Tag: ikhy tukuboya

Fommaray Sulut Akan Gelar Wisata Ilmiah

Pengurus FOMMARAY Sulawesi Utara saat foto bersama (Foto Suluttoday.com)

Pengurus FOMMARAY Sulawesi Utara saat foto bersama (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Demi meningkat kualitas sumber daya manusia dan pengembangan organisasi Forum Mahasiswa Mangoli Raya (FOMMARAY) Sulawesi Utara )Sulut) di agendakan akan melaksanakan wisata Ilmiah dengan Tema: ”Mengembangkan Potensi Kader Guna Terciptanya Insan DAD HIA TED SUA”, hal itu disampaikan Udin Upara selaku ketua panitia, Kamis (9/2/2017).

Kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada Sabtu s/d Minggu (11-12/2/2017) bertempat di pantai Tasik Riya Kota Manado Sulawesi Utara. menurut Udin Upara selaku ketua panitia pelaksana bahwa kegiatan tersebut merupakan suatu tindakan nyata untuk merealisakan program kerja organisasi yang bertujuan mengembangkan daya kreatifitas kader dalam berbagai bidang dan profesi, sehingga mampu bersaing dengan organisasi organisasi lain baik di tingkat lokal, regional maupun nasional.

”Mengingat sukses dan tidaknya suatu organisasi ditentukan dari sejauh mana perannya dalam membentuk kualitas dan karakter kadernya. Selain meningkatkan kualitas kader, kegitan ini juga di maksudkan untuk lebih mempererat hubungan persaudaraan dan kekeluargaan antara sesama anggota organisasi. karena mengingat sebesar apapun suatu organisasi tanpa di barengi dengan solidaritas dan rasa kebersamaan yang tinggi, maka akan mudah di pecah belah baik dari luar maupun dari dalam,” ujar Udin.

Sementara itu, Zainul Fikri Drackel selaku Ketua Umum Forum Mahasiswa Mangoli Raya berharap agar semua anggota dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab dan berperaan aktif dalam setiap agenda yang telah di tetapkan oleh panitia agar apa yang di pelajari nanti dapat di manfaatkan kemudian dilingkungan masyarakat sebagai bukti pengabdian terhadap umat, bangsa dan Negara. (Ikhy S. Tukuboya)

Fommaray Sulut Resmi Mendaftar dan Diakui Pemda Sula

Logo Formmaraya (Foto Ist)

Logo Fommaraya (Foto Ist)

SANANA – dengan di terbitkan surat nomor: 120/150/BKBPPM-KS/VIII/2016 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulaun Sula dikeluarkan tanggal 31 Agustus 2016. Maka Forum Mahasiswa Mangoli Raya (Fommaray) Sulawesi Utara (Sulut), resmi di akui keberadaannya oleh pemerintah daerah kepulaun sula dan sah di mata hukum negara republik indonesia (02/09/16).

Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan tentunya Fommaray sulut memiliki tangung jawab besar untuk mengawal dan mengontrol berlangsungnya pembangunan daerah yang di laksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulaun Sula Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, Fommaray Sulut juga bertanggung jawab untuk melaksanakan program organisasi yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan usia organisasi yang masih dini tentu tidak mudah untuk mengelolahnya. Namun Zainul Fikri Drakel selaku ketua Formatur terpilih bertekat akan berusaha semaksimal mungkin untuk berpartisipasi dan bisa menjadi patner dan mitra kerja yang baik bagi pemerintah daerah kabupaten kepulaun sula dalam mempercepat pembangunan daerah.

“Salah satu yang melatar belakangi lahirnya Fommaray Sulut adalah berpartisipasi untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dengan menawarkan program-program unggulan organisasi terhadap pemda sula, salah satu program yang akan di tawar adalah melihat banyak pemerintah desa yang salah memanfaatkan anggaran desa yang sekian miliar. Maka dengan itu, Fommaray Sulut mendorong pemda sula untuk bekerja sama dengan pemilik pertokoan peyedia alat bangunan agar pembelanjaan yang di lakukan oleh pemerintah desa di kontrol langsung pemda sula agar tidak terjadi manipulasi anggaran belanja desa,” ujar Ikhy.

Lanjudnya mengatakan, selain mudah di konrol belanja pemerintah desa Fommaray Sulut juga mendorong Pemda Sula untuk memperdakan bahwa seluruh belanja pemerintah desa se-Kabupaten Kepulan Sula.

”Seluruh belanja pemerintah hanya bisa di lakukan dalam lingkup Kabupaten Kepulaun Sula, jika dengan begitu maka proses perputaran dan pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin banyak menambah pendapan daerah dan tidak untuk memperkaya daerah lain,” papar Ikhy.(S Tukuboya)

Pertegas Kerukunan di Bitung, FPN Sulut dan FKDM Gelar Dialog

Spanduk dialog publik (Foto Suluttoday.com)

Spanduk dialog publik (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Menumbuhkan dan memelihara jalinan silaturahmi antar sesama masyarakat khususnya di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Forum Peduli Nusantara (FPN) bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) menggelar Dialog Publik serta deklarasi untuk mempererat kebersamaan ditengah masyarakat.

Kegiatan yang rencananya dilaksanakan Kamis (4/8/2016) menurut Sahrudin Tukuboya selaku koordinator kegiatan akan mengusung tema: ”Mempererat Kerukunan Umat Lintas Agama di Bitung” dan menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten. Lanjut dikatakan Ikhy yang juga aktivis HMI cabang Manado ini bahwa tujuan dari dialog adalah mewujudkan kebersamaan serta harmoni ditengah masyarakat.

”Dialog Publik yang digelar FPN Sulut dan FKDM Kota Bitung, pada Kamis 4 Agustus 2016 bertempat di Summer hotel Kota Bitung, dimulai pukul 13:00 – selesai. Panitia mengundang narasumber diantaranya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bitung, Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd, Kapolresta Bitung, AKBP Reindolf Unmehola, dan Ketua FKDM Bitung, Moktar A. Parapaga. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan memupuk, mempertahankan serta menjaga secara bersama-sama kerukunan dan keutuhan yang ada di Kota Bitung, mari kita hindari pertentangan maupun konflik yang merusak,” ujar Ikhy sapaan akrab Tukuboya tegas.

Hal senada juga ditegaskan Koordinator FPN Sulut, Amas Mahmud yang menyampaikan apresiasi terhadap berbagai pihak yang ikut peduli terhadap tema-tema kerukunan, rekonsiliasi, konsolidasi masyarakat, dan harmonisasi antar sesama masyarakat dalam praktek sosial menjaga keutuhan NKRI.

Sekedar diketahui, peserta yang akan diundang adalah seluruh pimpinan Ormas se-Kota Bitung, para tokoh agama, tokoh pemuda, dan instansi terkait. Sedangkan yang bertindak sebagai moderator adalah Alwan Rikun, Ketua Gema Mathlahul Anwar Sulut, yang juga pengurus DPD KNPI Sulut. (Rahmat)

FOMMARAY Sulut dan HPMS Sulut, Gelar Buka Puasa Bersama

Suasana buka puasa bersama yang penuh keakraban (Foto Suluttoday.com)

Suasana buka puasa bersama yang penuh keakraban (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Marhaban Ya Ramadhan demi mempererat tali silaturahmi, kedua lembaga organisasi Forum Mahasiswa Mangoli Raya Sulawesi Utara (FOMMARAY) dan Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) Sulawesi Utara (Sulut) gelar buka puasa bersama, Sabtu (11/6/2016). sebagai organisasi kedaerahan momentuk kebersamaan seperti ini sangat mendukung terjalinya ikatan kebersamaan dan kekeluargaan yang harmonis.

Menaggapi momentum ini Mantan ketua umum HPMS Sulut Rifandi Duwila memberikan apresiasi positif, ini merupukan langkah yang sangat tepat apa lagi di bulan ramadhan sepereti ini kita patut membumikan nilai nilai Persamaan, persatuan dan kekeluargaan. ”Sehingga kita tetap kokoh dan takan mudah tergoyahkan, dan ini bukan silaturahmi antara Fommaray dan HPMS semata melaikan ini adalah wadah pemersatu semua orang sula yang ada di Sulawesi Utara,” tutur Asrul, Ketua HPMS.

Dengan telah terjalin kebersamaan seperti ini kedapan saya berharap bahwa tidak ada lagi pembeda antara orang sulabesi dan orang pulau mangoli tetapi kita hanya satu dalam satu kesatuan yaitu orang Sula, tegas ketua HPMS Sulut Asrul.

Ditempat yang sama, Formatur Ketua Umum Fommaray Sulut Zainul Fikri Drakel sapaan akrap ikhy juga menghimbau. Semogga dengan ada kebersamaan ini kita bisa terus menjadi keluarga, sahabat sekaligus patner organisasi yang sampai kapanpun takan bisa terpisahkan sampai akhir hayat. Karena tidak ada yang lebih penting di dunia ini selain persaudaraan.

Lanjud Ikhy Banyak terima kasih saya sampaikan kepada semua pengurus HPMS sulut yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan buka puasa bersama kami. Perlu di ketahui momentum buka puasa bersama antara kedua elemen organisasi yang di selenggaran di kawasan ramadhan megamas manado ini di hadiri oleh puluhan pengurus dan anggota kedua organisasi. (Ikhy S. Tukuboya)

Pelarangan Peredaran Buku Kiri, Cacat Hukum

Ilustrasi anti komunis (Foto Ist)

Ilustrasi anti komunis (Foto Ist)

MANADO – terkait pelarangan peredaran buku-buku berbaur komunis atau bercorak kiri oleh pemerintah indonesia yang di amankan aparat keaman beberapa waktu lalu bertantangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 (18/05/16). Sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan, apa lagi indonesia sebagai negara yang telah di akui olen dunia sebagai negara demokrasi.

Maka sudah sepatutnya kebijakan pemerintah di sesuaikan dengan prinsip prinsip demokrasi yang berlaku Terkait hal ini, duta baca Nasional Najwa Shihab seperti yang di kutip Suluttoday.com dalam KOMPAS.com (11/5/16) mengecam keras tindakan pemerintah terkait pelarangan buku tersebut tidak bisah dibenarkan mengingat, Mahkamah Konstitusi sudah mencabut kewenangan Kejaksaan Agung untuk melakukan pelarangan dan penyitaan buku.

Seperti yang termuat dalam putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor 6-13-20/puu-viii/2010 perihal pengujian undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia dan undang-undang nomor 4/pnps/1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum juncto undang-undang nomor 5 tahun 1969 tentang pernyataan berbagai penetapan presiden dan peraturan presiden sebagai undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Terkecuali Penindakan terhadap buku buku tersebut sudah melalui proses peradilan terlebih dahulu.

”Kita sulit menjadi bangsa yang besar jika perbedaan semacam ini tidak bisa diterima,” jelas Najwa pada COMPAS.com.

Selain itu reporter suluttoday.com juga mengutip pernyataan Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD dalam hukumonline.com terkait sidang yang digelar pada hari rabu, tanggal 13 oktober tahun 2010 lalu, Menyatakan bahwa UU No 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Untuk itu di harapkan kepada pemerintah agar sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan di pandang perlu terlebih dahulu memperhatikan seluruh kaidah-kaidah atau aturan aturan yang berlaku dalam sebuah negara. Agar tidak tidak terlihat sebagai pemerintahan yang fasis atau diktator mengingat indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi. (Ikhy Tukuboya)

iklan1