Tag: ikarar

Peneliti LIPI Sebut Janji Nawacita Jokowi Tidak Dijalankan

Ikrar Nusa Bakti (Foto Ist)

Ikrar Nusa Bakti (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO – Peneliti politik LIPI Ikrar Nusa Bakti menegaskan jika dalam perkembangan akhir-akhir dirinya kecewa dengan pemerintahan Jokowi. Namun, janji-janji Jokowi ketika Pilpres itu hanya menjadi janji dan tidak terbukti, tidak berjalan sampai saat ini termasuk Trisakti dan Nawacita. Rancanagan Pembangunan Jangka Menangah dan Panjangnya (RPJM-P) pun ternyata tidak sesuai dengan janjinya.

“Padahal janji-janji Jokowi selama Pilpres itu seharusnya menjadi perjuangan bersama pemerintahan ini. Tapi, kalau terbukti tidak mampu membentengi KPK sekarang ini, maka kepercayaan rakyat kepada Jokowi akan terus tergerus. Ternyata kini ketika berkuasa kepentingan elit itu berbeda dengan kepentingan rakyat, karena kepentingan elit itu lebih dekat dengan kekuasaan dan jauh dari rakyat,” kata Ikrar Nusa Bakti dalam dialog empat pilar MPR RI ‘Budaya Politik Kebangsaan dan Pengaruhnya Di Masyarakat’ bersama Ketua Badan Sosialiasi Empat Pilar MPR RI di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (23/3). Ikrar Nusabakti sejak Pilpres merupakan pendukung Jokowi.
Karena itu Ikrar meminta kita tidak menjadi pendukung mati seorang tokoh atau parpol dan lain-lain. Menyadari ketika tokoh dan parpol itu tidak penuhi janji-janjinya saat Pilpres, maka kita akan kecewa. “Komisaris beberapa BUMN saja yang kata Jokowi sudah diuji oleh BUMN, tapi tidak demikian oleh otoritas jasa keuangan (OJK). Lalu, revolusi mental macam apa yang akan diperjuangkan oleh Jokowi, kalau yang menjadi komisaris BUMN saja dari tim sukses Pilpresnya berarti kan masih transaksional?” jelas Ikrar.
Kekecewaan Ikrar tersebut diakui bukan karena dirinya tidak mendapatkan jabatan dari Jokowi, melainkan Jokowi sudah mulai mengingkari janji-janji ketika kampanye Pilpres. “Saya justru akan menolak kalau ditawari komisaris apapun karena saya tidak mempunyai kapasitas untuk itu,” tambahnya.
Sama halnya dengan terpecah-belahnya Golkar dan PPP. Padahal, ARB dan Djan Faridz lebih mayoritas, lebih legitimate, dan sesuai dengan AD/ART partai. “Hanya saja problemnya Parpol di Indonesia itu boleh hidup kalau dapat pengesahan dari yang berkuasa, yaitu Menkumham Yasonna Laoly,” pungkasnya. (SOROTnews.com/Amas)
iklan1