Ilustrasi anti komunis (Foto Ist)

MANADO – terkait pelarangan peredaran buku-buku berbaur komunis atau bercorak kiri oleh pemerintah indonesia yang di amankan aparat keaman beberapa waktu lalu bertantangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 (18/05/16). Sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan, apa lagi indonesia sebagai negara yang telah di akui olen dunia sebagai negara demokrasi.

Maka sudah sepatutnya kebijakan pemerintah di sesuaikan dengan prinsip prinsip demokrasi yang berlaku Terkait hal ini, duta baca Nasional Najwa Shihab seperti yang di kutip Suluttoday.com dalam KOMPAS.com (11/5/16) mengecam keras tindakan pemerintah terkait pelarangan buku tersebut tidak bisah dibenarkan mengingat, Mahkamah Konstitusi sudah mencabut kewenangan Kejaksaan Agung untuk melakukan pelarangan dan penyitaan buku.

Seperti yang termuat dalam putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor 6-13-20/puu-viii/2010 perihal pengujian undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia dan undang-undang nomor 4/pnps/1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum juncto undang-undang nomor 5 tahun 1969 tentang pernyataan berbagai penetapan presiden dan peraturan presiden sebagai undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Terkecuali Penindakan terhadap buku buku tersebut sudah melalui proses peradilan terlebih dahulu.

”Kita sulit menjadi bangsa yang besar jika perbedaan semacam ini tidak bisa diterima,” jelas Najwa pada COMPAS.com.

Selain itu reporter suluttoday.com juga mengutip pernyataan Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD dalam hukumonline.com terkait sidang yang digelar pada hari rabu, tanggal 13 oktober tahun 2010 lalu, Menyatakan bahwa UU No 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Untuk itu di harapkan kepada pemerintah agar sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan di pandang perlu terlebih dahulu memperhatikan seluruh kaidah-kaidah atau aturan aturan yang berlaku dalam sebuah negara. Agar tidak tidak terlihat sebagai pemerintahan yang fasis atau diktator mengingat indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi. (Ikhy Tukuboya)