersifat pajet, sehingga perlu kolaborasi dan koalisi kekuatan dengan MD lainnya,” tutur Ichal tegas.(*/Redaksi)

Saya Berjanji…

Idam Malewa (FOTO Suluttoday.com)

Oleh Idam Malewa

SEMUANYA perempuan. Jumlahnya berkisar belasan orang. Kamis sore dua hari lalu mereka duduk melantai beralas karpet hijau agak kusut. Duduk setengah melingkar menghadap dua wanita berjilbab mengenakan kemeja dipadu celana kain. Tidak ada yang mencolok dari kumpulan itu. Rumah berwarna cream yang dijadikan tempat mereka berkumpul agak sederhana.

Terletak di pojok gang sempit. Jalannya dipaving block. Hanya bisa dilewati motor dan pejalan kaki. Sayup dari rumah berlantai dua itu, kedengaran suara perempuan muda sedang memimpin rapat. Suaranya tidak formal, terkesan akrab. Namun, nadanya agak tegas meminta keseriusan belasan ibu-ibu yang rata-rata berusia 30 – 40 an tahun. Wanita berdarah Sulsel itu pun meminta satu per satu peserta rapat untuk berdiri. Sambil berdiri diminta ucapkan semacam ikrar.

“Saya berjanji. Akan mengembalikan pinjaman tepat waktu.” Seterusnya mereka mengucapkan idiom kata ‘Saya Berjanji’. Dua kata ini langsung menjadi meme di kalangan ibu-ibu. Ada yang mengucapkan dengan serius, sebagian mengubah menjadi kata humor (baterek). Hampir tiap lorong di setiap kelurahan dua kata ini tidak asing lagi.

Setiap berpapasan, tiba-tiba ada yang memancing dengan kata ‘Saya Berjanji’. Ibu yang lain pasti menyahut, ‘Akan melunasi…” Dua kata ini sebulan terakhir begitu popular. Menjadi topik hangat karena bermuara dari program ekonomi kerakyatan yang dikelola Permodalan Nasional Madani (PNM). Nama program PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

BUMN yang berperan sebagai lembaga pembiayaan ekonomi mikro ini sudah dua tahun melakoni program murah meriah ini. Para debitor dari kalangan ekonomi pas-pasan hanya tahu namanya PNM Mekaar. Si mentor dari PNM ini, kelihatan pekerja keras. Mungkin sudah terlatih. Atau bisa saja, dia mantan aktivis mahasiswa dan matang di LSM.

Program PNM Mekaar ini berlaku khusus penghasilan USD 2 per kapita. Sangat khusus perempuan. Lebih khusus istri dari keluarga yang berpendapatan pas pasan. Karena misinya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui tangan istri, maka plafon kredit tidak banyak. Berkisar Rp2 juta- Rp5 juta per orang. Pengembaliannya 6 bulan. Bunga sangat sangat rendah.

Sudah pasti program ini jadi rebutan. Ibarat gula, pasti membuat semut ngiler. Yang berbeda dari program kredit murah lain, metodenya tidak seperti biasa. Peluang untuk dapatkan kredit ini tidak sulit. Syaratnya sudah nikah, alamat jelas, suami penghasilan di bawah UMP sebulan, bukan PNS, polisi, TNI dan satu lagi bukan wartawan. Setelah syarat administrasi lengkap, para ibu harus membentuk kelompok.

Minimal setiap kelompok 10 orang. Setelah pertemuan dua sampai tiga kali, dana segar meluncur ke tangan masing-masing. Sekilas kalau program ini akan mentok. Seperti program yang sebelumnya, dari salah satu BUMN. Duitnya cair, esoknya menguap ke mal, ke salon, dan ke online shop. Namun, PNM Mekaar ini agak berbeda. Setelah cair, para mentor akan mengawasi.

Setiap minggu mereka datang untuk membimbing, sekaligus menagih angsuran. Masing-masing anggota kelompok tidak bisa sesuka hati, setelah menerima dana segar, mereka wajib menyetor setiap minggu. Para mentor tidak akan pulang, kalau masih ada anggota belum menyetor. Pola seperti ini sangat baik. Tapi, butuh SDM yang jujur, rajin dan sabar.

Karena kalau dibiarkan, peluang untuk default atau kredit macet terbuka lebar. Mau bukti? Silakan kita menunggu dua atau tiga bulan ke depan. Semoga program yang konon sumber dananya dari yayasan Presiden RI ke 3 BJ Habibie akan langgeng. Kita berharap, program yang sudah berjalan sejak 2016 akan menjadi back bone ekonomi warga kampung.(*)

Refleksi Sumpah Pemuda, HMI Cabang Manado Kupas TOLERANSI

Berlangsungnya dialog Refleksi Sumpah Pemuda tahun 2018 (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Ikut terlibat aktif dalam siklus pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), membuat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) selalu menjaga nafas pergerakannya yang independen. HMI sebagaimana semangat awal pendiriannya 5 Februari 1947 yakni dengan mengusung semangat keislaman dan keindonesiaan, terus menjaga marwahnya.

Kamis (1/11/2018) HMI Cabang Manado, dalam momentum perayaan Sumpah Pemuda ke-90 bertempat di Kantor Walikota Manado menggelar Refleksi Sumpah Pemuda dengan membahas tema: Pemuda Toleransi. Dialog itu menghadirkan Narasumber diantaranya; Rahmat Adam Korps Alumni HMI, Idam Malewa Korps Alumni HMI sekaligus Wadir Manado Post Group dan Amas Mahmud Korps alumni HMI yang juga Sekretaris DPD KNPI Manado.

Menurut Rahmat tantangan generasi muda hari ini ialah bagaimana bersaing meningkatkan kualitas diri dengan tidak gagap secara teknologi, meneguhkan karakternya sebagai pemuda idealis, serta sejumlah pikiran-pikiran membangun lainnya untuk kiat menghidupkan pergerakan pemuda. Sementara itu, Idam menjelaskan bahwa Toleransi yaitu sesuatu yang sunnatullah, itu sebabnya gagasan tentang Toleransi harus menjadi entitas yang kuat dalam mengokohkan NKRI, Toleransi pun dikatakannya memerlukan harmonisasi dalam penerapannya.

”Toleransi adalah sunnatullah. Toleransi adalah keteraturan kosmos kata phytagoras dalam kosmos, C Sagan. Atau lebih dalamnya Toleransi adalah keseimbangan relasi antara mayoritas dengan minoritas. Toleransi ibarat dua lempengan bumi yg saling bertaut, mengikat dan menjaga. Jika dua lempeng itu menjauh dan bergerak tidak harmoni maka itulah tsunami intoleransi. Salah satu cara merawat toleransi atau harmonitik adalah dialog dialog dialog dan jgn overdoktrinasi,” ujar Idam juga Ketum HMI Cabang Manado periode 2003-2005 ini.

Narasumber saat memulai dialog kepemudaan (FOTO Suluttoday.com)

Dari perspektif menjaga Toleransi Amas menilai banyak narasi-narasi pembangunan di Indonesia mulai terdominasi kepentingan politik praktis, itu sebabnya Toleransi yang harus dipelihara menjadi barang yang dipertentangkan. Menjaga Toleransi adalah kewajiban, seperti manusia merawat dirinya sendiri.

”Tema Toleransi sebetulnya tidak hanya final, tapi sudah finish. Dalam konteks narasi, Toleransi selalu relevan dibicarakan, ia harus dikuatkan, diikat. Selain itu, Toleransi adalah milik semua agama, ia icon yang mengintegrasikan kita, kita rukun bersamanya, Toleransi menjadi problematik karena realitas sosial sering kali membenturkannya, ada saja kesenjangan antara narasi Toleransi dengan aktualisasi dilapangan. Apalagi perspektif Toleransinya telah ditarik, disandera, disabotase dalam ruang sempit kepentingan politik,” tutur Amas sambil menambahkan kecurigaan dan tuduhan intoleransi tak etis bila dialamatkan pada kelompok agama tertentu.

Ketum HMI Cabang Manado, Iman Karim ketika memberikan pandangannya tentang Pemuda Toleransi (FOTO Suluttoday.com)

Bahkan menurutnya sering lai melenceng perdebatan, dan menyeruak berubah menjadi konflik verbal hingga konflik fisik. Diakuinya, ada sebagian rakyat yang merasa paling Toleran dan menuduh serius orang atau kelompok lain yang intoleran. Diskusi itu juga mengakui bahwa masih ada kelompok yang masih belum Toleran di Indonesia, namun tidak harus didramatisir berlebihan yang berkonsekuansi merusak persatuan Indonesia.

Foto bersama narasumber, Ketum HMI Manado dan perwakilan undangan (FOTO Suluttoday.com)

Tugas elemen Rakyat ialah mendekati memberi edukasi, merangkul, dan ‘menyelamatkan’, bukan memusuhi secara frontal kelompok intoleran, karena targetnya mencari solusi bukan menambah-nambah masalah. Kemudian, diskusi juga berkembang disampaikan sejumlah perwakilan pengurus organisasi Cipayung yang hadir, seperti GMKI Manado, PMII Manado dan juga penyampaian dari Ketua Umum HMI Cabang Manado, Iman Karim. Berbagai gugatan terhadap gerakan pemuda yang dinilai lemas, kurang greget, terungkap dalam pandangan-pandangan serta pertanyaan para peserta dialog. (*/Redaksi)

Tanggapan Tulisan Bung Taufik Bilfaqih; ‘Penduduk Naik, DPT Turun. Masuk Akal’

Idam Malewa (FOTO Ist)

Catatan : Idam Malewa, jurnalis

PANGGUNG pemilu 2019 di Sulut makin asyik dan dinamis. Aktor utama tidak lagi ‘dimonopoli’ KPU. Peran utama mulai dibagi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU dan Bawaslu memang sudah setara. Definisinya jelas di pasal pembuka UU no 7/2017. Komisi Penyelenggara Pemilu terdiri dari Bawaslu, KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang menjadi satu kesatuan system.

Bawaslu patut berterima kasih kepada UU Pemilu nomor 7/2017.  UU Pemilu telah menjadi mantel yang kuat untuk Bawaslu. Dengan modal UU Pemilu, peserta pemilu lebih sayang dan segan kepada lembaga ini. Contohnya sudah ada. Sengketa peserta Pemilu dengan KPU terkait PKPU 14 dan PKPU 20/2018. Semuanya dimenangkan Bawaslu.

Tulisan ini, muncul karena catatan kritis seorang pimpinan Bawaslu Kota Manado, bung Taufik Bilfaqih di Koran Radar Manado edisi Kamis (18/10).

Bung Taufik menyorot  tingkat validitas daftar pemilih tetap (DPT) Kota Manado. Judulnya menarik. ‘DPT Menurun, Penduduk Meningkat. Kok Bisa?.  Tapi kalau kami diizinkan mengoreksi, judul yang pas ‘Penduduk Bertambah, DPT Menurun. Kok Bisa’?

Taufik menggambarkan ada paradoks. Antara jumlah pemilih yang disusun KPU di DPT menyusut, dengan jumlah penduduk yang terus bertambah. Dia pun bertanya. Kok bisa? Begitu kira-kira kegelisahan anak muda ini. Jawaban kami sederhana;  ‘Maybe yes maybe no (bisa iya bisa tidak). Bagi kami tidak ada kontrakdisi di sana. Ketambahan penduduk, tidak otomatis menambah wajib pilih. Sebaliknya juga, jumlah pertambahan DPT bisa melebihi jumlah ketambahan penduduk.

Kami agak sepakat, kalau yang dimaksud bung Taufik ada dugaan abuse of power dan intervensi lembaga lain. Kalau seperti itu, kita harus angkat dua jempol sama Bawaslu  Manado. Mereka tidak diam. Tidak bisu. Begitu responsive jika ada indikasi ca beres.

Kembali ke tematik yang digelindingkan bung Taufik. Andaikata Taufik menawarkan case ‘Naik Turun Jumlah Penduduk, DPT Tetap Naik.’ Saya sependapat dan setuju. Thomas Malthus pendeta sekaligus ekonom mempopularkan istilah Deret ukur dan Deret hitung dalam buku Principle of Population. Jumlah penduduk bertambah dengan deret ukur (2,4,6,10, 16 dst) tapi jumlah pemilih bertambah dengan deret hitung (1,2,3,4,5 dst).

Penduduk bertambah karena angka kelahiran dan imigrasi. Sebaliknya penduduk bisa berkurang, akibat kematian dan emigrasi. Tapi, ingat, DPT tidak serta merta mengikuti fluktuasi itu.

Analoginya seperti ini, angka kelahiran dan jumlah lulusan SMA setiap tahun di Kota Manado bertambah. Taruhlah bayi lahir rata-rata  12.000 per tahun dan bayi meninggal ditambah anak berkisar 2000. Sementara jumlah siswa SMA/SMK yang lulus atau berusia 17 tahun rata-rata 14.000 (data  Diknas Sulut, rata-rata peserta UN 14.000 di Kota Manado, kalau se Sulut 32.000-34.000).

Kalau Pemilu berlangsung 5 tahun, berarti jumlah pemilih pemula (17 tahun) akan bertambah selama 4 tahun. Kalau rata-rata 14.000 setahun,  totalnya 36.000 selama 4 tahun. Sebaliknya juga, meski angka kelahiran bayi setiap tahun 12.000, dikali 4 tahun sama dengan 48.000 (dengan asumsi tidak ada yang meninggal).

Di sini lah kami melihat Taufik kurang hati-hati mengcompire jumlah penduduk dan DPT. Karena kalau teliti, ribuan bayi yang lahir, tidak akan mempengaruhi jumlah DPT yang diinput setiap pemilu atau pilkada.

Tanpa bermaksud menihilkan kerja keras dan awas Bawaslu  Manado, tapi kalau asumsi seperti di atas yang ditafsirkan Bawaslu Manado, maka tidak akan ketemu esensi. Namun, kalau yang dinarasikan Bawaslu Manado adalah angka siluman yang dikoleksi KPU, maka kita sepakat bahwa harus ada tracy ke sumber data.

Dalam UU Pemilu, Bawaslu sangat kuat otoritas untuk meminta KPU di semua tingkatan membenahi DPT. Di Pasal 219 ayat 1 dan Pasal 220 Bawaslu punya hak meminta PPS, PPK sampai KPU untuk memperbaiki. Temuan Bawaslu wajib diindahkan oleh KPU.

Kami melihat, spirit catatan bung Taufik, pada ranah proses terjadinya DPT. Dia merasa ada keganjilan dan keanehan. Terjadi anomali angka.  Pemilu Tahun 2014 lalu, jumlah DPT sebanyak 366.150 orang. Sementara penduduk berkisar 423.000 jiwa. Kemudian jelang Pemilu 2019, DPT Kota Manado ditetapkan Agustus jumlahnya jeblok. Di sini Taufik ingin memancing jawaban publik,  apa benar dalam waktu empat tahun DPT menyusut sekira 20.000 pemilih? Masa iya saat Pemilu 2004 DPT 366.150, tapi tahun 2018, DPT 345.406 pemilih? Apakah masuk akal setiap tahun ada 5.000 pemilih di Kota Manado yang meninggal dan eksodus keluar Manado?  Masuk akal nggak?  DPT ini belum dihitung yang DPT ganda, sekira 24.575 orang.

Reason-nya jelas. Kurang masuk akal. Setiap tahun ada belasan ribu lulusan SMA dan setiap tahun ada ratusan anak remaja nikah di bawah umur (UU Pemilu yang berhak memilih penduduk usia genap 17 tahun saat hari pemilihan dan anak usia di bawah 17 tahun tapi sudah nikah atau pernah nikah). Dengan logika sederhana itu, harusnya DPT bertambah ribuan orang.  Bukan menyusut ribuan orang.

Sayang, Taufik seperti ambigu mengulas paradoks DPT dan penduduk. Justru Taufik menggiring pada kerja kerja teknis penginputan data pemilih. Tulisan bagus dan berani dosen IAIN ini tidak berani mengobok-obok system kerja dan transparansi di KPU. Padahal nada-nada seniman ini mulai menggiring ada dugaan manipulative. Simak kalimat Taufik dalam catatannya.

“Tak sedikit pula yang menuduh bahwa KPU lah sebagai biang kerok karena bekerja tidak becus. Bahkan, sering muncul isu spekulatif yang mengira bahwa masalah DPT bagian dari cara penyelenggara dan peserta pemilu melakukan praktik curang. Benarkah demikian?”

Ada ragu yang buru-buru ingin disamarkan oleh bung Taufik. Yang akhirnya terjebak pada kerja teknis petugas PPS dan pantarlih. Padahal, substansinya bukan di lika liku petugas penginput. Karena aturan main, semua gerak gerik PPS dan pantarlih, harus diawasi PPL (petugas pengawas lapangan) di tingkat kelurahan. Begitu pun alasan belum merekam E-KTP. Kurang masuk akal kalau DPT berkurang lantaran ada 20 an ribu pemilih belum mengantongi E-KTP.

Akhir kata, kami tidak berani berasumsi atau spekulasi, dugaan ketimpangan DPT pemilu 2004 dan DPT Pemilu 2019. Karena itu ranah Bawaslu untuk mendeteksi dari hulu ke hilir. Kami optimis, tugas dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi dan menindak, KPU dan turunannya tidak akan nekad membiaskan kewenangan.

Kami setuju dengan ajakan bung Taufik mengajak KPU, Bawaslu dan pemerintah harus bersatu padu dalam menggalakkan partisipasi rakyat dalam pemilu.

“Rakyat harus dijemput. Setiap hari data mereka dinamis. Ada yang pindah domisili, ada yang meninggal, dan ada juga remaja telah berusia 17 tahun sehingga telah berhak menjadi pemilih.” Kata Taufik.

Dengan bermodalkan UU ini, kelamin Bawaslu sudah jelas. Makin tegas dan powerfull. Bawaslu tidak lagi menjadi subordinasi dari KPU.

Para komisioner Bawaslu harus makin pede karena kastanya sudah setara dengan KPU. Regulasi Pemilu nomor 7/2017 telah memberi gizi dan vitamin kepada Bawaslu. Tak  lagi sekadar mengawasi, tapi lebih dari itu, bisa menjadi jaksa dan hakim sengketa (ajudikasi).

Dengan modal kewenangan itu, Bawaslu se Indonesia menjadi rumah dari para peserta pemilu yang butuh keadilan. Salam Awas. (*)

iklan1